Beranda Aktual Pasca UU Pesantren, Jangan Biarkan MDT dan LPQ Berjalan Sendiri

Pasca UU Pesantren, Jangan Biarkan MDT dan LPQ Berjalan Sendiri

30
0

Menuntut Afirmasi dan Kepastian Masa Depan Pendidikan Keagamaan Nonformal

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan negara terhadap pesantren. Regulasi ini menjadi bentuk afirmasi atas eksistensi pesantren yang selama berabad-abad telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, mengembangkan dakwah, serta melahirkan generasi yang memiliki kedalaman ilmu dan moralitas.

Namun, di tengah penguatan regulasi pesantren, terdapat pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: bagaimana masa depan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ)?

Pertanyaan ini bukan bentuk kecemasan yang berlebihan, bukan pula upaya mempertentangkan pesantren dengan MDT dan LPQ. Ini adalah pertanyaan kebijakan yang membutuhkan jawaban serius. Sebab, pendidikan keagamaan Islam di Indonesia tidak hanya tumbuh melalui pesantren, tetapi juga melalui ribuan MDT dan LPQ yang tersebar di desa, kampung, perkotaan, dan berbagai komunitas masyarakat.

Jangan hanya menguatkan satu sisi ekosistem

Pendidikan Islam memiliki ekosistem yang luas. Pesantren, MDT, LPQ, majelis taklim, dan berbagai lembaga pendidikan keagamaan lainnya tumbuh dengan karakteristik, sejarah, serta fungsi yang berbeda. Mereka tidak selalu memiliki struktur kelembagaan yang sama, tetapi memiliki tujuan besar yang saling melengkapi: membangun masyarakat yang berilmu, beriman, berakhlak, dan memiliki kesadaran kebangsaan.

MDT selama ini menjadi ruang pendidikan agama bagi anak-anak yang menempuh pendidikan formal di sekolah maupun madrasah. Di dalamnya mereka belajar akidah, fikih, akhlak, sejarah Islam, bahasa Arab, dan berbagai materi keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan.

LPQ mengambil peran yang sangat mendasar dalam membangun literasi Al-Qur’an. Kemampuan membaca Al-Qur’an, memahami dasar-dasar ajaran, membangun adab, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur’an merupakan investasi pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Di banyak daerah, keberadaan MDT dan LPQ justru menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh pendidikan formal. Lembaga-lembaga tersebut hadir dengan pendekatan komunitas, biaya yang relatif terjangkau, serta keterlibatan langsung para ustadz, ustadzah, dan tokoh masyarakat.

Jika pesantren memperoleh penguatan melalui afirmasi regulasi, maka MDT dan LPQ juga harus memperoleh perhatian yang sepadan dalam kerangka kebijakan pendidikan keagamaan.

Pengakuan hukum harus diikuti afirmasi kebijakan

Pengakuan terhadap pesantren melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 patut diapresiasi. Akan tetapi, pengakuan hukum tidak boleh berhenti pada satu jenis kelembagaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pendidikan keagamaan dibangun secara komprehensif, dengan memperhatikan keberadaan, kebutuhan, dan kontribusi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

MDT dan LPQ membutuhkan kepastian dalam pembinaan, pengembangan mutu, pendanaan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan kelembagaan. Jangan sampai lembaga yang telah lama mengabdi kepada masyarakat hanya memperoleh pengakuan administratif, tetapi tidak mendapatkan afirmasi kebijakan yang memadai.

Afirmasi bukan berarti semua lembaga harus memperoleh perlakuan identik. Afirmasi berarti negara hadir secara proporsional, mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas, kontribusi, dan karakteristik masing-masing lembaga.

Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi pendidikan keagamaan menjadi agenda yang mendesak. Kebijakan yang mengatur pesantren, MDT, dan LPQ perlu memiliki hubungan yang jelas, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan kepastian bagi para penyelenggara pendidikan.

MDT dan LPQ bukan lembaga pinggiran

Ada kecenderungan dalam diskursus kebijakan bahwa pendidikan keagamaan berbasis masyarakat dipandang sebagai pelengkap. Padahal, dalam realitas sosial, MDT dan LPQ memiliki kontribusi yang sangat fundamental.

Mereka bukan sekadar tempat anak-anak belajar membaca kitab atau membaca Al-Qur’an. Mereka adalah ruang pembentukan karakter, pembiasaan ibadah, penguatan adab, pembelajaran nilai sosial, dan penanaman kesadaran beragama sejak usia dini.

Ketika masyarakat menghadapi tantangan moral, perubahan budaya, derasnya arus digitalisasi, dan kompleksitas pergaulan generasi muda, MDT dan LPQ justru memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi spiritual dan moral.

Namun, kontribusi tersebut sering kali berjalan dengan keterbatasan. Banyak lembaga menghadapi persoalan fasilitas, kualitas manajemen, kesejahteraan tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, dan keberlanjutan pembiayaan.

Di sinilah negara dan pemerintah daerah harus melihat MDT dan LPQ bukan semata-mata sebagai lembaga yang mengandalkan swadaya masyarakat, tetapi sebagai mitra strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Organisasi harus bergerak dari konsolidasi menuju advokasi

Persoalan masa depan MDT dan LPQ juga menjadi tanggung jawab organisasi yang menaunginya. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan organisasi pembina LPQ harus mengambil peran lebih strategis dalam memperjuangkan kepentingan lembaga.

Organisasi tidak cukup hanya menjadi ruang koordinasi, penyelenggara kegiatan, atau forum silaturahmi. Organisasi harus mampu membangun agenda advokasi yang berbasis data, argumentasi regulasi, dan kebutuhan nyata di lapangan.

FKDT perlu memperkuat komunikasi kelembagaan dengan Kementerian Agama, pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan. Demikian pula organisasi LPQ, harus mampu mengartikulasikan kebutuhan lembaga pembelajaran Al-Qur’an secara sistematis dan konstruktif.

Agenda advokasi harus mencakup penguatan regulasi, peningkatan kompetensi ustadz dan ustadzah, pengembangan mutu pembelajaran, penguatan tata kelola, dukungan sarana prasarana, serta pembiayaan yang berkelanjutan.

Organisasi juga harus membangun kesadaran bahwa perjuangan MDT dan LPQ tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan seremonial. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, sistem organisasi yang kuat, konsolidasi yang berkelanjutan, dan kemampuan membaca dinamika kebijakan nasional.

Masa depan pendidikan keagamaan harus dibangun bersama

Pasca UU Pesantren, kita tidak boleh terjebak dalam dikotomi kelembagaan. Penguatan pesantren tidak harus berhadapan dengan penguatan MDT dan LPQ. Justru ketiganya harus ditempatkan dalam ekosistem pendidikan keagamaan yang saling melengkapi.

Negara perlu membangun kebijakan yang memberikan ruang pengembangan bagi seluruh lembaga pendidikan keagamaan sesuai karakteristiknya. Pemerintah pusat perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan kebijakan pembinaan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan afirmasi yang sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Organisasi masyarakat perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan advokasi.

Masa depan MDT dan LPQ tidak boleh hanya bergantung pada ketulusan para ustadz dan ustadzah, atau semata-mata pada kemampuan masyarakat untuk membiayai lembaganya. Pengabdian masyarakat harus bertemu dengan keberpihakan kebijakan.

Penguatan pesantren adalah kemajuan pendidikan Islam. Penguatan MDT dan LPQ juga merupakan kemajuan pendidikan Islam. Kita tidak sedang memperjuangkan lembaga yang saling bersaing, melainkan ekosistem pendidikan keagamaan yang saling menguatkan.

Jangan biarkan MDT dan LPQ berjalan sendiri. Sebab, dari ruang-ruang sederhana tempat anak-anak belajar agama, dari mushala, masjid, madrasah diniyah, dan rumah-rumah pembelajaran Al-Qur’an, masa depan karakter generasi bangsa sedang dibangun.


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan