Beranda Aktual Sengketa Tanah 9.630 Meter Persegi di Indramayu Memanas, Ahli Waris dan Abdul...

Sengketa Tanah 9.630 Meter Persegi di Indramayu Memanas, Ahli Waris dan Abdul Rokhim Siap Tempuh Jalur Hukum

0
0

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Sengketa tanah seluas sekitar 9.630 meter persegi di wilayah Desa Sukarja, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kian menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah muncul perbedaan keterangan mengenai riwayat kepemilikan dan administrasi batas wilayah yang melibatkan tiga desa, yakni Sukarja, Suka Urip, dan Rawadalem.

Tanah tersebut diklaim sebagai hak milik ahli waris Yuni Candra Nurjanah. Berdasarkan keterangan pihak ahli waris, tanah itu telah diperjualbelikan kepada Abdul Rokhim melalui Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 2 Oktober 2025.

Klaim kepemilikan tersebut didasarkan pada sejumlah dokumen, di antaranya Egendom Verponding Nomor 2249 yang disebut sebagai bukti riwayat hak keluarga ahli waris.

Selain itu, terdapat sejumlah dokumen lain yang dijadikan dasar klaim, yakni Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/PDT/P/1991/PN, Surat Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK.218/Ka, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 4/X/1970, Penetapan Fatwa Waris Nomor 02/BA-P3HP/2004/PA.Cjr, Salinan Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Cjr, Kuasa dan Persetujuan Nomor 01/Januari/FRCS/2021, serta Akta Jual Beli Nomor 1572/2025.

Namun, persoalan tidak berhenti pada dokumen kepemilikan. Riwayat perubahan batas administrasi pemerintahan desa justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab.

Berdasarkan keterangan sejumlah pihak, sebelum terjadi pemekaran dan penegasan batas wilayah, lokasi tanah tersebut secara historis masuk wilayah Desa Suka Urip. Sementara saat ini, berdasarkan administrasi pemerintahan, lokasi tanah berada di wilayah Desa Sukarja.

Kepala Desa Sukarja: Secara Administrasi Masuk Wilayah Sukarja

Untuk memperoleh kejelasan, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 16.11 WIB, tim investigasi Jejakkasus mendatangi Kantor Desa Sukarja dan menemui Kepala Desa Sukarja, Yanto.

Yanto membenarkan bahwa secara administrasi pemerintahan, lokasi tanah tersebut saat ini berada di wilayah Desa Sukarja. Namun, menurutnya, secara historis lokasi tersebut dahulu merupakan bagian dari Desa Suka Urip.

“Secara administrasi wilayah, tanah itu berada di Desa Sukarja. Namun asal-usulnya dulunya memang wilayah Desa Suka Urip. Saya hanya mengetahui lokasinya saja, tidak memegang data maupun dokumen apa pun terkait tanah tersebut. Silakan tanyakan langsung ke Desa Suka Urip,” ungkap Yanto.

Ia juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau merelakan tanah tersebut karena secara historis lokasi itu masuk wilayah Desa Suka Urip.

“Saya tidak punya wewenang untuk memberikan atau merelakan tanah tersebut, karena dulunya tanah itu masuk wilayah Desa Suka Urip. Jika Desa Suka Urip sudah merelakannya, barulah itu bisa diproses. Jadi harus ada persetujuan dari Desa Suka Urip terlebih dahulu,” ujarnya.

 

Desa Suka Urip Mengaku Tidak Memegang Dokumen Pemekaran

Penelusuran berlanjut ke Kantor Desa Suka Urip pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 11.16 WIB. Kepala Desa Suka Urip, Casmuri, membenarkan bahwa secara historis tanah tersebut dahulu masuk wilayah Desa Suka Urip sebelum terjadi pemekaran batas administrasi.

Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara terperinci riwayat maupun dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.

“Secara sejarah memang tanah tersebut dulunya masuk wilayah Desa Suka Urip sebelum adanya pemekaran batas wilayah. Namun saya sendiri tidak mengetahui detailnya, karena sejak saya menjabat sekitar enam tahun lalu, tidak ada satu pun berkas atau dokumen yang diserahkan kepada saya terkait tanah tersebut saat pemekaran wilayah terjadi,” jelas Casmuri.

Ia menambahkan, ketika terjadi perpindahan administrasi wilayah, tidak ada dokumen yang diserahkan kepadanya sebagai kepala desa.

“Saya baru menjabat, dan saat perpindahan administrasi pun tidak ada satu berkas pun yang diserahkan kepada saya. Oleh karena itu, saya tidak mengetahui apakah saat pemekaran berkasnya ada di Desa Rawadalem atau di Pemerintah Daerah yang menyimpannya,” tambahnya.

Pengakuan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai keberadaan arsip pemekaran dan dokumen penetapan batas wilayah yang menjadi dasar perubahan administrasi tanah tersebut.

Sempat Terjadi Adu Argumen di Lokasi Tanah

Persoalan semakin memanas setelah terjadi perdebatan di lokasi tanah pada Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 14.20 WIB.

Saat itu, empat orang warga terlibat adu argumen dengan Abdul Rokhim yang mengaku telah membeli tanah tersebut. Salah seorang warga yang mengatasnamakan perwakilan Desa Suka Urip bahkan sempat menghentikan aktivitas pengurukan tanah yang sedang berlangsung.

Ketika dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026), Kepala Desa Suka Urip, Casmuri, membenarkan bahwa salah satu pihak yang hadir di lokasi merupakan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Suka Urip.

Meski demikian, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai dasar kewenangan maupun alasan penghentian aktivitas pengurukan tersebut.

Untuk melengkapi penelusuran, tim investigasi mendatangi Kantor Desa Rawadalem pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB.

Kepala Desa Rawadalem tidak berada di tempat karena sedang menghadiri rapat di luar kantor. Tim kemudian diterima oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Rawadalem.

Dalam keterangannya, Sekdes mengaku tidak mengetahui secara pasti riwayat tanah tersebut. Informasi yang diketahuinya hanya bersumber dari cerita para pendahulu pemerintahan desa.

“Saya sendiri tidak mengetahui secara pasti sejarah tanah tersebut sejak dulu, karena saya juga baru menjabat. Kalau saya bicara hal-hal yang tidak saya ketahui sepenuhnya, saya khawatir keliru. Namun yang saya dengar dari para pendahulu di Pemerintah Desa Rawadalem, tanah tersebut memang asalnya adalah tanah Desa Suka Urip,” ungkapnya.

Rangkaian keterangan dari tiga pemerintah desa tersebut memperlihatkan belum adanya kejelasan mengenai dokumen administrasi, arsip pemekaran, serta riwayat batas wilayah yang berkaitan dengan tanah seluas 9.630 meter persegi itu.

Di tengah belum tuntasnya persoalan administrasi dan munculnya perdebatan di lokasi, Abdul Rokhim selaku pembeli bersama ahli waris Yuni Candra Nurjanah menyatakan sepakat menempuh jalur hukum.

Keduanya berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Kepolisian Resor (Polres) Indramayu serta mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Indramayu.

Langkah tersebut ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah, menelusuri riwayat peralihan hak dan administrasi batas wilayah, sekaligus meminta pertanggungjawaban apabila nantinya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Pihak Abdul Rokhim dan ahli waris berharap persoalan ini dapat diungkap secara transparan melalui pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran arsip pemerintahan, serta pengujian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat kesimpulan hukum mengenai keabsahan klaim kepemilikan maupun status tanah yang disengketakan. Penelusuran lebih lanjut masih diperlukan, terutama terhadap dokumen asal-usul hak, riwayat peralihan kepemilikan, serta arsip pemekaran dan penetapan batas administrasi ketiga desa.

Aswajanews.id akan terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi pertanahan, guna memperoleh informasi yang berimbang serta memastikan persoalan ini mendapatkan kejelasan sesuai koridor hukum.

(Irsyad)


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan