BANDUNG (Aswajanews.id) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung membongkar sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diduga berkedok perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Sindikat ini diduga menjerat perempuan muda dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di Malaysia, tetapi justru berujung pada eksploitasi seksual.
Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., mengungkapkan, kasus tersebut terkuak setelah pihaknya menerima laporan dari WG (64), ayah korban berinisial SSA (19), pada akhir September 2026.
“Kasus ini bermula dari laporan pihak keluarga korban yang merasa tidak terima atas apa yang dialami oleh anak korban berinisial SSA. Berdasarkan laporan tersebut, tim bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan para tersangka yang berperan dalam perekrutan dan penampungan,” ungkap Tri Suhartanto.
Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat tersebut menjalankan aksinya melalui media sosial. Tersangka AF (24) diduga menawarkan pekerjaan bagi perempuan di luar negeri melalui grup WhatsApp bernama “Tembak Langit” pada akhir Juni 2026.
Korban SSA yang tertarik kemudian merespons tawaran tersebut. Pekerjaan yang ditawarkan ternyata berupa pekerja seks komersial (Open BO) di Malaysia dengan iming-iming penghasilan mencapai sekitar Rp30 juta.
AF selanjutnya mengarahkan korban untuk menemui tersangka IY (24) di wilayah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Di lokasi tersebut, korban ditampung selama beberapa hari.
Modus perekrutan juga disertai praktik utang piutang. IY memberikan sebuah telepon genggam kepada korban dengan kesepakatan bahwa biaya pembelian perangkat tersebut akan dibayar setelah korban bekerja di Malaysia.
Pada 11 Juli 2026, IY mengantarkan korban ke Jakarta untuk diberangkatkan ke Malaysia. Namun, keberangkatan itu diduga dilakukan melalui jalur nonprosedural dengan rute Jakarta–Pontianak.
Setibanya di Pontianak, korban dijemput jaringan travel yang diatur oleh tersangka WY. Korban kemudian diduga dibawa masuk ke Malaysia tanpa paspor dan tidak melalui prosedur resmi penempatan PMI.
Di Malaysia, korban ditempatkan di sebuah rumah milik WY bersama rekannya berinisial IR. Rumah tersebut disebut berjarak sekitar lima menit berjalan kaki dari kawasan lokalisasi.
Di tempat itu, sistem kerja dan pembagian hasil diatur oleh IR. Korban disebut hanya menerima sekitar 50 persen dari pembayaran pelanggan.
Merasa dieksploitasi dan tidak sanggup menghadapi kondisi tersebut, korban akhirnya berhasil menghubungi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Malaysia, untuk meminta pertolongan.
Melalui koordinasi KJRI Kuching, BP3MI, dan kepolisian, korban berhasil diselamatkan dan dipulangkan ke Indonesia.
Sementara itu, dua orang lainnya, yakni WY dan IR, dilaporkan masih menjalani proses penahanan oleh otoritas imigrasi Malaysia. Keterlibatan keduanya masih menjadi bagian dari pengembangan penyidikan lebih lanjut.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, foto tiket perjalanan, bukti percakapan elektronik (chat), foto korban saat bekerja di Malaysia, serta paspor.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penyidik juga menerapkan Pasal 81 juncto Pasal 69 serta Pasal 83 juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Ancaman pidananya sangat tegas. Untuk kasus TPPO, pelaku terancam hukuman penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun serta denda hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan pelanggaran perlindungan PMI diancam pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar,” tegas Tri Suhartanto.
Polresta Bandung mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, terutama yang menjanjikan penghasilan fantastis tanpa disertai prosedur penempatan resmi pemerintah.
Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan kelengkapan dokumen keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa iming-iming gaji besar dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang dan eksploitasi manusia yang mengancam keselamatan serta masa depan calon pekerja migran.
(Red)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
