Sumedang (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP., selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad), memimpin operasi pengamanan kegiatan kunjungan kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, ke wilayah Jawa Barat, Senin (20/01/2025).

Kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang. Peresmian PLTA dengan kapasitas 110 MW menjadi momen penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sektor energi terbarukan di Indonesia.

Satuan Tugas Pengamanan Wilayah (Satgas Pamwil) Korem 062/TN, mengerahkan 1.474 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Personel gabungan tersebut ditempatkan di sepanjang rute perjalanan Presiden serta di beberapa titik lokasi yang menjadi objek kegiatan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama kunker.

Sebagai bagian dari tugas pengamanan, Pangdam III/Slw bersama Kapolda Jabar melakukan pengecekan langsung ke lokasi peresmian di PLTA Jatigede. Inspeksi tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh jalur yang akan dilalui Presiden beserta rombongan.

“Pengamanan kegiatan kunjungan kerja Presiden RI merupakan tanggung jawab yang sangat penting. Kami memastikan seluruh prosedur pengamanan berjalan dengan baik, tertib, dan aman sesuai standar yang telah ditetapkan,” ungkap Pangdam.

Selain itu, berbagai unsur TNI dan Polri yang terlibat dalam operasi pengamanan bekerja sama secara sinergis untuk memastikan kelancaran dan keamanan acara. Mulai dari pengawalan jalur hingga pengamanan lokasi, seluruh personel diterjunkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan.

Pada kesempatan tersebut Pangdam III/Slw juga menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi antar instansi yang terlibat dalam pengamanan serta mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat untuk selalu bekerja sama dalam menjaga kelancaran dan keamanan acara tersebut.

“Saya mengapresiasi atas kerja keras dari seluruh pihak di lapangan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan VVIP sehingga kegiatan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan dengan aman dan nyaman,” ucap Pangdam. (Pendam III/Siliwangi)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Suasana penuh kebanggaan mewarnai lapangan Mako Polres Indramayu, pada Senin pagi (20/1/2025).

Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., menyerahkan penghargaan kepada personel Polres Indramayu dan sejumlah personel Polsek jajaran Polres Indramayu, TNI dan Pemerintah atas dedikasi serta prestasi gemilang dalam menjalankan tugas.

Sebanyak 10 personel menerima penghargaan khusus, termasuk anggota Samapta Polres Indramayu yang dinilai berhasil menjaga kondusivitas wilayah secara konsisten.

Tidak hanya itu, apresiasi juga diberikan kepada Bhabinkamtibmas Polsek Juntinyuat yang mencetak prestasi luar biasa di tingkat regional.

Bhabinkamtibmas Polsek Juntinyuat berhasil meraih juara Satkamling tingkat Polda Jabar serta menyabet Juara 2 dalam Lomba Tiga Pilar. Prestasi ini menjadi bukti nyata kolaborasi apik antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

“Selamat dan sukses kepada seluruh jajaran Polres Indramayu atas pencapaian yang membanggakan ini,” ungkap Kapolres Indramayu AKBP Ari Setyawan Wibowo melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata.

Ia menekankan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya sekadar apresiasi, tetapi juga motivasi bagi seluruh anggota untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Iptu Junata, sinergi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Dengan semangat yang terus digaungkan, diharapkan seluruh personel Polres Indramayu semakin terpacu untuk memberikan pelayanan maksimal demi keamanan masyarakat.

“Mari kita semua terus bekerja sama untuk menjaga Kabupaten Indramayu tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan lingkungan yang kondusif dan sejahtera,” pungkasnya. (Sn/Rilis)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Agus Suherman yang akrab dirinya disapa Agus Seha, Ketua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) KPK Nusantara Kabupaten Indramayu Jawa Barat, siap turun gunung atau ujuk rasa menyuarakan tolak pejabat ASN Indramayu berpoligami.

Mencuatnya dugaan poligami yang menyeret nama pejabat Indramayu, inisial (AS) yang disukan beristri tiga menjadi sorotan publik. Bahkan, sejumlah aktivis sosial masyarakat akan melakukan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan ‘Pejabat Anti Poligami’.

Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu menyatakan secara tegas ia akan melakukan aksi demo menyoroti pejabat AS yang diduga berpoligami istri tiga. Mereka menilai, perbuatan AS dianggap sebagai (pejabat kurang iman) alias “PKI”.

“Kita sudah koordinasi dengan pihak berwenang untuk ijin Unras, termasuk sudah komunikasi dengan Kejaksaan Negeri Indramayu menyangkut gerakan berantas korupsi. Kita juga sudah siapkan spanduk untuk alat peraga demo,” ungkap Agus Suherman, kepada Wartawan, Minggu, (19/1).

Dikatakan Agus, sesuai rapat internal, rencana demo sudah diputuskan awal bulan februari 2025, tepatnya setelah menerima hasil jawaban dari pemeriksaan Inspektorat Indramayu, terkait kasus poligami yang melibatkan pejabat AS, yang sudah menjanjikan tanggal 28 Januari 2025 akan memberikan jawaban kepada lembaganya, LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu.

Sekda Indramayu, AS, Vs Agus Suherman, Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu

“Dalam demo nanti, kita juga mengundang warga Indramayu yang peduli kota mangga dan juga Gerwali (Gerakan Wartawan dan LSM Indramayu) untuk menggelar aksi bersama – sama. Dalam waktu dekat kita mengirimkan surat pemberitahuan demo ke Polres Indramayu,” tegas Agus sambil menambahkan gerakan lembaganya ini bertujuan agar kasus poligami pejabat AS ini ditangani serius Inspektorat hingga tuntas sampai ada pemberian sangsi tegas hingga pemecatan kepada AS.

Agus Seha, berharap bahwa, Sekda Indramayu harus diganti dan harus diproses sesuai UUD larangan ASN.

“Harapannya ganti sekda Indramayu dan proses sesuai perundang – undangan larangan ASN Berpoligami apalagi dengan menikah sirih,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama inisial (AS) kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasinya sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) yang telah menorehkan keberhasilan dan banyak jejak positif di dunia eksekutif. Tetapi kali ini, perhatian terfokus pada kehidupan pribadinya yang diduga berpoligami mempunyai istri tiga.

Isu yang mencuat mengenai kehidupan rumah tangganya, dimana AS diduga memiliki tiga istri, yang langsung memancing perbincangan luas dikalangan masyarakat dan internal Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkup Pemkab Indramayu.

Lahir di Sukabumi 06 Agustus 1966 lalu, AS memulai karirnya di dunia kepemerintahan yang sebagian besarnya bertugas diwilayah kota mangga.

Keuletannya dalam membangun karir kepegawaiannya akhirnya membawanya ke posisi puncak sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Indramayu. Setelah melewati sebagai Kepala Dinas (Kadis) disejumah SKPD seperti Dinas Lingkungan Hidup dan DPKPP (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) akhirnya sejak akhir Desember 2023 yang lalu AS diangkat sebagai Sekda Pemkab Indramayu.

Banyak yang menganggap AS sebagai sosok yang sukses dalam dunia eksekutif dan pemerintahan lantaran karirnya terus menanjak, bahkan perannya begitu menonjol, termasuk dalam mengendalikan dan mengatur proyek APBD tahun 2023-2024 di setiap dinas diruang lingkup Pemkab Indramayu yang terbilang kondusif. Namun, di balik karir cemerlangnya, ada sisi lain yang kini mencuri perhatian publik, isu poligami yang melibatkan sejumlah wanita hingga dikabarkan dinikahi secara sirih.

Berita mengejutkan yang mulai beredar menyebutkan bahwa AS diduga memiliki tiga istri yang juga mempunyai anak kandung dari ketiga istrinya tersebut.

“Diduga AS istrinya tiga, yang dua dinikahi siri dari Kabupaten Garut Jawa Barat berinisial DN, dan satuya dari wilayah Banten berinisial ST. Sedangkan istri sahnya menetap diwilayah Sindang Kabupaten Indramayu,” kata Agus, sambil menambahkan meskipun hanya satu dari ketiga wanita yang diakui secara hukum, istri lainnya tetap memiliki ikatan dipenuhi kebutuhannya dan hingga kini ketiga istrinya masih dipoligami ditengah kesibukan AS sebagai pejabat Eksekutif di Pemkab Indramayu.

Menurut Agus, polemik poligami AS diperkuat dengan beredarnya dokumen data diri AS berupa KK (Kartu Keluarga) dan Akta Kelahiran yang diduga anak dari pejabat AS tersebut.

Agus Suherman menjelaskan, dalam dokumen KK bernomor 32050502914xxx9 yang berdomisili di Kecamatan Taragong Kidul Kabupaten Garut jelas tertulis nama AS, kelahiran Sukabumi.

Dalam dokumen KK AS tercatat tanggal lahir 06 Maret 1970. Dalam dokumen KK tersebut juga tercatat DN sebagai istrinya dan TTW sebagai anaknya.

“Ada pemalsuan data di bulan dan tahun kelahiran, serta pekerjaan AS yang tercatat sebagai wiraswasta. Sementara nama, kelahiran (Sukabumi) dan tanggal lahir 06 sama dengan dokumen kepegawaian AS yang tercatat dalam lembar jabatan Pemkab Indramayu. Kami menduga ada rekayasa dan pemalsuan data diri agar bisa berpoligami. Data-data sudah kami pegang,” beber Agus.

Menurutnya, selain dokumen KK, pihaknya juga sudah mengantongi akta kelahiran TTW yang lahir di Bandung dengan No AL 6270298xxx yang diduga sebagai anak kandung AS yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Garut.

Atas bukti-bukti tersebut, dirinya sudah mantap untuk mengadukan kasus poligami pejabat AS ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementrian Dalam Negeri di Jakarta, jika laporan lembaganya di Inspektorat Indramayu, Rabu (15/1) kemarin tidak diproses atau mandul.

Dijelaskan Agus Seha (nama panggilan akrab, red), dalam peraturan yang ada, Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN pria memang dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang.

Namun, izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS/ASN.

Pasal 4 Ayat 1 berbunyi, ‘Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasanya’. Permintaan izin PNS untuk berpoligami harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang berikut syarat yang harus dipenuhinya.

Selain itu, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah adanya persetujuan tertulis dari istri.

“Terdapat sanksi bagi PNS yang berpoligami tanpa izin, baik dari istrinya maupun pejabat berwenang, atau yang tidak melapor pada atasannya. Tidak main-main, sanksi yang akan dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat yang salah satunya berupa pemecatan,” tegas Agus Seha.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi, ‘PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS’.

Saat ini, PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS yang disebutkan dalam pasal tersebut telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Meski demikian, sanksi hukuman bagi PNS yang melanggar aturan juga masih tercantum dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Wartawan, sudah berupaya menghubungi pejabat AS melalui pesan WhatsApp untuk mengonfirmasi terkait tuduhan poligami yang melibatkan namanya. Di phon caall WhatsApp, pesan wartawan ini mendapatkan tanda centang dua atau terkirim, namun AS yang menjabat sebagai Sekda Indramayu tidak memberikan respons. (Sn/Tim)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi sedang jadi sorotan lantaran menerbitkan aturan yang membolehkan ASN memiliki istri lebih dari satu. Selain bikin gaduh, aturan ini juga dikhawatirkan bisa menggenjot angka korupsi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani meminta Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur izin poligami bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta untuk dikaji ulang agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Saran saya bila memang masih bisa dievaluasi, sebaiknya peraturan tersebut dikaji ulang sebelum menimbulkan banyak kegaduhan akibat kesalah pahaman di berbagai kalangan,” kata Rani dikutip Inilah, Sabtu (18/1/2025).

Ia menyebut, aturan tersebut juga belum terlalu penting untuk diberlakukan. Menurutnya, bagi perempuan isu keadilan dalam poligami masih menjadi polemik utama yang dihindari.

“Pernikahan bukan makanan yang bisa dengan mudah dibagi,” ujarnya.

Sementara, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengingatkan para pejabat yang berpoligami jangan sampai korupsi dengan alasan keluarga tambah banyak. Ahok mewanti-wanti jangan nyolong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi membahagiakan istri-istri.

“Tapi yang paling penting itu jangan sampai ada anggaran korupsi karena keluarga nambah banyak. Kalau soal anda mau punya apa, buat saya itu hak anda lah, tapi anda bisa adil apa enggak, ini. Kalau bisa adil terus nyolong-nyolong di APBD ya,” ucap Ahok di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2025).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersuara soal Peraturan Gubernur (Pergub) soal izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Pemerintah Daerah Khusus Jakarta.

Menurut dia, praktik poligami bertentangan dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Perjanjian HAM internasional menegaskan poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan karena menciptakan ketidaksetaraan dalam relasi pernikahan,” kata Usman dalam keterangan pers dikutip liputan6, Jumat (17/1/2025).

Usman meyakini, Pergub poligami tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM) yang telah dijamin oleh peraturan nasional dan internasional. Sebab, Komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengawasi pelaksanaan ICCPR telah menegaskan poligami harus dihapuskan karena praktik tersebut merendahkan martabat perempuan dan melanggar prinsip kesetaraan dalam pernikahan.

“Ketimbang membuat aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, ada baiknya Penjabat Gubernur Jakarta maupun pemerintah secara umum membuat aturan yang memberikan akses yang setara bagi perempuan dalam hal mengajukan perceraian dan mendapatkan hak asuh anak,” ungkap Usman.

Dalam banyak kasus, lanjut Usman, ditemukan kesulit akses bagi perempuan dalam mengajukan perceraian. Hal itu membuat perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan rumah tangga yang berkepanjangan.

“Pasal 3 ICCPR memerintahkan negara yang meratifikasi Kovensi tersebut untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dan poligami bertentangan dengan prinsip tersebut karena bersifat diskriminatif terhadap perempuan,” ujar pegiat HAM ini.

Usman menyampaikan, pada Pasal 5(a) CEDAW juga memerintahkan negara pihak untuk menghapus segala bentuk praktik yang menunjukan inferioritas dan/atau superioritas antara laki-laki dan perempuan atau peran stereotip laki-laki dan perempuan.

Usman pun mendesak, Pj Gubernur merevisi aturan tersebut dan memastikan kebijakan dibuat tidak melanggar hak ataupun mendiskriminasi perempuan.

“Penjabat Gubernur Jakarta harus mengutamakan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan perlindungan HAM di lingkungan ASN,” Usman memungkasi.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons pergub yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta terkait izin bagi ASN yang hendak poligami. Tito menyebutkan pihaknya akan menanyakan aturan itu ke Pemprov Jakarta.

“Senin nanti saya akan berkunjung ke DKI, hari Senin. Hari Senin saya akan berkunjung ke DKI, jam 3 atau jam setengah 4 ya, dalam rangka mengecek persetujuan bangunan gedung. Di situ nanti saya akan tanyakan lagi,” kata Tito seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Tito enggan berkomentar banyak mengenai aturan terbaru Pemprov DKI tersebut. Dia mengaku akan menyimak aturannya lebih dahulu.

“Saya belum bisa menjawab sesuatu yang belum saya baca. Saya akan baca dulu dan saya akan tanya,” ucapnya.

Terkait hal ini, Teguh Setyabudi membantah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 mendukung Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk poligami.

Menurutnya, Pergub yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian tersebut dibuat justru untuk melindungi keluarga ASN.

“Yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami, itu sama sekali tidak ada dalam semangat kami,” kata Teguh kepada wartawan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2025).

Teguh mengatakan, Pergub Nomor 2 Tahun 2025 mengatur tentang pengetatan perkawinan dan perceraian ASN Jakarta.

ASN yang hendak berpoligami atau bercerai harus mendapat izin atasan.

“Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa benar-benar terlaporkan, sehingga itu nanti juga untuk kebaikan,” ungkap Teguh.

Oleh karenanya, Teguh mengeklaim, terbitnya peraturan tersebut bukan berarti untuk melanggengkan poligami.

“Melindungi katakanlah misalnya, mantan istrinya dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian untuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pergub ini menggantikan Keputusan Gubernur Nomor 2799/2004 yang tak lagi berlaku.

Pergub ini memuat delapan bab dengan ruang lingkup peraturan mengenai pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami, izin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan, hak atas penghasilan, dan pendelegasian wewenang dan pemberi kuasa.

Penerbitan aturan itu tertuang dalam Pergub nomor 2 tahun 2025 yang ditetapkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi pada 6 Januari 2025.

Isi Pergub Baru Izinkan ASN Poligami

Berikut Isi aturan tentang ASN Pemprov Jakarta boleh poligami:

Keputusan Sekda Pemprov Jakarta Nomor 183 Tahun 2024 tentang program pembentukan peraturan Gubernur Jakarta 2025. Dalam keputusan itu, rancangan pergub ini masuk dalam jenis ‘Rancangan Pergub Baru’ yang dibuat Badan Kepegawaian Daerah Jakarta.

Pada Pasal 4 mengatur syarat pemberian izin bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta yang ingin mempunyai istri lebih dari satu alias poligami. Salah satunya, mendapat rekomendasi atau izin dari atasan. Namun jika izin tidak diberikan, tetapi pegawai tersebut tetap berpoligami, maka pegawai terkait bakal terkena sanksi sesuai dengan aturan berlaku. Berikut bunyi aturan pada Pasal 4 tersebut:

Pasal 4:

1. Pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan.
2. Pegawai ASN yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum melangsungkan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran.
4. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Syarat ASN Boleh Poligami

Aturan terkait izin berpoligami untuk ASN pria di lingkungan Pemprov Jakarta juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 yang terdiri dari dua ayat. Berikut bunyinya:

Berikut bunyi dari ayat (1):

Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. alasan yang mendasari Perkawinan:
2. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
3. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
4. istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun Perkawinan;
5. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis;
6. mempunyai Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para Anak;
7. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para Anak;
8. tidak mengganggu tugas kedinasan; dan
9. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang

Berikut isi, dari ayat (2):

Izin beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:

1. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai ASN yang bersangkutan;
2. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
5. mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.*** (Berbagai Sumber)

KAB BANDUNG (Aswajanews.id) – Dalam upaya untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan kepolisian. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung mengumumkan peluncuran kanal pengaduan baru yang dinamakan ‘Lapor Pak Kapolresta’.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, melalui kanal ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai masalah yang mengganggu ketertiban umum, seperti kemacetan, knalpot brong, hingga tindak kejahatan seperti premanisme.

“Insya Allah, besok atau lusa, saya akan meluncurkan kanal ‘Lapor Pak Kapolresta’ yang bisa diakses lewat nomor WhatsApp. Ini akan menjadi penguatan dari hotline 110 yang sudah kami miliki. Masyarakat bisa memilih untuk menghubungi 110 atau melalui WhatsApp kami,” ujar Aldi di Soreang, Jumat (17/1/2025).

Aldi menjelaskan bahwa melalui kanal ‘Lapor Pak Kapolresta’, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan atau temuan terkait potensi gangguan atau masalah di lingkungan mereka.

Jika ada masalah seperti kemacetan atau pelanggaran lalu lintas, laporan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

“Jadi nanti masyarakat bisa langsung melapor ke saya. Kami akan segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan menghubungi unit terkait, misalnya jika ada kemacetan di Majalaya, kami akan segera menghubungi petugas lalu lintas dan mengerahkan mobil patroli terdekat,” jelasnya.

Selain melalui WhatsApp, Aldi juga menyediakan saluran komunikasi lain seperti Direct Message (DM) melalui akun Instagram pribadinya, @aldi2003ts.

“Jika respon kami dirasa kurang cepat, masyarakat bisa langsung DM saya di Instagram. Kami ingin mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi dengan kami,” tambahnya.

Dirinya juga menekankan bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmennya untuk membuat Kabupaten Bandung menjadi lebih aman dan nyaman.

“Kami akan berusaha merespon laporan secepat mungkin. Dengan wilayah yang luas dan terdiri dari 31 kecamatan, kami akan mengoptimalkan sumber daya kami untuk merespons dengan cepat,” pungkas Aldi. (Red)

BANDUNG (Aswajanews.id) – ATR/BPN Kabupaten Bandung menargetkan 40.OOO bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2025. Kepala BPN Kabupaten Bandung, Iim Rohiman menyebut, bidang tanah PTSL sebanyak itu tersebar di 23 desa yang ada di 12 kecamatan di kabupaten Bandung.

Hal tersebut disampaian Iim Rohiman di sela-sela acara pelantikan dan pengambilan sumpah panitia PTSL di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung, Kamis (16/1/2025).

Acara pelantikan panitia PTSL ini juga dihadiri para kepala desa penerima manfaat dari PTSL gratis ini. Iim berharap para penerima PTSL agar menyiapkan berkas yang kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk diproses penerbitan sertifikat.

Dengan adanya program PTSL, Kepala BPN Kabupaten Bandung berharap dapat meningkatkan, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dengan program PTSL, kepemilikan tanah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga bisa meminimalisasi kasus perkara tanah. Selain itu untuk masyarakat yang membutuhkan modal usaha bisa bermitra dengan bank dengan jaminan tanah yang memiliki sertifikat.

Berikut desa-desa yang mendapatkan PTSL:

MALANG (Aswajanews.id) – Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Danpussenarmed) Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP didampingi Ibu Ketua Persit KCK Cabang XXVII Pussenarmed PG Mabesad Ibu Yulia Agus Hadi waluyo, Dirsen Pussenarmed Brigjen TNI Budi Suwanto dan Kabagsiapsat Pussenarmed Letkol Arm Yusuf melaksanakan Dalwas Binsis Alutsista ke satuan Yonarmed 1 Kostrad Malang, Rabu (15/01/2025).

Dalam kegiatan ini, Danpussenarmed, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP. disambut oleh Kapten Arm Saiful Amri mewakili Danyonarmed 1 Kostrad, beserta jajaran prajurit Yonarmed 1 Kostrad. Kegiatan diawali dengan pengalungan syal, penanaman pohon dan Paparan Satuan. Dilanjut kegiatan pengarahan oleh Danpussenarmed Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo kepada seluruh prajurit dan persit Yonarmed 1 Kostrad, yang menekankan pentingnya kesiapan operasional, kedisiplinan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan serta tugas-tugas di masa depan.

Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo juga meninjau berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Yonarmed 1 Kostrad, termasuk berbagai jenis alat utama sistem senjata (Alutsista) yang digunakan dalam mendukung operasi. Ia memberikan apresiasi terhadap kinerja prajurit Yonarmed 1 Kostrad yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Di akhir kunjungan, Danpussenarmed berpesan “Jadilah Prajurit Armed yang Strike dengan bijak, cepat dan teliti menjadi world first class gunner. Berfikir yang cerdas, berlatih yang keras, bekerja yang ikhlas dan berbuat yang terbaik.” (Red)

SUBANG (Aswajanews.id) – Jawa Barat menjadi pusat peringatan Hari Desa Nasional, dilaksanakan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang, Selasa (14/1/2025). Penjabat Gubernur Bey Machmudin menghadiri Hari Desa Nasional di Subang, dengan meluncurkan Festival Bangun Desa Bangun Indonesia tepatnya di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater.

Bey Machmudin berharap Hari Desa dijadikan momentum refleksi pencapaian pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Mari kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup di desa melalui berbagai program dan aktivitas, dengan partisipasi aktif dan kerja nyata,” ujar Bey Machmudin.

Saat ini, di Jabar tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dari total 5.311 desa, sebanyak 2.448 sudah berstatus mandiri, 2.355 terkategori desa maju, dan hanya 508 desa yang berstatus berkembang.

Menurut Bey, pencapaian ini atas dasar kolaborasi dan inovasi semua stakeholders. “Alhamdulillah berkat kolaborasi dan inovasi dari berbagai pihak, saat ini tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jawa Barat,” katanya.

Bey berharap 508 desa berkembang dapat menjadi maju dan mandiri di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi.

“Hanya tersisa 500-an desa yang berkembang, saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Dedi Mulyadi desa berkembang dapat menjadi desa mandiri dan maju,” sebutnya.

Peringatan Hari Desa di Subang juga dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala Kantor Staf Presiden A.M Putranto, serta Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi sekaligus Pembina Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Hari Desa Nasional juga dihadiri para kepala desa dari seluruh Indonesia.

Dalam acara, para menteri, gubernur, dan TNI/Polri, dan stakeholders membacakan Deklarasi Subang, yang intinya semua berkomitmen untuk berkolaborasi melaksanakan program bangun desa bangun Indonesia. (Red)

SUBANG (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP., mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., pada Peringatan Hari Desa yang diselenggarakan di Desa Cisaat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (14/01/2025).

Peringatan Hari Desa dilakukan pertama kali setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa yang diperingati setiap tanggal 15 Januari. Peringatan Hari Desa mengambil tema “Membangun dari Desa, dari Bawah untuk Pemerataan Pembangunan”.

Melalui Peringatan Hari Desa, Mendes berharap akan menjadi momentum untuk menggelorakan perspektif masyarakat dengan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” ujar Mendes.

Sementara Menko Bidang Pangan Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M., membuka dan meluncurkan festival bertajuk “Bangun Desa Bangun Indonesia” sebagai sarana untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh elemen, termasuk TNI, Polri dan pemerintah daerah, dalam pengawasan dan pelaksanaan program-program terkait.

“Kami meminta seluruh elemen di Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan ketahanan pangan. Desa-desa harus menjadi motor penggerak dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia,” tegas Menko Bidang Pangan.

Peringatan Hari Desa di Desa Cisaat menjadi simbol komitmen dan optimisme dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik melalui pemberdayaan desa sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, KSP AM Putranto, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Mendag Budi Santoso, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni Rafi Ahmad, Wamendagri Ribka Haluk, Mensos Agus Jabo, Anggota DPR RI Desi Ratnasari, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI Komjen Pol Fadil Imran, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin serta Forkopimda Prov. Jabar. (Pendam III/Siliwangi)