Google search engine
Beranda blog Halaman 190

Ribuan Peserta Ikuti Jalan Sehat HUT RI ke-78 di Bangodua

0
Jalan sehat yang diikuti oleh ribuan massa dari 8 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bangodua, Rabu (16/8/2023).

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-78 Kecamatan Bangodua kabupaten Indramayu Jawa Barat menggelar gerak jalan sehat yang diikuti oleh ribuan massa dari 8 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bangodua, Rabu (16/8/2023).

H. Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP M.Si., Camat Bangodua di lokasi mengatakan dirinya di dalam Menyambut HUT RI ke-78 ini mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan acara tersebut di tiap-tiap wilayahnya masing-masing khusus untuk acara ini Jalan Sehat di Kecamatan Bangodua yang diikuti oleh ribuan massa dari 8 Desa, Desa Bangodua, Desa Beduyut, Desa Karanggetas, Desa Tegalgirang, Desa Wanasari, Desa Malangsari, Desa Mulyasari dan Desa Rancasari.

“Gerak Jalan Sehat sejauh 5 km ini dengan star dan finish mengelilingi jalan di wilayah Kecamatan Bangodua melintasi 2 Desa serta dalam acara ini juga disiapkan puluhan door prize dan hiburan rakyat,” ujar H Raden Mas Wahyu Adhiwijaya kepada awak media.

Camat Bangodua juga mengingatkan bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 kita akan Mengadakan puncak Hari Peringatan HUT RI ke-78 tahun. “Mari bersama-sama kita mengikuti Upacara di Lapangan Kijang kencana blok Cangkrung Desa Wanasari,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia jalan sehat Tarsono, ST menambahkan, kegiatan jalan sehat yang diadakan ini diharapkan dapat menjaga silaturahmi, membangun kekompakan dan dapat membangkitkan kembali kecintaan terhadap pola hidup sehat. *(Prapto)

Diduga SMKN 1 Kapetakan Cirebon Melakukan Praktik Jual Beli Seragam

0
SMKN 1 Kapetakan Cirebon berlokasi di Jl. Sunan Gunung Jati Cirebon, Kapetakan, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon

CIREBON (aswajanews.id) – Persoalan yang terus terjadi disaat PPDB di sekolah, perihal murid diwajibkan membeli baju seragam dan atribut sekolah baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah masih terus terjadi tiap tahun. Seperti yang terjadi di SMKN 1 Kapetakan Cirebon, yang memperjualbelikan baju seragam kepada siswanya dengan harga yang fantastis.

Menurut salah satu siswa kelas XI, ia sudah setahun masih belum mendapatkan beberapa baju seragam, seperti baju batik, baju corp dan juga sepatu, sedangkan menurut siswa tersebut sudah membayar lunas dan untuk sepatu menurut pihak sekolah nanti uangnya akan dikembalikan.

“Saya masih belum mendapatkan baju seragam batik dan corp juga sepatu, sedangkan menurut info untuk sepatu uangnya akan dikembalikan,” tutur salah satu siswa yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu Humas SMKN 1 Kapetakan, E Sukaedah mengatakan bahwa terkait persoalan seragam siswa kelas XI masih menunggu baju tersebut (baju corp) jadi semua dan nanti akan dibagikan, persoalan baju seragam dan pembayarannya sudah diserahkan ke bagian Unit Penyedia (UP) atau koperasi sekolah, sedangkan menurut Endah bagian UP nya ibu Siti lagi cuti melahirkan.

“Persoalan baju seragam yang sudah tahun lebih itu masih menunggu semuanya jadi, dan itu untuk pembayaran juga hal lain lain sudah diserahkan ke bagiannya sendiri yakni unit penyedia atau koperasi, sedangkan untuk bagian UP nya sendiri lagi cuti melahirkan,” katanya.

Hal inipun mengundang reaksi keras dari ketua organisasi Warung Nusantara (WN) 88 sub unit 02 Indramayu Ahmad Nur Irsyad, larangan penjualan seragam, kata Irsyad, sudah jelas diatur dalam Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Intinya, pendidik dan tenaga kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam. Demikian juga dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.

Kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyebutkan, pengadaan pakaian seragam sekolah menjadi tanggung jawab orang tua murid.

“Artinya pengadaan pakaian seragam bukan tanggungjawab sekolah atau madrasah,” tegas Irsyad.  (Herman/Tongol)

Keren! SMP Modern Al Rifaie, Sekolahnya Para Juara

0
Banyak piala yang dimenangkan oleh para santri Pondok Pesantren Al Rifaie 2 dari berbagai macam model perlombaan

KAB MALANG (Aswajanews.id) – Pada umumnya pondok pesantren selalu identik dengan nuansa tradisional. Saat ditanya apa yang terlintas di pikiran seseorang saat diminta menggambarkan satu kata tentang pesantren, barangkali jawabannya tidak jauh-jauh dari sarungan, kitab kuning, peci dan asrama. Hal Itu juga yang bisa kita temukan di sebuah pondok pesantren yang terletak di Gondanglegi, Kab Malang. Sebuah SMP Modern berdiri di antara banyaknya lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Al Rifaie 2.

Bedanya SMP ini membawa semangat satu santri satu prestasi, SMP Modern Al Rifai mengintegrasikan pendidikan pesantren dengan pendidikan modern, dengan kata lain Pondok Modern Al-Rifa’ie 2 mengemas pendidikan dengan sistem merger/mix (formal dan Diniyah) yang dikelola oleh profesional muda.

Dalam satu pekan, terdapat tiga kali Shalat duha berjamaah yang dilakukan. Setiap hari selepas pulang sekolah. Saat para santri selesai mendirikan Salat zuhur berjamaah, semanya sibuk mengikuti ekstrakurikuler dan bimbingan belajar.

Tidak tanggung-tanggung, kegiatan yang berlangsung selama satu jam ini hadir dengan bermacam kegiatan yang meningkatkan skill santri. Mulai dari futsal, basket, voli, silat, pramuka, MTQ, Qira’atil Kutub, LBB, hingga skill yang sangat dibutuhkan di era 4.0 ini, seperti: Desain grafis, Olimpiade dan jurnalistik.

Pelatih Futsal, Ustaz Syahrul Fanani menuturkan bahwa “Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat santri dan mengisi kegiatan yang kosong, kita harus bertanggung jawab, sedangkan ada kegiatan mungkin masih ada yang nakal, apalagi dikosongkan”

Kendati demikian, beliau juga berharap pemerintah lebih banyak menyelenggarakan event di tingkat SMP, sebab selama ini belum ada turnamen resmi setingkat SMP. Padahal, jika mengukur kemampuan, tim yang SMP ini sudah pernah menjuarai hingga tingkat provinsi.

