INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, H. Dedi Wahidi, kembali membuahkan hasil dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah pemilihannya, Jawa Barat VIII.
Melalui jalur aspirasi di Komisi X, Dedi mengawal Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini menyasar puluhan SD dan SMP di Kabupaten Indramayu.
Program bersumber dari APBN 2026 dan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di masing-masing sekolah, dengan masa pengerjaan 120 hari kalender.
Salah satu penerimanya adalah SDN 1 Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder. Sekolah ini memperoleh bantuan sebesar Rp2.099.010.000, dengan pelaksanaan dijadwalkan Agustus hingga Desember 2026. Berdasarkan pantauan media pada 16 November 2026, pembangunan di sekolah tersebut sedang berlangsung sesuai ketentuan dan spesifikasi yang ditetapkan.
Kepala SDN 1 Kedokanbunder, H. Sopwani, S.P.I., menyampaikan terima kasih kepada Dedi Wahidi.
“Atas nama kepala sekolah, sekaligus mewakili para guru, komite sekolah, dan wali murid, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dedi Wahidi atas aspirasi revitalisasi di SDN 1 Kedokanbunder,” ungkapnya.
Ia berharap revitalisasi ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat, aman, nyaman, dan tertata. “Dengan adanya revitalisasi ini, kami berharap kualitas sarana dan prasarana sekolah semakin baik serta memberikan kenyamanan bagi siswa-siswi dalam mengikuti proses pembelajaran,” tambahnya.

Program ini tidak hanya menyasar sekolah dasar. Sejumlah SMP di Indramayu juga menerima bantuan serupa, sebagaimana tercantum dalam dokumentasi resmi Direktorat SMP Kemendikdasmen.
Soal RUU Sisdiknas.
Dedi menegaskan akan terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan agar manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama lewat peningkatan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, dan kualitas pembelajaran.
Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), ia menekankan pentingnya menjaga amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yakni alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.
Menurutnya, anggaran itu harus dikembalikan pada tujuan utamanya: memperkuat kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan nyata sekolah.
“RUU Sisdiknas ini kita susun untuk 20 tahun ke depan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Mari kita buat RUU Sisdiknas ini menjadi hadiah terbaik bagi dunia pendidikan, dengan mengembalikan 20 persen APBN kepada pemiliknya yang sah: ruang kelas, guru, dan murid-murid kita di seluruh pelosok negeri, dari Indramayu hingga Aceh dan Papua,” tegasnya.
Dedi, pendiri Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan, Indramayu, sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Barat, memandang pendidikan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat.
“Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, kita harus memiliki jiwa sosial kepada sesama. Sesuai dengan slogan PKB yang menekankan kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui program ini, diharapkan semakin banyak sekolah di Indramayu memiliki fasilitas memadai sehingga peserta didik dapat belajar di lingkungan yang lebih layak dan berkualitas.
(Herman/Tongol)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























