Beranda Aktual Modus Kerja ke Luar Negeri, Perempuan di Karawang Jadi Tersangka TPPO

Modus Kerja ke Luar Negeri, Perempuan di Karawang Jadi Tersangka TPPO

0
0

KARAWANG (Aswajanews.id) – Satres PPA dan PPO Polresta Karawang menggelar konferensi pers pada Rabu, 18 November 2026 untuk mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menimpa seorang warga negara Indonesia asal Karawang.

Kasus ini terungkap berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1319/XI/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT yang dilaporkan pada 14 November 2026. Korban seorang perempuan berusia 48 tahun berinisial A, warga Kecamatan Lemahabang, Karawang.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto memaparkan kronologi kejadian yang bermula ketika korban A mendapatkan informasi tentang kesempatan bekerja di luar negeri dari saksi ES, yang merupakan keponakan korban. Ketertarikan korban membawanya pada proses pemberangkatan ke Qatar pada hari Jumat, 17 Juli 2026. Sebelum berangkat, tersangka NN (32), yang juga warga Kecamatan Lemahabang, memberikan uang sebesar Rp 3.000.000 kepada korban.

Setibanya di Qatar, korban A dijemput oleh pihak majikan dan langsung bekerja selama satu bulan. Namun, kondisi kerja yang dijalani korban sangat tidak manusiawi.

“Korban bekerja hampir 24 jam sehari dengan jam kerja yang tidak menentu, sementara gaji yang diterima hanya sebesar 1.300 Riyal atau setara dengan Rp 5.000.000. Beban kerja yang berlebihan tersebut membuat kondisi kesehatan korban menurun hingga akhirnya jatuh sakit,” jelas Kapolresta Karawang.

Akibat sakit yang dideritanya, korban kemudian ditampung di sebuah agensi di Qatar selama dua bulan. Pihak agensi akhirnya memulangkan korban pada tanggal 17 Oktober 2026, dan korban tiba kembali di Indonesia pada 18 Oktober 2026. Setibanya di tanah air, korban dijemput oleh tersangka NN di Pintu Keluar Tol Karawang Barat untuk diantarkan pulang ke rumahnya.

Namun, sebelum korban sampai di rumahnya, tersangka NN mengambil paspor, dokumen, dan tiket pesawat milik korban dan membawanya pergi. Tindakan tersangka yang menguasai dokumen korban ini semakin memperkuat dugaan adanya unsur eksploitasi dan pengendalian terhadap korban. Atas peristiwa yang dialaminya, korban A akhirnya melaporkan kasus ini ke Polresta Karawang pada 14 November 2026.

Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik telah menetapkan NN (32) sebagai tersangka. Selain tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang terdiri dari lima orang, yaitu T (laki-laki, Kecamatan Majalaya), AK (suami korban, Kecamatan Lemahabang), E (laki-laki, Kecamatan Lemahabang), R (perempuan, Kecamatan Rawamerta), dan ES (keponakan korban, Kecamatan Lemahabang). Para saksi ini diharapkan dapat memberikan keterangan yang memperkuat pembuktian kasus.

Dari tangan tersangka, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Barang bukti tersebut antara lain 19 (sembilan belas) buah paspor serta 2 (dua) unit mobil, yaitu satu unit Honda Mobilio berwarna putih dan satu unit Hyundai Creta berwarna merah. Penyitaan 19 paspor ini menjadi indikasi kuat bahwa praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal telah berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak korban.

Pada kesempatan yang sama Kasat PPA dan PPO AKP Herwit Yuanita Bintari menjelaskan bahwa tersangka NN dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ancaman hukuman yang menjerat tersangka NN adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi. Masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi legalitas lembaga penempatan pekerja migran dan tidak mudah tergiur oleh janji penghasilan besar tanpa jaminan perlindungan hukum.

Konferensi pers ini juga menjadi momentum bagi Polresta Karawang untuk menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik perdagangan orang, khususnya yang menyasar warga negara Indonesia di wilayah Kabupaten Karawang. Satuan Reserse PPA dan PPO mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan TPPO untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi calon pekerja migran dari eksploitasi serupa.***

(Ahmad Z)


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan