KARAWANG (Aswajanews.id) – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Lantai III Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis sekaligus memperjuangkan aspirasi daerah, terutama menyangkut perkembangan kawasan industri, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta pemerataan manfaat ekonomi dari aktivitas industri.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aep menjelaskan bahwa Karawang merupakan salah satu daerah dengan kawasan industri terbesar di Indonesia. Potensi ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas industri sangat besar. Namun, pesatnya pertumbuhan sektor industri juga menghadirkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.
Persoalan tersebut antara lain menyangkut kesejahteraan buruh, penyerapan tenaga kerja, terbatasnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, hingga dampak lingkungan akibat aktivitas industri.
Menurutnya, pertumbuhan industri harus mampu memberikan manfaat yang lebih luas, sehingga kemajuan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kalangan industri, tetapi juga masyarakat Kabupaten Karawang.
“Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang,” ujar Bupati Aep.
Selain menyampaikan persoalan industri dan ketenagakerjaan, Bupati juga memaparkan upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sektor yang tengah dikaji adalah optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk kemungkinan pengenaan pajak terhadap perusahaan yang mengelola kawasan pemakaman mewah atau pemakaman komersial.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka sumber penerimaan baru bagi daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Aep juga menitipkan aspirasi kepada Komisi VII DPR RI agar turut memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Karawang.
Menurutnya, besarnya aktivitas industri dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan Karawang perlu diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemkab Karawang berharap berbagai persoalan dan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah serta masyarakat.
(Ahmad Z)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
