Pendidikan Keagamaan sebagaimana dijelaskan pada PP No 55 Th 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami, mengamalkan nilai nilai ajaran agamanya dan mewujudkan kecakapan sebagai ahli ilmu agama. Fungsi tersebut secara implementatif dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagamaan termasuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan MDT tumbuh dan berkembang di tengah tengah masyarakat dengan kekuatan swadaya yang dikelola oleh alumni pesantren. Pengelolaan yang meliputi aspek manajerial menjadi tanggung jawab pimpinan MDT dan pengurus yang belakangan banyak yang menjadi badan hukum yayasan.

Sebagai alumni pesantren yang mengelola MDT memiliki kecenderungan dalam pengelolaannya mengacu pada pondok pesantren yang dulunya pengelola pernah mondok. Sehingga secara praksis kalau pengelola MDT lulusan Pondok Pesantren Lirboyo, maka kecenderungan kurikulumnya berkiblat pada kurikulum Lirboyo tingkat awal. Begitu juga Kaliwungu, Kempek, Ploso, Sarang, Babakan Ciwaringin dan Pondok Pesantren Salaf lainnya.

Kecenderungan tersebut tidak totalitas karena muatan kurikulum Pesantren tentu lebih berat untuk diterapkan pada peserta didik (santri) MDT yang pagi hari mengikuti pembelajaran pada lembaga formal (SD/MI). Sehingga dengan keterbatasan waktu implementasi kurikulum tidak seutuhnya mengadopsi dari satu pondok pesantren seutuhnya. Bahkan ada yang memodifikasi dengan elaborasi dari beberapa pesantren salaf. Hal tersebut  bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan peserta didik.

Kementerian Agama dalam hal ini Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah tidak menjabarkan secara detail tentang kurikulum. Namun secara garis besar sebagaimana termaktub dalam buku Pedoman Penyelenggaraan MDT dijelaskan tentang struktur kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum, pengelolaan dan pengembangan kurikulum, kompetensi lulusan, proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Adapun tentang sumber pembelajaran diserahkan kepada masing-masing lembaga atau FKDT sebagai forum yang menaungi MDT atas dasar kesepakatan bersama.  Hal inilah sebagai bentuk apresiasi Kementerian Agama terhadap kekhasan MDT di beberapa daerah. Sehingga secara yuridis Kementerian Agama tidak mengatur secara teknis tentang buku ajar kurikulum. Hal tersebut karena disadari sepenuhnya bahwa MDT (dulu disebut sekolah Arab) sebagai lembaga pendidikan non formal tumbuh yang berkembang dengan komitmen Tafaquh Fiddin (mendalami Ilmu agama Islam) pihak pengelola diberikan otoritas untuk melakukan pengembangan dan implementasi kurikulum.

Kementerian Agama hanya memberikan standar minimal kompetensi lulusan yang dijabarkan dalam SKKD. Kendatipun dalam sistematiika struktur urutan materi berbeda dg kurikulum berbasis Pesantren, namun prinsip yang paling utama adalah bahwa kurikulum MDT menekankan pada aspek Tafaquh Fiddin.

Dengan penekanan pada aspek Tafaquh Fiddin maka tujuan pendidikan nasional akan bisa tercapai sebagaimana termaktub dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. MDT hadir sebagai pilar dalam sistem pendidikan nasional yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu melalui MDT pengamalan dan pemahaman agama yang moderat akan menjadi warna dalam kehidupan sehari-hari. (Red)

Tujuan Pendidikan Nasional menekankan pada aspek keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Tiga kata ini tentu menjadi garapan Pendidikan Diniyah dalam hal ini MDT (Madrasash Diniyah Takmiliyah) Oleh karena itu dalam rangka mwujudkan hal tersebut dibutuhkan sinergitas beberapa pihak untuk bersama tujuan pendidikan nasional tersebut.

Beberapa insenden tawuran pelajar hingga menelan korban yang terjadi akhir akhir ini antara lain disebabkan minimnya pendidikan agama. Dengan pemahaman agama yang minim akhirnya tidak mengontrol emosinya. Disinilah perlunya pendidikan akhlak atau yang disebut dengan penguatan pendidikan karakter.

Selanjutnya pengamalan dan pembiasan amal ibadah yang dilakukan oleh para pelajar akan menumbuhkan sikap keberagaman yang santun. Hal ini menjadi bagian dari indikasi iman dan taqwa sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional.

Saat sekarang dengan munculnya IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) yang didalamnya ada program penguatan profil pelajar Pancasila dengan muara pendidikan karakter. Project progam ini membuka ruang bagi lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama dengan komponen masyarakat.

Beberapa hari yang lalu tepatnya pada hari Selasa, 23 Mei 2023, penulis selaku Ketua FKDT didampingi ativis LSM AGUSTUS yang bergerak dibidang Pendidikan mendiskusikan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Brebes tentang Madrasah Diniyah dan fenomena tawuran remaja.

Sebagai Kepala Dinas yang berangkat dari basic pendidikan sangat responsip terhadap persolaan pendidikan. Langkah peningkatan mutu pendidikan di Kab Brebes menjadi komitmen utama saat awal menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kab Brebes.

Termasuk yang menjadi perhatian Kepala Dinas adalah Madrasah Diniyah (sekolah Arab) sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang murni 100 presen mengajarkan Ilmu agama Islam. Salah satu bentuk perhatian yang dicetuskan pada tahun 2023 dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Pedoman dan Petunjuk Penerimaan PPDB yang didalamnya menyertakan ijazah MDTA dengan nilai point 15. Hal ini menjadi keputusan yang strategis dalam rangka meningkatkan perhatian kepada Madrasah Diniyah.

Lebih dari itu ketika penulis menyampaikan fakta di lapangan ada MDT yang bubar karena beberapa faktor, sebagai Kepala Dinas ikut terpanggil untuk bersinergi dengan Kementerian Agama dalam upaya peningkatkan peran serta masyarakat terhadap pendidikan diniyah.

Ini sangat penting mengingat Madrasah Diniyah di kampung kampung belum berbanding lurus dengan jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan formal. Masih banyak siswa SD atau MI yang belum mengikuti pendidikan Madin. Semakin ke atas (SMP dan SMA) mengerucut seperti piramida, semakin sedikit yang mengikuti pendidikan Madin.

Berpijak dari beberapa pemikiran tersebut, penulis sudah 6 tahun menyelenggarakan Pesantren Ramadhan untuk SD/SMP setiap akhir Ramadhan dengan sistem menginap di lingkungan masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan agama sekaligus membiasakan beribadah.

Selain bulan Ramadhan, salah seorang Pengurus DPC FKDT Kab Brebes juga mengisi jam mata pelajaran agama Islam setiap akhir pekan di SMP N 3 Larangan. Semua kelas selama 2 jam pelajaran pada hari Sabtu khusus matari pendidikan Agama Islam dengan pengajar dari Ustadz Madrasah Diniyah.

Akhir dari sebuah diskusi di ruang Kepala Dinas, DPC FKDT Kab Brebes diminta untuk menyusun rencana naskah MOU untuk perencanaan project penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu ini sebuah amanat dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu ikhtiar bersama secara sinergis semoga akan mewujudkan Brebes semakin terdongkrak IPM nya. (*)

BREBES (Aswajanews.id) – Anggota DPR RI Dapil IX Jawa Tengah Hj Nur Nadlifah, S.Ag, MM menghadiri acara Halal bi Halal dan Saresehan Kepala Madin se Kab Brebes. Acara yang digelar di Pondok Pesantren Darussalam Jatibarang pada hari Ahad, 21 Mei 2023 juga dihadiri oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes.

Di hadapan Kepala Madrasah Diniyah (Madin) se-Kab Brebes, Mba Nad sapaan akrab Hj Nur Nadlifah menyampaikan permohonan maaf seyampang sekalipun sudah di penghujung syawal.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh guru Madin Kab Brebes yang telah bermitra dengan kami dalam berbagai program kegiatan. Menjadi tugas bagi kami untuk menampung aspirasi dan harapan seluruh guru Madin di Kab Brebes,” ujar politisi PKB.

“Sebagai tanggung jawab kami di Komisi IX membidangi tentang kesehatan. Fraksi PKB DPR RI sedang berikhtiar agar pondok pesantren dengan ribuan santri tetap terjaga kesehatanya. Tentu pemerintah harus hadir mengatasi problem kesehatan di Pesantren melalui RUU Kesehatan yang sedang digodok,” imbuh Mba Nad.

“Terbitnya UU Pesantren yang merupakan perjuangan Fraksi PKB DPR RI sangat bermanfaat untuk pesantren se-Indonesia,” kata Mba Nad.

Dalam kesempatan tesebut Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes, H Musyafa, Lc mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj Nur Nadlifah yang selalu mendampingi Madrasah Diniyah dalam berbagai kegiatan.

“Selaku Ketua Fraksi PKB DPRD Kab Brebes kami sedang berikhtiar untuk mewujudkan penguatan regulasi Madin dalam hal ini Perda. Hal ini agar tidak terjadi lagi ada Madin yang bubar seperti di Losari dan Ketanggungan,” kata Alumni Ploso Kediri ini.

Sementara itu Ketua DPC FKDT Kab Brebes H. Ahmad Sururi dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada anggota DPR RI Dapil. IX, Ibu Hj Nur Nadlifah yang sudah banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan Madin di Brebes.

“Tentu kita bersyukur memiliki Srikandi Senayan dari Dapil. Brebes, Kota Tegal dan Kab Tegal yang selalu membantu kegiatan FKDT Brebes. Semoga perjuangan dalam membawa aspirasi rakyat, Beliau senantiasa diberikan kekuatan dhohir dan batin. Kita doakan semua Beliau sukses untuk tahun 2024. Mba Nad adalah anggota Dewan yang betul betul merakyat, terbukti rutin menyapa rakyat sampai di desa desa,” imbuh Akhmad Sururi.

Sebagai pengisi acara Halal bi Halal Kepala Madin se-Kab Berbes bertindak sebagai penceramah DR KH Akrom Jangka Daosat. Dalam ceramahnya Gus Akrom mengajak seluruh kepala dan guru Madin untuk meningkatkan khidmah kepada Madrasah Diniyah.

Menghadapi pesta demokrasi tahun 2024, Gus Akrom mengharapkan agar guru Madin bisa memilih  wakil rakyat yang berpihak kepada Madrasah Diniyah. Ini sangat penting agar kedepan Madin lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah, pungkas Beliau. (Red)

BREBES (Aswajanews.id) – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Brebes mengapresiasi ijazah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) dalam nilai point PPDB tingkat SMP. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/0016.A/2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan  Sekolah Menengah Pertama TP 2023/ 2024, tertanggal 23 Maret 2023.

Menurut Kepala Dinas Caridah, M.Pd,  sudah menjadi komitmen kami untuk mengapresiasi pendidikan Diniyah atau Madin sebagai bagian dari lembaga pendidikan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Hal tersebut karena kehadiran Madin menjadi gerakan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Apalagi kurikulum lembaga pendidikan formal saat sekarang ada profil penguatan pelajar pancasila. Terkait dengan penguatan profil pelajar pancasila, maka lembaga pendidikan formal diperbolehkan berkerjasama dengan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas berharap sinergisitas Dinas Pendidikan, Kementerian Agama serta komponen masyarakat untuk bersama meningkatkan IPM Brebes melalui pendidikan. Karena kami berangkat dari basic pendidikan maka komitmen untuk memajukan pendidikan di Brebes.

Menanggapi permohonan Ketua DPC FKDT, agar peserta didik SD mengikuti pembelajaran di Madin, Ibu Caridah sangat mendukung. Kami berharap pihak Kementerian Agama Kab Brebes bisa menindaklanjuti secara formal.

“Kita berharap dengan Madin anak anak kita akan semakin baik akhlaknya. Kita turut prihatin beberapa insenden tawuran dengan istilah perang sarung. Mereka rata rata masih usia pelajar setingkat SMP,” ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes pada hari Selasa, 23 Mei 2023 dihadiri oleh Kustoro WHY, S.IP selaku Ketua LSM Aliansi Guru Swasta dan Tata Usaha Sekolah (AGUSTUS) yang juga sebagai anggota Dewan Pendidikan Kab Brebes. Kustiah selaku Kepala SDN Tanjungsari 01 juga ikut mendampingi pertemuan Kepala Dindikpora. Anggota Dewan Pendidikan, Kustoro sangat mendukung keputusan Kepala Dinas yang menyertakan ijazah MDTA sebagai nilai dalam PPDB.

Ketua DPC FKDT Kab Brebes Akhmad Sururi dalam pertemuan tersebut mengucapkan terimakasih kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga yang telah mengapresiasi Ijazah MDTA sebagai point dalam PPDB. Tentu hal ini menjadi progres  dari Pemerintah Kab Brebes dalam hal ini Dinas Pendidikan. Kami sudah lama mengharapkan keputusan ini yang berisi ijazah MDTA mendapatkan nilai 15 point untuk peserta didik baru pada lembaga pendidikan SMP Negeri di Kab Brebes.

Di tempat terpisah, Kasi PD Pontren Kemenag Kab Brebes mengapresiasi kebijakan Dindikpora Kab Brebes yang telah menjadikan ijazah MDTA sebagai point dalam PPDB pada lembaga pendidikan formal. Mewakili Kementerian Agama saya menghaturkan terima kasih dan sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait dengan pengakuan ijazah MDTA, kata Gus Akrom. (Akhmad Sururi/Red)

JEMBER (aswajanews.id) – Kasubsi Bimkeswat Bambang Heriyato, drg. Diana dan Seorang Nakes Lapas Jember Ainul Yakin menghadiri presentasi kelompok Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember (Unej) pada Selasa (23/05/2023) pagi di Aula Lapas.

Tim yang beranggotakan 10 mahasiswa tersebut mengajukan solusi atas permasalahan penyakit scabies yang banyak ditemui di Lapas Jember, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

“Kegiatan teman-teman FKM Unej ini adalah penelitian sekaligus memberikan solusi terkait penanganan scabies. Karena memang di Lapas ini scabies menjadi permasalahan yang cukup serius,” tutur Bambang, Kasubsi Bimkeswat Lapas Jember.

Mereka memberikan 3 langkah yang bisa diterapkan di Lapas Jember untuk menanggulangi masalah penyakit scabies, yaitu mengatur jadwal kebersihan bagi warga binaan, memperbanyak langkah persuasif dengan poster dan membuat buku saku untuk kontrol pengobatan scabies.

“Nantinya kami akan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan 3 langkah pengurangan kasus scabies tersebut,” ucap Bambang.

Sementara itu, Agus Harianto ketua kelompok Mahasiswa FKM Unej menyebut kegiatan tersebut termasuk dalam tugas mata kuliah Advokasi yang mereka tempuh.

“Kami exited karena ini kali pertama kami berkegiatan di Lapas Jember,” ujarnya.

“Nantinya akan dilakukan penyempurnaan kegiatan dan pernyataan kesanggupan yang akan ditandatangani pihak Lapas Jember,” lanjut Agus.

“Kami harap nanti tujuan utama kegiatan ini bisa tercapai, kualitas kesehatan warga binaan di Lapas Jember meningkat,” pungkas Agus. (Erman)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Ahmad Mujahid, Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Azzahra, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dirinya terkesan bungkam saat dimintai keterangan terkait realisasi Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan, kepada awakmedia pada Selasa (23/05/2023).

Namun, Ia menegaskan terkait Informasi mengenai realisasi dana BOP Kesetaraan ini merupakan dapur pribadinya dan tidak sembarang orang untuk bisa mengetahuinya, kecuali pihak Dinas Pendidikan Kabupaten setempat.

“Soal Peruntukan Dana BOP itu Dapur Pribadi Kami, Jadi kalau pengen tahu yah silahkan tanya ke Dinas, Red,” tutur A. Mujahid lewat sambungan Via telephon shellulernya, Selasa siang (23/05/2023).

A Mujahid menegaskan, bahwa dalam pengelolaan dana BOP sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang dikeluarkan dari Kementrian terkait.

“Peruntukan kita sudah sesuai juknis, nah kalau mas pengen tahu secara detail datang saja ke dinas,” tegasnya.

Diwaktu yang sama, Amri, selaku Operator PKBM Azzahra menuturkan, melalui Via telephon milik A. Mujahid,kalau untuk masalah BOP dari Dinas secara juknis yang lebih tahu. Menurutnya, PKBMnya telah sesuai dengan aturan yang ada pada petunjuk teknis. Namun Amri juga membuka akses awakmedia untuk bertemu secara langsung. Tetapi jadwal tempatnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, kata dia.

“Kalau mau ketemu, lebih enaknya ketemu di Dinas Pendidikan saja ya mas?,” ujarnya.

Diketahui dari Keterangan Amri bahwa PKBM Azzahra ditahun pembelajaran 2022 tercatat memiliki WB dibawah usia 21 tahun totalnya kurang lebihnya sebanyak 96 orang.

Sementara, apabila merujuk pada keputusan Kemendikbudristek, bahwa PKBM Azzahra Wargabinangun Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 memperoleh dana BOP Kesetaraan sebesar Rp 308.200.000. Angka itu diperoleh dari jumlah WB dibawah usia 21 tahun sebanyak 185 orang terdiri dari paket A 10 WB, Paket B 66 WB paket C 109 WB. (Sanaji)