Perlu dicatat, bahwa masing-masing ekstra tersebut telah memberikan prestasi yang membanggakan. Selain meraih prestasi, sebenarnya inilah potret bentuk tanggung jawab yang dilakukan SMP ini dalam memperkuat hal positif guna me-minimalisir kegiatan negatif. Ada banyak sekali orang yang mengeluh tentang kenakalan siswa di tempat lain, tapi justru tidak memberikan kegiatan.

Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana sarana yang disediakan dalam pelatihan desain grafis, dimana para santri langsung menggunakan komputer dan belajar lewat software photoshop. Saat ditanya kenapa Santri harus menguasai keilmuan ini, sang pelatih, Ustaz Puji Santoso menjawab “di era ini, media dakwah sudah lebih luas, teknologi semakin masif digunakan sebagai alat menyampaikan pesan, itulah kenapa para santri juga harus membekali diri untuk menguasai skill ini”.

Tidak hanya sampai di sana, Kepala Sekolah, Mr. Syaiful Alim, LC., M. Pd., M.H., menegaskan, bahwa para pendidik di sini dipilih melewati seleksi yang mengutamakan skill atau kemampuan, bukan semata-mata melihat ia lulusan mana. Sehingga siapa pun yang mengajar di sini adalah mereka yang secara kemampuan ahli dalam bidangnya.

“Bisa dibayangkan betapa produktifnya santri di sini, bangun sebelum Subuh, kemudian ngaji sehabis berjamaah, kemudian segera bersiap ke sekolah. Di sekolah belajar hingga waktu zuhur tiba, kemudian sehabis makan siang dari jam 13:30 hingga 14:30 mengikuti ekstrakurikuler, sehabis Ashar berjamaah, kemudian diadakan diniyah. Saat azan maghrib berkumandang, semua bergegas bersiap berjamaah dan selepas itu ngaji bersama Kyai. Isya selesai, dilanjutkan dengan wajib belajar,” ucap beliau saat memberikan nasehat kepada Tim PPLK Universitas Islam Malang.

Maka, jika Anda berkunjung ke SMP Modern jangan heran bila banyak piala yang dimenangkan oleh para santri dari berbagai macam model perlombaan. Mereka yang juara adalah mereka yang telah mengikuti proses yang sangat panjang. Tidak salah jika sekolah ini memiliki tagline Sekolahnya Para Juara. *(Kontributor : Awaluddin)

Jambore Pramuka Madrasah, Bangkitkan Kembali Gerakan Pramuka

0

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Sebanyak 6032 Pramuka Penggalang putra dan putri Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah mengikuti Jambore Pramuka Madrasah yang digelar Kanwil Kemenag Jabar, 12-14 Agustus 2023, di Bumi Perkemahan Kiarapayung, Jatinangor Kabupaten Sumedang.

Tema yang diusung pada jambore kali ini adalah Ceria Bersama Mandiri dan Berprestasi. Sedangkan moto kegiatannya adalah Satya Kudarmakan Darma Kubaktikan, Ikhlas dalam Berbakti Tulus dalam Beramal.

Jambore Pramuka Madrasah Jabar, digelar berbagai macam kegiatan. Salah satu di antaranya adalah kegiatan permainan dan pengetahuan. Untuk pengetahuan panitia menghadirkan para tokoh dan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian pengenalan Saka Amal Bhakti, wawasan kebangsaan, mitigasi bencana dan moderasi beragama.

Para peserta juga mengikuti beragam permainan seperti playing fox, jaring laba laba, jembatan goyang, bakiak panjang, roda gila, merayap dan malam pentas seni.

Selain itu, Kemenag Jabar juga menggelar kegiatan Festival Band Religi dan HipHop Religi Sunda. Kegiatan ini didukung Band Wali, yang anggotanya adalah alumni Madrasah Darussalam Ciamis.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H. Ajam Mustajam menyampaikan bahwa di lingkungan Kanwil Kemenag Jabar telah terbentuk Satuan Karya (Saka) Pramuka Amal Bakti tingkat Jabar dan di 27 kabupaten kota se-Jawa barat. Pembina Majelis Pembimbing Saka Amal Bakti Kemenag Jabar diketuai oleh Kakanwil Kemenag Jabar. Pembina Mabi di tingkat Kabupaten Kota, diketuai kepala Kantor Kemenag Kabupaten kota.

Drs. H. Aseng Junaedi pada sambutannya mewakili Pramuka Kwarda Jabar menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya Jambore Pramuka Madrasah tingkat Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, perkemahan ini adalah yang pertama kalinya setelah pandemi. Ia juga memberikan apresiasi atas terbentuknya satua karya saka Amal Bakti di lingkungan kementerian agama.

Penutupan Jambore Pramuka Madrasah se-Jawa Barat dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka ke-62 tanggal 14 Agustus 2023 di lapangan utama Bumi Perkemahan Kiarapayung Jatinangor dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R-I, Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S. PT.

Dirjen Pendis mengatakan, Gerakan Pramuka adalah sebuah aktivitas ekstrakurikuler yang membangun sebuah jiwa korsa pertemanan, persahabatan dan daya juang yang tidak kenal lelah. Hari ini kita menunjukkan pada khalayak, pada komunitas masyarakat umum, bahwa Pramuka benar benar sebuah aktivitas yang sangat bermanfaat.

Bersamaan dengan itu diberikan juga penghargaan kepada Kementerian Agama yang mengirimkan peserta terbanyak adalah Kabupaten Tasikmalaya (427), Kabupaten Sumedang (349) dan Kabupaten Garut (336). Kemudian Madrasah terbanyak mengirimkan peserta berasal dari MTs An Nur 1 Garut (14 regu), MTs Daar El Fikri Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya (4 regu) dan MIS Kota Sukabumi (4 regu).

Tata letak kemah terbaik (tingkat MTs) diraih MTs Al-Ajiz Sumedang, MTsN 11 Kota Tasikmalaya, dan MTsN 1 Kota Banjar. Sedangkan tingkat M-I diraih MIN 1 Kota Tasikmalaya, MIS Al-Isyroq Subang, dan MIS Al-Musyarofah Cianjur. Untuk penampilan pentas seni terbaik diraih kontingen Kabupaten Pangandaran, Subang dan Purwakarta. *(Elisa Nurasri)

Kades Karanggetas Fokus Perbaikan Infrastruktur Jalan

0
Pemdes Karanggetas kecamatan Bangodua kabupaten Indramayu merealisasikan anggaran dana desa (DD) Tahap kedua

INDRAMAYU (Pelitaindo.news) – Desa Karanggetas kecamatan Bangodua kabupaten Indramayu Jawa Barat, Sabtu (12/08/2023) mulai merealisasikan anggaran dana desa (DD) Tahap kedua. Pembangunan Desa, Pembangunan/Rehab/Betonisasi Jalan Lingkungan Pemukiman menggunakan Dana Desa (DD) tahap II tahun anggaran 2023. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Ada dua titik yang berlokasi di Blok Grojogan Gang Bp kuwu S/D, BP Kajol RT.011/RW, 004. Serta Blok Grojogan Masjid Al Ikhlas/Bp. Sanusi S.D Bp. H. Tanya.

