Jika terbukti para penyadap (LSP dan kawan-kawan) memiliki niat melakukan makar, ancaman hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati. Namun, untuk membuktikan adanya unsur makar, diperlukan kecermatan, keberanian, dan profesionalitas penyidik dalam mengungkap fakta serta mengumpulkan alat bukti.
Di sisi lain, LSP bersama para penasihat hukumnya tentu akan berupaya membantah tuduhan dan mempertahankan argumentasi hukum guna menghindari ancaman hukuman tersebut. Inilah pergulatan hukum yang menarik untuk dicermati.
Andaikan nantinya hakim benar-benar menjatuhkan vonis pidana mati, bagaimana mekanisme pelaksanaannya menurut KUHP baru?
Dalam KUHP baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan menjadi alternatif terakhir. Pelaksanaannya disertai masa percobaan selama 10 tahun. Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.
Masih ingat kasus Ferdy Sambo? Mantan Kadiv Propam Polri yang divonis mati dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua tersebut menjadi salah satu contoh yang kerap dikaitkan dengan penerapan ketentuan pidana mati dalam KUHP baru.
Persoalannya, penerapan ketentuan peralihan dan mekanisme masa percobaan pidana mati terhadap perkara yang telah diputus sebelum KUHP baru berlaku perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, vonis mati tidak serta-merta berarti terpidana langsung dieksekusi. Ada mekanisme hukum yang harus dilalui, termasuk ketentuan mengenai masa percobaan dan kemungkinan perubahan pidana.
Inilah salah satu perubahan penting dalam sistem pemidanaan yang diatur KUHP baru. (*)
Eksplorasi konten lain dari News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.





























