Oleh: Uyun Saeful Yunus, S.E., M.M.
Aktivis 98 Jakarta
Jakarta, 19 November 2026
“Vox populi, vox Dei” — suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian makna sebuah pepatah kuno dalam bahasa Latin yang hingga kini masih relevan dalam kehidupan demokrasi. Pepatah tersebut seolah menjadi pengingat bagi para pemegang kekuasaan, khususnya mereka yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi, agar senantiasa mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sebab, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, rakyat bukan sekadar pemilik suara saat pemilihan umum. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang kepentingannya harus menjadi landasan utama setiap kebijakan. Dengan demikian, bonum commune atau kesejahteraan bersama semestinya menjadi tujuan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Namun, idealisme tersebut kerap berhadapan dengan realitas politik yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Dalam sebuah perbincangan sederhana di tengah masyarakat pinggiran kota, muncul diskusi menarik ketika warga sedang mempersiapkan agenda peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ornamen Merah Putih mulai menghiasi berbagai sudut kota. Bendera berkibar di sepanjang jalan, sementara spanduk dan banner bertema kemerdekaan dipasang dengan slogan-slogan penuh semangat. Tidak ketinggalan, foto para pemimpin turut menghiasi sejumlah atribut perayaan.
Di tengah suasana tersebut, justru muncul pembicaraan yang cukup kritis mengenai persoalan korupsi dan praktik mafia anggaran.
“Lagi-lagi korupsi!” ujar salah seorang warga.
“Korupsi dan mafia anggaran itu bak setali tiga uang. Sulit dipisahkan,” timpal temannya sambil menyeruput kopi hitam.
Seorang ibu kemudian ikut menanggapi. Menurutnya, persoalan anggaran sering kali menjadi sumber masalah ketika setiap kebijakan yang membutuhkan pembiayaan harus melalui mekanisme pengajuan proposal dan persetujuan sejumlah pihak.
“Bagaimana korupsi tidak terjadi kalau proses penganggaran saja sudah berbelit-belit?” ujarnya.
Warga lainnya mengungkapkan pengalaman yang tidak kalah menarik.
“Kalau kami mengajukan bantuan dana, harus membuat proposal terlebih dahulu. Setelah ada payung hukumnya, barulah disusun rencana anggaran. Namun, dalam proses persetujuannya, ada saja biaya yang harus dialokasikan untuk berbagai kepentingan. Akibatnya, dana yang diterima tidak lagi utuh sesuai dengan kebutuhan kegiatan,” ungkapnya.
Percakapan tersebut memang berlangsung sederhana. Namun, substansinya mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap tata kelola anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan publik.
Pembicaraan semacam ini bukan lagi hal asing, baik di lingkungan birokrasi maupun masyarakat. Seorang warga yang pernah bekerja di sektor perbankan turut memberikan tanggapan.
“Bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau prosesnya saja seperti itu?” katanya.
Menjaga konsistensi terhadap prinsip vox populi, vox Dei ternyata bukan perkara mudah. Mereka yang memperoleh mandat sebagai wakil rakyat selalu dihadapkan pada berbagai godaan, mulai dari kepentingan pribadi, kekuatan tawar-menawar politik (bargaining power), hingga sikap memanfaatkan kesempatan demi keuntungan kelompok.
Ketika kepentingan semacam itu lebih dominan daripada amanah rakyat, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Hati nurani rakyat terluka oleh kebijakan yang seharusnya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Di sisi lain, muncul pula pandangan kontradiktif mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengatasnamakan rakyat.
“Rakyat yang mana? Kalau ada demonstrasi yang mengatasnamakan rakyat atau masyarakat, aspirasinya juga belum tentu sama. Tidak semua rakyat memiliki pandangan dan kepentingan yang seragam,” komentar seseorang yang kerap menyaksikan demonstrasi di sejumlah kantor penyelenggara negara.
Pernyataan tersebut tentu perlu disikapi secara proporsional. Memang benar bahwa masyarakat memiliki beragam aspirasi. Namun, perbedaan pandangan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan suara kritis masyarakat. Dalam demokrasi, demonstrasi dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dihormati.
Persoalan sesungguhnya bukan terletak pada beragamnya suara rakyat, melainkan pada sejauh mana para pemegang kekuasaan bersedia mendengar, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Produk politik yang lahir dari gedung-gedung perwakilan rakyat semestinya mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Namun, ketika proses politik justru lebih kental dengan kepentingan kelompok dan transaksi kekuasaan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan akan semakin terkikis.
Tentu tidak semua wakil rakyat memiliki perilaku demikian. Masih ada mereka yang bekerja dengan integritas, mendengarkan suara hati nurani, serta memiliki keberpihakan terhadap kepentingan bangsa dan masyarakat kecil.
Dalam konteks inilah, keberadaan Badan Anggaran (Banggar) memiliki posisi strategis. Sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan anggaran, Banggar memegang peran besar dalam menentukan arah penggunaan keuangan negara maupun daerah.
Anggaran bukan sekadar deretan angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya.
Karena itu, proses penganggaran harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun kelompok.
Namun, apabila akses terhadap anggaran justru ditentukan oleh kemampuan melobi atau kedekatan dengan pihak-pihak tertentu, maka prinsip keadilan dalam pembangunan patut dipertanyakan.
Tidak mengherankan apabila muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, daerah harus pandai melakukan lobi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penganggaran.
Jika anggapan semacam ini benar-benar terjadi, maka pembangunan berisiko tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan dan skala prioritas masyarakat, melainkan oleh kekuatan negosiasi politik.
Akibatnya, daerah yang memiliki kebutuhan mendesak tetapi tidak memiliki akses politik yang kuat berpotensi tertinggal. Sementara itu, kepentingan yang memiliki kekuatan lobi justru berpeluang mendapatkan prioritas.
Di sinilah prinsip vox populi, vox Dei diuji. Apakah anggaran benar-benar disusun untuk menjawab kebutuhan rakyat, atau justru menjadi arena kompromi kepentingan politik?
Menurut hemat saya, jika ingin membenahi Banggar, jangan hanya membongkar mekanisme dan struktur kelembagaannya. Hal pertama yang harus dibenahi adalah hati nurani orang-orang yang berada di dalamnya.
Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah publik. Sebab, secanggih apa pun sistem pengawasan dan regulasi yang dibangun, semuanya akan kehilangan makna apabila para pemegang kewenangan tidak memiliki komitmen moral untuk mengabdi kepada rakyat.
Bagi mereka yang tidak lagi mampu menjaga amanah, sebaiknya berbesar hati untuk melepaskan jabatan dan kembali menjadi warga negara biasa. Jangan menjadikan kursi perwakilan rakyat sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan pribadi.
Jangan sampai demokrasi hanya menyisakan ritual pencoblosan setiap lima tahun sekali, sementara setelah terpilih, suara rakyat justru dilupakan.
Sebab, rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir ketika pemilu. Rakyat membutuhkan wakil yang tetap mendengar, membela, dan memperjuangkan kepentingannya setelah mandat kekuasaan berada di tangan mereka.
Pada akhirnya, suara rakyat bukan sekadar angka dalam kotak suara. Ia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada hati nurani dan Tuhan. (*)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























