Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 181

Kasus Dugaan Penggelapan dengan Terdakwa Direktur PT Buana Intan Gemilang, Mulai Disidangkan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Terdakwa MT, direktur sekaligus pemilik PT BIG, saat menaiki tangga untuk mengikuti sidang pertama di PN Bale Bandung, Rabu (13/12/2023).

Kasus Dugaan Penggelapan dengan Terdakwa Direktur PT Buana Intan Gemilang, Mulai Disidangkan

BANDUNG (Aswajanews.id)– Pengadilan Negeri Bale Bandung hari ini, Rabu (13/12/2023), mulai menyidangkan perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa MT, direktur sekaligus pemilik PT Buana Intan Gemilang (BIG) yang berlokasi di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Sidang pertama tersebut dipimpin Hakim Ketua, Teguh Arifiano, SH, MH, dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Simom Sima Silalahi dan Bony Adi Wicaksono. JPU dalam sidang pertama ini membacakan dakwaannya atas perkara MT.

Menurut kuasa hukum pelapor, Romeo Benny Hutabarat, sidang yang dimulai sekitar jam 11.30 WIB itu baru pembacaan dakwaan dan terdakwa melalui pengacaranya tidak melakukan eksepsi.

“Sidang ditunda hingga Selasa depan dengan agenda keterangan saksi-saksi,” kata Benny.

Seperti yang sebelumnya diberitakan oleh (Aswajanews.id), Bahwa MT, direktur sekaligus pemilik PT BIG, dilaporkan oleh salah seorang pengusaha di Bandung atas dugaan penggelapan.

Kasus ini bermula ketika MT menerima order pencelupan kain dari satu perusahaan yang juga berlokasi di Kabupaten Bandung. Tapi entah bagaimana, kain milik perusahaan tersebut dijual kepada pihak lain oleh MT tanpa sepengetahuan pemiliknya.

“Awalnya kami ingin perkara itu diselesaikan dengan baik-baik dengan cara membayar ganti rugi kepada klien kami. Tapi karena tidak ada itikad baik dari saudara MT, kami akhirnya melaporkan penggelapan kain itu kepada Polda Jabar,” ujar Romeo Benny Hutabarat, kuasa hukum dari pelapor, Kamis (23/11/2023).

Setelah diproses di Polda Jabar, akhirnya MT ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Jalekong Bandung, serta perkaranya mulai disidangkan di PN Bale Bandung, Rabu (13/12/2023).

“Mudah-mudah dengan dimulai persidangan perkara penggelapan ini, hukum akan tegak dan klien kami mendapat keadilan yang seadil-adilnya,” ujar Benny. *(Uus)

Demi Kenyamanan Berinvestasi, Bupati Bandung: Ribuan Destinasi Wisata Akan Dibenahi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bos MT sapaan akrab owner eMTe Highland ketika diwawancara (11/12/23)

Bandung (Aswajanews.id) – Untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan ekonomi pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung mengadakan kordinasi kolaborasi dan sinergi, Senin 11 Desember 2023.

Acara tersebut diselenggarakan di eMTe Hotel, Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dan dihadiri oleh, para pelaku usaha kepariwisataan yang ada diwilayah Pasirjambu, Ciwidey dan RancaBali (Pacira), Kabupaten Bandung, ADM Perhutani Bandung Selatan, ADM PT Perkebunan Nusantara VIII, Kepala BKSDA, para Kepala Desa dan Camat yang berada di tiga wilayah itu.

Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang hadir pada acara Rapat Koordinasi tersebut mengatakan, untuk kewisataan yang ada di Wilayah Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali (Pacira), demi kenyamanan Investasi perlu ada pembenahan.

“Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten bandung Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, akan segera dibahas dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Menurut Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung, terkait dengan perubahan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Bandung, maka, semuanya diperlukan pembenahan.

“Betul, semua destinasi wisata diperlukan pembenahan, dan juga dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung, yang hari Rabu nanti akan diparipurnakan bersama DPRD,” kata kang DS kepada wartawan

Digelarnya paripurna bersama DPRD nanti, kata Kang DS, karena rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung sudah diselesaikan, bahkan mendapat apresiasi dari presiden saat Rakornas dulu.

 “Ya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung sudah selesai. Tiga (3), rencana detail tata ruang, sudah beres, dan hanya menyisakan delapan (8), dari (31, kecamatan termasuk wilayah Pacira ini,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Kang DS, dalam kegiatan rakor ini, pengelolaan kepariwisataan yang dihadiri para pengusaha destinasi wisata wilayah Pacira tersebut, disampaikan adanya penyesuaian tata ruang.

“Saya menginginkan adanya penyesuaian tata ruang yang sekarang, khususnya yang berkaitan dengan destinasi wisata,” ujarnya.

Hal tersebut dilakukan, menurut kang DS, karena ada 2000 destinasi wisata di Kabupaten Bandung yang belum beres. Sehingga, perlu diluruskan bersama.

 “Betul, tenyata di kabupaten Bandung ada 2000 titik destinasi wisata yang belum selesai dan perlu diluruskan bersama. Maka, hari ini kita berkumpul dengan 100 desa dan puluhan pengusaha wisata di Pacira,” katanya.

Kang DS mengatakan, dengan langkah tersebut, dirinya merasa optimis pada bulan Januari – Februari 2024 nanti, semua masalah destinasi wisata akan terselesaikan. Sehingga, para pelaku usaha wisata akan merasa nyaman dan aman untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung.

 “Insyalloh, Januari – Februari 2024 semuanya selesai. Sehingga ke depan, para pengusaha wisata akan nyaman dan aman untuk berinvestasi,” tegasnya.

Ketika pengusaha sudah merasa aman berinvestasi, tambah Kang DS, akan berbanding lurus pada pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

 “Kalau masalah destinasi wisata selesai pada awal tahun 2024 nanti, maka akan menambah potensi PAD hingga 300 miliar. Maka, saya optimis ke depan PAD Kabupaten Bandung bisa mencapai 1,5 Triliun,” pungkasnya.

Tantangan Diri Menjadikan Hari Ini Lebih Menarik Hal yang sama dikatakan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung, H. Wawan Ridwan, dengan program Bandung Bedas masalah destinasi wisata akan terselesaikan.

“Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan pak Bupati. Masalah destinasi itu akan selesai pada Januari – Februari 2024 nanti, sehingga bisa mendorong optimalnya PAD kabupaten Bandung,” katanya.

Agar hal tersebut berjalan lancar, Kata Wawan, pihaknya akan mengembangkan potensi wisata dan juga siapa untuk mempermudah proses perizinan. Sehingga, bisa mendorong optimalnya potensi PAD dari sektor destinasi wisata.

“Betul, kalau proses perizinan destinasi wisata mudah, kesesuaian tata ruang terjamin dan kepastian hukum juga terjamin. Maka, akan mendorong optimalnya potensi PAD,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu owner destinasi wisata di wilayah Pacira H. eMTe mengatakan, pihaknya merasa lega karena Bupati Bandung akan menyesuaikan tata ruang khususnya bagi wilayah destinasi wisata.

 “Ya, saya merasa lega dengan pernyataan pak Bupati Bandung yang jelas tentang rencana penyesuaian tata ruang khususnya bagi alokasi destinasi wisata,” katanya.

Bos MT sapaan akrab owner eMTe Highland mengatakan, dengan adanya keterbukaan dan kepedulian dari Bupati Bandung, dirinya mengapresiasi dan tentu siap untuk mendorong optimalnya PAD dari sektor wisata.

 “Pasti, dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan tentang tata ruang dari pak Bupati. Maka, akan berbalik lurus pada optimalnya potensi PAD Kabupaten Bandung dari sektor wisata,” pungkasnya. *(Uus – Cies)

Editor : Elisa Nurasri

Faiz Hasbullah Utusan PCI Taiwan di PD-PKPNU MWCNU Losari

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Faiz Hasbullah Utusan PCI Taiwan di PD-PKPNU MWCNU Losari

Losari Brebes (Senin, 11/12/2023), Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdaltul Ulama (PD-PKPNU) angkatan ke-3 yang diselenggarakan oleh Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Losari diikuti oleh 56 peserta, yang terdiri dari 3 wanita dan 53 Pria.

