Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan (Sudinaker) Jakarta Utara
JAKARTA (Aswajanews.id) – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang menimpa para pekerja PT Indo Buana Lestari di proyek Mayora Grup kembali memanas. Dalam proses mediasi yang digelar di Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan (Sudinaker) Jakarta Utara siang ini (Selasa, 3/12), PT Indo Buana Lestari selaku kontraktor proyek tetap bersikukuh tidak mengakui para pekerja yang di-PHK sebagai karyawannya.
Kantor Suku Dinas Ketenagakerjaan (Sudinaker) Jakarta Utara
Langkah ini diwakili oleh kuasa hukum PT Indo Buana Lestari, Hotman Simanungkalit, S.H., yang dalam pernyataannya menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewajiban terhadap para pekerja tersebut. Sikap ini menuai kritik tajam dari kuasa hukum pekerja, Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., dan Banelasus Naipospos, S.H., M.H., yang menyebut tindakan perusahaan sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum.
Mediasi yang Berjalan Alot
Dalam mediasi kedua ini, para belah pihak saling mempertahankan argumen masing-masing. Hotman Simanungkalit, mewakili PT Indo Buana Lestari, berulang kali menegaskan bahwa para pekerja yang di-PHK tersebut bukanlah karyawan resmi perusahaannya.
“PT Indo Buana Lestari hanya bertanggungjawab atas manajemen proyek, sementara para pekerja adalah tenaga lepas yang dipekerjakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, status mereka tidak dapat dikategorikan sebagai karyawan tetap perusahaan kami,” ujar Hotman Simanungkalit dalam pernyataannya.
Namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh kuasa hukum pekerja, Bernard Simamora, yang menegaskan bahwa para pekerja tersebut memiliki sejumlah fakta kuat berupa penugasan kerja, penugasan kursus sertifikasi, slip gaji, dan dokumen-dokumen lain, seta saksi-saksi yang menunjukkan hubungan kerja langsung dengan PT Indo Buana Lestari.
“Kami punya semua dokumen yang mengungkap fakta-fakta bahwa para pekerja ini adalah karyawan PT Indo Buana Lestari. Perusahaan tidak bisa begitu saja cuci tangan atas tanggung jawabnya. Kami akan menempuh semua langkah hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami,” tegas Bernard.
Hak-Hak Pekerja yang Terabaikan
Para pekerja yang diberhentikan secara sepihak mengaku telah bekerja selama bertahun-tahun di berbagai proyek Mayora Grup yang dikelola oleh PT Indo Buana Lestari. Mereka mengklaim bahwa selama bekerja, mereka mematuhi semua aturan perusahaan, termasuk jadwal kerja yang ketat dan beban kerja berat.
Namun, ketika berbagai proyek selesai, mereka diberhentikan tanpa pesangon, tanpa BPJS Ketenagakerjaan, dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Kami di-PHK begitu saja. Padahal, kami yang menyelesaikan proyek-proyek besar ini. Sekarang, kami hanya ingin hak kami dipenuhi,” ujar salah satu pekerja yang hadir dalam mediasi, dengan nada penuh kecewa.
Kritik terhadap Mayora Grup
Meskipun kasus ini langsung melibatkan PT Indo Buana Lestari, perhatian publik juga tertuju pada Mayora Grup sebagai pihak yang memanfaatkan jasa kontraktor tersebut. Aktivis buruh menilai, perusahaan sebesar Mayora Grup seharusnya memastikan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek mereka mendapatkan perlakuan yang adil.
“Mayora Grup tidak bisa sepenuhnya lepas tangan dalam kasus ini. Sebagai pemberi kerja utama, mereka harus bertanggung jawab secara moral untuk memastikan mitra mereka tidak melanggar hak-hak pekerja,” ujar seorang aktivis buruh yang hadir memantau proses mediasi.
Langkah Hukum Akan Ditempuh
Dalam pernyataan terpisah, Bernard Simamora dan rekannya, Banelasus Naipospos, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika mediasi ini tidak menghasilkan kesepakatan yang adil.
“Kami sudah siap untuk menempuh jalur hukum. Semua bukti telah kami siapkan, dan kami tidak akan berhenti sampai para pekerja mendapatkan hak-haknya,” ujar Banelasus.
Langkah hukum yang akan diambil termasuk melaporkan dugaan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan dan mengajukan tuntutan pembayaran pesangon serta kompensasi lainnya yang sesuai dengan hukum. Demikian halnya dugaan tindak pidana tidak menyertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaam.
Respons Pemerintah Diharapkan
Kasus ini juga menjadi sorotan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. Banyak pihak mendesak agar pemerintah lebih tegas dalam menegakkan undang-undang ketenagakerjaan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar dan kontraktor mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Mayora Grup terkait kasus ini. Sementara itu, para pekerja yang menjadi korban PHK sepihak tetap berharap ada keadilan yang ditegakkan.
Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, terutama dalam sistem kerja yang sering kali meninggalkan celah untuk eksploitasi pekerja. Pemantauan dan langkah konkret dari pemerintah serta dukungan publik diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pekerja yang terdampak.
(Sumber: Dokumentasi Mediasi, Keterangan Kuasa Hukum, dan Wawancara Pekerja)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Media massa dalam beberapa hari terakhir ramai memberitakan reaksi Apindo dan Kadin terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5%.
Reaksi dengan sikap “sewot dan marah-marah” yang ditunjukkan oleh kedua organisasi pengusaha ini dinilai buruh sebagai reaksi yang tidak berdasar, mengingat keputusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum nasional maupun standar internasional.
Presiden KSPI, Said Iqbal
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% adalah langkah yang tepat dan sejalan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) serta Konvensi ILO Nomor 131 tentang penetapan upah minimum.
Menurutnya, Konvensi ILO Nomor 131 mengatur mekanisme penetapan upah minimum berdasarkan dua parameter utama, yaitu standar living cost suatu negara, di indonesia disebut KHL atau angka makro ekonomi nasional yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), yang di Indonesia dikenal sebagai kebutuhan hidup layak.
“Presiden Prabowo telah mengambil langkah berani dengan menegakkan aturan hukum nasional dan standar internasional melalui keputusan ini. Namun, anehnya, Apindo dan Kadin justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan hukum dengan memprotes kenaikan yang sebenarnya adil dan wajar,” ujar Said Iqbal.
Ia juga mempertanyakan sikap kontradiktif Apindo dan Kadin. “Kenapa sekarang mereka jadi ‘sewot dan marah-marah’ serta melawan Undang-Undang dan hukum internasional?,” kata Said Iqbal seraya mempertanyakan.
Menurut Said Iqbal, kenaikan 6,5% adalah angka moderat yang dapat diterima oleh buruh. “Kenaikan upah minimum ini bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut keadilan dan kesejahteraan pekerja. Kami mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo dalam memihak rakyat pekerja,” tegas Said Iqbal.
Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti bahwa polemik ini tidak akan terjadi jika semua pihak konsisten mematuhi aturan.
Perubahan peraturan yang sering terjadi, mulai dari KHL, PP 78/2015, PP 36/2021, hingga PP 51/2023, bukanlah kemauan buruh, melainkan desakan kalangan pengusaha kepada Menko Perekonomian dan Menaker sejak era PP 78/2015 hingga Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Kok sekarang malah mereka sendiri yang berteriak-teriak?,” pungkas Said Iqbal.
Keputusan kenaikan upah minimum ini memberikan sinyal positif kepada buruh bahwa perjuangan mereka untuk kesejahteraan masih menjadi prioritas. Buruh berharap langkah ini menjadi awal dari serangkaian kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat pekerja di masa mendatang. (Red)
PEKALONGAN (Aswajanews.id) – Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Desa Karangjompo beserta Badan Otonomnya menggunakan branding NU-Peduli menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan uang tunai kepada warga Desa Karangjompo, tepatnya di Pedukuhan Dampyak Wetan atau RW 06, Senin (2/12/2024).
Dalam beberapa hari sebelumnya PRNU Karangjompo melalui UPZIS NU-Care LAZISNU membuka Donasi guna membantu warga Dampyak Wetan yang diterjang banjir akibat jebolnya tanggul sementara Sungai Bremi.
Ketua PRNU Desa Karangjompo Ustadz Fahrodin menyampaikan, aksi penggalangan donasi dari lembaga maupun pribadi tersebut mendapatkan hasil yang kiranya cukup membantu warga.
“Alhamdulillah dengan semangat kebersamaan, donasi yang terkumpul dana kurang lebih sembilan jutaan dan bahan makanan pokok telah kami serahkan. Dan mudah-mudahan dengan ini (bantuan) bisa meringankan beban warga disini (Dampyak Wetan),” ujarnya.
Ustadz Fahrodin menambahkan, pentingnya kepedulian antar sesama warga, terlebih kepada mereka yang terkena musibah.
“Meskipun yang kami bawa tidak seberapa, namun ini bukan hanya soal nominal atau jumlah barang tetapi lebih ke solidaritas,” imbuhnya.
Disampaikan, semoga ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk warga masyarakat yang terkena dampak musibah, dan semoga yang memberikan donasi, menjadi amal terbaik dan menjadi keberkahan untuk kita semua.
Hj. Farida, selaku Ketua Fatayat NU Karangjompo yang juga koordinator logistic NU-Peduli menyampaikan bahwa sebelumnya sudah dilakukan pula pendataan oleh tim NU-Peduli agar bantuan merata sampai kepada warga yang terdampak, dan ada sekitar 180 Kartu Keluarga (KK) yang akan kami beri bantuan.
“Ini bentuk ikhtiar kami untuk membantu sesama,”katanya.
Hingga akhirnya, pada Senin Sore, 2 Desember 2024m penyerahan bantuan berupa paketan bahan mentah dan uang dikirimkan, dan secara simbolik diserahkan oleh Ketua PRNU kepada Kyai Akhyat selaku tokoh masyarakat yang didampingi Guntoro selaku Kepala Dusun (Kadus) setempat di Musholla Nurul Hidayah.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Karangjompo Sumari menyampaikan harapannya atas bencana yang terjadi di wilayahnya tersebut.
“Mudah-mudahan Banjirnya cepat surut, dan mudah-mudahan masyarakat terbantu. Dan yang terakhir mudah-mudahan tidak ada musibah yang terjadi lagi,” tuturnya.
Khairul Soni salah satu warga RW 06 dan juga Bendahara PR GP. Ansor Karangjompo mewakili warga yang terkena dampak banjir menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan dari NU-Peduli ini.
“Kami berterima kasih kepada semuanya yang telah sengkuyung datang kesini memberikan segala bentuk bantuannya, kami senang sekali. Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza,” ucapnya. (Kontributor: Yusuf Bahtiar)
Buya Nursamad Kamba (Pakar Tasawuf UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Tasawuf sering kali dipahami secara keliru oleh sebagian orang. Banyak yang menganggapnya sebagai sekadar teori, rumus-rumus tertentu, atau bahkan aliran pemikiran tertentu yang harus diikuti. Namun, menurut Buya Nursamad Kamba, seorang pakar tasawuf dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tasawuf bukanlah sekadar sebuah buku yang dibaca, atau sebuah teori yang diterapkan, melainkan sebuah pengalaman mendalam yang terkait dengan interaksi seorang hamba dengan Tuhan.
Dalam pandangan Buya Nursamad, tasawuf adalah saripati hidup seorang hamba yang terlibat secara total dalam interaksi dan kemesraannya dengan Tuhan. Dengan demikian, tasawuf bukanlah sesuatu yang hanya bisa dipelajari melalui pembacaan atau pengajaran teori belaka. Ia lebih merupakan pengalaman yang mendalam dan sangat personal, yang melibatkan seluruh aspek kehidupan—baik secara intelektual, psikis, maupun spiritual.
Menurut Buya Nursamad, ada dua perspektif yang berkaitan dengan tasawuf: tasawuf sebagai pengalaman tauhid (kemanunggalan dengan Tuhan) dan tasawuf sebagai ilmu yang menguraikan pengalaman sufistik. Pertama, Tasawuf sebagai Pengalaman Tauhid atau Kemanunggalan dengan Tuhan
Perspektif pertama ini memandang tasawuf sebagai pengalaman spiritual yang mendalam, di mana seorang hamba merasakan kemanunggalan dengan Tuhan. Dalam pandangan ini, tasawuf adalah bentuk pewahyuan, yakni ketika Allah mengambil alih hamba-Nya dengan segala totalitasnya. Pewahyuan ini bisa terjadi secara intelektual, psikis, maupun spiritual, dan tidak serta-merta menjadikan seseorang menjadi nabi. Kenabian adalah pangkat yang merupakan hak prerogatif Allah, bukan semata-mata akibat dari pengalaman pewahyuan. Sebagai contoh, jika pewahyuan menjadi syarat kenabian, maka ibunda Nabi Musa dan lebah pun harus dianggap nabi, karena mereka juga menerima wahyu dari Allah.
Al-Zuhaili menggambarkan wahyu sebagai ilham atau bisikan makna yang ditanamkan Allah ke dalam hati seorang hamba, baik dalam keadaan sadar maupun melalui mimpi. Dengan demikian, wahyu adalah pengalaman yang sangat pribadi dan subjektif. Oleh karena itu, tasawuf dalam perspektif ini tidak bisa diajarkan atau diperdebatkan, karena sifatnya yang sangat individual dan tidak terikat pada teori. Kedua, Tasawuf sebagai Ilmu yang Menguraikan Pengalaman Sufistik
Perspektif kedua melihat tasawuf sebagai sebuah ilmu yang menguraikan dan menjelaskan seluk-beluk pengalaman sufistik, seperti taraf-taraf spiritual, prosedur, serta proses-proses yang dialami oleh para praktisi tasawuf. Dalam konteks ini, tasawuf bisa diajarkan, dipelajari, dan bahkan diperdebatkan, karena ia bersifat dinamis dan ilmiah. Tasawuf sebagai ilmu dapat dipahami, diuraikan, dan diajarkan, sementara pengalaman subjektif individu tidak dapat diperdebatkan dengan cara yang sama seperti ilmu pengetahuan pada umumnya.
Misalnya, ketika tokoh sufi seperti al-Hallaj menyatakan, “Allah dalam jubbah ini” atau Ba Yazid mengatakan, “Akulah Sang Mutlak,” pernyataan tersebut merupakan ungkapan pengalaman sufistik yang sangat personal dan tidak dapat diperdebatkan. Perdebatan tentang pengalaman semacam itu akan terasa sia-sia, layaknya perdebatan mengenai pernyataan Qais, “Bulan Purnama adalah Laila.”
Menurut Buya Nursamad, meskipun banyak ilmuwan yang mempelajari tasawuf, mereka sering kali kekurangan pengalaman sufistik yang mendalam. Sebaliknya, ada juga banyak orang yang telah mengalami pengalaman sufistik tetapi tidak menyadarinya atau merasa tidak perlu mengungkapkannya. Idealnya, seseorang yang mengalaminya juga harus mampu menjelaskan dan menguraikan pengalaman tersebut secara ilmiah, sebagaimana terlihat pada diri para tokoh panutan tasawuf. Para sufi besar yang dicatat dalam karya Al-Sulami dan thabaqat-nya, misalnya, adalah contoh dari individu yang tidak hanya mengalaminya, tetapi juga mampu menjelaskan dan mengajarkan pengalaman tersebut kepada generasi berikutnya. Ketiga, Tasawuf sebagai Tarekat: Perwujudan Praktis
Selain dua perspektif di atas, Buya Nursamad juga menambahkan perspektif lain, yaitu tasawuf sebagai tarekat. Tarekat merupakan perwujudan praktik dari kedua perspektif tersebut. Dalam tarekat, terdapat tasawuf sebagai ilmu yang bisa dipelajari dan diajarkan, serta tasawuf sebagai pengalaman yang harus dialami. Tarekat adalah jalan bagi seseorang untuk mencapai pengalaman langsung dengan Tuhan, melalui berbagai latihan spiritual yang melibatkan disiplin dan penghayatan yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam seperti niat, ikhlas, tauhid, amanah, jujur, dan ridha.
Ajaran-ajaran ini jelas merupakan warisan kehidupan Rasulullah SAW, yang dijalankan oleh para sufi sebagai implementasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Secara keseluruhan, Buya Nursamad Kamba mengajak kita untuk memahami tasawuf bukan hanya sebagai sebuah teori atau aliran pemikiran, tetapi sebagai suatu pengalaman mendalam yang melibatkan seluruh kehidupan seorang hamba dalam berinteraksi dengan Tuhan. Tasawuf sebagai ilmu dan pengalaman berjalan beriringan, dan tarekat menjadi jalan praktis untuk mewujudkan keduanya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang tasawuf sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang bisa memperburuk pemahaman kita tentang ajaran spiritual dalam Islam. ***
BREBES (Aswajanews.id) – Berita duka menyelimuti keluarga besar MI Sirojut Tholibin Rengaspendawa Kec Larangan Kab Brebes. Siswa kelas 6 dengan nama Sakila Nuri Nafizah menghembuskan nafas terakhirnya pada Ahad dini hari di RSUD Brebes. Sebelumnya ananda Sakila sempat dirawat di RS Bakti Asih Jatibarang hampir satu minggu. Namun melihat tidak ada perkembangan orang tuanya membawa pulang ke rumah. Saat di rumah satu hari ayahnya tidak tega melihat Sakila yang terus merintih kesakitan, bahkan sempat memanggil Ibunya yang sudah meninggal. Sakila dibawa ke dr Kiswantoro tapi atas saran dokter tersebut akhirnya dirujuk kembali ke RSUD Brebes.
Menurut penuturannya ayahnya, Nasikhun, di RSUD masih di UGD karena belum mendapatkan kamar rawat inap. Namun sebelum menempati kamar rawat inap, Sakilah siswa kls 6 MI Sirojut Tholibin sudah dipanggil Sang Maha Kuas pada Ahad, dini hari, 1 Desember 2024.
Akhmad Sururi, saat di makam Sakila Nuri Nafizah
Selaku Kepala MI Sirojut Tholibin, Akhmad Sururi menyatakan berduka cita atas meninggalnya Sakila Nuri Nafizah. Semoga ditempatkan di tempat yang mulia menyusul Ibunya yang sudah 4 tahun mendahului meninggal saat melahirkan anak yang terakhir.
“Kami ikut berduka cita atas meninggalnya Sakila Nuri Nafizah peserta didik kelas 6 MI Sirojut Tholibin Rengaspendawa Kec Larangan. Dia anak yang baik dan rajin belajar. Dia menderita sakit komplikasi dan sudah bolak balik dirawat di RS. Kami bersama dengan keluarga besar MI memberikan santunan untuk keluarga Sakila. Semoga ayahnya dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan,” kata Akhmad Sururi sesaat setelah pemakaman di area makam umum Dukuh Cecek desa Rengaspendawa Kec Larangan Kab Brebes, Ahad siang 1 Desember 2024.
Sururi mengajak seluruh keluarga besar MI Sirojut Tholibin untuk bersama mendoakan Al Marhumah Sakila. Al Fatihah. (Red)
BREBES (Aswajanews.id) – “Rancangan Perbup Fasilitasi Pengembangan MDT diharapkan secara komprehensif berkaitan dengan stakeholder di Kab Brebes. Termasuk beberapa OPD termasuk dengan Dinpermades agar dilibatkan dalam proses pembahasan Raperbup. Hal ini bertujuan agar Raperbup tersebut berimbas secara positif untuk kemajuan pendidikan MDT di Kab Brebes. Sinergitas dan kolaborasi dengan beberapa pihak menjadi sangat penting untuk mewujudkan Perbup tersebut,” kata Dr H Akrom Jangka Daosat, M.Si selaku Kasubag TU Kemenag Kab Brebes.
Gus Akrom panggilan akrab Kasubag TU Kemenag, mengapresiasi dan mendukung langkah dan proses yang telah dilakukan untuk mewujudkan Perbup tentang Fasilitasi Pengembangan MDT di Brebes. Hal tersebut mengingat untuk mencapai Perda karena membutuhkan proses yang lama,maka melalui Perbup tersebut menjadi langkah awal dalam penguatan regulasi MDT di Kab Brebes.
Berkait dengan efektivitas Perbup, Gus Akrom menyarankan agar bahasa atau diksi yang terdapat dalam pasal perbup didiskusikan secara matang. Hal ini bertujuan agar setelah nanti disahkan bisa diterapkan dengan efektif. Kemenag mendukung sepenuhnya terhadap proses yang berhubungan dengan Perbup MDT.
Lebih dari itu Gus Akrom yang merangkap Plt Kasi PD Pontren juga berpesan kepada FKDT untuk membentuk tim internal dari pengurus DPC FKDT Kab Brebes yang melakukan koreksi terhadap draft Perbup MDT. Hal ini dimaksudkan agar pasal pasal yang terdapat dalam Draft Perbup sesuai dengan harapan Madin di Kab Brebes.
Saat diskusi di ruang Kasubag TU Kemenag pada hari Kamis, 28 Nopember 2024, Gus Akrom yang didampingi H. Arif Rahman Hakim (Staf JFU PD Pontren) menyempatkan banyak hal terkait dengan MDT. Dihadapan Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi dan Wakil Sekretaris Warim, SH, Beliau memberikan beberapa masukan untuk penguatan DPC FKDT Kab Brebes. (Red)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Kepolisian Resor Karawang melaksanakan pengamanan secara maksimal dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto beserta rombongan di kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (2/12).
Antusias masyarakat Karawang menyambut kedatangan Presiden Prabowo subianto
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintahan dalam Kunjungan kerja Presiden ke kabupaten Karawang dalam rangka meresmikan model Kawasan Tambak Budidaya Ikan Nila Salin di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) di desa Pusakajaya Utara Kabupaten Karawang.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita terkait swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan melalui optimalisasi sektor perikanan.
Presiden Prabowo bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan melakukan penebaran benih ikan nila salin di salah satu kolam tambak.
Kapolres Karawang AKBP Edwar Zulkarnain menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan dengan melibatkan berbagai satuan tugas (satgas) dari Polres Karawang, Polda Jabar, serta instansi terkait.
“Kami menurunkan personel gabungan untuk melakukan pengamanan di seluruh jalur yang dilalui oleh rombongan presiden, serta memastikan bahwa lokasi kegiatan kunjungan berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” ujar Kapolres.
Dikatakan, dalam pengamanan ini Polres Karawang menerjunkan sekitar 320 personil gabungan guna melaksanakan pengamanan di lokasi yang sudah ditentukan.
Selain pengamanan di lokasi acara, Polres Karawang juga melakukan pengaturan lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran mobilitas selama kunjungan berlangsung.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memaksimalkan pengamanan.
Disampaikan bahwa Kunjungan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
“Alhamdulillah Kegiatan kunjungan berjalan sukses tanpa ada hambatan, ini merupakan kerjasama dari semua pihak, melalui kunjungan Presiden Ini masyarakat dapat menyaksikan langsung perkembangan yang dibawa oleh pemerintah pusat ke daerah,” tutup Kapolres. (Red)
KARAWANG (Aswajanews.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kembali melakukan simulasi program makan siang bergizi gratis di SDN Gintungkerta 1, Kecamatan Klari pada Senin (2/12/24).
Adapun jumlah siswa yang mendapat makan siang bergizi gratis di SDN Gintungkerta 1 kurang lebih 300 siswa terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 6.
Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa SDN Gintungkerta 1 merupakan sekolah keempat yang menjalankan simulasi program makan siang bergizi gratis.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan sekolah dengan jumlah murid terbanyak dan akan menyisir wilayah lainnya.
Terkait pengadaan menu makam siang bergizi gratis, Bupati Aep juga menyampaikan akan berkolaborasi dengan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Karawang serta para pelaku UMKM dengan pembinaan terkait gizi, kehigienisan dan lain-lain.
“Kita akan melihat potensi (UMKM) dari setiap kejauhan termasuk dapur sehat Kodim kita kolaborasikan, karena kalau ngambil dari pusat kota semua kejauhan dan agak riskan,” ujarnya. (Red)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak puluhan karyawan PT Indo Buana Lestari (IBL) pada Agustus 2024 lalu hingga saat ini belum menemui titik terang. Para pekerja sudah menempuh mediasi Tripartit melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dan kemudian dilimpahkan ke Suku Dinas Ketenagakerjaan, Trasmigrasi dan Energi Jakarta Utara.
Puluhan karyawan jadi korban PHK Sepihak PT IBL
PT IBL diduga ingin melepaskan tanggungjawab untuk tidak memberikan hak-hak normatif para pekerja yang sudah di-PHK, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2013 jo UU No 6 tahun 2023 dan perubahannya di UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menurut UU tersebut, kewajiban Perusahaan terkait PHK yaitu memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), uang pengganti hak (UPH) dan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
Diketahui, para pekerja yang mengalami PHK tersebut sebelumnya bekerja pada proyek-proyek yang dimiliki oleh PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) di beberapa kota di Indonesia. Ada yang bekerja 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun dan ada yang baru 2,5 tahun. Intinya, para pekerja tersebut telah lama dilibatkan dan berkontribusi dalam berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT. Indo Buana Lestari untuk kepentingan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).
PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)
Wowo Wahtoto, SH, Business Partner Manager PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) kepada media melalui jawaban konfirmasi tertulis mengatakan, bahwa PT IBL dan PT TFJ adalah sama-sama PT, punya kedudukan yang masing-masing pada aturan yang telah diatur oleh pemerintah, terkait UU Nomor 13 tahun 2013 jo UU No 6 tahun 2023, di situ jelas diatur kewajiban.
Dikatakan Wowo Wahtoto, PT TFJ mengetahui perihal PHK sepihak yang dilakukan PT Indo Buana Lestari (IBL) tersebut. Karena menurutnya, pada saat musyawarah di Disnaker antara PT IBL dan para pekerjanya, PT TFJ diundang sebagai saksi di kantor Disnaker Kabupaten Bandung pada tanggal 17 September 2024.
“PT TFJ tentunya tidak diam begitu saja, kami juga punya beban moral untuk itu kami akan kirim surat ke PT IBL, untuk segera menyelesaikan masalah PT IBL tersebut dengan baik sesuai UU yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Wowo, PT TFJ mengetahui bahwa mereka adalah betul karyawan PT IBL yang mengalami PHK sepihak. PT IBL merupakan vendor kontraktor yang mengerjakan proyek Plumbing dan HVAC di proyek Tenjolaya, sesuai kontrak antara PT TFJ dan PT IBL. “Sesuai UU Ketenagakerjaan harus dipenuhi/dibayar. Tetapi jelas yang harus membayar adalah PT IBL, bukan PT TFJ. Karena karyawan tersebut sesuai UU adalah karyawan PT IBL. Kami PT TFJ bermitra dengan PT IBL nya bukan dengan karyawannya,” pungkasnya.
Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., selaku kuasa hukum para pekerja
Sementara itu, menurut Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., selaku kuasa hukum para pekerja, Agustus lalu pihak PT IBL di Jakarta melalui kuasa hukumnya menawarkan Uang Kerohiman 1 bulan Gaji kepada para pekerja, namun di sisi lain, pada saat mediasi, Pihak PT IBL tidak mengakui para pekerja sebagai karyawan PT IBL. Padahal nyata-nyata para pekerja sudah lama bekerja di PT IBL mulai dari masa kerja 2,5 Tahun hingga 14 Tahun. Parahnya lagi, kata Bernard, PT IBL tidak menyertakan para pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Undang Undang No. 40/2004 dan UU No. 22/2011 dan turunannya, khususnya BPJS-TK Jaminan Hari Tua dan BPJS-TK Jaminan Pensiun.
“Tampaknya kami juga akan menempuh langkah pidana, sebagaimana Pasal 55 UU BPJS yang bunyinya: Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah”, tandas Bernard. (Red/Nas)
INDRAMAYU (Aswajanews.ia) – Pekerjaan Peningkatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Cor Rigid Beton yang berada di Jalan Gang H. Rais Sastra Atmaja Kelurahan Margadadi kabupaten Indramayu diduga dikerjakan asal-asalan alias amburadul. Bahkan ada dugaan pengurangan ketebalan beqisting. Terlihat di papan informasi proyek tersebut bersumber dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DISKIMRUM) Kabupaten Indramayua, APBD Tahun Anggaran 2024, dengan nilai kontrak Rp.197.853.000, Sabtu malam (30/11/2024).
Pekerjaan Peningkatan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Cor Rigid Beton di Jalan Gang H. Rais Sastra Atmaja Kelurahan Margadadi
Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak penyedia jasa CV. Dua Aksara Nusantara, beralamat di Pangkalan RT/RW 05/03, Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Wiryadi (52), ia mengaku salah satu masyarakat setempat, dirinya merasa kecewa lantaran sebelumnya ia tidak pernah merasa diundang oleh pihak kelurahan setempat untuk musyawarah atau tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
“Saya sebagai masyarakat sangat menyayangkan dengan adanya proyek cor beton di jalan marga dadi ini yang dikerjakan asal-asalan, kalau menurut saya seharusnya samping jalan dikasih tempat saluran air gak papa jalan dikurangi lebarnya tinggal ditambahkan panjangnya supaya kalau musim hujan tidak banjir,” kata Wiryadi, yang terkonfirmasi Wartawan di lokasi pekerjaan jalan.
Wiryadi menambahkan, seharusnya papan informasi itu dipasang sebelum pelaksanaan kegiatan itu digelar biar masyarakat tahu akan ada pembangunan jalan.
“Setahu saya itu papan informasi baru dipasang sekarang, apakah itu dibenarkan?” tambahnya.
Zulfa, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati Anti Korupsi, dirinya sangat menyayangkan dengan adanya dugaan pengurangan spek pembangunan jalan cor Rigid beton di kelurahan Margadadi.” “Saya sangat menyayangkan dengan adanya pihak kontraktor yang mengerjakan proyek jalan asal jadi, itu jelas tidak ada laveling atau pemadatan dan bahkan ada dugaan pengurangan spek, ketebalan beqisting seharusnya 15 Cm, terlihat di tengahnya diurug batu koral mentah setelah diukur tingginya sisa 7 Cm dari permukaan tumpukan batu koral mentah itu, ini harus ditindak tegas dan tidak boleh dibiarkan itukan dana masyarakat harus dilaporkan ke Dinas terkait, supaya ada efek jerah terhadap oknum kontraktor nakal,” tegas dia.
Didi, Pelaksana CV Dua Aksara Nusantara, saat dikonfirmasi Wartawan di lokasi, dirinya menepis bahwa yang mana pihaknya sudah mengerjakan sudah sesuai aturan. “Ya mangga saja mas dicek hasilnya sebelumnya sudah ada lafeling bahkan ada bukti dokumentasinya. Setahu saya tidak ada pengurangan, kalau ada tumpukan batu di tengah perasaan sebelumnya tidak ada, itu batu dari mana yah? Kalau untuk di depan jalan memang tidak ada laveling karena dulunya sudah ada bekas pasangan paving blok, saya juga tidak berani mengurangi ketebalan terlalu banyak,” sergahnya. (Sn)
INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dalam rangka memajukan desa Sliyeg Lor yang lebih baik, pemerintah desa Sliyeg Lor kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu saling bahu-membahu bersama masyarakat membangun sarana infrastruktur demi meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat.
Kuwu desa Sliyeg Lor Hj. Yunani atau yang akrab disapa Hj. Nani menuturkan bahwa langka upaya ia sebagai Kuwu dirinya akan berusaha semaksimal mungkin bersama perangkat desa untuk membangun desa Sliyeg Lor yang lebih baik lagi.
“Saya beserta seluruh jajaran perangkat desa akan terus berupaya mendengar keluhan masyarakat desa Sliyeg Lor, dalam hal ini kami memprioritaskan infrastruktur jalan dan tembok penahan tanah terlebih dahulu, seperti anggaran Dana Desa tahap dua tahun 2024 dipergunakan untuk pembangunan rabat beton di di gang Widara,” tuturnya.
Masyarakat desa Sliyeg Lor menikmati jalan cor beton di musim penghujan tidak lagi becek
Masyarakat desa Sliyeg Lor ibu Karminah merasa sangat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada ibu Kuwu yang telah membangun jalan (cor beton) sehingga di musim penghujan seperti saat sekarang ini jalan tidak becek lagi. “Terimakasih ibu Kuwu atas dibangunnya jalan di blok kami, ini akan mempermudah akses buat masyarakat untuk beraktivitas,” pungkasnya. (Herman/Tongol)
Aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (30/11/2024)
Bandung Barat (Aswajanews.id) – Puluhan buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggeruduk Kantor Bawaslu KBB sembari membawa sejumlah tuntutan, Sabtu (30/11/2024).
Mereka mengawali aksi unjuk rasa di Kantor Bawaslu KBB itu dengan berjalan kaki dari kawasan industri Cimareme, Padalarang. Mereka lalu sampai di Kantor Bawaslu KBB dengan pengawalan polisi.
Aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (30/11/2024)
Di kantor Bawaslu, buruh yang berasal dari Koalisi 6 Serikat Buruh KBB menuntut agar Bawaslu menindak tegas para kontestan Pilkada KBB yang melanggar aturan selama masa kampanye.
“Hari ini kami melaksanakan aksi damai, yang berkaitan dengan jalannya Pilkada KBB. Kita tahu fenomena (politik) yang terjadi di KBB saat ini sangat luar biasa,” kata koordinator aksi, Dadang Ramon kepada media di Bawaslu KBB.
Ia dengan tegas menjurus pada indikasi pelanggaran yang terjadi di masa tenang. Saat itu ada beberapa paslon yang diindikasikan melakukan pelanggaran dengan praktik money politics.
“Ini kaitannya dengan kualitas pemilu agar menghasilkan pemimpin berkualitas. Masyarakat sangat awam dengan banyaknya pelanggaran. Seperti video beredar bagi-bagi uang dan lain-lain,” kata Dadang.
“Kami minta tindak tegas pelanggar pemilu, siapa pun pelakunya. Kami tak ingin demokrasi Bandung Barat rusak tindak politik uang dan netralitas. Bawaslu harus berani,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Bandung Barat, Riza Nasrul Falah Sopandi mengatakan pihaknya saat ini terus menerima laporan yang masuk soal dugaan pelanggaran selama masa kampanye Pilkada KBB kemarin.
“Kami terus maraton melakukan register laporan, memeriksa saksi, hingga pleno kasus. Saat ini kami sedang lakukan klarifikasi terhadap 23 orang saksi terhadap 4 laporan dugaan money politik,” kata Riza.
Ia menegaskan Bawaslu terus berkomitmen menindaklanjuti laporan yang masuk. Namun selama ini, dugaan pelanggaran yang ditangani berasal dari penelusuran pihak Bawaslu.
“Kebanyakan memang hasil kami melakukan penelusuran, kalau untuk laporan dari masyarakat baru-baru ini. Intinya kita berpacu dengan waktu 3+2 atau 5 hari. Tinggal 2,5 hari lagi, kami minta bersabar. Berikan kami keleluasaan memproses laporan,” ucap Riza. (red)
CIAMIS (Aswajanews.id) – UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian negara.
Di Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, UMKM menjadi bagian besar atas peran pertumbuhan perekonomian masyarakat. Selain itu UMKM di wilayah Desa Pusakanagara juga sudah menyerap banyak tenaga kerja sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakatnya.
Asep Rismayadi, S.Pd. Kepala Desa Pusakanagara
Asep Rismayadi, S.Pd. sebagai Kepala Desa Pusakanagara, Senin (2/12/2024) turut menerangkan hal tersebut. Menurutnya, UMKM di Desa Pusakanagara yang sampai saat ini sudah berjalan telah menjadi Tulang punggung pendapatan sebagian besar masyarakatnya.
“Alhamdulillah sampai saat ini UMKM di Desa Pusakanagara sangat baik, sebagian besar UMKM di desa Pusakanagara bergerak di bidang makanan ringan, seperti adanya pabrik-pabrik olahan keripik diantaranya pabrik keripik pisang, pabrik keripik sukun, kemudian keripik talas dan pabrik-pabrik lain yang termasuk bidang makanan ringan,” terang Asep Rismayadi.
“Dan alhamdulillah dengan berdirinya pabrik-pabrik di desa Pusakanagara menjadi bagian dari dongkrakan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, selain itu dengan adanya UMKM juga berhasil menciptakan lapangan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa Pusakanagara,” tambahnya.
Desa pusakanagara yang terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Lawong dan dusun Karangkendal itu, mempunyai kurang lebih 7 pabrik yang bergerak di bidang olahan makanan ringan.
“Harapan kami semoga kegiatan pertumbuhan ekonomi di desa Pusakanagara, para pengusaha, pemilik usaha yang ada di desa bisa terus berkembang dengan baik, baik di bidang makanan ringan, maupun sektor-sektor lain seperti sektor pertanian dan sektor peternakan dan sektor lainya. juga bisa terus menciptakan lapangan-lapangan kerja lebih banyak dari Desa Pusakanagara maupun dari luar Desa,” pungkasnya. (Nana S)
Seorang pekerja saat membuat kain batik dengan pewarna alami di Desa Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. ANTARA
CIREBON (Aswajanews.id) – Di sebuah ruang kerja sederhana di Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, aroma khas kayu mahoni dan kulit manggis menguar dari wajan yang berisi cairan pewarna alami.
Di tempat itu, seorang perajin batik tampak tekun mengguratkan malam panas di atas kain putih, untuk menghidupkan pola-pola khas yang kaya akan cerita.
Seorang pekerja saat membuat kain batik dengan pewarna alami di Desa Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. ANTARA
Di sudut lain, seorang ibu sedang mencelupkan kain ke dalam cairan warna pekat, mengulang proses itu hingga beberapa kali demi menghasilkan warna yang sempurna.
Suasana ini adalah gambaran keseharian di sentra batik Ciwaringin, sebuah tradisi yang telah hidup sejak akhir abad ke-18.
Bagi Fatoni, pengusaha sekaligus perajin batik di daerah tersebut, kondisi ini adalah napas sehari-hari yang tak pernah ia lupakan.
Pada media, dia bercerita bahwa asal-usul batik Ciwaringin bermula dari Babakan, sebuah wilayah di Cirebon yang dikenal sebagai pusat pendidikan agama Islam dengan hadirnya pondok pesantren.
Ia menuturkan seorang tokoh bernama Ki Madamin mengajarkan seni membatik di daerah itu. Namun, seiring berjalannya waktu, fokus di Babakan beralih ke pendidikan para santri, sehingga tradisi membatik diteruskan oleh masyarakat Ciwaringin.
“Dulu, kain dan batik dibuat di Babakan. Ilmunya diwariskan ke sini, dan kami teruskan hingga sekarang,” katanya.
Masyarakat di Ciwaringin, termasuk dirinya, saat ini masih melestarikan dan menjaga tradisi batik yang diajarkan tokoh tersebut.
Fatoni memiliki alasan kuat untuk melanjutkan tradisi ini, yakni ingin merawat budaya agar batik tidak punah. Selain sisi ekonomi, ada nilai keberkahan, kebersamaan, dan kesehatan dalam batik Ciwaringin.
Pria berusia 58 tahun ini memutuskan fokus menekuni industri batik pada 2014. Saat itu, dia menegaskan komitmennya untuk meneruskan usaha keluarga besarnya yang dimulai setelah Indonesia meraih kemerdekaan.
Ia merupakan generasi ketiga yang menekuni usaha batik. Awalnya ia kerja apa saja, mulai menjual gorengan sampai mainan anak-anak. Namun akhirnya ia balik ke Ciwaringin dan mulai membatik.
Meski besar di keluarga pembatik, sebenarnya Fatoni tidak begitu mahir dalam menorehkan ujung canting untuk membuat motif batik terukir pada selembar kain. Oleh karenanya, dia belajar lagi dari nol dan menyelam lebih dalam agar memahami keistimewaan dari batik Ciwaringin.
Lambat laun, kerja kerasnya membuahkan hasil hingga akhirnya beberapa lembar kain batik selesai diproduksi. Menariknya, wastra buatannya waktu itu disumbangkan secara cuma-cuma kepada masyarakat di desanya.
Fatoni tidak hanya melihat membatik sebagai mata pencaharian, tetapi menjadi jalan keberkahan.
Batik ini bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan membawanya ke berbagai tempat tanpa biaya. Bagi Fatoni, itulah salah satu berkahnya.
Pemasaran batik hasil buatannya, dilakukan secara daring maupun luring, termasuk dijajakan di hotel-hotel berbintang di Cirebon.
Meski sempat mengalami kendala, ia tetap optimis terhadap masa depan batik, apalagi wastra khas Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO. Dengan harga mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, batik Ciwaringin buatannya menawarkan nilai yang sepadan dengan proses pembuatannya.
Saat pesanan membeludak, ia bisa mendapatkan omzet sampai Rp15–Rp20 juta dari menjual kain batik. Keberhasilannya menekuni usaha batik pun, turut menyerap tenaga kerja lokal khususnya dari kalangan ibu rumah tangga di desanya.
Di tempatnya ada delapan pekerja, namun ia juga membeli hasil dari perajin batik yang ada di Ciwaringin.
Motif yang bercerita
Batik Ciwaringin juga dikenal karena motif-motifnya yang sarat makna, seperti gribigan, tebu sekeret, raja gosi, pecutan, dan lainnya.
Motif-motif batik tersebut sudah dipatenkan serta menjadi identitas dan ciri khas untuk batik Ciwaringin. Setiap motif itu menyimpan nilai sejarah dan makna filosofis yang tinggi. Artinya, para perajin batik di Ciwaringin tidak sekadar menggambar pola tertentu, namun menciptakan motif berdasarkan kondisi zaman. Motif gribigan, misalnya, terinspirasi dari rumah-rumah tradisional di Ciwaringin sebelum kemerdekaan.
Sementara, motif pecutan menggambarkan perjuangan anak-anak belajar mengaji kepada kiai. Hadirnya corak ini bertujuan agar masyarakat tetap ingat untuk terus belajar ilmu agama Islam secara mendalam.
Kondisi kelaparan yang pernah dialami warga Ciwaringin pada masa kolonial pun diabadikan dalam seni batik melalui motif tebu sekeret.
Corak ini menceritakan kisah perjuangan warga yang kelaparan untuk bertahan hidup dengan mengisap potongan batang tebu demi mendapatkan sedikit rasa manis sebagai pengganjal perut.
Di balik helai-helai batik Ciwaringin, ada cerita panjang tentang sejarah hingga kerja keras masyarakat.
Batik ramah lingkungan
Pembuatan batik Ciwaringin tidak bisa dipisahkan dari proses pewarnaan alami. Dimulai dengan pemilihan bahan seperti kulit kayu mahoni, mangga, kulit rambutan, hingga daun jengkol, semuanya diolah melalui tahapan panjang.
Bahan-bahan tersebut direndam untuk melunakkan seratnya sebelum dimasak dalam waktu sekitar 4 jam. Cairan hasil rebusan ini disaring untuk memisahkan ampasnya, kemudian digunakan sebagai pewarna kain. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghasilkan warna yang pekat.
Setelah pewarna siap, kain dicelupkan beberapa kali, biasanya hingga tujuh kali atau lebih, agar warna meresap sempurna. Para perajin pun melakukan fiksasi untuk mengunci warna agar tidak luntur. Dari satu bahan pewarna bisa dihasilkan gradasi warna berbeda, seperti merah, cokelat, hingga jingga, tergantung bahan fiksasinya.
Proses ini tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga menjaga lingkungan. Limbah yang dihasilkan dari pewarna alami dapat dimanfaatkan kembali.
Penggunaan pewarna alami memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Karena tidak mengandung bahan kimia, batik ini aman untuk kulit sensitif, bahkan bagi anak-anak.
Banyak pelanggan memilih batik Ciwaringin karena keunggulan tersebut, selain nilai sejarah yang terpatri di dalamnya. Selain itu, proses produksi yang ramah lingkungan menjadi keunggulan tersendiri. Limbah pewarna tidak mencemari tanah atau air sehingga menjaga keseimbangan ekosistem desa.
“Kami menyebutnya, dari limbah menjadi berkah. Semua bahan yang kami pakai, sebisa mungkin tidak ada yang terbuang sia-sia,” katanya.
Pemberdayaan
Pada era 1990-an, di Desa Ciwaringin banyak warganya meninggalkan kampung halaman demi mencari penghidupan di negeri orang, terutama di Arab Saudi. Meski demikian, roda zaman terus berputar, dan tradisi yang pernah nyaris terlupakan, yakni membatik, kini membawa mereka pulang.
Awalnya, batik dianggap hanya sebagai warisan kuno yang kurang menjanjikan. Namun, siapa sangka, tradisi ini menjadi penyelamat di tengah kegamangan warga yang ingin membangun kehidupan lebih baik tanpa harus jauh dari keluarga.
Banyak buruh migran kembali ke desa dan bergabung dalam dunia batik. Mereka menemukan bahwa batik bisa menawarkan stabilitas ekonomi yang selama ini didambakan.
Di desanya saat ini telah terbentuk Koperasi Anugerah Batik, yang menjadi wadah bagi 150 perajin untuk mengembangkan wastra khas Cirebon tersebut. Selain itu, dia juga membentuk kelompok usaha mandiri yang berfokus pada peningkatan kualitas batik Ciwaringin agar bisa bersaing dengan produk sejenis yang memakai pewarna sintetis.
Dalam pengembangan batik, diperlukan kerja sama dengan semua pihak, utamanya pemerintah daerah serta sektor swasta agar pamor batik Ciwaringin bisa merambah ke pasar nasional hingga internasional.
Salah satu dukungan dari sektor swasta, yakni program pemberdayaan yang diinisiasi oleh Pengelola Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali).
Ia menyebutkan pembangunan Jalan Tol Cipali yang dirampungkan pada 2015, telah membawa perubahan besar bagi masyarakat sekitar, termasuk warga Desa Ciwaringin di Kabupaten Cirebon.
Selain membuka akses, kehadiran tol ini juga menjadi awal dari kebangkitan UMKM lokal dan komunitas perajin batik seperti dirinya.
Banyak dari masyarakat desa yang terdampak pembangunan tol. Awalnya, warga mencari usaha lain, dan batik menjadi pilihan.
Melalui program pemberdayaan, komunitasnya di Ciwaringin mendapatkan berbagai dukungan, mulai dari pelatihan membatik hingga alat produksi. Bahkan, komunitasnya pun dibantu untuk membuat merek dagang untuk produk batiknya.
Menurutnya, program ini sangat membantu para perajin untuk berkembang. Apalagi dengan merek dagang dan pelatihan yang diberikan, batik Ciwaringin kini makin dikenal dan diminati oleh pasar.
Jalan tol sepanjang 116,75 km tersebut dinilai tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi menguatkan perekonomian masyarakat di sepanjang jalurnya.
Kolaborasi
Direktur Operasional Astra Tol Cipali Rinaldi menyebutkan sebagai bagian dari Tol Trans Jawa, ruas tol yang menghubungkan wilayah Cikopo di Kabupaten Purwakarta hingga Palimanan di Kabupaten Cirebon, telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi di Jabar.
Selain itu, kehadiran ruas tol tersebut memberikan dampak positif untuk menunjang kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Sejak beberapa tahun terakhir pengelola tol tersebut secara aktif melaksanakan program pemberdayaan, seperti pembinaan guru di Majalengka hingga pengembangan Kampung Berseri Astra Bongas Kulon menjadi kampung iklim.
Pengembangan batik Ciwaringin pun menjadi salah satu bukti konkret pihaknya untuk memajukan sektor UMKM lokal di sepanjang jalur Tol Cipali. Terlebih, produk yang dihasilkan dari mitra binaannya juga minim limbah serta aman bagi lingkungan.
Semangat kolaborasi untuk mengembangkan produk batik Ciwaringin ditunjukkan juga oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang mendukung penuh pelestarian budaya batik dengan pewarna alami.
Upaya ini tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi dapat menghasilkan produk ramah lingkungan yang memiliki nilai tambah di pasar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, H Hilmy Riva’i
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hilmy Riva’i menjelaskan penggunaan pewarna alami memberikan keunikan tersendiri pada batik. Teknik ini tetap dipertahankan di tengah dominasi pewarna sintetis, menjadikannya ciri khas yang memperkuat identitas budaya lokal.
Ciwaringin menjadi salah satu daerah di Kabupaten Cirebon yang masih mempertahankan teknik ini. Pewarna dari kulit pohon mahoni, misalnya, menghasilkan warna merah khas yang tak dimiliki daerah lain.
Untuk mendukung keberlanjutan tradisi ini, pemerintah daerah aktif mengadakan pelatihan bagi para perajin batik agar mereka makin terampil dalam memanfaatkan pewarna alami.
Pemkab Cirebon juga kerap mengikutsertakan para perajin dalam berbagai pameran, yang membuka peluang untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Hilmy menambahkan regenerasi perajin batik menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah demi menjaga kelangsungan tradisi batik berbahan alami agar tetap eksis di masa mendatang.
Ketua Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia (APPBI) Komarudin Kudiya mendukung langkah pelestarian ini. Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melindungi motif-motif khas Cirebon melalui pendaftaran sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) di Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).
Langkah ini penting untuk memastikan motif batik khas Cirebon terlindungi dari klaim pihak lain.
Salah satu teknik yang menjadi ciri khas batik Cirebon adalah merawit, yang dikenal dengan goresan tipis pada kain dengan latar terang. Teknik ini memerlukan keterampilan tinggi, yang menghasilkan motif yang unik dan sulit ditiru.
Dengan lebih dari 3.000 perajin dan 500 pengusaha batik aktif, Kabupaten Cirebon terus memperkuat posisinya sebagai pusat industri batik terbaik di Jabar.
Dukungan pemerintah, asosiasi, sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga warisan budaya ini, terutama batik Ciwaringin untuk tetap hidup dan berkembang di tengah pesatnya kemajuan zaman. (ANTARA)
JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan guru. Kebijakan tersebut dengan menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji pokok, sedangkan untuk guru non-ASN melalui tunjangan profesi.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta. “Walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa, tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” ujarnya, Kamis (28/11/2024), seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pihaknya telah meningkatkan anggaran untuk guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta non-ASN.
Ia memaparkan guru ASN akan mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok.
Sementara guru non-ASN nilai tunjangan profesinya meningkat menjadi Rp2 juta per bulan.
Menurutnya, anggaran kesejahteraan bagi guru ASN dan non-ASN pada tahun 2025 naik menjadi Rp81,6 triliun atau naik Rp16,7 triliun dari tahun 2024.
Di sisi lain, Prabowo juga menargetkan sebanyak 1.932.666 atau 64,4% guru bersertifikat pendidik pada tahun 2025, meningkat 650 guru dari tahun sebelumnya.
Kemudian, pemerintah turut mendorong kualitas guru dengan melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
PPG menyasar 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1.
Menurut Prabowo, saat ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1. Oleh karena itu, pemerintah secara bertahap akan memberikan bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1 pada tahun 2025.
Selain itu, pemerintah juga masih membahas upaya peningkatan kesejahteraan guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi.
Pemerintah akan memberikan bantuan melalui berupa cash transfer dengan besaran dan jumlah yang akan disampaikan tahun depan.
Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sedang menghitung dan mencari nama dan alamat siapa saja yang berhak menerima manfaat tersebut. (Red)
Musyawarah Anak Cabang FKDT Kecamatan Ketanggungan Kab Brebes berlangsung secara demokratis
BREBES (Aswajanews.id) Bertempat di aula KUA Kecamatan Ketanggungan Musyawarah Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Ketanggungan berlangsung secara demokratis memilih kembali H Ikhsan sebagai Ketua. Sidang Pemilihan Ketua yang dipimpin oleh Warim, SH selaku wakil sekretaris DPC FKDT Kab Brebes memutuskan H Ikhsan sebagai Ketua DPAC FKDT Ketanggungan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak. Pemilihan yang pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 dilaksanakan setelah H Ikhsan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai pengurus DPAC FKDT Kec Ketanggungan.
Musyawarah Anak Cabang FKDT Kecamatan Ketanggungan Kab Brebes berlangsung secara demokratis
Sebelumnya dalam forum tersebut selaku Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi mengatakan bahwa Musancab merupakan bagian dari amanat organisasi yang termaktub dalam AD ART FKDT. “Kita sedang mulai penataan secara bertahap melalui forum Musancab. Sebelumnya untuk tingkat Kab Brebes kami menyelenggarakan Muscab sebagai forum musyawarah tertinggi tingkat Kabupaten. Sore ini kita mengikuti kegiatan forum musyawarah tertinggi tingkat kecamatan Ketanggungan yang dihadiri oleh kepala Madin se-Kec Ketanggungan,” kata Akhmad Sururi.
Sebagai forum tertinggi tingkat kecamatan menurut Akhmad Sururi, salah satu tugasnya adalah memilih kepengurusan FKDT masa khidmat 2024 – 2029. Kepengurusan ini nanti akan menjalankan program kerja untuk lima tahun kedepan. Oleh karena itu siapapun nanti yang menjadi kepengurusan yang akan datang niati khidmah kepada Madrasah Diniyah.
Dalam berkhidmah kepada Madrasah,Sururi mengutip pernyataannya Ki Hadjar Dewantara agar menciptakan lembaga Pendidikan kita yang merdeka, tertib dan bahagia. Tiga hal ini menjadi pesan Ki Hajar Dewantara untuk bisa diwujudkan di madrasah masing masing. Kita hadir disinipun dalam suasana bahagia dengan sedikit tertawa yang menjadi simbol bahagia.
Menyinggung tentang status Madrasah Diniyah Takmiliyah yang secara nomenklatur dibawah binaan Kementrian Agama, Akhmad Sururi menyampaikan beberapa buku pedoman MDTA yang telah diterbitkan oleh Kemenag RI. “Ada beberapa buku pedoman MDT termasuk didalamnya tentang pengelolaan MDT. Kebetulan saya pernah mengikuti beberapa pembahasan buku tersebut,” sambung Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah.
Pada kesempatan musancab tersebut hadir sebagai tamu undangan sekaligus Pembin DPAC FKDT Kec Ketanggungan, H. Khafid yang menjadi Kepala KUA. Beberapa pengurus lama juga hadir dalam forum tersebut. (Red)
Silaturahmi dengan Dzuriyah Lirboyo di kediaman Ketua PC HIMASAL Kab Brebes
BREBES (Aswajanews.id) – Waktu yang sungguh singkat sowan dengan Dzuriyah Lirboyo di kediaman Ketua PC HIMASAL Kab Brebes, namun memiliki makna yang sangat dalam penuh makna. Ilustrasi tersebut sama halnya yang disampaikan oleh Gus Said (Dzuriyah Lirboyo) saat memberikan komentar terhadap kitab Tasawuf karya Syekh Izudin yang barusan dikaji di masjid Jami Tegalglagah, Jumat (29/11/2024).
Silaturahmi dengan Dzuriyah Lirboyo di kediaman Ketua PC HIMASAL Kab Brebes
Kitab yang perdana dikaji dalam forum kajian kitab LBM HIMASAL Kab Brebes menghadirkan Gus Said sebagai Qori. Kitab ini tergolong antik karena belum semua Pesantren Salaf mengkaji kitab yang kalimat kalimatnya sarat dengan makna kandungan yang sangat luas. Di Lirboyo sendiri baru Gus Said yang membaca kitab tersebut yang diikuti oleh beberapa santri senior.
“Meskipun kitab tersebut belum banyak dikaji di lingkungan Pesantren namun isi kitab yang mengelaborasi konsep tauhid, tasawuf dan fiqih termasuk kitab Ihya Ulumuddin menjadi makanan pokok para santri. Kitab Syajaratul Ma’arif lebih ringkas dan mudah difahami. Diksi kalimat yang ringkas dalam kitab tersebut sesungguhnya memiliki kandungan makna yang mendalam,” kata Gus Said.
Menyinggung tentang Tasawuf, Gus Said mengungkapkan bahwa tasawuf menjadi prilaku untuk lintas profesi. Santri,Kyai, pejabat, pedagang, petani dan lainnya sebenarnya bersentuhan dengan prilaku tasawuf.Nilai nilai kesabaran, kesederhanaan dan sikap qonaah menjadi bagian dari perilaku tasawuf yang bisa dilakukan oleh semua orang (lintas profesi).
Berfoto usai kajian kitab Tasawuf karya Syekh Izudin dikaji di masjid Jami Tegalglagah, Jumat (29/11/2024).
Terkait dengan tasawuf dan akhlak di Pesantren, Gus Said menandaskan bahwa tradisi pesantren lebih mengedepankan akhlak daripada ilmu. Ini artinya bahwa santri disamping mengkaji ilmu pengetahuan lewat kitab kuning, namun demikian akhlakul karimah lebih dititikberatkan. Oleh karena itu prilaku hormat kepada Guru dan Masyayekh menempati posisi yang utama.
Hal ini berbeda, menurut Dzuriyah Lirboyo, dengan komunitas akademisi di luar pesantren yang mengedepankan kecerdasan intelektual. Kecerdasan mereka pada tataran intelektual yang dikejar dengan sedikit mengesampingkan aspek akhlakul karimah. Pondok Pesantren Lirboyo meskipun hari ini secara akademik sudah ada marhalah Awal dan Tsani, setara S.1 dan S.2, akhlak dan etika sebagai santri masih menjadi prilaku utama.
“Adab, tata kerama atau akhlakul karimah bagi Pesantren menjadi tradisi yang utama. Hormat kepada guru, mencari ridho guru dalam setia langkahnya menjadi sikap yang dimiliki oleh santri. Oleh karena itu meskipun Lirboyo dalam konteks pembelajaran sudah setara dengan S.1 dan S.2, akan tetapi paradigma pemikiran santri tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai akhlak,” pungkas KH Said Ridwan yang akrab dipanggil Gus Said.
Kegiatan Pengajian Kitab Syajaratul Ma’arif wal Ahawl yang dilaksanakan oleh PC LBM HIMASAL diikuti oleh alumni Lirboyo Kab Brebes beserta masyarakat lingkungan setempat di desa Tegalglagah Kec Bulakamba. Tampak hadir dalam acara tersebut dari alumni sepuh Kab Brebes, KH Sobarudin (Penasehat PC HIMASAL Kab Brebes), beberapa PAC HIMASAL tingkat Kecamatan serta alumni muda juga tampak hadir. (Red)
INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Kemenangan pasangan calon 02 Lucky Hakim-Syaefudin di Pilkada Indramayu 2024 berdasarkan data yang dihimpun dari Quic Real Count C1 hasil yang sudah masuk 100%, memperoleh suara mencapai 67,58% meninggalkan perolehan suara pasangan calon lainya, Jum’at (29/11/2024).
Asep Rummi mantan Aktifis Badko HMI Jabar
Disampaikan Asep Rummi juru bicara Paslon 02 saat dirinya ditemui di Rumah besar kemenangan Lucky – Syaefudin mengatakan, hal tersebut menunjukan bahwa kemengan Lucky Hakim – Syaefudin adalah kemenangan yang bukan hanya sekedar kemenangan Paslon, melainkan kemenangan seluruh masyarakat Indramayu yang sudah di idam-idamkan.
“Tentu berdasarkan hitungan sementara ini kami dari tim pemenangan akan terus mengawal berjalannya tahapan perhitungan rekapitulasi PPK di kecamatan hingga sampai pada tahapan pleno penetapan pasangan calon terpilih yang dilaksanakan oleh KPUD Indramayu pada tanggal 15 Desember 2024 kedepan,” ucapnya.
Pilkada merupakan kompetisi untuk menarik simpati publik dengan menawarkan program-program pembangunan Indramayu kedepan yang tertuang dalam visi misi baik pembangunan infrastuktur maupun pembangunan manusianya, paslon 02 Lucky Hakim-Syaefudin menawarkan visi misi “Wong Reang” yang selalu disampaikan dalam agenda-agenda paslon Lucky Hakim-Syaefudin saat bersilaturahmi (kampanye) dengan masyarakat Indramayu hingga mencapai 1.800 lebih titik kunjungan, dan terkonsolidasikan oleh semua relawan, partai pengusung dan tim pemenangan.
“Ternyata visi misi “wong Reang” telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat indramayu dibandingkan dengan tawaran visi misi paslon lain, sehingga paslon 02 Lucky Hakim-Syaefudin mendapatkan legitimasi yang begitu besar dari masyarakat untuk menahkodai Indramayu hingga 5 tahun mendatang,” tegas mantan Aktifis Badko HMI Jabar kepada awak media.
Lanjut Asep Rummi, “Seperti yang sudah disampaikan oleh pasangan calon 02 Lucky Hakim-Syaefudin saat pidato kemenangan kemarin di Aula Hotel Handayani, pertandingan sudah berakhir tidak ada lagi 01, 02 dan 03 siapapun yang menang di perhelatan ini mereka adalah masyarkat indramayu yang harus dilindungi hak-haknya, dan diberikan pelayanan sebak-baiknya, kini sudah saatnya untuk rekonsialisasi dengan semua paslon dan kami pasangan calon 02 Lucky Hakim-Syaefudin sudah bersilaturahmi dikediaman paslon 01 Bambang Hermanto – Kasan Basari.
Paslon 02 Lucky – Sae memberikan cerminan dari cara berpolitik kedewasaan yang baik dan harus terus dirawat sebagai bentuk edukasi politik untuk seluruh masyarakat Indramayu.
“Menurut kami, semua pasangan calon baik 01, 02 dan 03 punya kesamaan tujuan yakni membangun Indramayu yang lebik dari semua aspek kehidupan masyarakatnya. Oleh karenanya sangat penting membangun silaturahmi agar kesamaan tersebut terus terjaga dengan baik. Persoalan dalam pertandingan kalah dan menang itu biasa yang luar biasanya itu adalah silaturahminya,” tutup Jubir 02 Asep Rummi. (Mn/Reles)
Monev SP4N Lapor tahun 2024 di Gedung B, Selasa (12/11/2024)
CIMAHI (Aswajanews.id) – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kominfo menggelar Monitoring Evaluasi (Monev) SP4N Lapor tahun 2024 di Gedung B, Selasa (12/11). Upaya itu dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pelayanan aduan oleh masyarakat.
Bahwa saat ini tersedia sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional (SP4N Lapor) baik via media sosial maupun aplikasi khusus di setiap kabupaten atau kota se-Indonesia. Atas saluran tersebut, kepada para operator perangkat daerah (OPD) yang hadir bisa lebih mendalami dan mengevaluasi kinerja masing-masing.
Monev SP4N Lapor tahun 2024 di Gedung B, Selasa (12/11/2024)
“Untuk itu, hari ini kami mengundang para pembicara untuk meningkatkan literasi dan pemahaman, khususnya untuk bahan pengaduan publik dan keterbukaan informasi di Kota Cimahi,” tukas Adi Rahadian, S.I.Kom mewakili kepala Dinas Kominfo yang tidak sempat hadir dalam kegiatan tersebut.
Dikatakannya, keterbukaan informasi dan SP4 Lapor adalah satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Untuk itu, bersama Ombusman dan pembicaraan lainnya; bisa memberikan informasi, bagaimana mengetahui tata kelola atau tata cara mengelola pengaduan masyarakat di era digital kedepan agar bisa optimal dalam penerapannya.
Respon cepat, mencerna setiap aduan yang masuk
Kepala Kanwil Ombusman Jawa Barat, Drs Dan Satriana mengatakan, di era digital perlunya mengembangkan pelbagai saluran pelaporan, baik melalui media sosial maupun aplikasi khusus di Kabupaten atau Kota. Saluran-saluran pengaduan itu, tidak bermasalah, sejauh saluran itu, terintegrasi dan terpantau oleh Pimpinan daerah. Karena bagaimanapun pengaduan itu, adalah bagian dari perbaikan pelayanan publik.
Kedepan, masyarakat kita harus mendapatkan layanan satu pintu saja, seperti halnya perijinan.
“Dengan itu, perangkat daerah harus saling berkoordinasi dalam menyelesaikan laporan masyarakatnya dan diharapkan setiap pelaporan harus dimudahkan, hanya cukup satu pintu saja,” tegas Ombusman.
Menurut hematnya, apapun informasi yang masuk harus diterima dan jalur media sosial itu sendiri harus bisa dipetakkan oleh Kominfo dan diintegrasikan sehingga semua laporan itu, tercatat dan menjadi masukkan bagi walikota cimahi dan penilaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah.
Dengan harapan kedepan tahap berikutnya, cukup membangun saluran satu pintu saja. Maka perangkat daerahlah yang saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan pelaporan masyarakat, setiap pelaporan harus dimudahkan. Yang bekerja adalah orang di balik layar, timpal dan sambil berharap para operator harus cepat beradaptasi di era digital.
Dikatakanya pula, salah satu tolak ukur, berapa banyak laporan itu diterima dan sudah berapa banyak yang telah diselesaikan. Maka betapa pentingnya, berkolaborasi agar laporan itu diselesaikan secara internal, terutama dalam konteks pelayanan publik, tukasnya sambil sharing pengelaman ombusman, 70 persen layanan publik yang dilayangkan kepada mereka, lingkupnya masih bisa diselesaikan di internal.
“Salah satu pekerjaan rumah, selain membereskan integrasi saluran kelembagaan resmi, juga harus ada peran dan kewenangan masing-masing team maupun kegiatan penerima dan pengelola pengaduan secara utuh, mulai dari penanggungjawab daerah, sampai supervisi dan operatornya sehingga teman-teman petugas ini mendapat perlindungan, dukungan yang optimal dari pemerintah,” imbuh Ombusman yang bergerak selaku pengawal pelayanan publik.
Sementara itu, pembicara kedua, dari Kominfo Jawa Barat, Hadi Kusmarani, S.Sos, M.AP lebih menekankan pada kodratnya perkembangan media digital sudah tidak bisa terbendung lagi. Apapun pelaporan atau aduan harus ditangkap sebagai aspirasi atau masukkan bagi pemerintah kota.
Untuk itu, butuh sebuah integrasi pengelolaan pengaduan yang secara berjenjang dapat terus ditingkatkan sehingga tranformasi digital benar-benar menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat.
Urgensi yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara layanan termasuk pengaduan masyarakat. SP4N lapor harus bisa terhubung dari propinsi maupun daerah.
Disini ungkapnya, pemerintah akan menyediakan beberapa chanel, juga menyediakan fitur laporan manual dan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi atau aduan secara langsung melalui surat atau email dan dapat mengintegrasikannya sesui dengan SP4 N Lapor.
Dengan harapan, melalui evaluasi dan monitoring SP4 Lapor dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Terlebih bagi para operator dari setiap satuan Dinas, rumah sakit, Puskesmas dan sekolah, lebih profesional lagi, sehingga setiap aduan bisa dapat diterima dengan baik. (Sinto)
BANDUNG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2024 dengan diikuti oleh seluruh ASN TNI wilayah Kogartap II/Bandung. Upacara berlangsung di Lapangan Makodam III/Siliwangi, Jl. Aceh No. 69, Kota Bandung, Jum’at (29/11/2024).
Presiden RI Prabowo Subianto dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam III/Slw mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota KORPRI yang telah mengabdikan diri selama lebih dari lima dekade, dengan loyalitas dan dedikasi tinggi kepada bangsa dan negara.
“KORPRI untuk Indonesia”, merupakan tema yang sangat tepat untuk menggambarkan peran KORPRI dalam mendukung perjalanan panjang bangsa Indonesia. Seluruh anggota KORPRI harus ikut mendukung program-program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia.
KORPRI merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, KORPRI berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Hal tersebut menegaskkan bagaimana strategisnya KORPRI pada sistem pemerintahan dan perannya untuk membangun bangsa serta melayani masyarakat.
“Saya meminta agar KORPRI tetap diakomodasi dalam kedinasan, sehingga aspirasi ASN dapat ditampung dan disalurkan secara proporsional serta profesional, untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. ASN harus selalu menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tetap setia kepada negara, siapapun pemimpinnya,” tutur Prabowo Subianto.
Untuk memeriahkan HUT Ke-53 KORPRI di Wilayah Kogartap II/Bandung, juga digelar olah raga bersama serta Lomba Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) tingkat SMA se-Jawa Barat. Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (30/11) di Lapangan Makodam III/Siliwangi. (Pendam III/Siliwangi)
Menurut penuturannya ayahnya, Nasikhun, di RSUD masih di UGD karena belum mendapatkan kamar rawat inap. Namun sebelum menempati kamar rawat inap, Sakilah siswa kls 6 MI Sirojut Tholibin sudah dipanggil Sang Maha Kuas pada Ahad, dini hari, 1 Desember 2024.
