INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pelanggan mengeluhkan distribusi air bersih yang tidak mengalir hingga berhari-hari, meskipun kewajiban membayar tagihan bulanan tetap dipenuhi.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar manajemen Perumdam Tirta Darma Ayu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat.
Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya lantaran air PAM di rumahnya sudah tidak mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa mengandalkan pompa air atau Sanyo, bahkan mengambil air dari sumur milik tetangga yang lokasinya berbeda-beda.
“Air sudah tidak keluar, kecuali memakai Sanyo, karena beban yang terlalu berisiko. Saya setiap hari mengambil air dari sumur tetangga yang tempatnya berbeda-beda. Tagihan PAM tetap kami bayar, tetapi air sama sekali tidak kami dapat. Apa pun alasannya, kami butuh air,” ungkapnya.
Keluhan tersebut menggambarkan persoalan pelayanan dasar yang semestinya menjadi perhatian serius pihak Perumdam Tirta Darma Ayu. Sebab, air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk menunjang kesehatan, kebersihan, dan aktivitas rumah tangga.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Kiki Arindi, menyatakan akan meminta penjelasan langsung kepada pihak PDAM mengenai penyebab tidak mengalirnya air ke rumah pelanggan.
Ia menyebutkan, persoalan tersebut perlu diklarifikasi agar penyebab gangguan distribusi air yang dikeluhkan masyarakat dapat diketahui secara jelas.
Kritik terhadap pelayanan Perumdam Tirta Darma Ayu juga disampaikan Rahmatna Tarigan, jurnalis Demokratis.net sekaligus Sekretaris DPC PPWI. Melalui surat terbuka tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Direktur Utama Perumdam Tirta Darma Ayu, Rahmatna meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan pelanggan, sistem pendistribusian air bersih, serta profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Menurutnya, berbagai penjelasan mengenai gangguan teknis, keterbatasan sumber air baku, pengurasan jaringan, sedimentasi pipa, hingga persoalan tekanan distribusi tidak boleh terus-menerus menjadi alasan tanpa disertai penyelesaian yang terukur dan dapat dirasakan pelanggan.
Ia juga mempertanyakan kondisi ketika masyarakat tetap diwajibkan membayar tagihan bulanan, sementara hak untuk memperoleh pelayanan air bersih secara layak belum terpenuhi secara konsisten.
Tidak hanya persoalan distribusi air, Rahmatna juga menyoroti pentingnya profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Perumdam Tirta Darma Ayu.
Dalam surat terbukanya, ia meminta manajemen memastikan proses rekrutmen dan penempatan pegawai dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kebutuhan organisasi.
Ia turut mendorong transparansi guna menjawab persepsi dan dugaan publik mengenai kemungkinan praktik kedekatan personal, kolusi, dan nepotisme dalam proses penerimaan maupun penempatan pegawai.
Menurutnya, perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Setiap jabatan harus ditempati oleh orang yang memiliki kapasitas, kompetensi, integritas, serta tanggung jawab sesuai bidang pekerjaannya,” demikian salah satu poin kritik dalam surat terbuka tersebut.
Bupati Diminta Jalankan Fungsi Pengawasan
Melalui surat terbuka itu, Rahmatna juga mendorong Bupati Indramayu selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) agar menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Darma Ayu secara serius.
Sejumlah tuntutan disampaikan, mulai dari evaluasi sistem distribusi air, keterbukaan mengenai penyebab gangguan pelayanan, kepastian kualitas air sesuai standar kesehatan, audit kompetensi dan kinerja pegawai, hingga pembenahan mekanisme pengaduan pelanggan.
Manajemen juga didorong menyampaikan laporan evaluasi serta perkembangan perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara berkala.
Rahmatna menegaskan, Perumdam Tirta Darma Ayu merupakan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan administratif dan mengejar capaian internal perusahaan.
“Masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak retorika mengenai program dan pencapaian. Masyarakat membutuhkan air yang mengalir, pelayanan yang responsif, pegawai yang kompeten, dan manajemen yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius jajaran direksi Perumdam Tirta Darma Ayu, pemerintah daerah, serta DPRD Kabupaten Indramayu.
Sebab, ketika pelanggan tetap membayar tagihan tetapi tidak memperoleh pasokan air, persoalan tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan menyangkut kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar penjelasan. Air bersih harus mengalir, hak pelanggan harus terpenuhi, dan manajemen perusahaan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan kualitas pelayanannya.
(Herman Tongol/Suprapto)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