Kegiatan PD-PKPNU yang di selenggarakan selama 3 (tiga) hari 8-10 Desember 2023, bertempat di Mts Annur, Jalan KH.  Wahid Hasyim No. 6 Karangjunti Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, memiliki karakter dari sisi bahasa keseharian yang unik, sebagaimana yang penulis temukan saat berbincang-bicang diwaktu istirahat.

Ada 3 (tiga) bahasa keseharian yang digunakan dalam pembicaraan. Bahasa Sunda, Bahasa Cirbonan dan bahasa Brebesan sendiri (Ngapak).

Perbedaan bahasa keseharinya, kadang hanya dibatasi oleh sungai kecil, gang dan jalan raya. Sehingga menjadi keniscayaan bagi masyarakat Losari minimal harus menguasai 3 (tiga) bahasa, ples bahasa Indonesia. Walaupun kadang tidak fasikh dalam penggunaan ketiga bahasa tersebut, minimal memahami arti dan maksud dalam pembicaraannya.

Di PD-PKPNU yang di selenggarakan MWCNU Losari Brebes, ada 2 (Dua) orang peserta yang berasal dari utusan Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Taiwan, Ranting Taichung yang bernama Faiz Hasbullah, B.Sc. dengan Surat Rekomendasi Nomor: 011/PCINU TWN-R. Taichung/XII/2023. Ditandatangani oleh ketua Ranting Taichung Mohammad Jupri, B.Sc. tertanggal 4 Desember 2023. Sedangkan satunya adalah adik dari Faiz Hasbullah sendiri yang bernama Moh. Niamillah aktif di Banser Taiwan.

Keikutan Faiz Hasbullah di PD-PKPNU yang diselenggaran oleh MWCNU Losari dengan alasan; di PCI Taiwan belum ada kegiatan PD-PKPNU dan kebetulan juga sedang libur pulang kampung di Losari, kata alumni Perguruan Tinggi Chien Hsin University of Science and Technology, jurusan Computer Science and Information Engineering.

Faiz Hasbullah di Ranting Taichung sendiri menjabat sebagai Rois Syuriah, yang memiliki tugas

menentukan arah kebijakan NU. Melakukan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi NU.

Menurut Faiz, keberadaan PCINU Taiwan sekarang sudah memiliki 12 Ranting yang sudah tersebar diseluruh kota besar di Taiwan. Sehingga eksistensi dan keberadaan Nahdlatul Ulama di negara yang berbasic komunis-kapitalis bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan.

Keberadaan NU di Taiwan juga dijadikan sebagai barometer Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Taiwan, baik dari rujukan tindak gerak amaliyah Ahlussunah Wal Jamaah maupun sebagai orientasi berfikir keislaman yang rahmatan lil ‘alamain.

Tidak sedikit masyarakat pribumi atau dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Philipina yang ada di Taiwan tertarik dengan kegiatan-kegiatan NU Taiwan. Sehingga banyak dari mereka yang ikut serta dalam kegiatan kajian dan sosial NU dan pada puncaknya mereka memeluk Islam melalui PCINU Taiwan yang berlandaskan Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyyah, pungkasnya.

Lebih lanjut, Faiz menceritakan keberadaan dirinya di Taiwan tidak bisa lepas dari keberhasilannya mengikuti seleksi beasiswa Pondok Pesantren Pendidikan di Taiwan pada tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Cirebon.

Faiz mewakili utusan dari Pesantren An-Nashuha Kalimukti Cirebon bersama 3 orang temanya, yang lolos administrasi dan kesehatan. Kemudian berangkat dari jakarta bersama 135 orang dari berbagai daerah.

Program beasiswa Taiwan ini merupakan program Industrial Academic Collaboration (kuliah dan magang industri), yang biaya kuliahnya ditopang dari hasil magang di perusahaan. Kata Fais yang lulus tepat waktu 4 tahun, dari 2018 sampai 2022.

Keikutan  Faiz di PD-PKPNU MWCNU Losari, tidak bisa lepas dari dukungan keluarga yang kebutulan ketua panitianya adalah orang tuanya sendiri, Abdul Kholik, S.Pd.I yang juga menjabat di jajaran wakil ketua MWC Losari Brebes.

Setelah selesai mengikuti PD-PKPNU, Faiz Hasbullah  akan kembali ke Taiwan pada bulan Januari 2024 untuk melanjutkan bekerja di perusahaan  komputer dan mengabdi di PCI Taiwan. (Lukmanrandusanga, 11 Desember 2023)

Editor : Elisa Nurasri

Bupati Bandung Kembali Laksanakan Rembug Bedas, Warga Cukanggenteng: Program Unggulannya Luarbiasa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip.,M.Si., Saat Melaksanakan Rembug Bedas Di Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Juma’t (8/12/23).

BANDUNG (Aswajanews.id) — Kini Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriiatna, S.Ip.,M.Si., kembali melaksanakan Rembug Bedas yang ke-66 kalinya. di gedung aula Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Hari Juma’at, (8/12/23).

Dikatakan salah satu dari rombongan Bupati Bandung ketika dirinya ditanya oleh awak media (Aswajanews.id) di acara rembug bedas tersebut.

“Bupati Bandung Dadang Supriatna, sebelum melaksanakan Rembug Bedas ini, beliau tadi melakasanakan Jum’at keliling dulu, yang ke-83 kalinya, di Mesjid besar Kecamatan Pasirjambu Jalan Kaum Cisondari No. 25, Desa Cisondari Kecamatan Pasirjambu, ” katanya saat ditanya.

Selanjutnya, Masih kata salah satu dari rombongan Bupati Bandung itu, kemudian Bupati Bandung melaksanakan Rembug Bedas yang ke-65 kalinya, di Balai Desa, Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.

“Setelah ini, Bupati juga akan melaksanakan Rembug Bedas yang ke-67 kalinya, di Balai Desa Gandasari Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, ” pungkasnya.

Diacara Rembug Bedas yang ke-66 kalinya yang dilaksanakan di Desa Cukanggenteng itu, terlihat ratusan warga Cukanggenteng sangat antusias sekali menyambutnya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna yang didampingi Bunda Bedas, Hj. Emma Dety, dalam acara Rembug Bedas nya, menyampaikan program – program unggulannya.

Jajaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung dan Forkopincam Kecamatan Pasirjambu pun, tidak luput absen ikut juga melengkapi meriahnya acara rembug bedas itu.

Dari ratusan masyarakat yang hadir dalam acara rembug bedas itu, media (Aswajanews.id) menghampiri Ibu Neneng yang hadir diacara itu.

Selanjutnya, Ibu Neneng (47) tahun, yang mengaku warga masyarakat Desa Cukanggenteng mengutarakan pendapatnya ketika ditanya dilokasi.

“Jujur saja, menurut saya bapak bupati Dadang Supriatna ini, program – program unggulannya sangat bagus sekali luarbiasa pokonya,” katanya sambil tersenyum.

Lebih lanjut, Neneng juga menyampaikan, terus terang saya menyoroti program pinjaman bergulir yang tanpa bunga itu dan insentif guru ngaji.

“Dengan adanya program-program itu, masyarakat sangat terbantu sekali dari yang biasanya suka minjem uang ke rentenir atau apalah itu, sekarang jadi tidak lagi, dan untuk program insentif guru ngajinya itu memang sangat mulia banget, keluarga saya aja dapet insentif itu, alhamdulilah, ” pungkasnya. *(Uus)

Editor: Elisa Nurasri

FKDT Brebes Usulkan Ijazah Madin Menjadi Persyaratan PPDB di MTs Negeri

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes, H. Abdul Wahab, M.Si

BREBES (Aswajanews.id) – DPC FKDT Kab Brebes mengusulkan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes agar Ijazah Madin menjadi salah satu persyaratan PPDB di MTs Negeri wilayah Kab Brebes. Hal tersebut didasari dengan pemikiran agar eksistensi Madin di Brebes semakin kuat. Karena Madin sebagai basis utama pendidikan keagamaan dan akhlakul karimah.

Sudah ada beberapa Madin yang gulung tikar (tutup) tepatnya di Kecamatan Losari yang disebabkan karena peserta didiknya tidak ada. Oleh karena itu kita berharap hal tersebut tidak merembet di kecamatan yang lain. Demikian disampaikan Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Akhmad Sururi saat beraudiensi dengan Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes, H. Abdul Wahab, M.Si pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

Sururi mengungkapkan, dulu pada tahun 2020 kami bersama dengan Pokjawas dan KKMTs pernah menyepakati  bahwa ijazah Madin menjadi persyaratan PPDB di MTs Negeri dan Swasta. Namun belakangan tidak terdengar lagi persyaratan tersebut. Sementara saat sekarang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab Brebes sudah mengapresiasi ijazah Madin menjadi nilai poin dalam PPDB.

“Oleh karena itu kami sangat berharap dan memohon kepada Bapak Kepala Kantor bisa melakukan langkah untuk memenuhi harapan seluruh Kepala Madin di Kab Brebes. Secarik kertas dalam   bentuk surat edaran dari Kemenag Kab Brebes terkait dengan ijazah akan sangat memiliki arti untuk keberlangsungan Madin di Brebes,” pungkas Alumni Pondok Pesantren Lirboyo.

Menanggapi permohonan Ketua DPC FKDT Kab Brebes, Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes menyampaikan apresiasi dan siap untuk melakukan langkah langkah diskresi terkasit dengan ijazah Madin menjadi persyaratan PPDB di MTs Negeri dan Swasta.

“Kami akan perintahkan kepada Kasi PD Pontren untuk ber kordinasi dengan Penma untuk melakukan langkah langkah diskresi. Lebih dari itu tentu dengan Pemerintah Daerah nanti kita berkordinasi untuk mendapatkan dukungan secara masif terkait dengan ijazah Madin,” ujar kepala Kemenag.

Lebih jauh Kepala Kantor mencontohkan Pemkab Pekalongan sudah memberlakukan sejak lama terkait dengan ijazah Madin menjadi salah satu persyaratan untuk masuk pada lembaga pendidikan formal.

“Oleh karena insya Alloh kami segera berkordinasi terkait dengan hal ini. Kita berharap kehadiran saya yang baru sebulan lebih menjadi Kepala Kantor di Brebes bisa bermanfaat untuk Kabupaten Brebes. Sinergisitas FKDT bersama Kantor Kemenag Brebes akan menjadi kekuatan untuk eksistensi Madin di Brebes,” pungkas Kepala Kantor.

Audensi yang berlangsung di ruang Kepala Kantor dihadiri oleh Kasi PD Pontren H Moh Fauzi yang membukan acara tersebut. Arif Rahman Hakim selaku staf JFU mendampingi Kasi PD Pontren bersama dengan Kasi Bimas, Faedurohim.

Sementara dari rombongan DPC FKDT Brebes yang ikut mendampingi Ketua ada Bendahara Sanuri Nursalim, Moh Toha sekretaris, Warim Ketua DPAC FKDT Brebes dan Asrori selaku Ketua DPAC Kersana. *(Red)

Editor: Elisa Nurasri

MI Sirojut Tholibin Hadirkan Perpustakaan Keliling Perpusda Brebes

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
MI Sirojut Tholibin akan bekerjasama dengan Perpusda dalam menyelenggarakan program "Gemar Membaca"

BREBES (Aswajanews.id) – Wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Ini artinya Islam memerintahkan kepada umatnya untuk gemar membaca. Karena sesungguhnya membaca membuka jendela dunia, dan membaca itu membuka wawasan pemikiran untuk menatap masa depan.

Oleh karena itu membaca sangat penting untuk anak anak kita. Lebih lebih saat sekarang kita dihadapkan dengan kemajuan informasi dan teknologi yang sudah barang tentu membaca menjadi kunci untuk berselancar dalam dunia informasi. Oleh karena itu di MI Sirojut Tholibin akan  bekerjasama dengan Perpusda dalam menyelenggarakan program “Gemar Membaca”. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala MI Sirojut Tholibin Rengaspendawa Kec Larangan Kab Brebes saat Pembukaan Program Gemar Membaca bersama dengan Perpusda Kab Brebes.

Lebih dari itu pada hakekatnya pendidikan menjadi tanggungjawab bersama, termasuk orang tua. Oleh karena itu peran orang tua sangat memiliki makna perkembangan kecerdasan anaknya. Langkah untuk mencerdaskan dengan membaca harus mendapatkan dukungan keluarga. Sehingga anak anak kita akan mendapatkan perhatian untuk belajar.

Sururi melanjutkan, hari ini kami hadirkan seluruh orang tua peserta didik dengan tujuan agar ikut bersama mensupport anak anaknya untuk gemar membaca di rumah. Dengan demikian dunia membaca bukan sebatas saat di madrasah namun saat di rumahpun akrab dengan membaca buku.

Akhmad Sururi dalam kesempatan tersebut menghaturkan terima kasih kepada rombongan dari Perpustakaan Daerah Kab Brebes yang berkenan memberikan program gemar membaca untuk peserta didik MI.

“Kita berharap sinergi dan kerjasama ini akan berkelanjutan sebagai bagian ikhtiar untuk penguatan literasi di MI Sirojut Tholibin. Alhamdulilah, anak anak menyambut gembira program ini, ditambah lagi nanti ada dongeng tentu akan menambah kesenangan untuk mereka,” pungkas Akhmad Sururi.

Saat pembukaan yang dihadiri oleh orang tua peserta didik dan guru guru MI Sirojut Tholibin, Kabid Perpustakaan Daerah Kab Brebes. Neli Silfiah, SE, M.Si memaparkan beberapa program kegiatan Perpustakaan Daerah. “Gemar Membaca untuk anak anak sekolah menjadi program kami yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah. Termasuk hari ini kami bersama rombongan sambil bawa buku buku adalah program yang secara rutin kami laksanakan. Nanti juga akan ada tambahan dongeng yang akan disampaikan oleh Ibu Lianti Astin.

“Kami menghaturkan terima kasih kepada Kepala MI Sirojut Tholibin yang telah menerima kami. Semoga ini menjadi kerja sama yang baik untuk mewujudkan anak  anak kita senang membaca. Insya Alloh kami siap untuk melanjutkan MOU dengan MI Sirojut Tholibin untuk program gemar membaca dan wisata baca,” kata Bu Kabid.

Saat ramah tamah di ruang tamu Kabid Perpustakaan menambahkan bahwa program Perpustakaan Daerah ada juga kegiatan tambahan yang bisa diperuntukkan orang tua peserta didik khususnya Ibu ibu. “Program tersebut berupa pelatihan ketrampilan untuk kerajinan tangan. Hasil dari. Kerajinan tersebut bisa menjadi produk lokal yang bisa dipasarkan. Tentu ini sangat bermanfaat untuk masyarakat karena bisa dijadikan produk unggulan lingkungan MI Sirojut Tholibin,” pungkas Bu Neli.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu, 2 Desember 2023 di aula MI Sirojut Tholibin juga diisi dengan dongeng anak anak. Dongeng anak anak dengan alat bantu boneka menjadi kesenangan anak anak. Mereka tertawa dan penuh perhatian mendengar cerita yang diperankan oleh boneka di tangan Bu Lianti Astin. *(Red)

Editor : Elisa Nurasri

Pesantren Kilat Program Bupati Bandung, H. Yusuf Darmaji Kades Ciwidey: Ada Bekal untuk Memakmurkan Siar Agama

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
H. Yusuf Darmaji Kades Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung saat mengikuti pesantren kilat

Bandung (pelitainvestigasi.com)  — Setelah mengikuti Pesantren Kilat, Kades dan Lurah, H. Yusuf Darmaji, mengaku Ada bekal untuk memakmurkan siar agama Islam yang bisa menumbuh kembangkan kesolehan sosial.

Pesantren kilat yang di ikuti kades dan lurah se Kabupaten Bandung itu, secara resmi dibuka langsung oleh Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna, di Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada hari Kamis (30/11/2023) Lalu.

H. Yusuf Darmaji Kades Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.  Adalah salah satu dari ratusan peserta pesantren kilat tersebut. Dirinya mengaku dalam pesantren kilat itu mengedepankan ukhuwah islamiah dan akhlakul karimah yang bisa menumbuh kembangkan seorang pemimpin, sebagai suri teladan diwilayahnya masing-masing. Dengan itu, dirinya pun berharap.

“Semoga program bupati bandung yang mulia ini bisa berkesinambungan kedepannya. Ada tindak lanjut program dan aktualisasi realisasi di lapangan,” katanya saat ditanya, Rabu (6/12/23).

Lebih lanjut H. Yusuf menjelaskan, sesuai dengan visi dan misi kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas). Program pesantren kilat ini, menciptakan pemimpin yang berbasis agama dan religius ditingkat strata.

“Secara pribadi saya, program ini menjadi salah satu bekal saya untuk memimpin di wilayah saya, yakni di Desa Ciwidey Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung,” pungkasnya.

Pesantren kilat, yang diikuti oleh para kepala desa dan lurah se Kabupaten Bandung itu merupakan inisiatif tahap pertama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam implementasi misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.*(Uus)

Editor : Elisa Nurasri

Kapolsek Ibun Imbau Pengendara Waspada, Jalan Raya Garut Majalaya Lintas Kamojang Rawan Kecelakaan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Laka Lantas yang menimpa warga Kota Bandung

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kapolsek Ibun Polresta Bandung Polda Jabar Iptu Ilmansyah melalui Humas Aiptu N. Sutisna menghimbau masyarakat penguna jalan harus selalu hati-hati membawa kendaraan.

Selain itu, kata Aiptu Nunuh S. pengendara juga diwajibkan untuk selalu istirahat atau mendinginkan kendaraan sekaligus mengecek ulang kendaraannya.

Himbauan ini mengingat para pengendara selama ini sering terjadinya kecelakaan ditemukan dugaan kebanyakan rem blong, kata Aiptu Nunuh S di Mako Polsek kepada awak media, Jum’at (24/11/2023)

Adapun penyebab rem blong diduga karena gesekan beban fungsi cakram atau pirodo hingga menimbulkan panas serius.

Maka dari itu, Kapolsek Ibun Polresta Bandung didampingi Polantas Polsek Ibun memberikan himbauan serius agar pengendara selalu waspada dan mengatisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan.

Khususnya jembatan Kuning telah dipasang rambu-rambu kiranya para pengendara yang melintas selalu berhati-hati dan patuhi petunjuk rambu lalu lintas.

Diduga lalai dan kurang hati-hati hingga terjadi kecelakan pada Rabu (22/11/2023) menimpa ke pengendara yang beralamat Jl. Pagarsih Kota Bandung. “Selalu kami ingatkan agar tepat berhati-hati saat mengendara,” pungkas Aiptu Nunuh. (Dani Sumarno)

Editor : Elisa Nurasri

Pemdes Sirnajaya Gunakan Bankeu untuk Kemajuan Desa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Rehabilitasi Jalan Cilongkewang Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

CIAMIS (Aswajanews.id) – Pemerintah Desa (Pemdes) Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis sedang melaksanakan Program Pembangunan Bantuan Keuangan (Bankeu) Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2023 dengan total nilai Rp 900.750.000.

Menurut Dadang (Sekdes) Sinajaya, ada 16 titik Kegiatan Pembangunan yang akan dikerjakan, sedangkan yang lagi kerjakan baru 11 titik mudah- muhan dapat terealisasi semuanya, ungkap Dadang kepada awak media, Senin (4/12/2023).

Dadang berharap, program Bankeu dari APBD Kabupaten Ciamis ini akan terlaksana dengan cepat, bagus dan rapih. Menurutnya, Bankeu ini harus dipertanggungjawabkan dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan desa.

“Di desa kami alhamdulillah perkerjaan-pekerjan desa sangat memuaskan dan baik karena dukungan juga dari pihak warga masyarakat selalu mendukung penuh karena untuk prekonomi dan fasilitas kita semua dan ini juga bentuk penumbuhan ekonomi di warga masyarakat desa kami,” ungkapnya.

Rehabilitasi Jalan Cilongkewang Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

Amir sebagai (warga) waktu awak media mewawancarai di lokasi pekerjan (29/11/2023) mengatakan, bahwa ia sebagai warga sangat mendukung akan program-program pemerintah halnya dalam pembangunan fasilitas buat masyarakat. “Saya sangat berterimakasih kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah yang selalu memperhatikan warga masyarakat untuk kemajuan di dusun kami Blok Cilongkewang,” ujarnya.

“Atas nama masyarakat kami berterima kasih kepada Dewan yang ada di kami khususnya DPRD Kabupaten Ciamis bentuk kepedulian ini, harapan kita dengan akses antar desa atau pun dusun semakin lancar aktifitas ekonomi dari desa kami semakin bertumbuh,” pungkasnya. *(Nana S)

Editor : Elisa Nurasri

Peserta Nyeker di PDPKPNU MWCNU Banjarharjo Brebes

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
KH.Muhammad Abdul Wahib atau Kyai Nyeker dari Cimunding Banjarharjo Brebes

Banjarharjo, Minggu (3/12/2023).

Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Banjarharjo Brebes, menyelenggarakan Pendidikan Dasar Kader Pengerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) ke-3 dengan jumlah peserta 72, laki-laki 46 orang dan perempuan 26 orang.

Dari jumlah peserta di atas, ternyata ada peserta yang suami dan istri  ada 3 (tiga)  pasang.

Pada sisi panitia, ada yang suami istri, yang selalu melayani kebutuhan peserta dan instruktur dengan sigap dan ramah.  Ada juga suaminya menjadi panitia sedangkan istrinya sebagai peserta.

Demikian kondisi jumlah peserta yang ikut sampai selesai, selama 3 (tiga) hari, mulai hari jumat – Minggu, (1-3 Desember 2023) yang bertempat di MI/MTs Al-Falah Cihaur Banjarharjo.

Dari sekian peserta, menurut penulis ada salah satu peserta yang sangat menarik. Bukan karena berbeda dalam memakai baju, peci maupun sarung. Tetapi peserta yang satu ini, karena selalu tidak memakai alas kaki (nyeker) dalam setiap mengikuti materi, baik dalam kelas (ruangan) maupun di luar ruangan.

Peserta pria yang kelahiran 11 Desember tahun 1970. Asal Desa Cimunding Banjarharjo Brebes, di usia 52 tahun tidak menghalangi untuk ikut PD-PKPNU, yang telah rela meninggalkan kesibukan duniawinya.

Namun pada tahun 2023 ini, PD-PKPNU MWCNU Banjarharjo yang ke-3, beliau mewajibkan pada dirinya harus ikut, yang pada tahun-tahun sebelumnya masih sempat dan sangat sibuk dengan pekerjaannya, namun beliau tetap menyuruh anak dan istrinya untuk lebih dahulu mengikutinya.

Setelah penulis ada kesempatan bertemu, kemudian menanyakan tentang perilaku nyeker, peserta yang bernama Muhammad Abdul Wahib menjelaskan, bahwa ia telah melakukan nyeker sejak tahun 1989.

Lebih jauh Muhammad Abdul Wahib yang lebih terkenal dengan sebutan “Kyai Nyeker” mengakui bahwa dari nyeker tersebut banyak manfaat yang ia dapat, di samping sisi kesehatan dan juga finansial.

Ketika penulis menanyakaan lebih dalam tentang perjalanan nyekernya. Beliau mengatakan “Perilaku nyeker, tidak hanya dikampungnya saja, dalam urusan pemerintahan beliau tetap konsisten, baik di desa maupun di tingkat Kabupaten. Bahkan saat menjalankan ibadah Haji dan ibadah umrah di setiap tahun pun tetap nyeker pula.

Saat menjalankan ibadah haji, ternyata dari perilaku nyeker, beliau diberi kesempatan untuk menerapi orang

arab yang bernama Muhammad Isa Addobigi dan orang malaysia yang mukim di arab bernama Abdul Hakim. Sehingga dari jasa yang dilakukan, saat beribadah haji dapat untuk syukuran orang sekampung setelah pulangnya.

Nyeker yang dijalani dapat dikatakan sudah berumur 34 (tigapuluh empat) tahun.  Dari pengamatan penulis  telapak kakinya tidak melupas dan sama seperti orang pada umumnya, yang memakai sandal maupun sepatu.

Dalam kehidupan keseharianya, beliau tetap memiliki satu istri yang bernama Hj. Wiharti Zainab dan aktif dalam kegiatan Muslimat. Dari pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) anan dan sekarang sudah memiliki 1 (satu) cucu.

Kyai nyeker juga mempunyai Majlis Ta’lim dirumahnya, bernama al-mubarok. Disamping ada usaha warung sembako yang dikelola oleh istrinya.

Hasil karya fenomenal, yang penulis dapatkan informasi dari perjuangan beliau adalah, telah melakukan bedah rumah sebanyak 3 (tiga) rumah, membangun masjid dan mushola, melakukan pengaspalan jalan utama masuk makam sepanjang 1.5 Km, pengerasan jalan (gang) masuk kampung, pembangunan gapura masjid, gapura masuk desa dan gapura makam yang tertulis Darul akhir aja dumeh.

Ketika penulis bertanya, uang dari mana? Pak Kyai nyeker hanya menjawab “tidak tahu”.  Namun beliau menegaskan bahwa apa-apa yang beliau bangun tidak mengedarkan proposal, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

Sebagai tambahan informasi, ternyata dalam memuluskan pembangunan yang digawanginya, beliau menggunakan sistem metode “Kondangan.”  Memanggil masyarat setempat melalu pengeras suara ditempat  pembangunan.

Masyarakatpun menjawab panggilan tersebut dengan “Hayu Kondangan” sambil berduyun-duyun menghadiri kondangan, dengan membawa uang, beras, kopi, susu dan semua kebutuhan material serta makan minum tukang.

Inilah sosok kyai nyeker, peserta PDPKPNU MWCNU Banjarharjo, yang ternyata lebih terkenal sebutan Kyai nyeker dibandingkan nama aslinya KH. Muhammad Abdul Wahib Al-Mubarok dengan semboyan “Semangka” Semangat Karena Allah Subhanahu Wata’ala. Wallahu’ alam bishowab.

Lukmanrandusanga, Senin (4/12/2023)

Bupati Bandung: Ada Empat Pointer Yang Dijadikan Suatu Upacara Peringatan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pemkab Bandung Melaksanakan Beberapa Upacara Peringatan, di Lapangan Upakarti Soreang, Senin (4/12/2023).

BANDUNG (aswajanews.id) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melaksanakan beberapa rangkaian kegiataan Upacara Pengibaran Bendera Memperingati Hari Korpri ke-52, Hari Kesehatan Nasional ke-59, Hari Guru Nasional dan Hari PGRI ke-78, serta Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-78 Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2023 di Lapangan Upakarti Soreang, Senin (4/12/2023).

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, dalam pelaksanaan upacara hari Senin ini ada empat pointer yang dijadikan suatu upacara peringatan.

“Tentu saya berharap bahwa, pertama dalam rangka Hari Korpri yang tentu saya berharap bahwa Korpri ini harus betul-betul profesional,” harap Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Salah satu kuncinya, lanjut Bupati Bandung, bagaimana meningkatkan capacity building atau peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting. Capacity building dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (skills), sikap (attitude) dan perilaku (behaviour) dari SDM.

“Kenapa? Karena saat ini dihadapkan dalam digitalisasi. Saya khawatir kalau contoh misalkan guru-guru yang mengajar di sekolah TK, SD, dan SMP, menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bandung tidak ada peningkatan kapasitas. Saya kira ini  akan kalah dengan siswa yang sudah paham tentang digitalisasi,” kata Bupati Bandung.

Bupati Bandung berharap para guru di sekolah harus merubah mindset, untuk bisa mentransformasi apa yang kira-kira bisa dipahami dan dimengerti oleh para guru di sekolah maupun di lingkungan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Ini tidak bisa kita abaikan. Saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung nanti untuk membuat program khusus, bagaimana beralih dari manual ke transformasi digitalisasi. Ini tidak bisa kita hindari,” tuturnya.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan hampir sekitar 11.000 guru pendidik di Kabupaten Bandung akan didorong supaya bisa bertransformasi atau beralih ke digitalisasi.

Kemudian berkaitan dengan Hari Bhakti PU ke-78 Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2023, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menyebutkan, pihaknya kemarin sudah ke lapangan dan memantau langsung beberapa korban terdampak bencana dan sekaligus penanganan langsung. Di antaranya langsung menangani rumah yang terdampak longsor maupun banjir.

“Maka di sini kehadiran PU harus betul-betul bisa dirasakan langsung masyarakat. Saya sepakat harus tanggap, cepat dan hari ini harus kita selesaikan. Contoh kejadian bencana kemarin, hari ini kita selesaikan yang terdampak korban bencana itu,” ujarnya.

Kemudian berkaitan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-59, lanjut Bupati Bedas, kemarin pihaknya sudah melakukan kegiataan test kebugaran secara serentak se-Kabupaten Bandung, yang diikuti hampir 5.900 peserta.

“Alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Rekor MURI. Ini tentunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa meningkatkan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan mengedepankan senyum, sapa, salam dan sebagainya,” tutur Kang DS.

Ia pun turut mengintruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, pemerintah harus hadir dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Jangan dulu berbicara uang. Tapi bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baru berbicara masalah uang,” katanya.

Karena saat ini, kata dia, memang masih ada terkendala masyarakat yang ingin berobat, tapi terkendala masalah keuangan.

“Nah, itu kami hindari dulu. Yang penting kita tangani dulu baru bicara masalah keuangan. Kalau toh tidak punya BPJS Kesehatan, kita upayakan. Saya instruksikan kepada Dinas Sosial untuk dibuatkan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan sebagainya. Artinya dalam bidang pelayanan kesehatan hak dasar masyarakat ini akan kita optimalkan,” ucapnya.

Terkait dengan Hari Guru Nasional dan Hari PGRI ke-78, Kang DS mengatakan bahwa tanpa guru dirinya tidak akan seperti ini.

“Maka kualitas guru harus ditingkatkan. Kita berharap kepada Kepala Dinas Pendidikan, kedepan guru-guru harus betul-betul profesional dan tentunya jenjang karir dan sebagainya kita prioritaskan,” sebutnya. *(Uus)

Editor: Elisa Nurasri

Bernard Simamora: Politik Uang Sangat Berbahaya Untuk Bangsa

Penulis
Super Admin
-
0

Bandung, aswajanes – Politik uang atau yang sering disebut sebagai money politics adalah praktik yang melibatkan pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau partai politik dalam rangka mempengaruhi hasil pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Praktik politik uang dalam Pemilu memiliki dampak yang sangat besar terhadap perilaku koruptif politisi.

Bernard Simamora, seorang Advokat dan sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Senin (4/120) di kantornya di Bandung mengatakan, kualitas politisi yang meraih suara melalui politik uang perlu dipertanyakan. Politisi pelaku politik uang akan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan publik. Dalam praktik politik uang, politisi yang terlibat seringkali berperilaku koruptif, melanggar etika politik, dan memanipulasi sistem untuk keuntungan pribadi.

“Praktik politik uang juga berdampak negatif terhadap hak-hak publik yang dikebiri melalui politik uang. Pemilih tidak lagi memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan visi, misi, dan kualitas calon, melainkan dipengaruhi oleh uang atau materi lainnya yang diterima. Hak-hak publik untuk mendapatkan informasi yang objektif dan transparan tentang calon juga terganggu” lanjut Bernard Simamora .

