BANDUNG (Aswajanews.id) – Pernyataan kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali memantik perhatian publik. Rohman Hidayat, pengacara yang mendampingi Erwin dalam perkara yang berakhir dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), tidak hanya bicara soal hukum. Ia juga menyinggung pemulihan kewenangan dan hubungan kerja di tingkat pimpinan Pemkot Bandung.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat alias Kang Joker, meminta Erwin menyampaikan klarifikasi secara langsung dan terbuka kepada warga. Menurutnya, polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena bisa memicu spekulasi tentang hubungan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Narasi yang berkembang liar di ruang publik ini berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakharmonisan di tubuh pimpinan Pemkot Bandung,” ujarnya.
Kang Joker juga mengingatkan bahwa ucapan seorang pengacara perlu dibedakan dari sikap resmi pejabat. Pengacara berbicara untuk membela kepentingan kliennya. Namun, begitu pernyataan itu menyentuh soal kewenangan dan tata kelola pemerintahan, masyarakat berhak tahu apakah itu mewakili posisi Wakil Wali Kota sebagai pejabat publik.
Ia menilai komunikasi yang tidak jelas di level pimpinan bisa berdampak pada kinerja birokrasi, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, stabilitas pemerintahan ditentukan bukan hanya oleh hubungan personal antarpimpinan, tetapi juga oleh koordinasi yang jelas, kebijakan yang konsisten, dan komunikasi yang solid ke seluruh jajaran.
Kang Joker berharap persoalan ini segera terjawab agar Pemkot Bandung tetap fokus pada pembangunan dan pelayanan publik. Ia mendesak Erwin tampil menyampaikan penjelasan yang jernih dan menenangkan demi menjaga kondusivitas politik di Kota Bandung. (Lies)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