H. Nurwedi, AMK Kepala Desa Karanggetas saat dihubungi via tlp mengatakan kepada awak media Pelitaindo.news bahwa Pembangunan Desa, Pembangunan/Rehab/Betonisasi Jalan Lingkungan Pemukiman di Blok Grojogan Gang Bp kuwu S/D, BP Kajol RT.011/RW, 004. Volume P.64 m XL. 2m XT 0,12 M T.0,15m, RAB Rp. 29,464,000,- sedangkan untuk Yang Berlokasi Blok Grojogan Masjid Al Ikhlas/Bp. Sanusi S.D Bp. H. Tanya Volume. P. 285M L. 2 M T. O,12 M.RAB Rp. 118.365.000,-.

Menurutnya, pembangunan ini didanai dari Dana Desa (DD) tahap II tahun 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan jalan yang sudah terealisasikan sesuai dasar musyawarah desa yang telah disepakati Bersama.

“Semoga semua yang sudah diberikan melalui program pembangunan bermanfaat bagi masyarakat, berharap semua elemen masyarakat bersama-sama untuk menjaga dan memelihara hasil bangunan,” harap Kuwu H. Nurwedi, AMK.

Di lain sisi warga setempat mengapresiasi kepada Pemerintahan Desa Karanggetas juga berterimakasih kepada kepala desa sudah mengupayakan bangunan Jalan Lingkungan Pemukiman, yang fokus dalam pembangunan infrastruktur Jalan Lingkungan Pemukiman sehingga masyarakat bisa menikmati jalan bagus dalam menunjang aktifitas sehari-hari, maka dari itu kita bersama warga lain berterima kasih dan bersama sama untuk bisa menjaga pembangunan jalan supaya jangan sampai cepat rusak.

Tokoh masyakakat Desa Karanggetas mengatakan, warga selalu antusias ketika melakasanakan dan membangun Jalan Lingkungan Pemukiman karena harapan warga ingin semua akses jalan bisa di perbaiki untuk peningkatan perekonomian. (Prapto)

Agen Umroh Aldena Cirebon Tak Pasti Adakan Keberangkatan, Calon Jama’ah Kecewa

0
Sejumlah peserta calon jama'ah Umroh dari Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Agen Umroh Aldena Tour & Travel tak kunjung ada kepastian memberangkatkan calon jama’ahnya. Sejumlah peserta calon jama’ah dari Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Jawa Barat, merasa dirinya diombang-ambing soal keberangkatannya ke Makkah untuk menunaikan ibadah Umroh, Jumat (11/10/2023).

Kini, sejumlah peserta calon jama’ah dari Desa Rambatan kulon, mereka sudah merasa kecewa kepada pihak mediator atau agen umroh Aldena Tour & Travel yang beralamat di Jl. Evakuasi Kota Cirebon, lantaran mereka telah menunggu selama 3 tahun serta sudah mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah melalui penyalur yang bernama Sanuri, dengan sistem pembayaran mengangsur beberapa tahap hingga pelunasan kepada mediator Sanuri yang beralamat di desa Rambatan Kulon Blok Pasar. Namun, sampai saat ini para peserta belum ada kepastian kapan bisa diterbangkan ke kota Madinah Arab oleh pihak agen tersebut.

Diketahui, bahwa saat ini para peserta calon jamaah umroh diantaranya, Sodikin, Darti beserta 4 orang lainnya sudah memberikan kuasa kepada kantor Hukum, Digjaya Law Firm, Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H untuk mengurus atau meminta agar pihak Agen Umroh Aldena Tour & Travel untuk segera mengembalikan uangnya.

Sodikin, Calon jama’ah asal dari desa Rambatan Kulon Blok Balong, dirinya mengaku awal dijanjikan daftar umroh oleh Sanuri, melalui Agen umroh Aldena Tour & Travel Cirebon sejak tahun 2018 dengan mengangsur pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah). Namun, sampai saat ini belum ada kepastian pemberangkatan umroh ke kota Madinah Arab, kata dia pada beberapa pekan lalu.

“Awalnya saya ditawarkan oleh penyalur yang bernama Sanuri, untuk berangkat umroh melalui Aldena Tour & Travel Cirebon, dengan nominal pendaftaran umroh sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan metode pembayaran menabung.

“Saya mulai nabung dari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai pelunasan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Misalkan sudah pelunasan langsung berangkat, kata Sanuri, tapi sampai saat ini tahun 2023 tidak ada penerbangan kesana, jadi saya menuntut uang saya harus dikembalikan,” kata Sodikin, dengan nada kecewa pada beberapa pekan yang lalu.

Hal serupa dituturkan oleh Darti, warga desa Rambatan Kulon Gang Kapur.

“Awalnya saya diajak Sanuri mediator Aldena Tour & Travel, untuk berangkat umroh tapi prosesnya menabung tapi ketika saya tanyakan kantor agenya Sanuri, tidak menjelaskan keberadaan kantornya. Akhirnya saya karena kenal baik sama Sanuri bahkan tetangga akhirnya saya ikut mendaftar dengan suami saya pada tahun 2018,” ujarnya.

“Awal menabung sebesar Rp.3.000.000, dan terakhir pembayaran pada tahun 2020 tercatat di kwitansi kurang lebih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, sampai saat ini belum ada kepastian untuk diberangkatkan umroh oleh pihak agen, intinya saya akan menuntut uang saya harus dikembalikan,” tuturnya belum lama ini.

Terpisah, mediator umroh Sanuri, ketika dimintai keterangan oleh tim pelitaindo.news dirinya mengatakan, keadaan perusahaanya sudah kolep, jadi uangnya mau disetorkan ke agen umroh Aldena saya hawatir jadi terpaksa uangnya ditampung sama saya sendiri dan ada juga sebagian yang disetorkan kesana, pada awalnya sih lancar-lancar saja penerbangannya.

“Padahal sih peserta yang sudah lunas waktu tahun 2018 saya sudah menawarkan berangkat dari target 30 orang tapi, waktu itu jawabannya belum pada siap berangkat, jadi uangnya kepakai sama saya sebagian,” tukasnya. (Sanaji)

Ketum PBNU Gus Yahya Tegaskan PKB Bukan Representasi NU

0
Ketum PBNU Gus Yahya menekankan NU sudah memutuskan lewat forum Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis

JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukan partai yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama (NU).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menekankan NU sudah memutuskan lewat forum Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis.

“Enggak ada, enggak ada [PKB representasi NU]. NU ini sudah keputusan Muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis, jadi semuanya sama saja,” ujar Gus Yahya saat ditanyakan terkait apakah PKB merupakan representasi NU di sela-sela forum Asean Intercultural and Interreligius Dialogue Conference (IIDC), The Ritz-Carlton, Jakarta, Senin (7/8).

Gus Yahya menilai meski PKB lahir dari tokoh-tokoh NU, akan tetapi posisi PBNU kala itu sekadar sebagai fasilitator. Sebab, kata dia, ada warga NU yang memiliki aspirasi ingin membuat partai.

Ia juga mengatakan PBNU sudah tidak ikut campur lagi setelah partai itu terbentuk lantaran melepaskan diri dari politik praktis.

“Sudah habis itu sudah sekarang semuanya tergantung pada upaya dari setiap aktor dan partai politik ini untuk memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk diantaranya warga NU, Siapa yang mendapat kepercayaan? Ya silakan,” kata dia.

Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan tak boleh ada calon presiden dan calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Ia juga menekankan tidak ada partai politik yang boleh mengatasnamakan NU.

“Calon siapapun calonnya itu atas nama kredibilitas masing-masing enggak ada yang atas nama NU apalagi atas nama Islam pasti tidak ada,” kata Gus Yahya.

Baru-baru ini petinggi PKB dan PBNU kembali saling berkomentar terkait mandat NU. Perdebatan ini muncul setelah Cak Imin mengatakan PKB akan pakai daya tarik NU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia, PKB juga merupakan bagian dari NU.

“Penegasan NU-PKB, PKB-NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juangnya, komitmen juang ke NU-an. Karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU,” kata Cak Imin di DPP PKB, Jumat (4/8).

Pernyataan Cak Imin ini lantas direspons Wasekjen PBNU Sulaeman Tanjung. Sulaeman menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada PKB.

“Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dari NU, itu salah,” kata Sulaeman dalam keterangannya. (rzr/gil)

Masyarakat Kecewa Rehab Jalan Lingkungan Desa Pabean Udik, Diduga Dikerjakan Asal-Asalan

0
Rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang dikerjakan oleh pengusaha jasa konstruksi CV. FAHRA AL-FATAN

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum lama ini menggelontorkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk rehabilitasi jalan Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, tepatnya di RT 03/RW 10.

Namun, proyek rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik yang dikerjakan oleh pengusaha jasa konstruksi CV. FAHRA AL-FATAN dengan menelan biaya Rp.196.678.000 tersebut diduga dikerjakan asal jadi lantaran baru beberapa hari dikerjakan tetapi kondisinya sudah banyak kerusakan.

Menurut keterangan beberapa masyarakat sekitar, proyek rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik tepatnya di RT 03 / RW 10 itu baru selesai dikerjakan sekira pada dua hari yang lalu. Mereka juga kecewa lantaran kondisi bangunannya sudah banyak yang rusak padahal belum dilalui kendaraan bermotor.

“Proyek ini baru sekitar dua hari yang lalu selesai, saya kecewa karena sudah banyak yang rusak padahal belum di lewati motor.”Tuturnya dengan nada kekecewa, pada Rabu (09/08/2023).

Dari hasil Riset tim Pelitaindo.news di lapangan,pada Rabu (09/08/2023), ketebalan betonisasi pada rehabilitasi jalan lingkungan Desa Pabean Udik tersebut hanya 5 cm saja. Selain itu, disepanjang bangunan jalan itu terlihat sudah banyak keretakan baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Sebelumnya, pada Jum’at (04/08/2023) tim Pelitaindo.news mencoba mengukur ketebalan ruang untuk betonisasi tersebut. Dari ketinggian papan bekisting 15 cm itu, ruang untuk ready mix beton hanya sekira 5 cm saja. Padahal, volume ketebalan keseluruhannya dikabarkan 15 cm. Diduga, ketebalan pengurukan pada tahap lavelling nya mencapai 10 cm.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak penyedia jasa kontruksi CV. FAHRA AL-FATAN belum memberikan keterangan secara resmi kepada awak media. (Sanaji)

Pekerja Proyek BM Pengerasan Jalan Produksi di Desa Pabean Ilir Abaikan APD

0
Lokasi proyek BM pengerasan jalan produksi di Desa Pabean Ilir, Rabu (09/08/2023).

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Keselamatan pekerja sangatlah penting namun, kini hampir semua pekerja pada proyek BM pengerasan jalan produksi di Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, tidak memakai alat pelindung diri (APD).

Informasi ini diperoleh langsung saat tim Pelitaindo.news menyambangi di lokasi proyek BM pengerasan jalan produksi di Desa Pabean Ilir, Rabu (09/08/2023).

Disaksikan langsung, minimnya Safty, semua pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2023 melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan biaya Rp.143.565.000 yang dikerjakan oleh CV Abdi Citra Graha itu, juga tidak terlihat papan/rambu-rambu K3 konstruksi yang terpasang di lokasi kegiatan, hanya saja memakai plang bertuliskan dilarang masuk kecuali undangan (plang bekas orang hajatan).

Sedangkan pada aturan konstruksi sendiri, APD atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Serta, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Jika merujuk pada rencana kerja dan syarat-syarat kegiatan BM pengerasan jalan produksi di Desa Pabean ilir, pada pasal 6 bagian pekerjaan persiapan menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut adalah memasang papan/rambu-rambu K3 kontruksi dan pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan K3 kontruksi yang berlaku.

Hingga berita ini tayang, pihak penyedia jasa kontruksi CV Abdi Citra Graha belum memberikan keterangan secara resmi kepada awak media. (Sanaji)

Diduga Gunakan Material Hemat Biaya, Anggaran Proyek Irigasi Desa Babadan Dipertanyakan Masyarakat

0
Proyek peningkatan jaringan irigasi di Blok Kepuh Desa Babadan Kecamatan Sindang Kab Indramayu Jawa Barat

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Sumber anggaran proyek peningkatan jaringan irigasi di Blok Kepuh Desa Babadan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dipertanyakan masyarakat. Hal itu lantaran papan informasi kegiatan diduga tidak dipasang sejak pelaksanaan.

Menurut keterangan masyarakat sekitar, kepada awak media mengungkapkan bahwa proyek peningkatan jaringan irigasi di Blok Kepuh Desa Babadan tersebut dimulai sejak satu bulan yang lalu. Namun, ia tidak pernah melihat papan informasi kegiatan yang terpasang di lokasi kegiatan.

“Proyek itu kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, kalau papan informasinya saya tidak pernah melihat di lokasi sejak awal pelaksanaan,” tuturnya, Rabu (09/08/2023).