Masih menurut Bernard Simamora, Salah satu dampak yang paling signifikan dari politik uang adalah kesejahteraan rakyat. Praktik politik uang mengalihkan fokus politisi dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi upaya mempertahankan kekuasaan atau memperkaya diri sendiri. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik seringkali digunakan untuk membiayai praktik politik uang.

Bernard menjelaskan, sudah banyak contoh, dalam jangka panjang, dampak politik uang terhadap alokasi APBD dan APBN juga sangat merugikan negara. Praktik politik uang mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, “Untuk mengatasi dampak politik uang terhadap perilaku koruptif politisi, diperlukan upaya yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, pemilih, dan masyarakat. Penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan berkualitas adalah langkah-langkah yang harus diambil”. (Anas)

Politik Uang Dalam Pemilu? Inilah Aturan dan Ancaman Hukumannya

Penulis
Super Admin
-
0

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini melibatkan penyaluran uang atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilihan. Meskipun politik uang dilarang dan dianggap sebagai delik hukum, praktik ini masih sering terjadi di Indonesia.

Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang delik hukum politik uang. Pasal 280 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan, menjanjikan, atau menawarkan uang atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan maksud agar pemilih memberikan suaranya pada calon tertentu, dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah.

Lebih jauh, larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

UU 7 Nomor 2017 menjelaskan bahwa politik uang tersebut bertujuan agar peserta pemilu tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, politik uang tersebut bertujuan agar peserta kampanye memilih pasangan calon tertentu, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengambil tindakan. Yakni berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”.

Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran dimaksud terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak menghilangkan sanksi pidana.

Untuk sanksi pidana politik uang dibedakan tiga kelompok. Pasal 523 ayat 1 menyebutkan,  “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.

Kemudian Pasal 523 ayat 2 mengatur terhadap setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung disanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4  tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan Pasal 523 ayat 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta”.

Fenomena politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program ‘Hajar Serangan Fajar’ mengimbau masyarakat ikut mengawal Pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan sudah bukan menjadi rahasia lagi jika setiap penyelenggaraan Pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah masih dikotori dengan politik uang. Apabila masyarakat dengan senang hati menerima politik uang, maka perilaku tersebut dapat memberatkan para kepala daerah serta wakil rakyat. Sebab, ongkos politik/demokrasi yang tergolong sangat mahal dapat memicu kepala daerah/wakil rakyat melakukan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, para wakil rakyat dan kepala daerah yang terpilih bakal berhitung ongkos yang telah dikeluarkan untuk mengikuti kontestasi jabatan politik. Ongkos tersebut pun bakal diupayakan agar kembali modal. Para kepala daerah yang terjaring KPK dalam perkara korupsi tak lepas dari praktik balik modal.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu mengatakan, praktik balik modal yang dilakukan kepala daerah terpilih dengan berbagai macam hal. Misalnya, area pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang rawan terjadinya penggelapan aset akibat pengamanan yang lemah. Bahkan boleh jadi pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang rawan suap/gratifikasi proyek.

“Pengadaan barang/jasa dan proses perizinan kenapa begitu sulit, kenapa banyak pekerjaan kontruksi yang tidak beres, ya karena tadi itu ada mark up, ada kualitas yang diturunkan untuk mengejar setoran,” jelas Alex.

Dihimpun dari data KPK, biaya politik calon bupati/wali kota rata-rata Rp30 miliar, sementara gaji bupati/wali kota terpilih selama 5 tahun di bawah biaya politik. Begitu pula dengan biaya politik menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar. Sedangkan untuk pemilihan presiden, biayanya jauh lebih besar lagi.

KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Mantan Bupati Klaten Sri Hartini tahun 2016 silam. OTT tersebut terkait perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengisian jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini divonis hukuman 11 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.

Selain itu, Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 juga mengatur tentang sanksi politik uang. Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa setiap peserta pemilu yang terbukti melakukan politik uang dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan pencalonan atau diskualifikasi.

Peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik politik uang yang merusak demokrasi dan mengganggu proses pemilihan umum yang adil dan jujur. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang politik uang, diharapkan praktik ini dapat ditekan dan pemilihan umum dapat berlangsung dengan baik.

Agar pemilihan umum dapat berjalan dengan adil dan jujur, partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik politik uang sangat penting. Masyarakat dapat melaporkan praktik politik uang yang mereka temui kepada aparat penegak hukum agar tindakan yang sesuai dapat diambil.

Politik uang adalah delik hukum yang merugikan dan melanggar demokrasi. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang politik uang, diharapkan praktik ini dapat ditekan dan pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan jujur.

(pendapat pribadi Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.)

Beginilah Bahayanya Politik Uang Dalam Pemilihan Umum

Penulis
Super Admin
-
0

Politik uang merupakan praktik yang merugikan dalam proses pemilihan umum. Praktik ini terjadi ketika calon atau tim kampanye memberikan uang atau imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka. Meskipun terlihat menguntungkan bagi pihak yang memberikan uang, namun politik uang memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan masyarakat.

Salah satu bahaya dari politik uang adalah mengebiri hak-hak pemilih. Ketika pemilih menerima uang dalam bentuk imbalan, mereka cenderung kehilangan kebebasan dalam memilih sesuai dengan keyakinan dan aspirasi pribadi. Uang yang diberikan akan mempengaruhi keputusan mereka, sehingga hak-hak pemilih menjadi terkekang dan tidak dapat diwujudkan dengan sebenarnya.

Politik uang juga menyuburkan korupsi dalam sistem politik. Praktik ini menciptakan lingkungan di mana calon atau pejabat terpilih merasa berhutang budi kepada pemberi uang. Akibatnya, mereka cenderung memprioritaskan kepentingan pemberi uang daripada kepentingan masyarakat. Korupsi menjadi semakin meluas dan merugikan negara serta masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, politik uang juga merendahkan pemilih. Dengan memberikan uang kepada pemilih, calon atau tim kampanye menunjukkan bahwa pemilih tidak dianggap cerdas dan mampu memilih berdasarkan kompetensi kandidat. Hal ini merendahkan martabat pemilih dan mengabaikan hak mereka untuk memilih berdasarkan penilaian yang objektif.

Penerima politik uang juga melacurkan hak pilihnya. Ketika seseorang menerima uang sebagai imbalan untuk memilih, mereka seolah-olah menjual hak pilihnya kepada pemberi uang. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara moral, tetapi juga merusak integritas pemilihan umum dan menghasilkan pemerintahan yang tidak mewakili kepentingan rakyat.

Secara keseluruhan, politik uang memiliki bahaya yang serius bagi demokrasi dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menolak dan melawan praktik politik uang dalam pemilihan umum. Pemilihan yang adil dan bebas dari politik uang akan menghasilkan pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab kepada rakyat.

(pendapat pribadi Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M.)

Proyek JUT Desa Kapringan Gunakan Cor Manual, Ketua Poktan : Saya Manut dengan Konsultan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Proyek JUT di Desa Kapringan Krangkeng Indramayu mengunakan mesin giling atau molen secara manual

INDRAMAYU (aswajanews.id) – Pelaksanaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berada di Desa Kapringan Kacamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat, tepatnya di Blok Wijenan terindikasi Curang. Informasi ini dihimpun dari Aktivis Gempar Peduli Rakyat Indonesia, Sabtu (02/12/2023).

Hadi, Aktivis GPRI mengungkapkan, pelaksanaan proses pembetonan yang dilakukan oleh kelompok tani untuk proyek JUT mengunakan mesin giling atau molen secara manual dengan kapasitas antara 0,3 meter kubik sampai 0,8 meter kubik.

“Ini kualitasnya bagaimana?, kalau standarisasi beton berdasarkan perkiraan sendiri tanpa menempuh proses pengujian beton,” ungkapnya.

Proyek JUT di Desa Kapringan Krangkeng Indramayu mengunakan mesin giling atau molen secara manual

Dilain sisi masyarakat setempat pun mempertanyakan akan kekuatan beton tersebut, karena proses pembetonan yang dilakukan oleh Poktan itu belum teruji. Ia berharap pihak stakeholder yang terkait baik itu PPK dan PPTK   harus melakukan monitoring serta evaluasi di lapangan.

“Iya kaget juga, tidak seperti JUT lainnya, kan memakai mobil molen mas, jadi tentunya untuk itu saya mempertanyakan kualitasnya dan pasirnya saya kira kurang layak, Red,” ungkap masyarakat setempat yang minta diprivasikan indentitasnya.

Diketahui bahwa, proyek Jalan Usaha Tani Desa Kapringan merupakan program Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan kegiatan prasarana pertanian yang dikeluarkan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat, bersumber dari Dana Alokasi Khusus T.A 2023 senilai Rp 200.000.000. Adapun pelaksanaan secara swakelola dikerjakan oleh Kelompok “Tani Mulya”.

Proyek JUT di Desa Kapringan Krangkeng Indramayu mengunakan mesin giling atau molen secara manual

Sementara Ketua Kelompok Tani Mulya Wawan, saat dikonfirmasi Via pesan singkat WhatsApp ia mengungkapkan, untuk pelaksanaan pembetonisasian mengungkapkan molen secara manual tak lain merupakan atas bimbingan dari Konsultan Pengawas. Untuk konsultan pengawas proyek Jalan Usaha Tani Desa Kapringan, kata Wawan bernama Yoka.

“Mohon maaf sebelumnya, soal pekerjaan saya ikut turut dan manut sama konsultan karena dia yang membimbing saya,” sergahnya. (Sanaji/Tim)

Editor : Elisa Nurasri

Jembatan Citarum Dayeuhkolot Bakal Dibangun Tahun 2024

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Jajarannya

BANDUNG (Aswajanews.id) — Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Bupati Bandung Dadang Supriatna serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung meninjau jembatan Dayeuhkolot yang sebelumnya mengalami keretakan di atas aliran Sungai Citarum perbatasan Kecamatan Baleendah dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Jawa Barat, Sabtu (2/12/2023).

Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jabar berencana memperbaiki atau membangun kembali jembatan tersebut pada tahun 2024 dengan total anggaran Rp 55 miliar, dengan sumber anggaran dari APBN/Pemerintah Pusat, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bandung.

Bey Machmudin meninjau jembatan Dayeuhkolot yang mengalami retak tersebut setelah Bupati Bandung Dadang Supriatna melaporkannnya pada pelaksanaan rakor (rapat koordinasi) kepala daerah se-Jawa Barat, kemarin.

“Bahwa jembatan ini (jembatan Dayeuhkolot) memang kondisinya sudah ada yang retak. Sehingga hari ini saya meninjau dan kami upayakan supaya bisa mulai diperbaiki atau dibangun jembatan yang baru,” kata Bey Machmudin dalam keterangannya didampingi Bupati Bandung dan Kepala BBWSC di jembatan Dayeuhkolot, Sabtu pagi.

Bey Machmudin mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan pembangunan jembatan Dayeuhkolot itu mulai tahun 2024 depan.

“Kami upayakan supaya bisa tahun depan mulai ada pembangunan. Diupayakan tahun depan, karena kebutuhan dan menimbulkan kemacetan dan juga ini kan membahayakan. Jangan sampai ambruk,” kata Bey Machmudin.

Pj. Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa proses pengerjaan pembangunan jembatan Dayeuhkolot direncanakan selama setahun sampai selesai.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan keterangannya terkait jembatan Dayeuhkolot yang retak tersebut.

“Setelah kemarin saya diundang rakor dengan kepala daerah di Bandara Kertajati Majalengka. Saya menyampaikan, bahwa salah satu prioritas itu adalah jembatan Citarum di Dayeuhkolot yang kondisinya retak dan harus segera dibangun kembali. Alhamdulillah Pak Pj. Gubernur Jawa Barat respon dan langsung lihat lokasi,” tuturnya.

Memperkuat pernyataan PJ. Gubernur Jabar, Dadang Supriatna pun menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan Citarum di Dayeuhkolot akan dilaksanakan tahun 2024.

“Kalau misalkan nanti ada kendala dalam hal teknis untuk pelebaran sebagian lahan, itu bisa didiskusikan,” katanya.

Dadang Supriatna mengatakan, setelah berkomunikasi dengan BBWSC, jalan inspeksi sudah bisa digunakan.

“Nah, kalau misalkan ada kendala ada sebagian tanah yang harus dibebaskan, ya APBD Kabupaten Bandung juga kita akan dorong demi percepatan pembangunan jembatan di daerah Dayeuhkolot ini,” tutur Bupati Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mengatakan, bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendorong percepatan pembangunan jembatan Dayeuhkolot.

“Anggaran dari APBD Kabupaten Bandung disiapkan untuk anggaran pelebaran lahan,” katanya.

Lebih lanjut Kang DS mengatakan, bahwa disaat jembatan Dayeuhkolot mulai dibangun, nantinya akan dibuatkan jembatan sementara untuk mengantisipasi atau menghindari kemacetan.

“Nanti akan dibuatkan jembatan sementara, tapi yang jelas jembatan Citarum di Dayeuhkolot harus diperbaiki. Jangan sampai kondisi jembatan yang retak itu dibiarkan lama, karena jembatan ini sangat dibutuhkan untuk lalu lintas kendaraan,” tuturnya.

Kang DS bersama DPUTR Kabupaten Bandung pun mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Jawa Barat maupun Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat atas responnya.

“Pembangunan jembatan Citarum di Dayeuhkolot ini harus segera diantisipasi. Terkait dengan jalur  lalulintas, nanti kita akan cari solusi. Tapi yang jelas pembangunan jembatan jadi prioritas,” harapnya.*(Uus)

Editor : Elisa Nurasri

Kades Rajadesa Diduga Melanggar UUD

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Desa dan Perangkat Desa harus netral, dilarang berpolitik praktis

Ciamis (Aswajanews.id) – Kepala desa dan perangkat desa harus netral. Kepala desa dilarang untuk ikut serta berpolitik praktis dan harus memiliki peran sebagai pihak yang netral. Larangan tersebut tertuang dalam UUD Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa. Pasal 29 huruf G menyebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai. Kemudian di Pasal 48, yang dimaksud dengan perangkat desa meliputi sekretaris desa, pelaksanaan wilayah teknis seta Pasal 51 huruf G yang berbunyi perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai.

Sementara dugaan lain dengan halnya kepala desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang menggiring dan mengarahkan kepada salah satu staf desa.

Menurut inisial EC sebagai Ekbang Desa Rajadesa, mengundurkan diri atas kurang nyamannya dalam bekerja. “Saya pernah ditanya oleh kepala desa dan berkata kepada saya dengan nada bahasa sunda. Ari maneh bahela ngadukung urang ayeuna teu nurut kana dukungan urang (Kamu dulu mendukung saya sekarang ga mengikuti dukungan saya) intinya beda ideologi antara dukungan,” ujarnya, Kamis (30/11/2023).

“Saya tidak dilibatkan ketika musyawarah rotasi di rumah kepala desa padahal perangkat yang lainnya diundang,” ungkap EC kepada awak media, sambil menyebutkan yang dirotasi tiga orang yaitu EC, MN dan WN.

Drs Yayat, MSi sebagai kepala desa Rajadesa menawarkan EC untuk menjadi kasi pelayanan. Namun EC menolak dan kepala desa pun menawarkan lagi ke EC untuk menjadi kepala dusun dan ditolak lagi karna menurut EC ada kata kepala desa sambil nada keras ke EC semua tidak senang sama kamu dan EC pun menjawab berikut bapa, ujarnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, awak media mencoba menggali informasi kepada Drs. Yayat, MSi. terkait adanya dugaan penggiringan salah satu partai politik, ia selaku Kades Rajadesa membantah ketika dikonfirmasi terkait dirinya terlibat politik praktis. (Nana S)

Editor : Elisa Nurasri

Tokoh Muda Sumedang Resmi Masuk PSI

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Andre Yansyah Mochtar, SE, MM. secara simbolis menerima ID Card keanggotaan PSI

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Tokoh muda yang dimaksud yaitu Andre Yansyah Mochtar, SE, MM. Beliau mantan kepala desa 2 periode dan mantan ketua Apdesi 2 periode. Nama besar Bro Andre sangat diperhitungkan di daerah Sumedang untuk pergerakan di bidang politik.

Tepatnya pada Selasa, 28 November 2023 pukul 13.00 WIB, Andre Yansyah Mochtar bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bro andre dikukuhkan sebagai Pembina PSI Kabupaten Sumedang.

Disaksikan jajaran pengurus DPD PSI Sumedang, para caleg, kader dan relawan, secara simbolis penyerahan ID Card keanggotaan PSI berukuran jumbo dan pemasangan jaket kebesaran PSI. Acara dihadiri juga oleh para tokoh budaya dan tokoh agama, tidak lupa tokoh anak muda melinial serta ibu-ibu bagian dapur juga diikutsertakan.

Sosok Andre yang sebelumnya berseragam kuning (Golkar), kali ini ia beralih ke PSI yang berseragamkan jaket merah yang berlogo bunga mawar.

Firman Firdaus selalu Ketua DPD PSI Kab Sumedang mengucapkan terimakasih kepada bro Andre yang dengan kebesaran hati masuk menjadi anggota dan dikukuhkan sebagai Pembina DPD PSI Kab Sumedang. “Beliau siap all out untuk membesarkan partai PSI dan mendorong Caleg PSI untuk bisa duduk di kursi gedung DPRD,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Bro andre mengatakan, masyarakat untuk pemilu 2024 harus cerdas artinya menghadapi pesta politik jangan terayu dengan iming-iming uang yang hanya cukup hitungan jam habis (money politik).  Bro Andre ke masyarakat memberikan masukan untuk berpolitik yang baik dengan program-program yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat banyak.

“Kita berpolitik yang santun dan santuy sehingga riang gembira dalam berpolitik,” ujarnya.

Di pidato terakhir Bro Andre menitipkan pesan semoga Bro ketua DPD PSI Kab Sumedang Firman Firdaus menjadi anggota dewan di periode tahun 2024 yang sudah diakui menjadi Adik kandung akunya dan bro Firman juga membalasnya dengan mengakuinya telah menganggap bro Andre sebagai kakak kandungnya.

Bro Andre masuk ke PSI atas izin istrinya juga Sis Wiwin. Jadi pengukuhan/pelantikan juga simbolis jaket kebesaran pun dikasihin untuk sis wiwin istri bro andre. *(Red)

Editor : Elisa Nurasri

Pesantren Kilat Kades dan Lurah, Bupati Bandung Dadang Supriatna: Nimat Jadi Pamingpin teh Ku Amalna

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Bandung, Dr. HM Dadang Supriatna: Nimat Jadi Pamingpin teh Ku Amalna

BANDUNG (Aswajanews.id) — Bupati Bandung, Dadang Supriatna secara resmi membuka Pesantren Kilat bagi Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Bandung Angkatan Kedua di Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Kamis (30/11/2023).

Pesantren kilat, yang diikuti oleh para kepala desa dan lurah itu merupakan inisiatif tahap pertama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan Pondok Pesantren Internasional Asy Syifaa.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam implementasi misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Dalam sambutannya, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, dan peserta dapat memperoleh penyegaran, serta semangat baru dalam menguatkan komitmen pelayanan yang bersifat bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera (BEDAS).

“Saya berharap agar seluruh kepala desa dan lurah melalui program dan kegiatan masing-masing dapat mendorong seluruh jajarannya untuk meningkatkan akselerasi kinerja, terutama dalam pelayanan publik dengan pendekatan yang profesional,” ujar bupati yang akrab disapa Kang DS ini.

Pesantren kilat ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan kepemimpinan, psikologi, dan pembangunan karakter berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Semua ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada para kepala desa dan lurah agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan profesional.

“Pesantren kilat ini diharapkan juga dapat menghasilkan pendidikan yang mulia bagi para kepala desa dan lurah, sehingga mereka bisa menjadi suri teladan di masing-masing desa sebab nimat jadi pamingpin teh ku amalna,” tambah Kang DS.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bandung, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang profesional dan efektif berlandaskan nilai-nilai agama. *(Uus)

Editor : Elisa Nurasri

SD Negeri 1 Ujungjaya Juara Umum Pentas PAI

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
SD Negeri 1 Ujungjaya Juara Umum Pentas PAI

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang mengadakan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar tingkat kecamatan, Rabu, 29 November 2023. Ajang kompetisi dari 9 cabang keterampilan dan seni yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Ujungjaya itu diikuti oleh 500 peserta.

Dipenuhi rasa syukur, ketua K-3-S kecamatan Ujungjaya bersama para pemangku kepentingan di sektor pendidikan wilayah kecamatan ujungjaya sukses melaksanakan kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di tingkat kecamatan Ujungjaya. Kegiatan P-A-I dilaksanakan di lokasi Sekolah Dasar Negeri Ujungjaya 1 dengan diikuti dan dimeriahkan oleh 500 peserta dari 9 cabang pentas kegiatan pentas saat ini berjalan dengan penuh khidmat.

Guna mengukur kompetensi dan keterampilan siswa serta guna mengukur keterampilan bapak dan ibu guru di jenjang sekolah dasar tertanggal 29 November 2023, berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Ujungjaya 1 dilaksanakan kegiatan pekan keterampilan dan seni pendidikan agama islam sekolah dasar tingkat kecamatan ujungjaya dengan diikuti dan dimeriahlan oleh 500 peserta dari 9 cabang pentas baik diantaranya pentas seni qosidah rebana MTQ, pildacil, praktek adzan, cerdas cermat, bintang vokalis religi beserta pentas pendidikan agama Islam lainnya.

Ditemui di lokasi kegiatan, ketua K3S Kecamatan Ujungjaya yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Ujungjaya 1 Subandi mengungkapkan, tidak hanya untuk mengukur kompetensi dan keterampilan siswa dan gurunya pekan keterampilan dan seni pendidikan agama islam sekolah dasar diharapkan pula dapat meningkatkan mutu terutama dalam bidang keagamaan ditingkat sekolah dasar.

Adapun dengan kesetaraan guru yang diterapkan di sektor pendidikan wilayah Kecamatan Ujungjaya tercipta sebuah kebersamaan dan kekompakan dalam melatih dan mendidik siswa baik dalam keterampilan maupun sikap sikap yang lainnya dan dalam kegiatan pentas PAI yang saat ini dilaksanakan guna memberikan semangat untuk motivasi bagi para murid mupun guru yang mengikuti acara tidak hanya juri-juri dari ruang lingkup sekolah dasar.

Pihaknya menghadirkan dewan juri ahli dari podok pesantren-pondok pesantren yang ada di wilayah kecamatan Ujungjaya.

Ungkapan rasa syukur kepada alloh subhanahu wata’ala juga dipanjatkan oleh Subandi dimana pada tahun ini adalah tahun yang penuh berkah untuk SDN ujung jaya 1. Dimana SDN Ujungjaya 1 mendapatkan rapot mutu pendidikan 10 besar dari jumlah sekolah negeri dan swasta sekabupaten sumedang dari sebanyak 605 sekolah adapun dari hasil kegiatan PAI tingkat kecamatan, SDN ujungjaya 1 meraih juara umum dan dari hasil vasitasi akreditasi nilainya naik 2 point dengan nilai tetap A sehingga terkait pencapaian tersebut dirinya berterima kasih kepada semua bapak dan ibu guru, staf yang lainnya, bapak komite sekolah juga para wali murid yang mana telah mendukung segala hal untuk kemajuan sekolah yang dicintai semoga segala perjuangan dan amal baik dibalas oleh Alloh subhanahu ata wa ta’ala. (Wem Askin)

Editor : Elisa Nurasri

1...180181182...296Halaman 181 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv