JAKARTA (Aswajanews.id) – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) menjadi babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Gibran secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah dinamika politik dan polemik terkait persyaratan pendidikan, serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dengan mundurnya Gibran, jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari, dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketua Presidium Corong Jabar, sebuah lembaga perhimpunan politisi, akademisi, lintas profesi, serta tokoh Jawa Barat dan nasional, Yusuf Sumpena, S.H., S.Pm., yang akrab disapa Kang Iyus, menilai kekosongan jabatan Wakil Presiden harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen masyarakat dan kalangan politisi.
Menurutnya, pengalaman dinamika politik selama dua tahun terakhir harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Sebab, gejolak politik dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Pak Prabowo sebagai Presiden harus berhati-hati dan selektif dalam menentukan dua calon Wakil Presiden. Calon yang diajukan bisa berasal dari kalangan profesional, akademisi maupun politisi. Yang jelas, keduanya harus memiliki kredibilitas, kapasitas, integritas tinggi, serta rekam jejak yang positif,” tegas Kang Iyus.
Ia menambahkan, seorang Wakil Presiden harus mampu menerjemahkan dan melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan Presiden sesuai tanggung jawab dan kewenangan konstitusionalnya.
Kang Iyus juga menyoroti kondisi politik dan ekonomi nasional yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah bekerja keras membenahi pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan, serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, ia berharap Wakil Presiden yang nantinya terpilih dapat membangun keselarasan kerja dengan Presiden dan jajaran kabinet.
“Jika Wakil Presiden dan jajaran kabinet memiliki satu frekuensi dengan Presiden, proses pemulihan atau recovery bisa berjalan lebih cepat dan baik. Saatnya semua pihak melihat kepentingan rakyat. Rakyat sudah lelah dengan berbagai drama politik selama ini,” pungkas Kang Iyus.
Pernyataan Corong Jabar tersebut menjadi pengingat bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur, melainkan juga momentum untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
