MUARA ENIM (Aswajanews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, pada Senin (8/6/2026). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan total 10 orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dari 10 orang yang diamankan, lima di antaranya berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk Bupati Edison. Sementara lima orang lainnya merupakan pihak swasta.
“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan,” ujar Budi. Ia menambahkan, tim KPK masih bekerja di lapangan sehingga perkembangan lebih lanjut akan disampaikan kemudian.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT di Muara Enim dan menyatakan bahwa salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Edison. Namun, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tersebut maupun peran masing-masing pihak yang diamankan.
Berdasarkan informasi yang beredar, OTT tersebut juga disertai penyegelan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu kantor yang disebut-sebut turut disegel adalah Kantor Dinas Pendidikan. Namun hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait penyegelan tersebut.
Informasi awal yang disampaikan KPK mengindikasikan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pihak swasta yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim. Meski demikian, konstruksi perkara dan pasal yang akan diterapkan masih menunggu hasil gelar perkara.
Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK. ***
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
