BANDUNG (Aswajanews) — Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat langkah pengendalian banjir di wilayah timur dengan mendorong pembangunan polder retensi di kawasan Solokanjeruk. Upaya tersebut memasuki tahap konkret setelah tercapainya kesepakatan antara Pemkab Bandung dan PT Kahatex terkait penyediaan lahan.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyatakan pembangunan polder direncanakan mulai memasuki tahap konstruksi pada Juli 2026. Proyek tersebut akan berlokasi di Desa Sukamanah dan diharapkan mampu menekan intensitas banjir yang kerap melanda kawasan Solokanjeruk dan sekitarnya.
“Setelah pertemuan ini, realisasi pembangunan diharapkan bisa segera dimulai. Ini bagian dari langkah konkret pengendalian banjir di wilayah timur Kabupaten Bandung,” ujar Dadang usai peninjauan lapangan di kawasan industri Kahatex, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat juga telah diperoleh, menyusul persetujuan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini dinilai menjadi faktor penting dalam percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, menegaskan bahwa penyediaan lahan untuk kolam retensi merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Aturan mewajibkan perusahaan menyediakan minimal 10 persen dari luas lahannya untuk mendukung pengelolaan lingkungan, termasuk penanganan banjir,” kata Ben.
Ia menyebutkan, pihak PT Kahatex telah menyatakan kesiapannya menyediakan lahan sekitar 1,4 hektare untuk pembangunan polder. Pemerintah daerah juga mengingatkan akan adanya evaluasi perizinan bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
Dari pihak perusahaan, Manajer Umum Bidang Humas dan Lingkungan Kahatex, Luddy Sutedja, menegaskan komitmen untuk mendukung program pemerintah daerah. “Kami siap berkontribusi dalam penyediaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Pembangunan polder ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengurangi risiko banjir, khususnya di kawasan industri dan permukiman padat di wilayah timur. Pemerintah berharap kolaborasi dengan sektor swasta dapat mempercepat penyelesaian persoalan banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. (Red)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
