Google search engine
Beranda blog Halaman 118

Dinas DP2KBP3A Ciamis Sukseskan Penurunan Angka Stunting Melalui Program GSM

0

CIAMIS (Aswajanews.id) – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis terus bergerak dalam percepatan penurunan/pencegahan Implementasi Gerakan Bersama Cegah Stunting khususnya di Kabupaten Ciamis.

Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ciamis, Nonoy, S.Ag, M.Si, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan, tahapan kegiatan GSM ini dimulai dari verifikasi dan validasi Keluarga Berstatus Stunting (KRS) setelah itu lalu dibuat suatu laporan data dengan bentuk geografis di tingkat Desa.

“Setelah verifikasi dan validasi data, kita membentuk tim dengan rakor tingkat Kecamatan atau saresehan juga sarasehan tingkat desa kemudian pendampingan ke sasaran oleh kader desa sehingga diketahui dari setiap sasaran ditemukan permasalahanya dan dibuat rekomendasi kemudian diimplementasikan untuk tindaklanjuti,” ungkapnya, Jumat (24/01/2025).

“Kemudian hasil gali informasi di lapangan Tim Investigasi tentang implementasi GERABAH STUNTING MANIS yang lokusnya berada di 5 lokasi di Kabupaten Ciamis, Berada di Kecamatan Cisaga, Kecamatan Sindangkasih, Panjalu, Lumbung dan Kecamatan Purwadadi,” imbuhnya.

Dikonfirmasi di Balai Penyuluhan KB kecamatan sindangkasih Drs. Roheman, M.M., sebagai kepala UPTD Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, program GSM ini kami mengajak semua kepala desa dan bersinergi dengan kecamatan bergerak melakukan penanganan sesuai dengan aturan program yang diamanahkan ke pihak kami dari pihak dinas DP2KBP3A kabupaten ciamis untuk pencegahan stanting di wilayah.

“Kami dengan Tim GSM mendata dan memberikan edukasi dan intervensi untuk masyarakat demi tercapainya harapan dan tujuan dari program GSM,” ungkapnya.

Kepala DP2KBP3A Ciamis, Dr Dian Budiyana, M.Si.

Kepala DP2KBP3A Ciamis, Dr Dian Budiyana, M.Si., menjelaskan, Geraba Sunting Manais (GSM) adalah gerakan dalam menangani stunting harus bergerak terus demi pencapaian dan harapan lebih baik untuk generasi penerus anak bangsa yang lebih baik.

Menurutnya, mengenai gerakan stunting GSM awal pencegahan beresiko tinggi stunting ada empat target utama dan salah satunya calon pengantin (Catin), ibu pasca melahirkan dan ibu hamil berikut anak baru lahir (baduta). “Bentuk intervensi dengan memberikan nitrisi tambahan gizi seta meng edukasi terhadap mayarakat lebih pentingnya dan punya kesadaran betapa pentingnya tambahan asupan konsumsi makanan bergizi dan pola hidup sehat,” pungkasnya. (Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Civil Society dalam Pandangan Al-Qur’an: QS. Asy-Syura: 38

0
Penulis: A'isy Hanif Firdaus, S.Ag. (Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang)

Pembaca yang berbahagia, pernahkah mendengar istilah “civil society, tentu sudah tidak asing lagi yah kan.? Civil society atau masyarakat madani merupakan konsep tentang tatanan sosial yang harmonis, dimana nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab bersama menjadi fondasi utama.

Dalam kesempatan kali ini mari kita kupas Civil Society dalam pandangan Islam, Al-Qur’an memberikan prinsip-prinsip dasar yang relevan untuk membangun masyarakat semacam itu, salah satunya tercermin dalam QS. Asy-Syura: 38,

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (QS. Asy-Syūrā [42]:38)

Ayat ini menjelaskan ciri utama dari sebuah komunitas ideal yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan QSQS. Asy-Syura: 38. Asy-Syura: 38 memberikan pedoman praktis bagi pembentukan masyarakat madani yang adil, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Lalu, jikalau di suatu wilayah tertentu masih terjadi perselisihan antar, adu domba, saling mencela dan kurang bisa memahami dan menghargai, serta kurangnya kepatuhan terhadap peraturan. Maka

Konsep Civil Society antara lain:

  1. Musyawarah sebagai Pilar Civil Society

Asy-Syura: 38 menempatkan musyawarah (syura) sebagai inti dari pengambilan keputusan. Dalam masyarakat madani, musyawarah adalah mekanisme untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama.

Menurut Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi musyawarah adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan persatuan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi modern, di mana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan arah kehidupan sosial mereka.

Musyawarah dalam pandangan Islam tidak hanya berarti diskusi, tetapi juga melibatkan semangat keikhlasan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Dengan musyawarah, konflik dapat diminimalisasi, dan keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan.

  1. Kepatuhan kepada Allah dan Pemeliharaan Nilai Spiritual

Ayat ini juga menekankan pentingnya kepatuhan kepada Allah dan pelaksanaan salat. Hal ini menunjukkan bahwa civil society dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai spiritual.

Salat sebagai ibadah inti dalam Islam melatih individu untuk memiliki disiplin, integritas, dan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral bagi setiap anggota masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan peran sosialnya dengan baik dan menjunjung tinggi kepentingan bersama.

  1. Kesejahteraan Sosial Melalui Infak
  2. Asy-Syura: 38 juga menekankan pentingnya infak sebagai bentuk kontribusi sosial. Dalam masyarakat madani, kesejahteraan bersama menjadi salah satu tujuan utama, dan hal ini hanya dapat tercapai jika individu memiliki kepedulian terhadap sesama.

Infak dalam ayat ini mencakup semua bentuk pemberian yang bertujuan untuk membantu orang lain, baik berupa harta, tenaga, maupun waktu. Menurut Ibnu Katsir, infak merupakan simbol solidaritas sosial yang menjadi pilar utama dalam masyarakat yang adil dan sejahtera.

  1. Nilai Partisipasi dan Keterbukaan

  2. Asy-Syura: 38 juga mencerminkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam urusan publik. Dalam konteks ini, civil society adalah ruang di mana individu bebas menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama, tanpa adanya diskriminasi atau dominasi kelompok tertentu.

Nilai keterbukaan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Dengan demikian, masyarakat madani yang ideal adalah masyarakat yang inklusif dan menghormati hak-hak semua anggotanya.

