BANDUNG (Aswajanews.id) – Kabupaten Subang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM).
Untuk memperkuat langkah pencegahan, Imigrasi Bandung menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat melalui penguatan program Desa Binaan Imigrasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas edukasi masyarakat sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Arya Pradhana Anggakara, mengatakan hingga 2026 pihaknya telah membentuk sembilan desa binaan. Delapan desa berada di Kabupaten Subang, sedangkan satu desa lainnya berada di Kabupaten Bandung.
Subang menjadi salah satu wilayah prioritas karena berdasarkan pemetaan Imigrasi Bandung, daerah tersebut termasuk kawasan yang memiliki kerawanan TPPO dan TPPM.
“Ya, berdasarkan data sampai saat ini mungkin Subang ya, daerah Subang ya menjadi salah satu yang kawasan yang rawan untuk TPPO dan TPPM,” kata Arya seusai kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Program Desa Binaan Imigrasi melalui Sinergi dengan PWI Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).
Menurut Arya, pembinaan masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah warga terjebak tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Terlebih, iming-iming pekerjaan dengan penghasilan besar kerap tidak diimbangi informasi mengenai risiko yang mungkin dihadapi calon PMI.
Ia menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat bekerja di luar negeri. Namun, seluruh proses keberangkatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku agar para pekerja mendapatkan perlindungan.
“Kami tidak melarang bahwa untuk mereka bekerja di luar negeri, namun apabila bekerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan sama negara, sama pemerintah,” ujarnya.
Arya menjelaskan, program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berfokus pada sosialisasi aturan keimigrasian, tetapi juga membangun kedekatan antara petugas dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, warga diharapkan lebih mudah memperoleh informasi sekaligus menyampaikan laporan terkait persoalan keimigrasian.
Untuk mendukung komunikasi, Imigrasi Bandung juga menyediakan hotline yang dikelola petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Saluran tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan izin tinggal maupun keberadaan orang asing yang dinilai meresahkan.
“Kita provide tools semudah mungkin untuk masyarakat bisa komunikasi ke Kantor Imigrasi Kelas I Bandung,” tuturnya.
Meski demikian, Arya mengakui perluasan desa binaan masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu kendala dalam memperluas jangkauan pembinaan. Kendati begitu, pihaknya berkomitmen menambah jumlah desa binaan pada 2027 agar edukasi dan pelayanan keimigrasian semakin dekat dengan masyarakat.
Ia juga menilai koordinasi lintas instansi perlu terus diperkuat. Sebab, sejumlah persoalan administrasi dalam pelayanan keimigrasian membutuhkan dokumen yang menjadi kewenangan lembaga lain, seperti akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait, Arya menekankan pentingnya keterlibatan pers dalam membangun kesadaran publik. Menurutnya, wartawan tidak hanya berperan menyampaikan informasi ketika kasus TPPO dan TPPM terjadi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan melalui pemberitaan edukatif.
Senada, Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menyatakan kesiapan insan pers untuk berkolaborasi dengan Imigrasi dalam memperkuat edukasi dan mengantisipasi perdagangan serta penyelundupan manusia.
“Intinya kita terbuka untuk berkolaborasi dengan imigrasi dan tugas pers tentunya tidak hanya menginformasikan dalam konteks ini, kita harus turut andil mengedukasi dan mengantisipasi,” kata Tantan.
Sementara itu, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Yulianto Bimanegara, memaparkan bahwa sembilan desa binaan di bawah pengawasan Imigrasi Bandung didampingi oleh empat petugas.
Secara keseluruhan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat memiliki 92 desa binaan dengan dukungan 44 petugas yang tersebar di 10 unit pelaksana teknis (UPT).
Bima mengatakan, pembinaan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui kunjungan langsung ke desa. Kegiatannya tidak hanya berupa sosialisasi keimigrasian, tetapi juga pendekatan sosial dengan melibatkan petugas dalam berbagai aktivitas bersama warga.
“Rutin setiap bulan kita mengadakan kegiatan. Kita sambangi setiap desa, mengadakan edukasi, mendekati masyarakat dalam segi kegiatan apa pun,” ungkapnya.
Melalui penguatan program Desa Binaan Imigrasi dan kolaborasi dengan PWI Jawa Barat, Imigrasi Bandung mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengenali serta melaporkan potensi TPPO dan TPPM, khususnya di wilayah yang dinilai rawan seperti Kabupaten Subang. (*)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
