BANDUNG (Aswajanews.id) – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan tersangka B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Penahanan dilakukan pada Jumat (13/11/2026), setelah tersangka menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di hadapan penyidik Kejati Jabar.
Berdasarkan keterangan Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jabar, penahanan terhadap B.K. dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026. Tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan gedung CWP-03 UPI yang bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024.
Nilai awal kontrak proyek tersebut mencapai Rp47.165.742.000. Pekerjaan dilaksanakan PT Arkindo sebagai penyedia jasa atau kontraktor dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender, hingga 30 Desember 2024.
Kontrak bernomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 itu ditandatangani oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam perjalanannya, terdapat addendum pekerjaan tambah kurang yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000 dengan masa pelaksanaan 231 hari kalender atau sampai 20 Januari 2025.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Tersangka D.W.R. diduga menggunakan dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum penandatanganan kontrak.
Penyimpangan lainnya berkaitan dengan realisasi pekerjaan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan, progres pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski pekerjaan belum diselesaikan sesuai ketentuan kontrak, B.K. selaku PPK diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen kepada pihak kontraktor.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Sebelumnya, penyidik Kejati Jabar juga telah memeriksa tersangka D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah.
Pemeriksaan dilakukan di lokasi tersebut karena D.W.R. diketahui sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Dalam perkara ini, penyidik menjerat kedua tersangka dengan sangkaan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Adapun sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejati Jabar menyatakan penahanan terhadap B.K. dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.
Dengan penahanan tersebut, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center UPI yang menyeret unsur PPK dan pihak kontraktor itu terus berlanjut.
(Penkum Kejati Jabar)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