Dari beberapa penjelasan singkat diatas bahwa QS. Asy-Syura: 38 menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk membangun civil society berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan menjadikan musyawarah sebagai pilar utama, ditambah dengan kepatuhan spiritual, infak untuk kesejahteraan sosial, dan partisipasi aktif masyarakat, ayat ini memberikan pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Terakhir, Masyarakat yang menerapkan prinsip-prinsip ini insya Allah mampu menghadirkan kedamaian dan kemakmuran, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian, civil society dalam pandangan Al-Qur’an adalah model kehidupan yang menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang relevan sepanjang zaman.  Wallahu A’lam Bish showwab

www.youtube.com/@anas-aswaja

Editor : Fajar Shiddiq

5 Menteri di Kabinet Merah Putih dengan Kinerja Terbaik Versi Celios, Menag KH Nasaruddin Umar Poin Tertinggi

0
Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA

JAKARTA (Aswajanews.id) – Center of Economic and Law Studies (Celios) melansir hasil evaluasi kinerja 100 hari pertama menteri-menteri dalam Kabinet Merah Putih. Hasil evaluasi itu disampaikan melalui publikasi bertajuk “Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran.”

Celios merupakan lembaga riset yang fokus di bidang ekonomi dan kebijakan publik untuk mendorong pemerataan ekonomi, ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas inovasi digital. Lembaga ini menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli.

Panel juri terdiri atas 95 jurnalis dari 44 lembaga pers di Indonesia, yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah.

Mengenai kinerja menteri terbaik, responden diberi pertanyaan “siapa menurut Anda Menteri Berkinerja Terbaik dalam Kabinet Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama?”. Opsi jawaban pertanyaan ini meliputi seluruh nama menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Menteri dengan skor tertinggi atau kinerja terbaik menurut evaluasi Celios adalah Menteri Agama, KH Nasaruddin Umar. Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal ini mendapat nilai mendekati 100.

Menurut penjelasan Celios, skor ini mencerminkan tingginya skor yang diterima menteri agama terkait kebijakan di sektor agama. “Menteri dengan skor tertinggi dalam evaluasi ini adalah Nasaruddin Umar (Menteri Agama), yang memperoleh nilai mendekati 100, mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama,” tulis Celios dalam publikasi itu.

Salah satu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) di bawah pimpinan Nasaruddin Umar adalah turunnya biaya haji 2025. Total biaya haji 2025 turun sekitar Rp 4 juta dibandingkan biaya haji tahun 2024 lalu. Turunnya total biaya haji berimbas positif pada turunnya biaya yang harus dibayar jemaah.

Daftar lima menteri Prabowo-Gibran dengan kinerja terbaik dalam evaluasi 100 hari kerja pemerintahan menurut survei Celios, yakni:

  1. Menteri Agama KH Nasaruddin Umar
  2. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid
  3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti
  4. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
  5. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli ***

Kepala Kemenag Batang : Ujian Bersama MDT Dorong Santri Diniyah Masuk Pesantren Salaf

0
Monitoring kegiatan Ujian Bersama MDT se-Kec Banyuputih Kab Batang di MA NU Banyuputih, Sabtu (25/1/2025)
Monitoring kegiatan Ujian Bersama MDT se-Kec Banyuputih Kab Batang di MA NU Banyuputih, Sabtu (25/1/2025)

BATANG (Aswajanews.id) – Saat monitoring pada kegiatan Ujian Bersama Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) se-Kec Banyuputih Kab Batang, Kepala Kantor Kemenag Kab Batang, Dr H Mahrus, M.Pd berharap agar santri Diniyah bisa melanjutkan di Pondok Pesantren Salaf.  Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan pembinaan sesaat setelah monitoring di ruang ujian bersama tepatnya di MA NU Banyuputih pada hari Sabtu malam, 25 Januari 2025.

Di hadapan para Asatid se Kec Banyuputih, H. Mahrus mengindikasikan bahwa saat ini minta untuk masuk di Pondok Pesantren Salaf menurun. Orang tua lebih banyak memilih lembaga pondok pesantren modern, sementara untuk pengusaan kitab kuning tentu lebih mumpuni di Pondok Pesantren Salaf. Oleh karena itu dirinya berharap melalui ujian bersama dengan cara menginap ini akan mendorong mereka (santri Diniyah) untuk melanjutkan di Pondok Pesantren Salaf.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan ujian bersama MDT dengan menginap seperti di Pesantren. Dengan inovasi ini diharapkan akan memotivasi mereka untuk mondok di Pesantren Salaf.  Tadi saya tanya peserta di ruang ujian mayoritas mau melanjutkan di Pesantren. Ini sungguh suatu kebahagiaan bagi kita bersama karena mereka mau melanjutkan di Pesantren. Oleh karena itu kegiatan yang menjadi bagian inovasi di MDT Kab Batang ini agar terus dilanjutkan,” kata Dr H Mahrus yang telah menyelesaikan study S3 dengan disertasi doktor tentang Manajemen Pesantren.

“Kedepan inovasi ini terus dikembangkan dengan memberikan arahan atau orientasi tentang Pesantren. Sehingga mereka mengenal dan memahami dunia pesantren sejak awal. Ini sangat penting kedepan dengan beberapa inovasi yang dapat mendorong mereka masuk di Pesantren. Kalau Pramuka bisa mengingat dua malam, tentu MDT juga bisa menyelenggarakan kegiatan yang lebih dari satu hari dengan kegiatan yang bernuansa Pesantren,” lanjut pria yang pernah menjabat Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes.

“Akhirnya kita berharap kegiatan ujian bersama MDT ini tahun depan agar lebih ditingkatkan lagi. Ini sangat bagus untuk kita kembangkan lagi tahun depan. Apa yang kita lakukan menjadi bagian dari out of the box untuk membawa kemajuan di MDT,” pungkas Beliau.

Sebelumnya Hj Aini Sa’adah selaku Ketua Tim MDT Kanwil Kemenag Jateng menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program angggaran dari Kemenag untuk tahun 2025. Anggaran bantuan untuk MDT semuanya berbasis data, sehingga data yang terkait dengan emis sangat penting.

Dalam forum tersebut, Ketua DPC FKDT Kab Batang, H Suwandi melaporkan kegiatan Ujian Bersama MDT yang diselenggarakan di Kab Batang. “Untuk 2 hari ini Ujian Bersama diselenggarakan di dua Kecamatan yaitu Kec Banyuputih dan Kec Wonotunggal. Para peserta sangat antusias dan kita berikan tambahan kegiatan seperti mujahadah dan olahraga pagi hari. Semua pengurus DPAC FKDT kompak menyukseskan kegiatan ini. Kedepan kami akan terus berinovasi dengan beberapa kegiatan yang positif untuk MDT,” kata aktivis GP Ansor Kab Batang.

Monitoring dan evaluasi ujian MDT di Kec Banyuputih kab Batang juga dihadiri oleh DPW FKDT Jawa Tengah, dalam hal ini Ketua Kyai Abdul Rohman dan Wakil Ketua Akhmad Sururi. Saat memberikan sambutan Ketua DPW FKDT Jawa Tengah menyempaikan program pembangunan gedung DPW FKDT Jawa Tengah yang dibangun di atas tanah seluas seribu meter.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Kasi Pontren Kemenag Kab Batang, Ketua Tim LPQ Kanwil Kemenag Jateng Hj Sri Puah beserta rombongan dan beberapa pengurus DPC FKDT Kab Batang. (Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Kepala SMAN 11 Kota Bandung Dukung Program Disdik Jabar

0

 

BANDUNG (Aswajanews.id) – Beredarnya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, dengan nomor 3697/PK.03.04.04/SEKRE, tanggal 23 Januari 2025, terkait percepatan penyerahan ijazah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta di seluruh Jawa Barat tanpa dipungut biaya, ditanggapi positif oleh Kepala SMAN 11 Kota Bandung, Drs. H. Suparman, M.M.Pd.

Surat tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik atau siswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran, sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Inti dari surat tersebut menyatakan bahwa seluruh SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta, dilarang keras menahan ijazah, dan harus menyerahkan ijazah paling lambat pada tanggal 3 Februari 2025, namun bisa diperpanjang waktu penyerahannya, serta berkomunikasi dengan Cabang Dinas Pendidikan masing-masing wilayah VII.

H. Suparman mengungkapkan bahwa langkah Disdik Jabar ini sangat positif, terutama karena pemberian ijazah dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis, baik bagi siswa lulusan tahun ajaran 2023/2024 maupun sebelumnya.

Suparman juga menambahkan bahwa pembagian ijazah telah menjadi praktek di SMAN 11 Kota Bandung semenjak tahun – tahun ke belakang bahkan sebelum munculnya surat edaran tersebut diterbitkan, dan tanpa pernah menahan ijazah yang ada.

Namun demikian menjelaskan bahwa pengambilan ijazah tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan bahkan harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. “Pemohon haruslah siswa yang bersangkutan dengan bukti pendukung, maupun jika diwakilkan itu harus ada surat kuasa yang bersangkutan dan ditandatangani di atas materai, mengingat ijazah adalah dokumen penting,” ujarnya.

H. Suparman menegaskan bahwa pengambilan ijazah tersebut dapat dilakukan di sekolah pada hari kerja salah satunya bisa menghubungi bagian tata usaha atau pihak yang sudah ditunjuk, dan akan dilakukan hingga semua ijazah para lulusannya bisa tersampaikan. (Bambang K)

Tim Atletik Yonif 751/VJS Sabet Juara Run For Fun

0

Jayapura, Papua (Aswajanews.id) – Tim atletik Yonif 751/VJS yang tergabung dalam Cyclop Runner Jayapura borong medali pada event lari “Run For Fun” yang diselenggarakan oleh alumni SMPN 1 Sentani, berlokasi di stadion Barnabas Sentani, Jayapura. (Sabtu, 25/01/2025)

Tidak kurang dari 500 peserta berkompetisi pada acara Run For Fun. Hal ini menunjukkan besarnya antusias serta daya saing antar pelari dalam even tersebut. Namun demikian pelari asal Yonif 751/VJS yang telah melaksanakan persiapan dengan maksimal, dapat menunjukan performa terbaiknya hingga menjuarai di beberapa kategori.

Turun dalam kategori 10K Umum, Kopda Adhar mendapatkan podium ke-2 dengan catatan waktu 35 menit 43 detik. Sementara Praka Basri berhasil finish sebagai potential winner ke 4 dengan catatan waktu 37 menit 5 detik. Pada kategori 5K Umum Serda Rustam yang memiliki catatan waktu 17 menit 57 detik naik sebagian podium pertama, posisi kedua ditempati oleh Praka Jailani dengan catatan waktu 18 menit 2 detik. Demikian pula Letda Laode meraih Potential winner 4 dengan catatan waktu 18 menit 34 detik.

Berbagai prestasi membanggakan yang diraih hari ini, tentunya mendapat apresiasi dari Danyonif 751/VJS.

“Saya bangga dengan atlet Yonif 751/VJS terutama cabang olah raga lari, yang pada hari ini mendapatkan banyak prestasi pada event Run For Fun Jayapura. Kedepan kita tingkatkan persiapan dan raih lebih banyak lagi prestasi di kejuaraan lainnya,” ungkap Letkol Inf Erwan Harliantoro, S.H., M.Han.

Pada event lari hari ini bukan semata tentang medali, uang pembinaan, serta sertifikat yang didapatkan, tetapi kebanggan atas pencapaian yang didapat sebagai buah dari persiapan matang oleh para pelari Yonif 751/VJS. (Red)

Kakanwil Kemenag Jateng : MDT sebagai Pendidikan yang Pokok dan Penting untuk Peserta Didik Formal

0
Kepala Kanwil Kemenag Jateng saat menerima kunjungan Silaturahmi dari DPW FKDT Jawa Tengah, Kamis (23/1/2025).
Kepala Kanwil Kemenag Jateng saat menerima kunjungan Silaturahmi dari DPW FKDT Jawa Tengah, Kamis (23/1/2025).

SEMARANG (Aswajanews.id) – “Eksistensi MDT sangat penting untuk anak anak di sekolah formal. Saat ini masih banyak anggapan bahwa MDT sebagai lembaga pendidikan suplemen (pelengkap). Padahal pembelajaran di MDT sangat penting. Oleh karena itu kita berharap pola pembelajaran yang diterapkan bisa berfokus dengan materi keagamaan di beberapa jenjang. Misalnya untuk SD/MI fokus pengetahuan dasar, selanjutnya tingkat SMP menuju tahapan pengembangan. Ini sangat penting, agar proses pembelajaran bisa mencapai goal,” kata Dr H Saiful Mujab, MA selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah saat menerima kunjungan Silaturahmi dari DPW FKDT Jawa Tengah, Kamis (23/1/2025).

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jateng berharap DPW FKDT Jawa Tengah bisa maping data peserta didik yang ada di SD dan SMP. Hal tersebut bertujuan untuk agar materi pembelajaran bisa berfokus sesuai dengan jenjang pendidikan formal. Sebab bagaimanapun pembelajaran pengetahuan agama Islam itu sangat penting untuk anak anak.

“Adapun untuk tingkat SMA kalau bisa kita selenggarakan Pesantren Ramadhan. Munculnya rohis di tingkat SMA perlu kita masuki agar pemahaman keislaman mereka tidak terpapar oleh pemahaman Islam garis keras. Oleh karena itu DPW FKDT bisa menginisiasi kegiatan pesantren kilat saat liburan bulan Ramadhan nanti,” imbuh alumni PGAN Pekalongan.

Dalam kesempatan tersebut Hj Aini Sa’adah selaku Ketua Tim MDT Kanwil Kemenag Jateng, menyempatkan permohonan usulan kepada Ka Kanwil Kemenag Jateng agar ijazah MDT mendapatkan apresiasi nilai point untuk PPDB, khususnya dilingkungan Madrasah Formal di lingkungan Kemenag. Untuk kegiatan kejuaraan olahraga saja bisa mendapat afirmasi dalam PPDB. Oleh karena itu ijazah MDT dengan proses pembelajaran 4 dan 6 tahun bisa mendapatkan afirmasi untuk PPDB. Di beberapa daerah sudah diberlakukan termasuk di Kab Tegal.

Menanggapi usulan dari Katim MDT Hj Aini, Kepala Kantor Kemenag Jawa Tengah merespon dengan positif dan akan segera menindaklanjuti dengan mempelajari kewenangan terkait dengan hal dimaksud (ijazah MDT). Mengingat ini sangat berkaitan dengan regulasi dari pusat,maka Beliau akan kordinasi dan konsultasi lebih lanjut. Prinsipnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah sangat mendukung penguatan MDT melalui regulasi.

Dalam forum tersebut, Akhmad Sururi selaku Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah menanggapi gagasan Ka Kanwil Kemenag Jateng terkait dengan Pesantren Ramadhan atau Pesantren Kilat. “Kami di Kabupaten Brebes sudan menjalankan kegiatan Pesantren Ramadhan di SMA Negeri 1 Brebes, dan 3 SMA Negeri lainnya di wilayah Brebes. Memang betul, setingkat SMA Negeri perlu kita berikan pemahaman keagamaan Islam yang damai dan ramah. Karena usia setingkat SMA sangat rawan dalam mengakses pemahaman keislaman melalui media sosial. Oleh karena itu kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ka Kanwil Kemenag Jateng,” kata Akhmad Sururi.

Audiensi dan Silaturahmi yang berlangsung di ruang Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah juga dihadiri oleh Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, Kyai Abdul Rohman. Sebelumnya Beliau selaku Ketua DPW FKDT Jawa Tengah memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan audiensi. Dirinya berharap Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah selalu memberikan arahan dan petunjuk untuk kemajuan FKDT di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Yai Dur, panggilan akrab Ketua DPW FKDT Jawa Tengah, menyempaikan program pembangunan gedung DPW FKDT Jawa Tengah. Rencana pembangunan gedung di atas tanah kurang lebih 1000 m, diperkirakan menelan biaya 2 milyar rupiah.  Oleh karena itu Yai Dur memohon doa restu agar pembangunan bisa sukses dan lancar. (Red/Nas)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Penyidik Pidsus Kejati Jabar Menyerahkan Tersangka Tahap 2 Tipikor NPCI Jabar

0
Penyidik Pidsus Kejati Jabar menyerahkan tersangka CPA kepada Tim JPU Kejari Kota Bandung, Kamis (23/1/2025)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada, Kamis 23 Januari 2025 menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) yaitu tersangka K.F, dan tersangka SG dan hari Jumat, 24 Januari 2025 menyerahkan tersangka CPA kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Nageri Kota Bandung dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.

Kepada para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah pelaksanaan Tahap II di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, selanjutnya terhadap tersangka KG dan SG dilakukan Penahanan Rutan di Rutan Kelas 1 Bandung Kebon Waru Kota Bandung selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari Kamis 23 Januari 2025 sampai dengan 11 Febuari 2025 sedangkan untuk tersangka CPA dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025. (Red/Kasi Penkum)

Aspirasi Masyarakat untuk Pembangunan tahun 2026 mulai Tersalurkan

0
Musrenbang tahun 2025 di tingkat Kelurahan se-Kota Cimahi dengan tema: "Penguatan stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia"

CIMAHI (Aswajanews.id) – Penyerapan aspirasi masyarakat melalui tahapan pra Musrenbang dan Musrenbang tahun 2025 di tingkat Kelurahan se-Kota Cimahi mulai tertampung dan bergulir ke tingkat kecamatan. Seusai dua kelurahan terakhir dari 13 kelurahan lainnya, yaitu kelurahan Utama dan kelurahan Padasuka, berhasil menggelar Musrembangnya, Kamis (23/1/2025).

“Alur aspirasi yang tertampung dan berhasil tersalurkan itu, setelah melewati musawarah dan mufakat, diantaranya; berupa kebutuhan dasar masyarakat dan pengembangan potensi unggulan daerah. Dimana kesemuanya itu, tertuang dalam 4 bidang, yang menjadi skala prioritas,” ungkap Lurah Padasuka, Wachyana Meiliansyah, S.I.P., M.IP seusai menggelar Musrenbang Partisipatif di Aula Kelurahan Padasuka.

Masing-masing bidang tersebut; Mencakup Bidang Pemerintahan, Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang sosial budaya. Kesemuanya terampung dan setiap bidang ada 10 item. Seperti bidang pemerintahan, masuk urutan 5 besar:yaitu Penambahan CCTV, Peningkatan isentif RW, RT, Kader Linmas dan Guru Paud, Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam dan Bantuan Komputer, Laptop dan printer. Bidang Fisik, ada sepuluh item, lima usulan teratas, diantaranya, Pembangunan sarana Pendidikan SMKN Padasuka, Bantuan mesin penghancur sampah, penambahan penerangan jalan gang, pembuatan sumur resapan dan biopori dan pengaspalan jalan lingkungan. Bidang Ekonomi, lima usulan teratas, diantaranya Penyediaan lapangan kerja, Galeri Produk UMKM Kelurahan Padasuka, Bantuan modal bagi pelaku usaha, bantuan gerobak jualan untuk pelaku UMKM dan kemitraan pelaku UMKM dengan pengusaha. Bidang Sosial budaya, lima usulan teratas, peningkatan bantuan lansia, anjal, disabilitas, yatim piatu dan jompo, penambahan kuota BPNT, BPJS, KIS dan KIP, bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu, pengadaan sarana prasarana olahraga dan pengadaan revitalisasi TRIBINA (BKB, BKR, BKL).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Hj. Ike Hikmawati, S.S, M.Pd., ketika dimintai komentarnya, “Kami telah menerima aspirasi partisipatif masyarakat Kelurahan Padasuka, ada 4 bidang prioritas dan mudah mudahan seperti diharapkan Kelurahan Padasuka juara bisa terwujud. Pelbagai aspirasi yang telah kami dengar, kami pun akan memperjuangkan dan berusaha untuk merealisasikannya,”.

“Tentu akan kami lihat dirapat DPRD dengan teman-teman dari SKPD terkait, sembari menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” imbuhnya sambil terus mengawal aspirasi konstituennya itu, lewat jalur fraksi, kawal sampai ke SKPD terkait dan juga di rapat Badan anggaran.

Begitupun, Anggota Dewan dari Fraksi PKB, Andri Azwarudin, S. HUM, menuturkan akan terus bersinergi dengan pemerintah kota cimahi terpilih dan legislatif untuk cimahi yang lebih baik kedepan dan akan berjuang serta ikut mengawal aspirasi konstituenya sampai ke akar-akarnya. (Sinto)

www.youtube.com/@anas-aswaja

PDAM Tirta Galuh Ciamis Extra Prima Pelayanan Penyaluran Pasokan Air untuk Masyarakat

0

CIAMIS (Aswajanews.id) – PERUMDAM Tirta Galuh merupakan perusahaan milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih untuk wilayah pelayanan di Kabupaten Ciamis. PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis baru secara resmi berdiri sejak tanggal 1 Agustus 1988 dimana dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 1988. Perda tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, sampai terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 04 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh, Perda ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kemudian merubah nomenklatur menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA).

Direktur PDAM Tirta Galuh Ciamis, Amsi Yudi Purwanto, melalui Kepala Bagian Hubungan Langganan (HUBLANG), Dadan Firdaus Hielmy, “Pelayanan PDAM Tirta Galuh Ciamis meliputi 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Ciamis yang dibedakan dalam 4 cabang yaitu: Ciamis (Kota), Sindangkasih, Kawali dan Bapamapurla (Banjarsari, Purwadadi dan Lakbok), Jumat (24/01/2025).

“Melalui unit yang berada di beberapa kecamatan yang tadi disebutkan kami berharap dapat melayani masyarakat kabupaten ciamis dengan maksimal dalam konteks Penyaluran Air Bersih, untuk menarik pelanggan yang mau memasang baru ataupun pemasangan ulang telah diadakan promo pemasangan instalasi sampai 75% dari harga normal, promo tersebut telah berakhir sampai dengan akhir tahun 2024,” jelasnya.

“Dari program tersebut alhamdulillah telah terjadi penambahan pelanggan yang cukup signifikan meskipun belum mencapai apa yang ditargetkan, Kemudian untuk melayani kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan dan pengaduan kami berusaha seoptimal mungkin dan secepat mungkin guna menciptakan layanan dan pengaduan yang sesuai dengan visi misi Perusahaan,” tambahnya.

“Terus berusaha melakukan maintenance dan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan, untuk Cabang Sindangkasih sendiri,” pungkasnya. (Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Yayasan Tumaritis Maju Bersama Dukung Peringatan Isra Mi’raj di SMPN 1 Tambakdahan

0
Partisipasi Yayasan Tumaritis Maju Bersama pada Peringatan Isra Mi’raj di SMPN 1 Tambakdahan
Partisipasi Yayasan Tumaritis Maju Bersama pada Peringatan Isra Mi’raj di SMPN 1 Tambakdahan

SUBANG (Aswajanews.id) – Dalam semangat mendukung pendidikan dan kegiatan keagamaan, Yayasan Tumaritis Maju Bersama turut berpartisipasi dalam peringatan Isra Mi’raj yang diselenggarakan oleh SMPN 1 Tambakdahan Subang pada Kamis, 23 Januari 2025. Yayasan memberikan donasi berupa dana yang digunakan untuk hadiah berbagai perlombaan yang diadakan selama acara tersebut.

Peringatan Isra Mi’raj di SMPN 1 Tambakdahan berlangsung meriah dengan diikuti oleh seluruh siswa, guru, dan staf sekolah. Berbagai lomba keagamaan, seperti hafalan surah pendek, adzan, ceramah, dan kaligrafi, menjadi daya tarik utama acara ini. Selain bertujuan untuk memperingati perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW, kegiatan ini juga dirancang untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan membangun karakter siswa.

Dalam sambutannya, Satam, S.Pd., M.M., Kepala SMPN 1 Tambakdahan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Yayasan Tumaritis Maju Bersama atas kontribusi yang diberikan. “Bantuan dari Yayasan Tumaritis Maju Bersama sangat berarti bagi kami. Ini bukan hanya membantu meringankan beban kami dalam pelaksanaan acara, tetapi juga menjadi motivasi bagi para siswa untuk terus belajar dan berprestasi,” ujarnya.

Selain itu, beberapa siswa yang mengikuti lomba menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan. “Saya sangat senang bisa ikut lomba hafalan surah dan mendapatkan hadiah. Ini menjadi pengalaman yang tidak akan saya lupakan,” kata salah satu peserta dengan penuh semangat.

Agus Mulyadi, selaku Ketua Yayasan Tumaritis Maju Bersama menjelaskan bahwa partisipasi yayasan dalam acara ini adalah bagian dari komitmen untuk mendukung kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. “Kami percaya bahwa pendidikan dan nilai-nilai agama adalah pilar penting dalam membangun generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari acara ini,” ungkapnya.

Diharapkan kolaborasi ini menjadi langkah awal bagi lebih banyak kegiatan positif yang dapat didukung oleh Yayasan Tumaritis Maju Bersama di masa depan. Melalui peran aktif di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, yayasan ini terus berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Red/Nas)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Bangunan Jalan Desa Pabean Ilir Dipertanyakan Masyarakat, TPK Menghindar, Ada Apa?

0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Peningkatan Jalan Cor beton di Desa Pabean Ilir Blok Tegur, Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu dipertanyakan masyarakat, lantaran diduga ada pengurangan spek. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk segera Audit atas kinerja Kuwu Hj. Sondari.

Pasalnya, dari seluruh pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun anggaran 2024 didapati kegiatan cor beton jalan yang diduga menjadi sarat korupsi, Kamis (23/01/25).

Hal itu dituturkan oleh salah satu masyarakat sekitar, yang mana, identitasnya tidak mau disebutkan di media ini.

Berawal ditemukannya dugaan pengurangan speac atau pengurangan ketebalan begisting itu dari hasil pengecekan langsung di lokasi pembangunan tersebut.

Pembangunan jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap II, nilai kontrak Rp.170.000.000. yang sebelumnya sudah dilakukan monitoring (Monev) oleh pihak Kecamatan Pasekan.

Salah satu masyarakat sekitar yang tidak mau disebutkan identitasnya ia mengaku merasa kecewa bahwa, pembangunan jalan tersebut tidak sesuai juknis, ” Hasil pelaksanaan cor beton jalan yang menuju ke tambak ternyata tidak sama dengan Papan Informasi, ketebalannya diduga dimainkan, seharusnya T 0.15 m, faktanya ketebalan ditemukan tidak merata sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) bahkan ketebalan ditemukan hanya 00.5 m hingga 0.10 m, parahnya lagi banyak yang retak akibat terlalu tipis, ini jelas ada dugaan Kong kalikong.

Lebih lanjut, dugaan ada permainan oknum Kuwu Desa Pabean Ilir, kini ditanggapi serius oleh Pegiat Anti Korupsi yang sekaligus Ketua KANNI Kabupaten Indramayu A. Kodir, saat ditemui Wartawan di kantornya, Kamis (23/1).

Menurut A. Kodir, masyarakat sudah bagus menyampaikan temuan ini kepada wartawan, ia juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mendorong laporan kinerja Kuwu Hj. Sondari ke pihak terkait untuk segera Audit terhadap Pemerintah Desa (Pemdes) pabean Ilir full Bucket, selama menjabat.

“Jika perbuatan itu benar maka itu merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara,” tegas A. Kodir, ketua KANNI.

Riset tim Pelitaindo. News, kegiatan cor beton jalan Deaa Pabean Ilir blok tegur tidak dilaksanakan swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), akan tetapi ada dugaan dikerjakan oleh pihak ketiga, Sampai berita ini diterbitkan, Hj. Sondari, Kuwu Desa Pabean Ilir, dirinya masih belum siap memberikan keterangan, beberapa kali Wartawan menjumpai di kantornya ia selalu tidak ada di tempat. (Sn/Tim)

Media EdukadiNews Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Lawe-Lawe ke KPK

0

Jakarta (Aswajanews.id) – Dikutip dari media Edukadinews.com, Tim investigasi Media EdukadiNews secara resmi melaporkan dugaan korupsi dalam proyek Lawe-Lawe di Balikpapan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (22/01/2025). Pelaporan ini didukung oleh dokumen-dokumen yang mengindikasikan potensi penyimpangan dan ketidakwajaran dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Bukti dan Klarifikasi yang Dipertanyakan
Laporan bernomor 078/EN/LP/2025 ini juga menuntut klarifikasi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait status penyelidikan atas kasus ini. Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta, Sahron Hasibuan, mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah ditinjau oleh para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), yang menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran administratif maupun hukum, sesuai kontak.

Namun, pernyataan tersebut memicu kecurigaan karena proyek Pertamina PDC dan MCE, bagian dari pekerjaan Lawe-Lawe, justru dialihkan ke PT Hutama Karya (HK) dan hingga kini belum selesai. Ketika diminta untuk menunjukkan kontrak proyek yang menjadi dasar pernyataan tersebut, Kejati DKI Jakarta tidak memberikan jawaban yang memadai.

Pertanyaan atas Transparansi Kejati DKI Jakarta
Media EdukadiNews mempertanyakan sikap Kejati DKI Jakarta yang terkesan defensif dan kurang transparan. Apakah proses penanganan kasus ini benar-benar terbebas dari intervensi atau ada pihak-pihak tertentu yang dilindungi? Pernyataan resmi tanpa disertai bukti kontrak yang jelas justru memperkuat dugaan adanya upaya untuk menutup-nutupi potensi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.

KPK sebagai Harapan Akhir
Langkah melaporkan kasus ini ke KPK dilakukan untuk memastikan penyelidikan lebih mendalam yang independen. Media Edukasi News menduga adanya aliran dana dari pihak terkait, seperti Pertamina PDC, kepada pihak ketiga dengan tujuan membekukan kasus ini. Dugaan ini semakin kuat karena hingga kini tidak ada progres yang signifikan dalam penyelesaian proyek tersebut.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum
Media Edukadi News menyerukan kepada KPK untuk segera mengambil langkah konkret. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, semua pihak yang terlibat harus ditindak sesuai ketentuan hukum. Proses hukum yang transparan dan akuntabel adalah kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Media Edukadi News terus memantau perkembangan kasus ini dan akan memastikan publik mendapatkan informasi yang jelas dan objektif. (Red)

GP Ansor Jawa Barat Kick Off Penanaman Sejuta Pohon

0
GP Ansor Jawa Barat Kick Off Penanaman Sejuta Pohon di Sukabumi, Minggu (19/1/2025)
GP Ansor Jawa Barat Kick Off Penanaman Sejuta Pohon di Sukabumi, Minggu (19/1/2025)

SUKABUMI (Aswajanews.id) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Pimpinan Wilayah Jawa Barat melaksanakan Kick Off penanaman Sejuta Pohon. Kegiatan Kick Off Sejuta Pohon ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi, Minggu (19/1/2025).

Kabupaten Sukabumi dipilih, tidak dipungkiri karena berkaitan dengan bencana alam yang terjadi sekitar satu bulan yang lalu. Selain korban jiwa, banjir bandang yang terjadi di Sukabumi menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Ketua PW GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Ansor terhadap isu lingkungan yang senantiasa tidak akan berakhir.

“Penanaman sejuta pohon adalah ikhtiar kita untuk senantiasa menjaga lingkungan,” kata Fahmi.

Selain itu, Ansor Jabar senantiasa komitmen dan sadar bahwa pembangunan harus pro terhadap lingkungan.

“Filosofi kita, bahwa alam adalah amanat dari cucu kita. Sehingga harus dijaga karena sejatinya alam merupakan milik mereka. Bukan warisan dari leluhur kita yang bisa kita ekploitasi secara tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Kejadian bencana alam yang terjadi di Jawa Barat akhir akhir ini, kata Fahmi harus menjadikan seluruh stakeholders pemerintah Jabar merenung. Kita harus merenung, jangan jangan selama ini ide pembangunan Jabar selama ini tidak memperhatikan alam sebagai inti pembangunan.

Namun begita, dirinya optimis Jawa Barat dibawah kepemimpinan Dedi Mulyadi akan semakin menjadikan paradigma pembangunan yang semakin pro lingkungan.

“Kita mengenal sosok KDM ini sebagai sosok yang peduli terhadap lingkungan. Beliau begitu konsern terhadap kelestarian hutan dan lingkungan yang kondisi hari ini sangat memperihatikan,” ujarnya.

Ansor Jabar kata Fahmi siap menjadi garda terdepan untuk bersama sama Pemprov Jawa Barat mengawal pembangunan Jabar kedepan.

“Kita punya kader yang tidak kurang dari satu juta kader yang tersebar di Jawa Barat. Mereka akan menjadi lokomotiv pembangunan di Jawa Barat,” katanya.

Fahmi menegaskan bahwa penanaman Sejuta Pohon menunjukan kerja kerja berkelanjutan. Kata Sejuta, menurut Fahmi adalah simbol Ansor Jabar senantiasa menanam pohon untuk kebaikan alam dan lingkungan Jawa Barat.

“Sejuta adalah simbol. Bukan berarti kita akan selesai menanam setelah sampai sejuta pohon. Bukan. Kita akan terus menanam. Karena sejuta dalam arti yang luas, adalah kerja kerja yang tidak akan pernah usai,” terangnya.

Fahmi sudah menginstruksikan agar seluruh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang serta Pimpinan Ranting se Jawa Barat agar melaksanakan kegiatan penanaman pohon.

“Melalui surat yang sudah kita sebar, kita menginstruksikan khusunya pengurus dari mulai PC, PAC dan Ranting serta seuluruh kader agar melaksanakan kegiatan penanaman pohon,” katanya.

Kegiatan Penanaman Pohon juga meruapakan rangkaian dari beberapa kegiatan Ansor Jabar, dalam rangka menuju pelantikan Ansor Jabar 2025-2029 dan Harlah Gerakan Pemuda Ansor yang jatuh pada bulan April. (Wis)

Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU RI Pastikan Bakal Patuh pada Perpres

0
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin

JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya dalam menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah, akan mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan presiden (Perpres).

Kata Afifuddin, jika merujuk pada Perpres yang masih berlaku saat ini maka pihaknya akan memedomani kalau pelantikan kepala daerah dibagi menjadi dua waktu yakni dipisah antara Gubernur-Wakil Gubernur dan Bupati-Wakil Bupati serta Walikota-Wakil Walikota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Afifuddin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian.

“KPU dalam hal ini memedomani prinsip bahwa pelantikan ini menjadi domain yang diatur oleh perpres dan perpresnya sampai saat ini masih Perpres (Nomor) 80 dimana pelantikan Gubernur yang tidak sengketa di tanggal 7 Februari dan bupati/walikota di tangal 10 Februari,” kata Afifuddin dalam ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Afifuddin menyatakan, jika memang dalam perjalannya terdapat usulan atau masukan baik dari pemerintah maupun DPR RI maka KPU akan menyesuaikannya dengan Perpres yang berlaku.

“Selebihnya jika tadi ada ususlan dan seterusnya tentu kami akan menyesuaikan dengan perpres yang memang mengatur kapan pelantikan dilaksanakan,” tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan tiga opsi terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, pada Rabu (22/1/2025).

Opsi pertama, kata Tito, ada tiga pilihan jadwal. Yakni pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada 6 Februari 2025 oleh presiden.

Kemudian pelantikan gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan pada 6 Februari 2025, namun pelantikan bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota digelar pada 10 Februrari 2025, oleh presiden.

Pilihan selanjutnya, gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan pada 6 Februari 2025 oleh presiden.

Dan pelantikan bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota digelar pada 10 Februrari 2025, oleh gubernur.

“Kalau dari kesakralan, kemudian kebanggaan, ya otomatis Bupati, Wali Kota inginnya dilantik oleh yang definitif betul, atau sekalian presiden, daripada dilantik oleh PJ yang akan selesai, dan tidak memiliki kewenangan penuh, bukan atasannya,” kata Tito, di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta.

Opsi kedua, lanjut Tito, mengikuti sengketa yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Opsi ini juga terdapat tiga pilihan waktu pelantikan. Yakni pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada 17 April 2025 oleh presiden.

Kemudian pelantikan gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan pada 17 April 2025, namun pelantikan bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota digelar pada 21 April 2025, oleh presiden.

Pilihan selanjutnya, gubernur dan wakil gubernur tetap dilaksanakan pada 17 April 2025 oleh presiden.

Dan pelantikan bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota digelar pada 21 April 2025, oleh gubernur.

Opsi ketiga, kata Tito, pelantikan kepala daerah yang terdapat putusan atau ketetapan dismissal sengketa di MK.

Opsi ketiga ini pelantikan kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota), digelar pada 20 Maret 2025.

Di opsi ini juga ditawarkan pelantikan gubernur wakil gubernur digelar pada 20 Maret 2025, namun pelantikan bupati wakil bupati, wali kota wakil wali kota dilaksanakan pada 24 Maret 2025.

“Kalau ngikutin jadawal ini, maka dengan berbagai opsi tadi, presiden kalau opsi 1 ngelantik semuanya kami meng-exercise tanggal 20 Maret 2025 artinya 1,5 bulan setelah 6 Februari, yang non sengketa harus nunggu 1,5 bulan,” ucapnya.

“Kemudian, kalau dilantik gubernur duluan, kemudian bupati wali kotanya memilih tanggal 24 Maret, jadi lebih lama lagi waktunya,” pungkasnya. (Red)

Presiden Prabowo Resmikan 26 Infrastruktur Kelistrikan di Waduk Jatigede

0

Sumedang (Aswajanews.id) – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Peresmian tersebut merupakan bagian dari peresmian serentak 26 infrastruktur kelistrikan yang tersebar di 18 provinsi di seluruh Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan akan pentingnya investasi pada sektor energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur kelistrikan ini adalah langkah nyata untuk memastikan ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.

Ia mengatakan, Waduk Jatigede dipilih sebagai lokasi utama peresmian karena memiliki potensi besar dalam mendukung penyediaan energi hijau. “PLTA di Jatigede ini mampu menghasilkan energi yang ramah lingkungan dengan kapasitas hingga ratusan megawatt,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadia menjelaskan, peresmian serentak mencakup lebih dari 26 proyek strategis di 18 provinsi, termasuk pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk.
“Kami terus berkomitmen untuk mendorong bauran energi nasional dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti PLTA Jatigede,” kata Bahlil.

Pj Bupati Sumedang, Yudia Ramli yang turut hadir dalam acara menyampaikan apresiasi atas terwujudnya proyek besar itu.
Ia mengatakan, proyek tersebut tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sumedang, tetapi juga mendukung kebutuhan listrik di wilayah lain.

“Sebagai salah satu aset nasional, Bendungan Jatigede kini menjadi bagian penting dari solusi energi berkelanjutan. Kami berharap infrastruktur ini tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi di Sumedang,” ujar Yudia Ramli.

Ia juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatan Bendungan Jatigede.

“Kami siap mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam menjadikan Jatigede sebagai salah satu ikon energi hijau di Indonesia,” tambahnya.

Turut hadir, Menteri BUMN Erick Tohir, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir, perwakilan PLN, serta tokoh masyarakat. (Red)

Pengamat Kebijakan Publik: Pj Walikota Bandung Seharusnya Tidak Lakukan Rotasi Jabatan Menjelang Pelantikan Walikota Definitif

0
Pengamat Kebijakan Publik, A. Tarmizi

BANDUNG (Aswajanews.id) – Pengamat kebijakan publik, A. Tarmizi, menyampaikan pendapat kritis mengenai keputusan Penjabat (PJ) Walikota Bandung yang melakukan rotasi jabatan menjelang pelantikan Walikota Definitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilwakot) yang diadakan pada tanggal 27 November 2024.

Dalam wawancara dengan Jurnal Tipikor, Rabu (22/1/2025), A. Tarmizi menegaskan bahwa tindakan rotasi jabatan tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan dan keraguan di kalangan pegawai pemerintahan serta masyarakat. “Dalam konteks administrasi pemerintahan yang baik, seharusnya PJ Walikota mempertimbangkan dampak dari rotasi jabatan ini, terutama ketika sudah ada walikota definitif yang terpilih,” ujarnya.

Lebih lanjut, A. Tarmizi mengingatkan bahwa tujuan utama dari pemerintahan yang baik adalah menjaga kepastian dan kontinuitas pelayanan publik, terutama di masa transisi kepemimpinan. Ia berpendapat, rotasi jabatan di saat-saat kritis dapat mengganggu program dan kebijakan yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat Kota Bandung menantikan kinerja dan langkah strategis dari walikota definitif terpilih dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Harapan besar disematkan kepada pemimpin baru agar dapat melanjutkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sebelumnya demi kesejahteraan warga kota. (Red)

Inisiasi Kemhan Luncurkan Program Makan Bergizi Gratis Perdana di Daerah Rawan Papua

0

Intan Jaya (Aswajanews.id) – Dalam langkah strategis untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang unggul, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencanangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Senin (20/1/2025).

Program ini merupakan inisiatif langsung dari Kemhan, yang bertujuan untuk menyiapkan generasi masa depan di daerah rawan konflik dengan gizi yang memadai. Rangkaian acara peluncuran program ini diselenggarakan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, di bawah kepemimpinan Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi.

Meskipun pemerintah Provinsi Papua Tengah masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kogabwilhan III mengambil langkah cepat dengan menggunakan dua helikopter Caracal untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada anak-anak di wilayah tersebut.
Panglima Kogabwilhan III memastikan bahwa semua makanan memenuhi standar kebersihan dan gizi yang diperlukan, sambil mengawasi langsung dapur umum yang dikelola oleh 15 prajurit TNI. Mereka telah menyiapkan menu bergizi, seperti nasi putih dan lauk ayam, dengan perhatian khusus terhadap kualitas.
Bahan makanan yang disuplai diangkut secara khusus dari Kabupaten Mimika untuk memastikan ketersediaan pangan selama seminggu ke depan. Menu yang diracik tidak hanya sehat, tetapi juga menyenangkan bagi anak-anak.

Panglima Kogabwilhan III melanjutkan kunjungannya ke tiga lokasi sekolah: Sekolah Yayasan Katolik Sugapa, Sekolah Inpres Yokotapa, dan SD-SMP YPPK Bilogai, di mana suasana ceria menyelimuti saat para pelajar menerima makanan. Hal ini menandai keberhasilan awal dari program ini.
Salah seorang siswa, Bosliks Senjapugo dari SD YPPK Bilogai, menyampaikan kegembiraannya dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program ini, karena dianggap sangat membantu anak-anak Papua. “Iya, kami sangat senang dengan program ini. Terima kasih, Bapak Prabowo, karena telah mewujudkan makan bergizi gratis untuk kami,” ujarnya sambil tersenyum.

Selain itu, seorang guru PPKN dari SMP YPPK Bilogai, Andika Tumanggor, menjelaskan bahwa Distrik Sugapa, yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sangat membutuhkan program makan bergizi gratis untuk mendukung anak-anak didik mereka. Ia mencatat bahwa banyak siswa datang dengan perut kosong ke sekolah, yang dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka.

Pelaksanaan program MBG di Sugapa tidak hanya menjadi simbol kepedulian pemerintah dan TNI, tetapi juga merupakan komitmen untuk meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan anak-anak di daerah tersebut.Dalam kesempatan tersebut Pangkogabwilhan III mengungkapkan rasa syukurnya dan berharap program MBG dapat terlaksana, tepat sasaran dan tujuan.
“Alhamdulillah, 1.000 paket makan bergizi dukungan dari Kementerian Pertahanan, dapat dinikmati oleh siswa di tiga sekolah di Distrik Sugapa,” ungkapnya.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga bertujuan untuk membawa dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, percepatan distribusi makanan ini diharapkan dapat menjangkau seluruh daerah, baik di pegunungan maupun wilayah lainnya di Papua Tengah.

Sebagai langkah pendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Kogabwilhan III juga menerapkan program ROSITA (Memborong Hasil Pertanian Rakyat) sebagai bahan baku untuk program MBG, sehingga memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat.
Pangkogabwilhan III berharap bahwa suksesnya program makan bergizi gratis pertama yang masih melibatkan unsur TNI dan Polri di wilayah Kabupaten Intan Jaya Papua, dapat diteruskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Program makan bergizi gratis ini merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil.
Dengan dukungan penuh dari TNI dan pemerintah setempat, diharapkan program ini dapat berlanjut dan menginspirasi inisiatif serupa di daerah lain di Indonesia. (Pen Kogabwilhan III)

Pangdam III/Slw Ikuti Tanam Jagung Serentak 1 Juta Ha

0

Subang (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., CHRMP., dan Forkopimda Jabar bersama Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., melaksanakan tanam jagung serentak 1 juta hektar di Desa Karangmukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (21/01/2025).

Kegiatan dihadiri oleh Wakapolri, Irwasum Polri, Dankor Brimob, Wakapolda Jabar, Gubernur terpilih Jabar, Danrem 063/SGJ, Asintel dan Aster Kasdam III/Slw, Danlanud Surya Darma, Dandim 0605/Subang, Kapolres Subang dan Pj Bupati Subang.

Program penanaman jagung serentak 1 juta hektar merupakan kerja sama antara Polri dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

Kegiatan secara seremonial dipimpin oleh Menteri Pertanian bersama Kapolri sebagai tanda dimulainya program tanam jagung secara serentak. Apresiasi dari Mentan terhadap semua pihak yang telah mendukung berbagai program untuk mencapai target swasembada pangan nasional.

“Saya sangat bangga dan mengapresiasi peran serta dari TNI, Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung program swasembada pangan. Kegiatan tanam jagung serentak ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung kebutuhan masyarakat,” ucap Mentan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian memberikan bantuan kepada para petani berupa hand tractor, pupuk, bibit jagung serta sembako. Diharapkan hal itu dapat mendorong produktivitas petani serta mendukung keberhasilan program tanam jagung serentak. (Pendam III/Siliwangi)

Berkat Presiden Prabowo, Murid SD di Ponorogo Bisa Menabung

0

Ponorogo (Aswajanews.id) – Program makan bergizi gratis (MBG) di jajaran Korem 081/DSJ terus bergulir. Selain mendapat antusias tinggi dari para guru dan orang tua, para murid juga banyak yang merasa senang dengan adanya program dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Salah satunya Alma Bella Angie Parahita, siswi SDN 1 Surodikraman di Ponorogo. Dengan adanya MBG, ia mengaku dapat menyisihkan uang sakunya untuk ditabung setiap harinya.

“Biasanya uang sakunya Rp 10 Ribu, sekarang ada makan gratis (jajannya) habisnya cuma Rp 3 Ribu. Sisanya Rp 7 Ribu bisa ditabung,” kata Alma di sekolahnya, Selasa (21/1/2025).

Murid kelas VI itu menyebut menu yang diberikan juga sudah memenuhi standar makanan empat sehat lima sempurna.

“Menunya tadi lengkap, ada ayam goreng, nasi, tumis wortel, tempe, susu, dan buah,” sebutnya.

Selain mengaku senang dengan adanya program MBG, Alma juga memuji rasa masakannya yang diakuinya enak.

“Senang banget, rasanya enak sekali, lezat, dan mantap pokoknya,” ujarnya.

Sementara itu, Pasi Puanter Korem 081/DSJ Mayor Inf Asnan mengungkapkan saat ini telah ada 8 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di jajarannya.

Dari angka itu, sebutnya, telah dapat menyediakan puluhan ribu porsi makanan bagi anak-anak sekolah dari tingkat TK hingga SMA atau sederajat.

“Dari total 8 SPPG yang telah beroperasi, total telah mampu menyedikan sekitar 22.811 porsi makanan,” kata Asnan. (Red)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts