Kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 membangkitkan harapan masyarakat akan adanya perubahan dan perbaikan di Indonesia.
Sebagai seorang militer, catatan karier SBY terbilang mulus. Ia merupakan jenderal dengan predikat terbaik yang dimiliki Republik Indonesia. Namanya tidak pernah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Jabatan terakhirnya di lingkungan militer adalah Asisten Teritorial sebelum akhirnya pensiun dan terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Demokrat.
Dalam Pemilu Legislatif 2004, Partai Demokrat memperoleh sekitar 7,45 persen suara. Sementara itu, dalam Pilpres 2004, pasangan SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan politik dan mengalahkan pasangan-pasangan lainnya.
Kemenangan SBY-JK membangkitkan optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Publik berharap kepemimpinan baru tersebut mampu membawa perubahan, memperbaiki perekonomian, serta menciptakan kehidupan politik yang lebih baik.
Meski begitu, kredibilitas SBY tidak selalu konstan. Ia termasuk figur yang mengalami perubahan respons publik, terutama dari kalangan pemilik hak suara. Kepemimpinannya pada periode pertama justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap dirinya semakin meningkat. Tingkat kepercayaan publik yang pada 2004 berada di angka 33 persen meningkat menjadi 60,3 persen pada 2009.
Figur jenderal kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu juga berhasil mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat. Dalam Pemilu Legislatif 2009, Demokrat tampil sebagai pemenang dengan meraih sekitar 21,7 juta suara dan memperoleh 148 kursi di DPR.
Kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari popularitas SBY yang terus meningkat. Selain faktor kepemimpinan, situasi sosial dan politik turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap dirinya. Penanganan bencana tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 juga menjadi salah satu ujian besar bagi pemerintahannya.
Pertumbuhan ekonomi pada era SBY berkisar antara 5,7 hingga 6 persen. Pendapatan per kapita Indonesia pun mengalami peningkatan, dari sekitar US$1.121 pada 2004 menjadi US$3.531 pada 2014.
Namun, SBY tetaplah manusia biasa, bukan Superman yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa dengan sekali membalikkan tangan. Dalam kehidupan bernegara, tidak ada pemimpin yang sepenuhnya mampu memenuhi semua harapan masyarakat.
Di bidang politik, duet SBY-JK mencatat keberhasilan penting melalui penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan pemerintahan SBY.
Di bidang ekonomi, SBY juga menghadapi berbagai pilihan kebijakan yang tidak mudah. Salah satu persoalan yang kembali menjadi sorotan adalah kebijakan divestasi aset negara, termasuk penjualan saham PT Indosat pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Untuk membantu menutupi kebutuhan anggaran negara, pemerintah Megawati menjual saham mayoritas Indosat kepada Temasek Holdings, perusahaan investasi asal Singapura, pada 2002. Nilai transaksi tersebut sekitar Rp5,62 triliun. Beberapa tahun kemudian, kepemilikan saham Indosat kembali berpindah tangan melalui transaksi yang nilainya jauh lebih besar. Kebijakan penjualan aset strategis ini kemudian menjadi bahan perdebatan politik dan ekonomi.
Pada periode kedua pemerintahan SBY, berbagai persoalan mulai memunculkan kritik yang lebih keras. Sejumlah kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN), menjadi sorotan.
SBY disebut-sebut pernah berniat melepas saham 41 perusahaan BUMN. Namun, kebijakan divestasi dan pengelolaan aset negara tersebut perlu dilihat berdasarkan keputusan, dokumen, serta pelaksanaannya masing-masing.
Pada periode kedua, sejumlah persoalan di pasar modal juga menambah panjang catatan kritik terhadap pemerintahannya. Salah satunya adalah penurunan harga saham sejumlah BUMN. Dalam catatan yang menjadi bahan kritik, harga saham Bank Mandiri disebut turun dari Rp4.000 menjadi Rp2.000 per lembar.
Selain itu, penurunan harga obligasi yang diterbitkan BUMN turut menjadi perhatian. Rekomendasi JP Morgan agar investor tidak membeli obligasi yang dikeluarkan pemerintah maupun BUMN juga menambah tekanan terhadap persepsi pasar.
Persoalan lain muncul dalam divestasi saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Pemerintah disebut mengalami kerugian sekitar Rp1,3 triliun dalam transaksi tersebut. Dugaan praktik penggorengan saham juga menjadi bagian dari kritik terhadap proses divestasi yang dilakukan.
Rencana pelepasan sekitar 185 juta lembar saham PGN menjadi salah satu persoalan yang disorot. Hal serupa terjadi pada divestasi saham Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 99,11 juta lembar pada 2005. Penjualan saham tersebut berlangsung ketika pasar sedang lesu sehingga hasilnya dinilai tidak mencapai target.
Padahal, harga saham BNI sebelumnya sempat mencapai Rp2.850 per lembar. Namun, ketika dilepas, harganya berada di kisaran Rp2.050 per lembar. Selisih harga tersebut kemudian menjadi bahan kritik terhadap keputusan pemerintah dalam mengelola aset negara.
Berbagai persoalan itu menjadi bagian dari catatan perjalanan pemerintahan SBY. Jika pada periode pertama ia memperoleh peningkatan kepercayaan publik, pada periode kedua kritik terhadap kepemimpinannya semakin menguat.
SBY memang manusia biasa, bukan Superman. Ia pernah dicintai, dipercaya, dan diharapkan mampu membawa perubahan. Namun, seiring perjalanan waktu, ia juga menghadapi cercaan, kritik, dan kekecewaan dari sebagian masyarakat.
Pemimpin memang hidup di antara cinta dan cela. Ketika harapan masyarakat tinggi, penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pun menjadi semakin tajam.
Seperti kata Cecep Juhanda, pemimpin itu lonjong, seperti telur asin dari Brebes, bukan bulat seperti bola pingpong.
Sebuah ungkapan yang menyiratkan bahwa pemimpin tidak mungkin menyenangkan semua orang. Ada yang memuji, ada pula yang mencela. Ada yang mengapresiasi keberhasilannya, tetapi tidak sedikit yang mengkritik kekurangannya.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat seorang pemimpin bukan hanya dari keberhasilan yang diraih, melainkan juga dari persoalan yang ditinggalkan. SBY pun akan dikenang melalui dua sisi tersebut: dicinta karena keberhasilannya, sekaligus dicerca karena kekurangannya. ***
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
