(Artikel #2 dari 30 Artikel Mengapa Program MBG Layak Dibatakan) Oleh : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., Advokat & Konsultan Hukum.

Ada kebijakan yang secara moral terasa hampir mustahil ditolak: memberi makan anak-anak. Ia menyentuh naluri paling dasar, melindungi generasi berikutnya. Di ruang publik, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dibingkai sebagai bentuk kasih sayang negara: anak sekolah tidak lagi belajar dengan perut kosong; keluarga terbantu; gizi bangsa terangkat; masa depan “Indonesia Emas” dipasangi fondasi. Di level emosi, kebijakan seperti ini terasa benar bahkan sebelum diuji.

Tetapi kebijakan publik bukan hanya soal emosi. Kebijakan publik adalah seni dan ilmu memindahkan niat baik ke lapangan, ke dapur, ke rantai pasok, ke prosedur pengadaan, ke ruang kelas, ke catatan anggaran, hingga ke mekanisme pengaduan. Dan di dunia nyata, program makan gratis berskala nasional tidak berjalan di ruang hampa. Ia hidup dalam ekonomi yang bisa melambat, harga pangan yang bisa melonjak, cuaca yang makin ekstrem, kualitas birokrasi yang tidak merata, dan, ini yang sering diabaikan, politik yang selalu punya insentif untuk “menempel” pada kebijakan populer.

Karena itu, pertanyaan yang lebih adil bukan “setuju atau tidak setuju dengan MBG”, melainkan pertanyaan yang lebih menuntut: apakah kebijakan ini tahan uji? Tahan uji bukti ilmiah, tahan uji implementasi, tahan uji anggaran, tahan uji krisis pasca-pandemi, dan tahan uji godaan politisasi. Artikel ini mengajak pembaca menilai MBG melalui serangkaian “alat uji”, dengan bahasa yang mudah dicerna awam, tetapi tetap berpijak pada literatur akademik dan laporan lembaga internasional.

1. Pelajaran dari dunia: program makan sekolah bisa berhasil, tapi tidak otomatis

Di banyak negara, program makan sekolah (school feeding) adalah instrumen kebijakan yang cukup tua. Ia pernah digunakan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, menjadi jaring pengaman sosial, dan memperbaiki gizi anak. Namun literatur internasional menunjukkan satu pesan yang berulang: dampak program makan sekolah sangat bergantung pada desain dan cara pelaksanaan.

Sebuah studi uji coba teracak (randomized trial) di Burkina Faso membandingkan dua skema makan sekolah dan menemukan dampak yang berbeda pada hasil pendidikan dan kesehatan.[1] Ini penting karena dua skema itu, di mata awam, mungkin sama-sama “memberi makan”. Tetapi cara pemberian (misalnya makanan di sekolah versus ransum untuk dibawa pulang), mekanisme distribusi, dan konteks lokal dapat menghasilkan efek yang tidak sama. Di Uganda, penelitian mengenai program “food for education” menemukan dampak pada partisipasi sekolah, menegaskan bahwa program makan dapat mendorong kehadiran, namun hasilnya tetap terkait dengan desain program dan kondisi setempat.[2]

Sementara itu, buku rujukan lintas sektor tentang program makan sekolah yang diterbitkan World Bank menempatkan school feeding bukan sekadar bantuan makanan, tetapi platform kebijakan yang bersinggungan dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.[3] Artinya, program makan sekolah bisa menjadi “jembatan” antar sektor, tetapi justru karena multisektoral, ia mudah tergelincir bila koordinasinya lemah.

Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran awal: keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh kemuliaan ide, melainkan oleh “mesin” kebijakan yang membuat ide itu hidup setiap hari. Jika mesin itu tidak tahan uji, program bisa tetap terlihat berjalan di permukaan (porsi tersalurkan), tetapi gagal pada hasil yang paling penting (gizi membaik, pembelajaran meningkat, ketimpangan menurun).

2. Uji pertama: tujuan program harus jelas, karena satu program tidak bisa memecahkan semuanya sekaligus

Bayangkan seseorang datang ke dokter dengan keluhan: pusing, batuk, nyeri sendi, dan sulit tidur. Dokter yang baik tidak langsung memberi “satu obat untuk semua”. Ia akan bertanya: mana gejala utama, apa penyebab paling mungkin, intervensi mana yang paling efektif dan aman, serta bagaimana memantau hasilnya.

Kebijakan publik juga begitu. MBG sering membawa banyak tujuan sekaligus, dan itu wajar, karena makan bergizi memang berdampak lintas sektor. Tetapi ketika tujuan terlalu banyak, ada risiko serius: program menjadi kabur, evaluasi menjadi sulit, dan pada saat krisis program tidak tahu harus menyelamatkan apa dulu.

Secara sederhana, tujuan MBG biasanya bisa dikelompokkan menjadi tiga:

• Tujuan gizi dan kesehatan. Mengurangi kekurangan gizi, memperbaiki asupan protein dan mikronutrien, menurunkan anemia, memperkuat kesehatan anak.
• Tujuan pendidikan. Meningkatkan konsentrasi, menurunkan absensi, meningkatkan partisipasi sekolah, bahkan diharapkan berdampak ke hasil belajar.
• Tujuan sosial-ekonomi. Mengurangi beban belanja rumah tangga, menjadi bantalan ketika harga pangan naik, dan (sering disebut) menggerakkan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan dari petani/UMKM.

Masalahnya: setiap tujuan punya indikator keberhasilan yang berbeda. Kalau tujuan utama gizi, ukuran keberhasilan bukan “berapa porsi dibagi”, melainkan kualitas gizi menu, konsistensi, serta indikator kesehatan yang relevan (misalnya anemia). Kalau tujuan utama pendidikan, ukuran keberhasilan butuh data kehadiran, partisipasi, dan (bila memungkinkan) ukuran belajar. Jika tujuan utama bantuan sosial, maka program harus menjelaskan mekanisme penargetan, apakah universal atau terarah.

Di sinilah muncul perdebatan kebijakan yang sering tidak enak didengar: universal vs targeted. Program universal (semua anak menerima) sederhana secara komunikasi dan menghindari stigma, tetapi biayanya besar. Program terarah (misalnya prioritas untuk kelompok miskin/daerah tertinggal) lebih hemat dan presisi, tetapi menuntut data sasaran dan kapasitas administrasi yang kuat.

Pertanyaan uji yang tajam adalah ini: ketika fiskal mengetat, apa yang dipertahankan? Program yang tahan uji biasanya punya prinsip jelas: jaga mutu dan lindungi kelompok paling rentan lebih dulu. Program yang tidak punya prioritas akan cenderung menjaga “angka” (jumlah penerima) demi citra, sambil mengorbankan mutu tanpa mengaku.

<

p style=”text-align: justify;”>

3. Uji kedua: “bergizi” harus berarti standar yang bisa diaudit, bukan sekadar label

Dalam kebijakan berskala besar, label sering lebih cepat menyebar daripada isi. Kata “bergizi” adalah label yang kuat, tetapi di lapangan, kata itu harus diterjemahkan menjadi standar yang bisa diperiksa.

Ada jebakan klasik: ketika program diperluas cepat, pengadaan dikejar, target porsi dikejar, biaya ditekan, lalu menu bergeser ke yang paling murah dan paling mudah disediakan massal. Dalam kondisi itu, program mungkin tetap “memberi makan”, tetapi yang diberikan menjadi sekadar pengganjal lapar: karbohidrat dominan, protein minimal, sayur-buah tidak konsisten, mikronutrien nyaris tidak dibahas.

Padahal literatur program makan sekolah menekankan bahwa dampak yang diharapkan, baik pada kesehatan maupun pendidikan, sangat terkait dengan kualitas asupan dan konsistensi layanan. Jika menu tidak stabil, jika standar tidak jelas, atau jika substitusi dilakukan sembarang, maka sulit berharap dampak gizi yang nyata.

Agar “bergizi” bukan jargon, setidaknya ada empat komponen yang harus jelas:

1. Standar komposisi dan porsi. Berapa minimal protein? seberapa sering sayur/buah? batas gula/garam/lemak? Ini bukan detail remeh, ini inti program.
2. Strategi mikronutrien. Defisiensi zat besi, yodium, vitamin A, dan sebagainya tidak diselesaikan hanya dengan “nasi + lauk”. Apakah ada fortifikasi? Apakah ada menu yang memang dirancang untuk mikronutrien?
3. Standar substitusi. Ketika telur mahal atau pasokan ayam terganggu, substitusinya apa? Tahu-tempe bisa jadi substitusi, tetapi harus diperhitungkan porsi proteinnya. Tanpa standar substitusi, “bergizi” akan bergantung pada improvisasi vendor atau sekolah.
4. Sistem pemantauan mutu. Standar tanpa pengawasan adalah doa. Program harus punya mekanisme audit menu, uji acak, dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Di sinilah pelajaran penting dari literatur value for money muncul: program multisektoral seperti makan sekolah bisa tampak sangat baik, tetapi ketika biaya administrasi, logistik, dan pengawasan membengkak, manfaat bersihnya bisa menurun.[4] Dengan kata lain, membangun sistem “bergizi yang terjaga” itu mahal, tetapi bila tidak dibangun, program kehilangan jiwa.

<

p style=”text-align: justify;”>

4. Uji ketiga: keamanan pangan, risiko besar yang sering diremehkan

Jika program melayani jutaan anak, maka satu insiden keamanan pangan dapat berubah menjadi krisis nasional. Bukan hanya karena korban, tetapi karena psikologi orang tua. Sekali publik kehilangan rasa aman, program akan menghadapi resistensi bahkan dari kelompok yang paling membutuhkan.

Keamanan pangan bukan sekadar “masak sampai matang”. Dalam layanan massal, ia menyangkut:

• kebersihan dapur dan alat,
• pelatihan penjamah makanan,
• standar penyimpanan (suhu, waktu),
• kualitas bahan baku,
• rantai pasok yang aman,
• transportasi yang memadai,
• dan protokol respons insiden.

Program yang tahan uji biasanya menganggap keamanan pangan sebagai “biaya wajib”, bukan “biaya tambahan”. Ia membangun SOP, pelatihan, inspeksi, dan sistem pelaporan insiden sejak awal.

Kerangka WHO tentang kebijakan pengadaan pangan publik untuk diet sehat menekankan pentingnya tata kelola, tanggung jawab, dan transparansi dalam penyediaan layanan pangan publik.[5] Meski kerangka itu tidak khusus untuk MBG, prinsipnya relevan: layanan pangan publik harus punya standar dan tata kelola, karena dampaknya langsung pada kesehatan.

5. Uji keempat: implementasi harian, logistik adalah ujian sebenarnya

Banyak kebijakan runtuh bukan karena ide buruk, melainkan karena mesin implementasinya tidak realistis. Program makan sekolah adalah layanan harian: pengadaan bahan → produksi → distribusi → konsumsi → pengelolaan limbah → evaluasi. Satu titik macet dapat mengacaukan seluruh rantai.

Di Indonesia, tantangan implementasi memiliki “lapisan realitas” yang tidak bisa dihapus oleh slogan:

• Disparitas fasilitas sekolah. Tidak semua sekolah punya dapur, air bersih, ruang makan, atau fasilitas penyimpanan. Bahkan kalau makan disuplai vendor, sekolah tetap perlu ruang distribusi yang aman.
• Kualitas SDM yang tidak merata. Pelaksana program di lapangan beragam latar belakangnya. Pelatihan diperlukan, dan pelatihan itu butuh biaya dan waktu.
• Geografi kepulauan dan daerah sulit akses. Pengiriman makanan siap saji untuk jarak jauh punya risiko keamanan pangan. Jika bahan baku datang terlambat, menu berubah.
• Waktu operasional sekolah. Makanan harus datang pada jam yang tepat. Terlambat berarti makanan tidak dimakan, atau dimakan dalam kondisi tidak aman.

Literatur manajemen rantai pasok untuk program makan sekolah menekankan faktor kritis desain program yang berkelanjutan: koordinasi, struktur pengadaan, ketepatan desain desentralisasi, dan kapasitas operasional.[6] Dengan kata lain, program makan sekolah adalah masalah logistik dan tata kelola, bukan sekadar masalah “menu”.

Titik yang sering luput: model layanan tidak bisa seragam. Kota besar mungkin cocok dengan vendor katering terstandar. Wilayah pedesaan mungkin lebih cocok dengan dapur komunitas. Kepulauan mungkin butuh model berbasis bahan lokal dan dapur setempat dengan pengawasan ketat. Bila model dipaksakan seragam, program akan terlihat rapi di pusat namun bolong-bolong di pinggiran.

6. Uji kelima: keberlanjutan fiskal, program harian bertemu APBN yang bisa mengencang

Program harian berskala nasional adalah belanja rutin yang kaku. Ketika ekonomi normal saja, ini sudah menuntut disiplin anggaran. Tetapi pasca pandemi COVID-19, dunia memasuki periode yang lebih tidak stabil: inflasi pangan tinggi di banyak negara, suku bunga global meningkat, pertumbuhan melambat, dan gangguan geopolitik memukul rantai pasok pangan.

Bank Dunia mencatat inflasi pangan domestik tetap tinggi di hampir semua negara pada periode tertentu; bahkan di banyak negara, inflasi pangan melampaui inflasi umum.[7] IMF dalam World Economic Outlook membahas konteks krisis biaya hidup dan dinamika tekanan harga pangan.[8] Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan “tahan uji” menjadi lebih mendesak: apa yang terjadi ketika harga bahan naik? Apakah anggaran dinaikkan? cakupan dikurangi? atau kualitas diturunkan diam-diam?

Dalam banyak program besar, opsi ketiga sering terjadi karena paling mudah: menjaga angka cakupan (yang terlihat publik) sambil menurunkan kualitas (yang tidak langsung terlihat). Tetapi bagi program gizi, opsi itu adalah kegagalan desain karena tujuan utama hancur.

Kita juga perlu jujur tentang biaya peluang. Uang publik selalu terbatas. Literatur menekankan pentingnya menilai nilai program multisektoral relatif terhadap alternatif, karena biaya implementasi bisa mengubah kesimpulan efektivitas biaya. Jika tujuan utama adalah gizi ibu-anak, misalnya, apakah MBG lebih efektif daripada intervensi yang lebih spesifik? Jawabannya tidak bisa diimprovisasi; ia harus diuji dengan data.

Sebagian sumber domestik yang tersedia menunjukkan besarnya skala anggaran yang dibicarakan untuk MBG di tahun-tahun tertentu. Katadata Databoks, misalnya, memuat angka target anggaran yang besar dalam konteks RAPBN 2026.[9] Sumber resmi BGN juga menyebut dukungan anggaran yang besar serta komponen pendukungnya.[10] Angka besar bukan berarti program salah, tetapi ia meningkatkan konsekuensi kesalahan desain: kebocoran, inefisiensi, dan penurunan mutu menjadi lebih mahal, baik secara finansial maupun secara sosial.

7. Uji keenam: apakah MBG lahir dari kajian mendalam, atau dari pesona kebijakan?

Dalam sains, ide yang indah tetap harus diuji. Dalam kebijakan publik, program yang populer juga harus diuji. Program makan sekolah yang kredibel biasanya lahir dari paket kajian: analisis kebutuhan, studi biaya, rancangan menu, pemetaan kapasitas, pilot terukur, dan evaluasi dampak.

Studi di Burkina Faso dan Uganda menunjukkan pentingnya evaluasi dampak yang serius untuk memahami apa yang benar-benar terjadi pada indikator pendidikan dan kesehatan. Program besar tidak cukup mengandalkan testimoni, karena testimoni mudah bias: yang menerima program mungkin merasa terbantu (dan itu valid), tetapi apakah dampaknya sesuai tujuan? Apakah ada efek samping? Apakah ada ketimpangan implementasi? Itu memerlukan data.

Pertanyaan yang perlu dijawab publik adalah:

• apakah ada hasil pilot yang dipublikasikan?
• indikator apa yang dipantau?
• bagaimana standar menu ditetapkan dan diawasi?
• apakah ada evaluasi independen?

Ketertutupan bukan hanya masalah etika; ia masalah ketahanan. Program yang tidak transparan mudah diserang, bahkan bila manfaatnya nyata, karena publik tidak punya alat untuk memisahkan kritik yang sah dari rumor.

8. Uji ketujuh: mulia memberi makan, atau “makanan empuk” bagi mesin politik?

Program sosial besar punya dua wajah. Ia bisa menjadi mesin kewargaan, hak warga yang dijalankan institusi secara impersonal dan akuntabel. Tapi ia juga bisa menjadi mesin politik, dipersonifikasi, dijadikan panggung klaim jasa, dan menjadi ladang rente melalui pengadaan.

Literatur tentang perlindungan sosial dan klientelisme menunjukkan bahwa desain program bisa memengaruhi hubungan warga dengan patron politik; program yang dirancang sebagai hak yang jelas dan akuntabel dapat melemahkan klientelisme.[11] Tetapi program makan sekolah juga identik dengan rantai kontrak besar: vendor, pemasok, distribusi, peralatan, dan seterusnya. Di titik itu, risiko politisasi pengadaan muncul.

Kajian tentang audit sosial dalam home-grown school feeding menekankan bahwa program tidak mencapai potensi penuh bila manajemen buruk dan transparansi lemah.[12] WHO menekankan tata kelola dan transparansi dalam kebijakan pengadaan pangan publik. Kajian lain membahas pengadaan inklusif dan transparan agar petani kecil bisa terhubung ke program makan sekolah tanpa membuka ruang rente.

Agar MBG tidak menjadi “makanan empuk” bagi mesin kekuasaan, beberapa pagar minimal perlu ada:

• Branding institusional, bukan personalisasi figur. Bantuan publik adalah hak warga, bukan hadiah pribadi.
• Transparansi pengadaan. Ringkasan kontrak, vendor, harga satuan, dan kinerja vendor harus dapat dipantau.
• Audit sosial dan kanal pengaduan. Sekolah dan orang tua perlu jalur aman untuk melapor bila kualitas buruk atau ada penyimpangan.
• Penargetan/ekspansi berbasis data kebutuhan. Jika program bertahap, ekspansi harus mengikuti indikator kebutuhan, bukan peta politik.

Tanpa pagar ini, program yang sebenarnya baik bisa rusak oleh persepsi dan praktik, karena publik tidak akan memisahkan “niat program” dari “cara program dijalankan”.

9. Paket “stress test” pasca-pandemi: kapan MBG menjadi tidak layak dipaksakan?

Sekarang kita masuk pada inti pertanyaan yang sering menggelisahkan: bagaimana menilai kelayakan MBG saat krisis ekonomi global pasca-pandemi?

Krisis pasca-pandemi bukan sekadar cerita. Bank Dunia mencatat inflasi pangan domestik tetap tinggi di banyak negara. IMF membahas tekanan biaya hidup dan dinamika ekonomi global yang dapat menahan turunnya harga pangan.⁸ Dalam konteks seperti ini, program makan sekolah nasional menghadapi ujian yang jauh lebih keras dibanding kondisi normal.

Berikut “alat uji ketidaklayakan” yang praktis:

(A) Food Price Shock Test ,  uji lonjakan harga pangan

Jika harga bahan pokok naik tajam:

• Apakah kualitas menu (terutama protein dan mikronutrien) tetap terjaga?
• Atau program bertahan dengan menurunkan kualitas agar angka penerima tidak turun?

Tanda gagal: mutu turun sistematis, menu menjadi dominan karbo murah. Ini kegagalan karena program gizi kehilangan substansi.

(B) Exchange Rate Pass-Through Test ,  uji pelemahan kurs

Jika kurs melemah, banyak input pangan terdorong naik:

• Apakah ada mekanisme buffer (substitusi lokal terstandar, kontrak adaptif, cadangan)?
• Atau biaya naik memaksa pemangkasan mutu?

Tanda gagal: penghematan berbasis mutu, bukan efisiensi.

(C) Fiscal Squeeze Test ,  uji penyempitan fiskal

Jika penerimaan melambat dan belanja wajib naik:

• Apakah MBG memiliki skenario penyesuaian yang adil?
• Atau program mengunci belanja besar sehingga menggerus layanan dasar lain?

Tanda gagal: program bertahan karena populer, sementara layanan yang lebih menyelamatkan nyawa (misalnya kesehatan primer) tertekan.

(D) Supply Chain Disruption Test ,  uji gangguan distribusi

Jika cuaca ekstrem, bencana, atau gangguan logistik terjadi:

• Apakah ada rencana cadangan dan pemasok alternatif?
• Apakah tingkat kegagalan layanan dipantau?

Tanda gagal: program sering bolong, terutama di wilayah terpencil, yang justru sering paling membutuhkan.

(E) Food Safety Stress Test ,  uji keamanan pangan saat skala membesar

Saat volume naik, apakah:

• inspeksi dan audit naik sebanding,
• SOP diterapkan konsisten,
• sistem respons insiden bekerja?

Tanda gagal: insiden meningkat, kepercayaan publik jatuh.

(F) Opportunity Cost Test ,  uji biaya peluang

Dalam krisis, apakah MBG tetap intervensi terbaik dibanding alternatif yang lebih tepat sasaran? Literatur mengingatkan pentingnya value for money dalam program multisektoral karena biaya operasional dan tata kelola bisa besar.

Tanda gagal: MBG dipertahankan terutama karena popularitas, bukan karena hasilnya paling efektif.

Jika sebuah program gagal pada banyak uji di atas, maka kesimpulan kebijakannya bukan “membenci program”, melainkan: desainnya perlu direvisi, bisa melalui prioritas sasaran, penyesuaian model layanan, atau penundaan ekspansi sampai sistem pengawasan matang.

10. Seperti apa MBG yang benar-benar tahan uji?

Kritik tanpa peta perbaikan hanya melahirkan sinisme. Karena itu, berikut “kontrak ketahanan” yang bisa membuat MBG tetap mulia sekaligus tahan uji:

• Tujuan utama dipersempit dan dijelaskan. Pilih 2–3 indikator hasil yang utama (misalnya anemia/kehadiran/konsentrasi). Program bisa punya manfaat tambahan, tetapi evaluasi harus fokus.
• Standar menu dan substitusi yang bisa diaudit. Standar minimal komposisi dan substitusi bahan (ketika harga naik) harus tertulis jelas.
• Sistem keamanan pangan yang sebanding dengan skala. SOP, pelatihan, inspeksi, audit, protokol insiden, dan transparansi laporan.
• Model layanan berbeda untuk konteks berbeda. Urban, rural, kepulauan tidak bisa diseragamkan. Kebijakan tahan uji berani mendesain variasi yang rasional.
• Transparansi pengadaan + audit sosial. Ringkasan kontrak, vendor, harga satuan, kinerja vendor dibuka; audit sosial difungsikan sebagai pagar integritas.[13]
• Pilot dan evaluasi dampak. Perluasan besar seharusnya bertumpu pada pilot terukur, evaluasi yang kredibel, dan perbaikan iteratif.
• Protokol krisis. Apa yang terjadi saat harga naik? apa yang disesuaikan dulu? siapa yang diprioritaskan? Ini harus disepakati sebelum krisis, bukan saat panik.

Jika elemen-elemen ini ada, MBG tidak lagi bergantung pada retorika. Ia bergantung pada sistem, dan sistem yang baik bisa bertahan melintasi pergantian politik.

Penutup: kebijakan yang baik tidak hanya baik hati, tetapi tahan banting

Memberi makan anak adalah tindakan mulia. Namun MBG bukan sekadar tindakan; ia adalah mesin layanan publik berskala nasional. Ia akan diuji oleh inflasi pangan, gangguan pasok, kapasitas daerah yang beragam, kualitas pengawasan, dan godaan politisasi.

Pelajaran dari riset internasional memberi harapan sekaligus peringatan: program makan sekolah dapat berdampak, tetapi dampaknya sangat bergantung pada desain dan implementasi. Dalam dunia pasca-pandemi yang penuh ketidakpastian, di mana inflasi pangan tinggi tercatat meluas, ketahanan program menjadi syarat utama.

Maka pertanyaan yang paling penting bukanlah “apakah program ini mulia?” (ia tampak mulia). Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: apakah kebijakan ini tahan uji, atau hanya tampak indah di poster? Jika MBG ingin menjadi warisan kebijakan yang benar, ia harus bersedia diuji dengan ukuran yang keras, transparan, dan adil. Karena pada akhirnya, yang layak diwariskan bukan kebijakan yang paling populer, melainkan kebijakan yang paling efektif melindungi anak, bahkan ketika dunia sedang krisis.

(Disajikan secara ilmiah dan argumentatif tanpa tendensi pribadi oleh Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., Advokat & Konsultan Hukum, penulis dan pengamat sosial)

[1] Kazianga, H., de Walque, D., & Alderman, H. (2009). Educational and health impacts of two school feeding schemes: Evidence from a randomized trial in rural Burkina Faso. World Bank Policy Research Working Paper.

[2] Alderman, H., Gilligan, D. O., & Lehrer, K. (2012). The impact of food for education programs on school participation in northern Uganda. Economic Development and Cultural Change.

[3] Bundy, D. A. P. (Ed.). (2009). Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development, and the Education Sector. World Bank.

[4] Alderman, H., Aurino, E., Baffour, P. T., Gelli, A., & Turkson, F., et al. (2021). How much are multisectoral programs worth? A new method with an application to school meals.

[5] World Health Organization. (2021). Action framework for developing and implementing public food procurement and service policies for a healthy diet. WHO.

[6] Kretschmer, A., Spinler, S., & Van Wassenhove, L. N. (2014). A school feeding supply chain framework: Critical factors for sustainable program design. Production and Operations Management.

[7] World Bank. (2023). Food Security Update LXXVI (January 12, 2023): Domestic food price inflation remains high in almost all countries.

[8] International Monetary Fund. (2022). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis (October 2022).

[9] Katadata Databoks. (2026). RAPBN 2026: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp335 Triliun (tabel target anggaran 2025–2026).

[10] Badan Gizi Nasional (BGN). (2025/2026). Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur (siaran pers).

[11] Swamy, A. R. (2016). Can social protection weaken clientelism? Considering conditional cash transfers as political reform in the Philippines. Journal of Current Southeast Asian Affairs.

[12] Thomson, I., & Sadler, S. (2016). Social Audits: Speaking up for Home Grown School Feeding: Procurement Governance for home grown school food programme. University of Dundee (PDF).

[13] Brooks, J., Commandeur, D., & Vera, E. (2019). Inclusive procurement and transparency, connecting smallholder farmers to school feeding. Gates Open Research.

Artikel Program Makan Gratis Terlihat Mulia, Tapi Apakah Kebijakan Itu Tahan Uji? pertama kali tampil pada bsdrlawfirm.com.

(Artikel #1 dari 30 Artikel Mengapa Program MBG Layak Dibatakan)

Bel sekolah berbunyi. Anak-anak keluar kelas, lalu berbaris. Di ujung antrean, mereka menerima seporsi makanan yang terlihat “sepele”: nasi atau sumber karbohidrat lain, lauk berprotein, sayur, buah, kadang susu. Bagi banyak keluarga, porsi itu bukan sekadar makan siang; ia bisa menjadi “jaring pengaman” harian yang mengurangi lapar saat belajar, sekaligus menahan pengeluaran rumah tangga agar tidak jebol di tengah harga pangan yang mudah bergejolak.[1]

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjanjikan bentuk kehadiran negara yang paling mudah dipahami publik: gizi sampai ke piring, bukan berhenti di slogan. Namun ketika program semacam ini didorong menjadi skala nasional, pertanyaannya berubah. Urusannya bukan lagi sekadar menu, tetapi “mesin besar” yang jarang terlihat kamera: anggaran berulang, rantai pasok, pengadaan, standar keamanan pangan, audit, data penerima, dan kemampuan negara menjaga semuanya tetap rapi; bukan sehari, tetapi bertahun-tahun.[2]

Di sinilah istilah “bom waktu anggaran” masuk akal. Bukan karena MBG pasti keliru, melainkan karena ia adalah program rutin berskala besar: tipe belanja yang paling mudah “membengkak diam-diam” dan paling sulit “diperkecil” begitu sudah menjadi ekspektasi publik. Kajian tentang MBG menegaskan bahwa beban fiskal dan risiko pengelolaan adalah isu inti; apakah ia investasi sosial yang terukur, atau kewajiban belanja yang menekan ruang fiskal untuk kebutuhan lain.[3]

Bom waktu itu bukan “besar sekali”, melainkan “besar dan menetap”.

Kata “gratis” sering menipu logika. Gratis bagi penerima bukan berarti gratis bagi negara. Dalam program makan, biaya tidak berhenti pada bahan pangan. Ada dapur dan SDM (memasak, menyiapkan, membersihkan), peralatan dan energi, distribusi, manajemen data penerima, pengawasan kualitas, serta penanganan keluhan dan insiden. Literature review implementasi MBG menekankan bahwa keberhasilan program justru bergantung pada kapasitas operasional dan tata kelola itu; bukan semata besarnya niat kebijakan.

Kalau ingin melihat “sumbu” bom waktunya, pegang rumus sederhana: total biaya ? jumlah penerima × biaya per porsi × jumlah hari layanan. Rumus ini terdengar seperti matematika SD, tetapi di sinilah letak daya ledaknya. Begitu salah satu variabel naik; penerima meluas, biaya per porsi terdorong inflasi, hari layanan bertambah; total anggaran melompat tanpa perlu “kebijakan baru” yang diumumkan besar-besaran.

Yang paling berbahaya bukan kenaikan sekali, melainkan “kenaikan yang menjadi kebiasaan”. Harga pangan bergerak; musiman, dipengaruhi cuaca, distribusi, dan pasar. Bila standar gizi dipertahankan ketat (yang ideal), biaya per porsi terdorong naik saat bahan kunci melonjak. Bila pagu dipertahankan kaku, yang sering terjadi kualitas turun pelan-pelan: protein dikurangi, porsi diperkecil, variasi menu menyempit. Dua-duanya punya ongkos politik; dan di titik ini program makan rentan masuk ke “politik kualitas”: di atas kertas berjalan, di lapangan kualitasnya bernegosiasi dari hari ke hari.[4]

Riset kebijakan school feeding menekankan bahwa program makan sekolah memang populer secara politik, tetapi sulit dinilai hanya dengan satu indikator karena dampaknya menyilang antara gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial; karena itu ukuran keberhasilan harus benar sejak awal, bukan disusul belakangan saat masalah sudah menumpuk.[5]

Lalu ada risiko yang jarang ditulis di baliho: efek “ekspansi diam-diam”. Program sosial yang terlihat baik biasanya menghadapi tekanan moral dan politis untuk cepat merata. Kriteria penerima dilonggarkan “sementara”, sekolah tambahan ikut, wilayah baru masuk, hari layanan ditambah. Secara komunikasi publik, itu terdengar seperti kabar baik. Dalam kas negara, itu adalah komitmen berulang yang makin sulit dibatasi; mirip kontrak jangka panjang yang ditandatangani oleh euforia, tetapi dibayar oleh APBN bertahun-tahun.

Kritisnya di sini bukan sekadar “apakah uangnya ada?”, melainkan biaya peluang (opportunity cost): setiap rupiah yang terkunci untuk belanja rutin besar akan mengurangi ruang untuk belanja lain yang juga menyelamatkan masa depan; puskesmas, imunisasi, perbaikan sanitasi, peningkatan mutu guru, penanganan anemia remaja, atau intervensi gizi yang sangat terarah. Program besar yang tidak presisi bisa memakan anggaran program yang lebih efektif, hanya karena yang besar lebih mudah dipamerkan.

Di mana bom waktu itu bersembunyi: lima titik rapuh yang sering diremehkan.

Bom waktu pertama: inflasi pangan dan “jebakan indeksasi” biaya per porsi. Sekali MBG berjalan, tekanan untuk menjaga kualitas gizi akan menuntut penyesuaian biaya. Jika mekanismenya tidak jelas (misalnya batas kenaikan, formula penyesuaian, atau strategi substitusi bahan yang tetap memenuhi gizi), program mudah terjebak: kenaikan harga pangan otomatis menjadi kenaikan anggaran, tahun demi tahun, tanpa rem desain.

Bom waktu kedua: tata kelola pengadaan; pasar besar yang mengundang patologi klasik. Program makan sekolah berskala besar menciptakan pasar rutin. Ini mengundang risiko mark-up, kartel pemasok lokal, spesifikasi dimainkan, hingga kualitas bahan dikompromikan. Bahkan literatur internasional secara spesifik menempatkan pengadaan sebagai zona rawan dalam layanan publik, karena di situlah uang bertemu diskresi, dan diskresi bertemu insentif.[6] Pelajaran dari studi tentang program makan sekolah di Kolombia menunjukkan bahwa transparansi dan desain kontrak/pengawasan dapat mengubah insentif korupsi; artinya, masalah ini bukan “isu moral”, tetapi isu desain tata kelola.[7]

Bom waktu ketiga: data penerima dan akuntabilitas; kebocoran yang tidak selalu tampak seperti korupsi besar. Program makan terlihat sederhana, tetapi mengandalkan data: siapa menerima, kapan, di mana, oleh siapa diproduksi, apakah porsinya sesuai standar. Tanpa sistem pelaporan yang ringan namun disiplin, kebocoran terjadi dalam bentuk “kecil tapi rutin”: penggandaan pencatatan, penerima fiktif, atau penyusutan kualitas yang pelan-pelan dianggap normal.

Bom waktu keempat: keamanan pangan dan reputasi; satu insiden bisa menjadi krisis kebijakan. Program makan untuk anak punya risiko reputasi yang tidak linear. Sekali terjadi insiden, dampaknya bisa menuntut penghentian sementara, audit besar, peralihan vendor, serta biaya korektif yang mahal. Di era media sosial, kepercayaan runtuh lebih cepat daripada kemampuan birokrasi merespons. Karena itu, standar kualitas dan keamanan pangan bukan “detail teknis”; ia inti keberlanjutan program.[8]

Bom waktu kelima: kapasitas eksekusi di lapangan; Indonesia bukan satu dapur, melainkan ribuan dapur. Banyak program bagus gagal bukan karena idenya salah, melainkan karena kapasitas operasionalnya tidak siap. Literature review implementasi MBG menyoroti kebutuhan manajemen yang konsisten, koordinasi antarpihak, serta kesiapan fasilitas agar standar bisa sama lintas daerah. Dalam konteks global, bahkan ada studi tentang Ghana yang menyoroti bagaimana austerity dan tekanan fiskal dapat memukul implementasi school feeding di level sekolah; pesannya jelas: ketika ekonomi melambat atau anggaran mengetat, program rutin besar akan diuji bukan di ruang rapat, tetapi di dapur-dapur sekolah.[9]

Jadi, mampukah negara membiayai MBG? Ya; tetapi hanya jika desainnya “keras”.

Di titik ini, pertanyaan paling menentukan bukan “pro atau kontra MBG”, melainkan “apakah MBG diperlakukan seperti program raksasa yang membutuhkan disiplin raksasa?”

Jawaban paling jujur: negara bisa membiayai MBG jika MBG dibangun dengan arsitektur pembiayaan, disiplin tata kelola, dan pagar eskalasi yang jelas. Jika tidak, MBG bisa menjadi program yang “jalan” tetapi mahal, rawan kebocoran, dan memicu kekecewaan publik karena kualitasnya inkonsisten; yang akhirnya merusak legitimasi program sosial itu sendiri.

Agar “bom waktu” berubah menjadi “investasi generasi”, setidaknya lima rem pengaman harus dipasang sejak awal:

1. Bertahap dan tepat sasaran lebih dulu, bukan universal instan. Bukti sintesis global menunjukkan school feeding dapat memberi dampak pada anak-anak yang mengalami kerentanan sosial-ekonomi, tetapi besaran dampak bergantung konteks dan desain program. Artinya, prioritas (wilayah/kelompok rentan) bukan sekadar strategi anggaran; itu strategi efektivitas.
2. Standar “nutrisi dan keamanan”, bukan “bahan seragam”. Indonesia beragam. Memaksa bahan yang sama di semua daerah menaikkan biaya logistik. Yang dibutuhkan adalah standar nutrisi minimal dan standar keamanan pangan, sementara bahan bisa adaptif dan lokal agar efisien dan mendukung rantai pasok domestik.[10]
3. Pengadaan berbasis mutu dan kinerja, bukan sekadar harga termurah. Value for money harus dibuktikan: kualitas bahan sesuai, porsi sesuai, higienis, terverifikasi. Literatur tata kelola anggaran dan transparansi menegaskan bahwa desain transparansi/partisipasi publik dapat memperkuat akuntabilitas belanja; terutama pada program yang besar dan rutin.[11]
4. Audit yang nyata: gabungkan audit formal + pengawasan berbasis data. Eksperimen lapangan di Indonesia menunjukkan audit/monitoring bisa menurunkan “missing expenditures” dalam proyek publik.[12] Pelajarannya relevan: pengawasan bukan sekadar wacana integritas; ia adalah intervensi kebijakan yang punya efek nyata bila dirancang serius.
5. Ukuran keberhasilan berbasis hasil (outcome), bukan serapan. Menahan godaan menyamakan “anggaran terserap” dengan “program berhasil” adalah ujian kedewasaan kebijakan. Literatur menekankan framing yang benar: program makan sekolah berada di persimpangan gizi–pendidikan, sehingga indikator harus lintas sektor, bukan hanya jumlah porsi.

Penutup.

MBG bisa menjadi cerita besar tentang negara yang hadir sejak pagi; mendorong anak-anak belajar dalam kondisi lebih layak, menutup celah gizi, dan mengurangi beban keluarga. Tetapi di balik piring yang tampak sederhana, ada mesin pembiayaan dan tata kelola yang kompleks.

Jika MBG dibangun bertahap, tepat sasaran, transparan, ketat pada nutrisi dan keamanan pangan, serta keras pada akuntabilitas, ia bisa menjadi investasi generasi dengan biaya yang terkendali. Jika tidak, ia berisiko menjadi program yang mahal, melebar tanpa rem, dan memicu kekecewaan publik karena kualitasnya naik-turun.

Bom waktu anggaran bukan takdir. Ia alarm desain. Dan alarm itu seharusnya didengar sebelum program membesar; bukan setelah ia terlanjur mengikat APBN bertahun-tahun.

Inilah Simulasi skenario; mengapa “10% saja” itu bisa menjadi triliunan.

Agar bom waktu anggaran tidak berhenti sebagai metafora, mari uji dengan simulasi sederhana. Anggap program melayani N penerima selama H hari sekolah dengan biaya C rupiah per porsi. Total biaya tahunan kira-kira:

Total = N × C × H

Sebagian diskusi publik sering memakai patokan biaya per porsi sekitar Rp15.000 dan hari efektif sekolah yang bisa berada di kisaran ratusan hari dalam setahun (misalnya 255 hari dalam satu rujukan populer-akademik).¹ Saya ambil angka ini hanya untuk menunjukkan pola, bukan untuk mengklaim itulah angka final yang pasti dipakai.

Skenario agresif (contoh nasional).

• N = 60 juta penerima (skala sangat besar, mendekati “nasional”)
• C = Rp 15.000/porsi MBG
• H = 255 hari (Jumlah hari sekolah siswa yang mendapat manfaat)

Hitung bertahap:

1. Biaya per hari: 60.000.000 × 15.000 = 900.000.000.000 = Rp 900 miliar per hari
2. Biaya tahunan: Rp 900 miliar × 255 = Rp 229.500 miliar = Rp 229,5 triliun per tahun

Angka ini belum bicara dapur baru, investasi cold chain, peningkatan pengawasan, atau biaya koordinasi lintas lembaga. Ini baru “piringnya”.

1) Jika biaya per porsi naik 10% (Rp15.000 ? Rp16.500).

Karena N dan H tetap, total ikut naik 10%,maka 10% × Rp Rp 229,5 triliun = Rp 22,95 triliun tambahan per tahun Total baru ? Rp 252,45 triliun per tahun. Pesan kuncinya: inflasi pangan 10% pada skala nasional bukan lagi “penyesuaian kecil”, ia setara belasan triliun yang harus dicari setiap tahun.

2) Jika penerima bertambah X juta (misal X = 5 juta) akibat “ekspansi diam-diam”.

Tambahan biaya = X × C × H = 5.000.000 × 15.000 × 255

Maka : 5.000.000 × 15.000 = 75.000.000.000 × 255 = 19.125.000.000.000 = Rp 19,125 triliun tambahan per tahun

Maknanya: menambah 5 juta penerima—tanpa mengubah kualitas menu—setara menambah beban belanja tahunan dua digit triliun.

3) Skenario gabungan: biaya per porsi naik 10% dan penerima naik 5 juta.

Tambahan kira-kira: +Rp 22,95 triliun (inflasi porsi 10%) +Rp 19,125 triliun (ekspansi 5 juta penerima) Total tambahan ? Rp 42, 075 triliun per tahun

Dengan kata lain, hanya dua perubahan yang “terlihat wajar” di ruang politik, kenaikan biaya per porsi dan perluasan penerima, bisa memicu lonjakan sekitar Rp 40 triliun per tahun dalam simulasi skala nasional.

Penutup (jebakan belanja wajib + biaya peluang).

Di titik inilah MBG berisiko masuk jebakan belanja wajib: ketika program rutin sudah melebar, ia berubah menjadi komitmen yang harus dibayar dulu sebelum negara membiayai kebutuhan lain. Dan karena APBN bukan kantong tanpa dasar, setiap tambahan belanja puluhan triliun berarti biaya peluang: ruang untuk memperbaiki puskesmas, imunisasi, sanitasi, peningkatan mutu guru, penanganan anemia remaja, atau intervensi gizi yang lebih terarah bisa terdesak—bukan karena tidak penting, melainkan karena kalah “terlihat” dibanding piring makan yang hadir setiap hari.  Pada titik ini juga, pertanyaan MBG bukan lagi ‘apakah kita peduli gizi anak’, tetapi ‘apakah kita siap mengunci puluhan hingga ratusan triliun sebagai belanja rutin; dan konsekuensi pemangkasan diam-diam terhadap layanan publik lain yang menyertainya’.

(Disajikan secara ilmiah dan argumentatif tanpa tendensi pribadi oleh saya : Bernard Simamora, S.Si., S.IP., S.H., M.H., M.M., Advokat & Konsultan Hukum, penulis dan pengamt sosial)

[1] Wells, G. A., Kristjansson, E., et al. (2025). School feeding programs for improving the physical and psychological health of school children experiencing socioeconomic disadvantage. Cochrane Database of Systematic Reviews.

[2] Hastuti, R., & Hariyadi, A. M. (2026). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah (Literature Review). Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan.

[3] Salim, M. R., & Harsyarudin, M. R. (2026). Program Makan Bergizi Gratis dan Beban Fiskal Negara: Investasi Sosial atau Risiko Anggaran? INOMATEC.

[4] Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School feeding programs and development: are we framing the question correctly? The World Bank Research Observer, 27(2), 204–221. (PDF)

[5] ibid

[6] Campos, J. E., & Pradhan, S. (2007). The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. World Bank. (rekam sitasi di Google Scholar)

[7] Keefer, P., & Roseth, B. (2024). Transparency and grand corruption: Lessons from the Colombia school meals program. Journal of Comparative Economics.

[8] Udiana, G. K., Pramana, I. B. N. T., & Sari, I. A. P. W. I. (2025). Analisis Yuridis Normatif Standar Kualitas dan Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis. Jurnal Dharmaputra Hukum.

[9] Mohammed, A. R. (2019). Understanding the impact and implications of fiscal austerity for the implementation of Ghana’s school feeding programme and social investment strategy. White Rose eTheses.

[10] World Health Organization. (2021). Action framework for developing and implementing public food procurement and service policies for a healthy diet. WHO.

[11] Khagram, S., Fung, A., & De Renzio, P. (2013). Open Budgets: The Political Economy of Transparency, Participation, and Accountability. (buku, Google Books)

[12] Olken, B. A. (2007). Monitoring corruption: Evidence from a field experiment in Indonesia. Journal of Political Economy. (NBER working paper PDF)

Artikel Program Makan Bergizi Gratis, Bom Waktu Anggaran? pertama kali tampil pada bsdrlawfirm.com.