Dari pantauan tim jurnalinvestigasi, proyek peningkatan jaringan irigasi di Blok Kepuh Desa Babadan tersebut secara progres hampir rampung dikerjakan. Namun, saat melihat fisik bangunan diduga terdapat bahan material batu kapur yang digunakan oleh pihak kontraktor.

Selain itu, kondisi konstruksi bangunan irigasi tersebut terlihat sudah mulai ada keretakan, baik pada bagian ban-banan maupun pada bagian badan bangunan. Bahkan, tampak juga pada bagian badan bangunan irigasi tersebut seperti kurang bahan campuran agregat pada saat pemasangan material batu.

Jika merujuk pada LPSE Kabupaten Indramayu, di Desa Babadan Kecamatan Sindang terdapat pekerjaan peningkatan jaringan irigasi yang bersumber dari APBD 2023 dengan pagu Rp.199.991.000 yang dikerjakan oleh penyedia jasa kontruksi CV Putri Kembar Abadi.

Sementara Kuwu Desa Babadan Sugeng, saat dikonfirmasi melalui pesan aplikasi whatsapp, pada Rabu (09/08/2023), terkait asal-usul anggaran proyek peningkatan jaringan irigasi di wilayah desanya, ia belum merespon. (Sanaji)

Pemprov Jawa Barat Berikan 150 Ribu Jaminan Sosial Bagi Guru Ngaji

0
Pemprov Jabar melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Provinsi Jabar memberikan perhatian khusus kepada ribuan guru ngaji yang tersebar di Jabar

BANDUNG (Aswajanews.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Provinsi Jabar memberikan perhatian khusus kepada ribuan guru ngaji yang tersebar di Jabar.

Perhatian ini untuk memberikan rasa kenyamanan saat tenaga pendidik Bidang Keagamaan tersebut melaksanakan tugasnya.

Bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Jabar memberikan jaminan sosial kepada 150 ribu tenaga pendidik Bidang Keagamaan yang tersebar di Jabar.

Upaya terkini, Biro Kesra Jawa Barat telah menggelar Sosialisasi Kepesertaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, di Pangandaran, pada Selasa (1/8).

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Provinsi Jabar, Barnas Adjidin mengatakan bahwa program ini merupakan layanan dari pemprov Jabar kepada masyarakat yang telah mengabdikan dirinya untuk negara.

“Guru ngaji ini adalah tenaga kerja yang sangat penting dalam membentuk karakter anak di masa kekinian, pentingnya agama untuk melandasi karakter anak untuk masa depan yang baik tidak melakukan hal yang melanggar hukum,” ujar Barnas, di Bandung.

Menurutnya, guru ngaji ini mereka yang mengajarkan tentang agama baik itu Al-Quran dan juga akhlak anak di diniyah yang tersebar di Jabar, kata dia guru ngaji ini juga yang tergabung di berbagai organisasi islam.

“Kami bekerjasama dengan kantor kementerian agama wilayah Jabar dan juga ormas islam, untuk menjaring guru ngaji yang berhak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan,” katanya.

Program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil dimulai dari tahun 2021, berangkat dari keprihatinan terhadap guru ngaji tidak ada yang menjadi ketika terjadi kecelakaan pada saat akan menjalankan tugasnya.

“Setiap tahunnya selalu ada terjadi kecelakaan kerja hingga meninggal atau bahkan cacat seumur hidup, yang membuat hal tersebut membebani hidup para keluarga guru ngaji,” kata dia.

“Maka dengan BPJS ketenagakerjaan ini ketika ada guru ngaji mengalami kecelakaan keberlangsungan keluarga guru ngaji yang ditinggalkan atau guru ngaji yang tidak bisa lagi bekerja terjamin,” lanjut Barnas.

Dari hasil kerjasama yang dilakukan BPJS dengan Pemprov Jabar, premi BPJS ketenagakerjaan untuk guru ngaji ini sebesar Rp16 ribu per bulan. Maka Pemprov Jabar menanggung premi BPJS ketenagakerjaan untuk guru ngaji sekitar Rp2,4 miliar per bulan.

“Tahun ini kami masih menargetkan sekitar 50 ribu lagi guru ngaji untuk diberikan BPJS ketenagakerjaan,” kata Barnas.

Menurut Barnas, untuk memaksimalkan program ini agar seluruh guru ngaji tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten/kota harus ikut andil memberikan jaminan kepada masyarakat yang telah mengabdikan dirinya untuk umat ini.

“Agar optimal bisa 100 persen guru ngaji ini dapat jaminan maka harus ada peran dari kabupaten/kota dengan program yang sama. Bahkan jika ini juga bisa dilakukan oleh kabupaten/kota mungkin guru ngaji bisa diberikan juga insentif tambahan,” katanya.

Barnas berharap, target 300 ribu BPJS ketenagakerjaan untuk guru ngaji bisa direalisasikan secepatnya dengan dukungan dari berbagai pihak untuk mengawasi agar program ini tepat sasaran.

“Selain ini bisa mencapai target secara jumlah, kami juga meminta bantuan kepada Kemenag Jabar dan organisasi islam yang ada agar program ini tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar sebagai guru ngaji,” kata dia. (Adv)

Pemcam Bangodua Gropyokan Hama Tikus di Lahan Persawahan Milik Petani

0
Gropyokan tikus di lahan persawahan milik petani di Desa Malangsari kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, Selasa (8/8/2023)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Kabupaten Indramayu terkenal sebagai penyumbang komoditas padi terbesar di Jawa Barat dan bahkan nasional. Salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan hasil panen padi tersebut dilakukan dengan penanganan organisme penghambat produktivitas padi.

Musim tanam padi untuk wilayah Kecamatan Bangodua saat ini sudah mendekati angka 100 persen. Hampir seluruh areal sawah di kecamatan Bangodua kini sudah ditanami padi.

Berharap dapat meningkatkan produksi padi di wilayahnya, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Bangodua berusaha memaksimalkan segenap upaya termasuk pengendalian organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Seperti halnya yang dilaksanakan pada Selasa (8/8/2023), Pemcam Bangodua melaksanakan gropyokan tikus di lahan persawahan milik petani di Desa Malangsari kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu.

Pelaksanaan gropyokan tikus tersebut dipimpin langsung oleh Camat Bangodua H. Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP., M.Si., bersama dengan Kelompok Tani (Poktan) Desa Malangsari. Selain itu turut pula Kasi Trantibum, Babinsa, Babinkamtibmas, Ahmad Zaenal Fudzoli (Ka Koordinator BPP) dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian juga ikut serta, sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan Kabupaten Indramayu, khususnya di Kecamatan Bangodua.

Dikatakan Camat Bangodua H. Raden Mas Wahyu Adhiwijaya, S.STP., M.Si., kegiatan gropyokan tikus tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran tikus.

“Gropyokan tikus ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi persebaran tikus yang kerap kali merusak tanaman padi,” katanya.

Selain itu Kepala Koordinator BPP Kecamatan Bangodua Ahmad Zaenal Fudzoli menyarankan para petani agar kompak dan bergotong royong saat menyambut musim tanam pertama, musim tanam kedua dan ketiga dengan meningkatkan kegiatan gropyokan secara rutin oleh petani/kelompok tani.

“Kami bersama pemerintah Kecamatan Bangodua akan terus memonitoring kegiatan para petani dalam pelaksanan musim tanam kedua di tahun ini, apalagi musim kemarau yang tak maksimal sehingga hama seperti tikus, belalang dan yang lainnya cendrung akan lebih banyak pada musim tanam padi,” sambungnya.

Sementara itu di lapangan, para petani atau kelompok tani beramai-ramai membawa tongkat kayu untuk memukul tikus-tikus yang berhamburan keluar setelah lubang tikus ditaburi bubuk yang dicampur dengan belerang dan dedak halus.

Dengan kegiatan gropyokan tersebut diharapkan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi petani, dan mampu mengurangi jumlah populasi tikus-tikus yang ada di area persawahan, khususnya di Kecamatan Bangodua, sehingga petani mendapatkan hasil panen sesuai dengan yang diharapkan.

“Dengan meningkatnya hasil panen padi, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para petani yang berujung pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang mendukung terwujudnya Indramayu Bermartabat,” pungkasnya. (Prapto/Herman Tongol)

Pemdes Tenajar Lor Utamakan Skala Prioritas Pembangunan

0
Kuwu desa Tenajar Lor Edi Supriatna, tengah mengawasi pekerjaan rabat beton jalan desa

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik, upaya terus dilakukan pemerintah desa (Pemdes) Tenajar Lor kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan saluran irigasi buat pertanian, Jalan Usaha Tani (JUT), rabat beton jalan desa, Saluran Pembuangan Air limbah dan lain lain.

Kuwu desa Tenajar Lor Edi Supriatna menjelaskan bahwa selama beberapa tahun ia menjabat, dirinya beserta kaur pemerintah desa Tenajar Lor terus berupaya mendengarkan keluhan dan kritik dari warga yang mayoritas petani, terutama terkait persoalan saluran irigasi dan jalan.

“Kami pemerintah desa Tenajar Lor terus berupaya memaksimalkan pembangunan di berbagai bidang, dan yang kami dahulukan yang berskala prioritas, yang sudah kita sepakati dalam musyawarah desa (Musdes), seperti pembangunan rabat beton, pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk saluran irigasi, pemberdayaan masyarakat yakni padat karya, dan untuk anggaran ADD dan DD serta Banprov tahun 2023 kami prioritaskan untuk beberapa titik rabat beton jalan dan membangun TPT saluran irigasi yang tersebar didesa Tenajar Lor, selain program diatas desa saya juga mendapatkan program P3- TGAI dari pusat untuk tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu salah satu warga Abdul Hakim merasa berterimakasih kepada kuwu Edi beserta kaur pemerintahannya, atas pembangunan rabat beton di desanya. “Terimakasih pakuwu dan pamong desa Tenajar Lor yang telah membangun jalan, sehingga jalan kami tidak becek lagi,” tukasnya. (Herman/Tongol)

Operasional Haji Berakhir, Pencarian Jemaah Hilang Tetap Dilanjutkan

0
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

JAKARTA (Aswajanews.id) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menutup masa operasional haji 1444 H / 2023 M. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pencarian satu jemaah yang hilang saat masa puncak haji tetap dilanjutkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Penegasan ini disampaikan Menag saat Konferensi Pers Penutupan Masa Operasional Haji di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. “Saat masa puncak haji kemarin ada delapan jemaah haji yang hilang. Tujuh di antaranya sudah ditemukan, baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia,” ujar Menag, Sabtu (5/8/2023).

“Tinggal satu lagi yang belum ditemukan. Dan ini saya minta tetap diteruskan pencariannya hingga ditemukan, dalam kondisi apa pun,” imbuhnya.

Berdasarkan data, satu jemaah yang belum ditemukan bernama Idun Rohim Zen (87) yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Palembang (PLM 20).

Menurut Menag, saat ini pencarian Idun dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Haji (KUH) bersama dengan otoritas Arab Saudi. “Kita tunggu perkembangan dari sana. Otoritas Arab Saudi juga sudah dilibatkan. Semua kita cek ulang. Termasuk pemantauan CCTV oleh pihak otoritas keamanan Arab Saudi,” ungkapnya.

Selain pencarian jemaah hilang, Kemenag juga akan terus melakukan pendampingan terhadap jemaah yang saat ini masih dirawat di RS Arab Saudi. Di akhir masa operasional haji, tercatat ada 77 jemaah haji Indonesia yang masih dirawat di Arab Saudi.

“Mereka akan dirawat sampai kondisinya layak terbang. Bila sudah layak terbang, kami juga yang akan mengurus kepulangannya,” tandas Menag. *(Kontributor: Indah)

Kuwu Karta Terus Genjot Pembangunan di Sektor Pertanian

0
Kuwu Karta merealisasikan anggaran ADD, DD dan juga bantuan provinsi untuk masyarakat petani, seperti Jalan Usaha Tani (JUT). (Foto: Herman)

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Upaya membangun desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai bidang sektor seperti pertanian, dalam hal ini pemerintah desa Larangan Jambe kecamatan Kertasemaya kabupaten Indramayu terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia demi tercapainya desa Larangan Jambe IDAMAN.

Karta kuwu desa Larangan Jambe terus mencoba memaksimalkan pembangunan demi tercapainya visi misinya Islami, Demokratis, Indah dan Nyaman (IDAMAN), seperti di tahun anggaran 2023 ini, Kuwu Karta merealisasikan anggaran ADD, DD dan juga bantuan provinsi untuk masyarakat petani, seperti Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), normalisasi saluran irigasi, serta program yang dari APBN Irigasi Desa (Irdes), dan lain lain.

“Saya beserta kaur pemerintah desa Larangan Jambe dan juga tokoh masyarakat terus berupaya sebaik mungkin membangun dan membenahi pembangunan yang masih belum tercapai, saya juga berharap untuk nanti siapa saja yang terpilih menjadi Kuwu desa Larangan Jambe untuk bisa meneruskan pembangun yang belum terlaksana dimasa saya menjadi kuwu, dikarenakan masa jabatan saya akan berakhir,” pintanya.

Rundasa salah satu warga desa Larangan Jambe berharap kepada kuwu Karta untuk maju kembali di Pilwu mendatang, agar supaya bisa menuntaskan program program yang telah ia susun dan masih belum tercapai. “Saya sebagai warga masyarakat desa Larangan Jambe merasa bersyukur punya pemimpin seperti Kuwu Karta, di masa kepemimpinan beliau pembangunan di desa Larangan Jambe hampir merata, semoga beliau bisa maju lagi di Pilwu mendatang,” tukasnya.  (Herman/Tongol)

Kemenkumham Terima Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

0
Kemenkumham menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan, Jumat (04/08/2023).

JAKARTA (aswajanews.id) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenkumham tahun 2022. Opini WTP ini merupakan capaian ke-14 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly meminta segenap jajaran Kemenkumham untuk mempertahankan opini WTP, serta menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK. Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.

“Masih ada temuan dan rekomendasi BPK yang harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Temuan-temuan tersebut agar segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan berulang,” ujarnya di gedung Graha Pengayoman, Jumat (04/08/2023).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tindak lanjut Kemenkumham terhadap temuan BPK per semester II tahun 2022 mencapai 91.8% dengan status telah sesuai rekomendasi. Angka ini lebih tinggi dari standar nasional yang berada di posisi 75%.

Yasonna mengatakan, Kemenkumham terus berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Kemenkumham telah melakukan sejumlah langkah agar laporan keuangan Kemenkumham andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kemenkumham melakukan langkah-langkah agar pengelolaan keuangan dan BMN transparan dan akuntabel. Di antaranya meningkatkan kecermatan dan konsistensi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Kemenkumham juga melakukan penertiban, pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan persediaan dan aset. Kemudian, Kemenkumham melakukan proses inventarisasi dan verifikasi atas properti investasi.

Langkah terakhir yang diambil Kemenkumham adalah koordinasi dengan pihak internal dan eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut dan rekomendasi.

Sementara itu Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan BPK menemukan bahwa Kemenkumham terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada laporan keuangan tahun 2022 BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian opini dari BPK.

“BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada penilaian kewajaran. Semua penyajian laporan keuangan telah sesuai SAP sehingga tahun 2022 Kemenkumham kembali mendapat opini WTP,” jelasnya. (Erman)

Pimpinan Baznas Kabupaten Pemalang Periode 2023-2028 Resmi Dilantik

0
Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat melantik Pimpinan Baznas di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat (4/8/2023).

PEMALANG (Aswajanews.id) – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pemalang periode 2023-2028 resmi dilantik oleh Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat (4/8/2023).

Pimpinan Baznas berjumlah lima orang dengan susunan sebagai berikut, Ketua Agus Nurkholis, Wakil Ketua 1 Jabatan Pengumpulan Zakat, Khoirudin, Wakil Ketua 2 Jabatan Pendistribusian, Abu Joharudin Bahri. Kemudian Wakil Ketua 3 Jabatan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, Arif Lukman Hakim dan Wakil Ketua 4 Jabatan Administrasi SDM dan Umum, Amiroh.

Usai melantik, Plt Bupati menyampaikan selamat dan sukses pada pimpinan Baznas yang baru dilantik. Ia berharap para pimpinan dan pengurus Baznas bisa menjalankan tugas dengan baik.

“Karena ini adalah dana masyarakat yang harus dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mansur.

“Selamat bekerja untuk baznas yang baru dan semangat dalam melaksanakan tugas,” sambungnya.

Dalam acara tersebut, tak lupa Mansur mengajak kepada para ASN agar membayar zakat, setidaknya zakat wajib 2,5 persen. Ia menilai hal itu sangat penting untuk kemaslahatan warga masyarakat Kabupaten Pemalang.

“Minimal yang wajib dulu 2,5 persen, karena dengan berzakat tidak akan mungkin sengsara,” ajaknya.

Mansur juga mengajak pimpinan Baznas beserta jajarannya untuk berkeliling menyemangati para ASN Kabupaten Pemalang agar selalu ingat untuk membayar zakat.

“Ayo, kepada ketua Baznas beserta jajarannya mengelilingi para ASN memberikan semangat untuk membayar zakatnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Pemalang Sukisman dalam laporannya mengatakan, maksud dan tujuan pelantikan pimpinan dan pengurus Baznas adalah guna terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan modern. Kemudian tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat nasional, serta terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

Sukisman menjelaskan, pelantikan Pimpinan Baznas Kabupaten Pemalang periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/233/Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang Periode 2023-2028.

Dalam pelantikan dilakukan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah oleh kelima pengurus Baznas baru, para saksi, rohaniwan dan Plt Bupati Pemalang. Kemudian dilanjutkan penyerahan surat berita acara secara simbolis oleh Plt Bupati kepada Ketua Baznas terlantik.

Turut hadir dalam acara Ketua Baznas Provinsi Jateng, Jajaran Forkopimda Kabupaten Pemalang, Pj. Sekda dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pemalang dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pemalang. *(Diskominfo)

DPRD Jabar Umumkan 3 Calon Pj Gubernur Jawa Barat Pengganti Ridwan Kamil

0

BANDUNG (Aswajanews.id) – DPRD Jawa Barat mengumumkan 3 nama calon penjabat Gubernur Jawa Barat untuk mengisi kekosongan pemerintahan transisi setelah masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum berakhir pada 5 September 2023.

Berikut adalah 3 nama yang diputuskan DPRD Jabar.

  • Asep Mulyana yang merupakan mantan Kejati Jabar dan kini menjadi Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.
  • Keri Lestari Guru Besar Unpad yang juga Direktur Utama Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar Unpad)
  • Bey Triadi Machmudin selaku Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan bahwa ketiga nama tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang. Pihaknya telah menerima surat dari Kemendagri agar mengusulkan 3 nama usulan Pj. Gubernur Jabar pada dua minggu lalu.

“Namun, kami sebelumnya telah melakukan konsultasi maupun diskusi dengan DPRD di wilayah lain dengan DPR pusat maupun dengan Kemendagri itu sendiri sehingga nama-nama calon Pj. Gubernur Jabar dapat diketahui sepekan sebelum masa tenggat pengumpulan pengusulan yaitu tanggal 9 Agustus 2023,” ujar Ineu, Rabu (2/8/2023).

Ketika ditanya pertimbangan mengusulkan ketiga nama tersebut, Ineu menegaskan acuan dasarnya yaitu Permendagri No. 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

“Itu saja dasar tiga nama tersebut diusulkan yang kami bahas secara kolektif,” ujarnya.

Adapun berdasarkan Permendagri tersebut mengamanatkan pada Pasal 3 yang isinya.

Mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Pejabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota.

Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik.

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

“Kami sudah memenuhi kewajiban. Kami mengusulkan tiga nama sesuai perintah Permendagri tersebut. Selanjutnya, kami akan memproses pengusulan pada Kemendagri dalam waktu dekat,” kata Ineu.

“Ya mudah-mudahan bisa bersamaan dengan pengiriman berita acara pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur atau bisa terpisah yang penting sebelum tanggal 9 Agustus,” tutur dia.

Dikatakan Ineu, tak hanya DPRD yang mengusulkan tiga nama. Kemendagri pun memiliki kewajiban untuk mengusulkan tiga nama calon Pj. Gubernur Jabar pada Presiden. Akan ada enam nama yang nanti dipilih Presiden, bahkan Presiden dapat memiliki pilihan nama lain di luar 6 nama yang diusulkan DPRD Jabar maupun Kemendagri.

“Namun siapa pun Pj. Gubernur Jabar nanti yang penting dapat sinergi (dengan DPRD maupun stakeholder Jabar) dalam membangun Jabar selama masa transisi nanti,” ujar Ineu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Gubernur dan DPRD adalah bagian pemerintah yang harus bersama-sama membangun daerah agar masyarakat sejahtera dan lebih baik.

“Dan kami harus memastikan bahwa Pj itu dapat melaksanakan pembangunan di masa transisi nanti,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, sebelumnya setiap fraksi telah mengajukan tiga nama sesuai dengan amanat dari DPT dan dari Kemendagri tiga nama.

Untuk selanjutnya, kata dia, kewenangan penentuan Pj Gubernur Jabar ada di Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Achmad Ru’yat berharap, Pj Gubernur Jabar bisa menjalankan peran dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan.***

Profil dan Rekam Jejak Keri Lestari, Kandidat Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

0
Keri Lestari, calon Pj Gubernur Jawa Barat yang diusulkan DPRD Jabar

Pengalaman Kerja

Di dunia pendidikan, Keri Lestari mengajar di bidang Biokimia Klinik, Farmasi Klinik, Nutraseutical, Informasi Obat dan Konseling. Ia juga pernah mengemban sejumlah jabatan di Universitas Padjadjaran, yakni:

– Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Pada Masyarakat, Kerjasama, Inovasi dan Koorporasi Akademik: 2015-2020.

– Dekan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran: 2014-2015.

– Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Farmasi, UNPAD: 2010-2014.

– Koordinator Sekretaris Rektor/Ketua protokoler, UNPAD: 2008-2010.

Organisasi

Keri Lestari juga aktif terjun dalam organisasi dan menduduki sejumlah jabatan, dengan rincian sebagai berikut;

– Ketua Gugus Tugas Covid-19 Ikatan Apoteker Indonesia,

– Wakil Ketua bidang Apoteker Spesialis dan Advance Practice Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia,

– Dewan Pembina Jabar Bergerak,

– Expert Group Member in Pharmaceutical Education Section FAPA (Federation of Asian Pharmaceutical Association),

– Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Bandung,

– Ketua Dewan Editor Jurnal Farmasi Klinik Indonesia (terakreditasi Sinta 2).

Penghargaan Keri Lestari

– Peserta Terinspiratif taplai Angkatan VI, Lemhanas RI (2020),

– Pemegang Hak Cipta “Teh Dia”,

– Pemegang Paten Ekstrak Biji Pala sebagai Antidiabetes dan Antidislipidemia,

– Pemegang Hak Cipta Buku Metabolisme Karbohidrat dan Diabetes Melitus,

– Pemegang Hak Cipta Buku Konseling Apoteker untuk Pasien Diabetes Mellitus,

– Pemegang Hak Cipta Lembar Balik Konseling Apoteker untuk Pasien DM,

– Nominasi Semifinal untuk Asian Entrepreneur Awards, Jepang (2016),

– IndieHome Women Awards sebagai Women Researcher, Telkom, Mei (2014),

– Penghargaan Nasional, Hak Kekayaan Intelektual, Penemu di Bidang Farmasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013),

– Mahasiswa berprestasi Universitas Padjadjaran (1992),

– Paskibraka Nasional (1985).

Itulah profil dan rekam jejak Keri Lestari yang menjadi salah satu sosok calon Pj Gubernur Jawa Barat. ***

Proyek P3-TGAI Juntiweden Diduga Dikerjakan Asal Jadi

0
Proyek P3-TGAI di desa Juntiweden kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu ditengarai banyak penyimpangan

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Indramayu ditengarai banyak penyimpangan. Hal ini dikarenakan di lapangan banyak kegiatan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi, lemahnya tingkat pengawasan dari pihak balai menyebabkan semua itu terjadi di lapangan, seperti yang terjadi di desa Juntiweden kecamatan Juntinyuat kabupaten Indramayu, hasil pantauan tim media Pelitaindo.news di lapangan, pengerjaan Tembok Penahan Tanah (TPT) dikerjakan disaat air banjir dan penggunaan semen dalam adukan diduga dikurangi.

Kepala Desa Juntiweden Asromin atau yang akrab disapa Kuwu Oming disaat dimintai tanggapan terkait kegiatan pekerjaan P3A Mitra Cai di desanya yang diduga pengerjaannya asal jadi mengatakan, “Mangga tinggal cek fisik saja mas,” singkatnya melalui chat whatshap.

Sementara itu Ketua kelompok P3A Mitra cai Jaya Makmur desa Juntiweden Carsudi Alias Munik saat dikonfirmasi mengakui bahwa disaat awal mulai pengerjaan kegiatan peningkatan jaringan irigasi P3-TGAI tersebut kondisi air sedang banjir dan untuk penggunaan adukannya sendiri memakai adukan basah.

“Saya akui untuk kondisi pengerjaan awal kegiatan saat itu air memang sedang banjir, dikarenakan kondisi pintu Dam sedang rusak dan kebetulan untuk pasokan air bagi petani sedang giliran jatahnya petani juntiweden,” tuturnya.

Masih menurut Carsudi, bahwa terkait persoalan pengelolaan keuangan anggaran program P3- TGAI, Ia dan Kuwu oming yang mengelola keuangan tersebut, bukan ia sepenuhnya sebagai ketua kelompok yang mengelola.

Dalam hal ini ketua Warung Nusantara 88 (WN 88) sub Unit 02 Indramayu Ahmad Nur Irsyad angkat bicara, dirinya sangat menyayangkan, kegiatan P3-TGAI yang peruntukannya untuk menunjang kelancaran air bagi masyarakat petani, justru yang terjadi dilapangan banyak kejanggalan kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI tersebut.

“Lemahnya pengawasan dari pihak balai menyebabkan program P3-TGAI banyak dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi semata, seperti yang sedang terjadi saat sekarang ini, hasil investigasi di lapangan banyak kegiatan pekerjaan P3-TGAI yang diduga tidak sesuai dengan spek, hal ini menimbulkan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama,” tukasnya.

Masih menurut Irsyad, dirinya akan melayangkan surat ke pihak balai dan akan mendorong pihak APH untuk mengusut tuntas dugaan tindak pindana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Herman/Tongol)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts