Google search engine
Beranda blog Halaman 279

Polda Jateng Terus Buru Knalpot Racing Brondol

0
Polda Jateng razia sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

Semarang (Aswajanews.id) – Polda Jawa Tengah memburu keberadaan sepeda motor yang menggunakan knalpot racing atau yang biasa disebut brong atau brondol.

Direktur Lalu-Lintas Polda Jawa Tengah Kombes Suryo Nugroho menyatakan bila jajarannya akan menggelar razia lalu-lintas di sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk menindak pengendara motor yang menggunakan knalpot brong.

“Jajaran personil kita arahkan untuk gelar razia lalu-lintas di semua daerah di Jawa Tengah, 35 Polres yang ada, baik pagi, siang dan malam”, ungkap Agus Suryo di Semarang, Jumat (14/1).

Oleh Polisi, knalpot brong jelas bukanlah alat yang standar sehingga keberadaannya melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Terlebih, pemakaian knalpot brong sangat membahayakan keselamatan sehingga kerap memicu kecelakaan dengan korban.

“Yang pasti kan itu tak standar, dan memang dilarang di UU Lalu-Lintas. Pemakaiannya kerap memicu kecelakaan dengan korban, dipakai untuk balap liar dan biasanya memicu tawuran antar genk motor atau kelompok tertentu”, jelas Agus.

Meski demikian, Polda Jawa Tengah akan melakukan tindakan humanis untuk menindak para pengendara motor yang terjaring razia knalpot brong. Penindakan tersebut bukanlah sanksi tilang, namun pelepasan knalpot brong oleh pemilik di depan Polisi berikut mengisi form pernyataan untuk tidak memakai atau menggunakan lagi knalpot brong.

“Kita berikan yang humanis, bukan tilang. Ini lebih pada edukasi kok. Pemilik motor kita minta melepas mencopot sendiri knalpot brongnya dan memasang lagi yang standarnya di depan petugas. Kemudian kita berikan form pernyataan agar tidak mengulang lagi”, ujar Agus Suryo.

Di Kota Semarang, selama dua hari menggelar razia, Polisi berhasil mengamankan 161 knalpot brondol dari pengendara motor. Ratusan knalpot brondol tersebut nantinya akan dimusnahkan. “Kita dalam dua hari sudah dapat 161 knalpot. Itu terkumpul di Pos Simpang Lima. Nantinya akan kita musnahkan semua”, kata Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit.

Dari temuan di lapangan, mereka yang memakai knalpot brong ini kebanyakan adalah kalangan pelajar dan pelaku balap liar. “Pelajar paling banyak, dan rata-rata adalah pelaku balap liar. Nah disinilah kita hadir untuk mengedukasi yang humanis”, tutup Sigit. (*)

Memasuki Tahun 2022: KPAI Dorong 5 Juta Anak Mendapatkan Akta Kelahiran

0
KPAI gelar pertemuan Bersama Kadis Catatan sipil Kota Depok Nurani Widayati dan Ketua Forum LKSA

Jakarta (Aswajanews.id) – Dilaporkan masih 30 ribu anak di Kota Depok belum memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab. KPAI gelar pertemuan bersama Kepala Dinas Catan Sipil Kota Depok Nuraeni Widayati dan Ketua Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Munheri Koto pada tanggal 30 Desember 2021.

Dalam pertemuan tersebut Nuraeni mempresentasikan 95 persen capaian Kota Depok sebagai Kota Layak Anak Tingkat Nindya dalam menerbitkan Akta Kelahiran. Masih ada 30 ribu anak di Kota Depok yang masih belum memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab. Salah satunya anak anak yang berada dalam lembaga pengasuhan atau lembaga serupa yang menjalankan pengasuhan. Karena minimnya memiliki asal usul data sejak di temukan pertama kali.

Untuk itu KPAI berharap Dukcapil Kota Depok melalui pertemuan bersama Forum LKSA dapat menjalankan peran aktif negara untuk menjemput data 30 ribu anak. Begitupun momentum Vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun yang sedang giat dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pencatatan kewarganegaraan.

Karena pengalaman vaksin yang lalu, masih ada data anak yang bermasalah ketika di input dalam sistem, sehingga petugas kesulitan menerbitkan sertifikat vaksin. Untuk itu ini momen baik kerjasama Dukcapil dengan petugas input data di penyelenggaraan penyelenggaraan vaksin anak 8 sampai 11 tahun dapat mendukung target RPJMN 2024 pemenuhan 100 persen akta kelahiran.

Beberapa kondisi tersebut, sejak lama sebenarnya di alami petugas Dukcapil yang menyebabkan Sistem Informasi Akta Kelahiran (SIAK) mengisinya secara manual atau Non SIAK. Dan di penyelenggaraan vaksin terjadi juga.

Jika dilihat target RPJMN 95% pencatatan akta kelahiran di tahun 2021, maka Kota Depok sudah melebihi dari capaian Nasional dengan kepemilikan akta kelahiran sebanyak 547.772 anak. Sementara capaian Kartu Identitas Anak (KIA) per 30 Desember sebanyak 50,16% dari 547.772 anak.

Artinya capaian akta lahir anak per Desember 2021 sebanyak 98,04% dari total anak 573.564. Target ini akan terus dikebut untuk 30 ribu lebih anak yang belum memiliki akta lahir melalui program jemput bola dan menguatkan kerjasama komunitas masyarakat serta lembaga pendidikan, Rumah Sakit, posyandu, puskesmas, LKSA dan lembaga anak lainya. Ini juga jadi bagian komitmen untuk mempertahankan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak Tingkat Nindya

Perda Perda yang masih memberi sanksi keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi warga negara harus dibatalkan. Agar kesenjangan dalam memahami pencatatan kewarganegaraan dapat di atasi. Dan momentum anak sangat membutuhkan vaksin, bisa menjadi bagian memenuhi target RPJMN 2024 dalam 100 persen akta kelahiran untuk semua warga negara.

Peran aktif Dukcapil, juga di dorong menempatkan petugasnya di Kelurahan dan Kecamatan sebagai peran aktif para petugas. Karena harus terkoneksi dengan garda terdepan warga yaitu RT. Kalau RT dan Dukcapil tidak terkoneksi langsung, maka cukup sulit memastikan anak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Apalagi RT setempat tidak aktif menanyakan ke warganya dan tidak melaporkan ke Dukcapil, akan sulit Indonesia mencapai 100 persen pencatatan kewarganegaraan. Bahwa RT adalah mitra strategis menuju pemenuhan perbaikan pencatatan kewarganegaraan sampai 2024. Hanya saja kita belum bisa memberi sanksi bagi RT yang tidak melaporkan.

Dengan posisi stetsel aktif negara, memang perlu terobosan dalam mengejar target pencatatan kelahiran. Untuk itu KPAI inisiatif Dukcapil Kota Depok dan Forum LKSA sangat baik dalam rangka pemenuhan hak warga negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 27 ayat 1 menyatakan Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

Pasal 28 ayat 2 Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. Yang dilanjutkan ayat 3 Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat 4 Pembuatan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

Seperti di Kota Depok akan mengadakan Gebyar serentak pencatatan akta kelahiran, yang sejak 2013 mengalami masalah dalam input. Dengan bekerjasama pada lembaga lembaga yang melaksanakan pengasuhan atau serupa pengasuhan anak. Dimana Anak anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) ketika masuk panti atau lembaga serupa pengasuhan mengalami undocumented akibat latar belakang anak ketika di temukan. Saya mendukung Forum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Depok dan Dukcapil Depok berinisiatif mencari jalan keluar

Mereka juga mendekatkan layanan berbasis kecamatan dengan menempatkan 4 orang petugas Dukcapil di masing masing Kecamatan.

Ada 56 panti di Depok, nanti Dukcapil akan mendekatkan layanannya dengan langsung berkunjung ke panti. Saya kira ini sangat solutif dalam memperbaiki pencatatan kewarganegaraan.

Kita berharap dari kerja bersama Dukcapil Depok dan Forum LKSA Depok menjadi pendorong di tempat lainnya, untuk melakukan hal yang sama. Dalam rangka Indonesia mengejar target perbaikan pencatatan kewarganegaraan di RPJMN 2020 sampai 2024 yang ingin mencapai 100 persen pencatatan akta kelahiran. Dalam mengejar target 5 juta anak yang membutuhkan akta kelahiran.

Pemerintah Indonesia sendiri, memiliki target dalam Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait pemenuhan hak sipil anak atas kepemilikan akte kelahiran sebanyak 100%.

Adapun target capaian tahun 2021 berdasarkan RPJMN 5 tahunan tersebut sebanyak 95% dari jumlah anak 83.892.229 orang. Data Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri bulan Juli 2021 menyampaikan capaian akta lahir anak sebanyak 78.427. 943 (93,49%) anak usia 0-17 tahun. Sedangkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) telah mencapai sebanyak 27.914.960 anak (36.87%).

Jika dilihat selisih data target tersebut dengan capaian yang sudah dilakukan, maka ada sebanyak 5.464.286 anak di Indonesia yang belum memiliki akta lahir. Sedangkan untuk KIA masih perlu upaya ekstra untuk mencapainya.

Capaian akta lahir di beberapa Provinsi masih dibawah target nasional 95% diantaranya Provinsi Aceh, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat. *(Jasra Putra/Kadivwasmonev KPAI)

 

Tim Penyidik Jam Pidsus Melakukan Pemeriksaan 1 Saksi Terkait Tipikor Perum Perindo

0
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung

Jakarta (Aswajanews.id) – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan dan Usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (PERUM PERINDO) Tahun 2016-2019, Kamis (13/01/2022).

Saksi yang diperiksa yaitu ARM selaku Komisaris PT. Prima Pangan Madani, diperiksa terkait proses kerja sama antara PT. Prima Pangan Madani dengan PERUM PERINDO.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (PERUM PERINDO).

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Puspenkum Kejaksaan RI)

Disdik Jabar Sayangkan Kejadian “Lingkaran Setan” Pramuka SMAN 1 Ciamis

0
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi

Bandung (Aswajanews.id) – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian yang diberi nama Lingkaran Setan dalam kegiatan ekstrakulikuler Pramuka di SMAN 1 Ciamis, yang membuat tiga siswa terluka dan menjalani perawatan di rumah sakit.

“Yang disayangkan memang kejadian tindakan kekerasan ini berdampak, ada tiga orang yang masuk rumah sakit. Yang dua orang sudah keluar rumah sakit dan siap sekolah lagi. Sedangkan yang satu belum,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi ketika dimintai tanggapan soal insiden tersebut di Bandung, Kamis (13/1).

Kegiatan Pramuka berbalut perpeloncoan atau disertai tindakan kekerasan fisik dengan tema Lingkaran Setan yang dilakukan para pelajar SMAN 1 Ciamis, Jawa Barat, terungkap ke publik. Orang tua seorang korban melapor ke Polres Ciamis usai anaknya mengalami luka lebam setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Menurut Dedi, dugaan penganiyaan dalam kegiatan ekstrakulikuler tersebut terjadi saat korban mengikuti kegiatan paskat atau pasukan tongkat yang sedang melatih kemampuan baris berbaris menggunakan tongkat. “Jadi terkait kejadian Pramuka di SMKN 1 Ciamis, kejadian itu berawal dari hari Sabtu di luar sekolah. Jadi sebetulnya itu kegiatan di luar instansi pendidikan dan tidak ada izin dari sekolah,” kata dia.

Dedi mengaku ada sejumlah langkah yang dilakukan untuk menyikapi kejadian ini yakni yang pertama melakukan moratorium untuk kegiatan Pramuka di gugus depan SMAN 1 Ciamis. “Kemudian kami juga sudah melaporkan ke Kwarda Jawa Barat, nanti selama moratorium akan melakukan pembenahan untuk memperbaharui struktural dalam rangka memutus mata rantai,” kata dia.

Hal tersebut, lanjut Dedi, dilakukan karena kegiatan paskat atau pasukan tongkat tersebut merupakan kegiatan yang biasa melibatkan alumni. Oleh karena itu untuk memutus mata rantai tersebut dan sebagai upaya pengawasan ektrakulikuler Pramuka maka pihaknya melarang ada keterlibatan dari alumni lebih dulu.

“Karena sudah ada kebiasaan lama seperti itu yang dilakukan secara turun temurun, seperti pola pembaiatan untuk menjadi anggota unit tongkat,” kata dia.

Pihaknya juga mengajak agar tagline sekolah ramah anak tidak hanya berlaku pada kegiatan belajar dan mengajar saja namun sekolah ramah anak harus diaplikasikan pula pada kegiatan ektrakurikuler.

Selain itu, lanjut Dedi, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar juga telah memerintahkan pihak sekolah agar memperbaiki keseluruhan terkait tagline sekolah ramah anak bukan hanya selama kegiatan belajar dan mengajar saja. “Namun juga harus sampai ke kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang ada di sekolah,” katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi sikap orang tua siswa yang anaknya menjadi korban dengan telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke polisi. *(Humas Disdik Jabar)

Pencari Kerja di Kabupaten Bogor Didominasi Lulusan SMA

0
Ikon Kabupaten Bogor, Tugu Pancakaeras di Simpang Sirkuit Sentul (Antara)

Kabupaten Bogor (Aswajanews.id) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat pencari kerja di wilayah itu didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Data terakhir, hingga akhir tahun 2020 ada tercatat 10.021 pencari kerja, didominasi lulusan jenjang SMA,” ungkap Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Bogor Ujang Jaelani di Cibinong, Jumat (14/1).

Menurut data yang ia peroleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor itu, jumlah pencari kerja dengan lulusan jenjang pendidikan SMA mencapai 7.886 orang dalam setahun.

Angka tersebut jauh di atas jumlah pencari kerja dengan lulusan jenjang pendidikan lainnya, seperti lulusan SMP sebanyak 717 orang, lulusan Diploma IV atau Strata I sebanyak 716 orang, dan lulusan SD sebanyak 154 orang.

Ujang menyebutkan jika diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, dari total 10.021 pencari kerja, sebanyak 5.979 di antaranya laki-laki dan 4.042 lainnya perempuan.

Bupati Bogor Ade Yasin mencatat lonjakan angka pengangguran pada 2020 menjadi 14,29 persen dari tahun sebelumnya yang 9,06 persen.

Ia menyebutkan sebanyak 9.023 orang dari berbagai perusahaan di wilayah itu dirumahkan dan 577 orang lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari hingga akhir Mei 2020.

Menurut dia, kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, dari semula 6,66 persen pada 2019 menjadi 7,69 persen pada 2020. *(Antara)

Resmikan Pondok TPQ Al-Mumtahanah Langkat, Nawal: Dukungan Generasi Muda Mempelajari Ilmu Agama

0
Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis saat meresmikan Pondok TPQ Al Mumtahanah di Dusun III, Bandar Muda, Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (12/1).

Langkat (Aswajanews.id) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis mengapresiasi gagasan membangun Pondok Taman Pendidikan Alquran (TPQ) Al Mumtahanah. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk dukungan terbaik terhadap generasi penerus untuk mempelajari ilmu agama.

“Ini dukungan terbaik bagi generasi penerus untuk mempelajari ilmu agama, serta menunjukan kepedulian umat untuk mewariskan dan menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan bagi generasi mendatang. Semoga ada kemudahan dan menjadi amal jariah bagi bapak/ibu,” kata Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis saat meresmikan Pondok TPQ Al Mumtahanah di Dusun III, Bandar Muda, Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (12/1).

Nawal juga menyampaikan, pentingnya membentuk karakter anak sejak usia belia, salah satunya dengan mengajarkan membaca Alquran. Sehingga generasi mendatang juga memiliki kemampuan membaca, memahami dan mencinta Alquran, serta mendoakan orang tuanya jika menghadap Sang Khalik.

Kepada para orang tua murid, Nawal juga menyampaikan, bahwa sekarang ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan, tidak saja di perkotaan tetapi telah menyebar hingga kepelosok desa. Karena itu, para orang tua diharapkan dapat menjaga anak dan keluarganya, agar tidak terjerumus dalam kasus narkoba.

“Kita berharap kehadiran TPQ ini bisa membentengi anak-anak kita untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya dan orang lain,” ujar Nawal.

Sementara Pimpinan Pondok TPQ Al Mumtahanah Dedi Ahmad Yani mengatakan, ide pembangunan timbul setelah melihat anak-anak desa usia dini yang bermain tidak tentu arah, sehingga untuk mengisi kekosongan timbul niat mendekatkan mereka dengan Alquran dan agama.

“Saya merasa terpanggil untuk berbuat, berkat dukungan masyarakat dan keluarga hari ini telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan TPQ oleh Ibu Gubernur bersama Ibu Bupati Langkat,” katanya.

Sebelumnya, kata Dedi Ahmad Yani, selama ini proses pembelajaran menggunakan tempat tinggal  pribadi, namun saat ini sudah tidak memadai lagi untuk anak-anak berkumpul. “Setahun sudah kita melakukan bimbingan baca tulis Alquran di rumah dengan fasilitas seadanya,” katanya.

Menurut Dedi, lahan seluas 2.400 meter persegi tersebut sejak 2018 sudah ada. Lahan tersebut dibeli rencananya akan dibangun tiga ruang kelas dan fasilitas pendukung lainnya. Saat ini TPQ Al Mumtahanah memiliki 55 peserta didik dan dibantu tiga orang staf pengajar. Selain itu TPQ ini juga tidak menetapkan iuran, hanya seiklasnya dari orang tua murid yang diperuntukan untuk pembelian alat tulis dan keperluan lainnya.

Dedi pun mengapresiasi kehadiran Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis dan rombongan. Hal ini menjadi motivasi bagi pihaknya dan masyarakat untuk berbauat yang lebih baik. “Kami sangat mengapresiasi atas kepedulian Ibu Gubernur (Nawal Lubis) yang mau datang ke desa kami, terima kasih Bu Gubernur, doa kami warga Desa Tanjung Lenggang, semoga Bapak dan Ibu tetap dalam lindungan Allah SWT,” ungkapnya.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua TP-PKK Kabupaten Langkat Tiorita Terbit Rencana Perangin-Angin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Rita Tavip Megawati, Camat Bahorok Robby Deritawan Sitepu, dan Kepala Desa Tanjung Lenggang Ahmad Tahir. *(Diskominfo Sumut)

BPN Serahkan 645 Sertifikat Aset Tanah Pemkab Semarang

0
Sebanyak 645 sertifikat hak atas tanah milik Pemkab Semarang diserahkan kepada Bupati Semarang Ngesti Nugraha, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Kamis (13/1/2022).

Ungaran (Aswajanews.id) – Sebanyak 645 sertifikat hak atas tanah milik Pemkab Semarang diserahkan kepada Bupati Semarang Ngesti Nugraha, di pendapa rumah dinas bupati setempat, Kamis (13/1/2022).

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Semarang Arya Widya Wasista menjelaskan, aset tanah yang disertifikat itu tersebar di 28 desa dan kelurahan. Terdiri dari, 430 bidang berupa jalan poros desa, satu jembatan, tiga ruang terbuka hijau (RTH) dan sisanya tanah yang dimanfaatkan untuk saluran air.

Disampaikan, data yang ada di BPN, total ada 5.164 bidang tanah yang merupakan aset Pemkab Semarang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.430 bidang telah bersertifikat dan sisanya masih dalam proses. “Masih ada sekitar 3 ribu bidang tanah aset pemkab yang akan diselesaikan penerbitan sertifikatnya pada tahun 2022 ini,” terangnya.

Menyinggung tentang seluruh bidang tanah yang sudah bersertifikat di Kabupaten Semarang, Arya menyebut ada 719.182 bidang atau 88,2 persen dari 815 ribu bidang tanah yang sudah terdata.

Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengapresiasi kinerja tinggi jajaran BPN dalam membantu menyelesaikan sertifikasi aset milik Pemkab Semarang. “Ini kerja Bandung Bondowoso, karena ratusan sertifikat itu diselesaikan hanya sekitar sepuluh hari,” selorohnya.

Dikatakan, program percepatan sertifikasi aset milik Pemkab Semarang ini merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK dan KPK. Tujuannya, agar tercipta tertib administrasi yang mendukung transparansi pengelolaan aset daerah.

Pada tahun anggaran 2022 ini, lanjutnya, Pemkab Semarang telah menganggarkan dana untuk menyelesaikan sertifikat seribu bidang tanah. Bupati berharap, seluruh aset tanah dapat bersertifikat pada 2023 mendatang.

Pada kesempatan itu, bupati menerima hardcopy dan softcopy peta zona nilai tanah dari Kepala BPN. Peta itu nantinya akan memudahkan penentuan besaran bea peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). *(Diskominfo Kab Semarang)

Kemenag Banjarnegara Gelar Tasyakuran Puncak Perayaan HAB ke-76

0
Banjarnegara Banjarnegara menggelar Tasyakuran puncak perayaan HAB di The Pikas Resort, Madukara, Banjarnegara dan diikuti seluruh panitia dan para pemenang perlombaan dalam rangka HAB

Banjarnegara (Aswajanews.id) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara pada Rabu (12/1/22) menggelar acara tasyakuran puncak perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini digelar di The Pikas Resort, Madukara, Banjarnegara dan diikuti seluruh panitia dan para pemenang perlombaan dalam rangka HAB.

Muh. Subhan selaku ketua panitia HAB ke 76 ini menyatakan bahwa rangkaian acara HAB di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dicukup panjang. “Rangkaian HAB di Kemenag Banjarnegara ini dimulai tanggal 14 Desember dan berakhir hari ini (12 Januari), rangkaian HAB kali ini cukup panjang dengan agenda 14 kegiatan dan perlombaan,” jelasnya

Muh. Subhan menambahkan bahwa rangkaian HAB kali ini diisi dengan 14 kegiatan atau perlombaan yang sifatnya menyenangkan seperti mancing mania, memasak nasi goreng, pop song, futsal, Bulu tangkis dan adapula kegiatan yang wajib seperti ziarah makam pendiri kementerian agama dan upacara HAB. “Hari ini merupakan tasyakuran puncak kegiatan HAB disertai pembagian hadiah kepada para pemenang lomba sekaligus hal yang paling menyedihkan yaitu pembubaran panitia HAB,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Agus Suryo Suripto mengapresiasi kegiatan HAB kali ini. Seperti diketahui bersama sejak tahun 2020, sejak pandemi melanda kegiatan yang sifatnya perayaan itu dilarang. Namun dengan melandainya covid-19 maka boleh diisi dengan kegiatan yang bermanfaat tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan

“Alhamdulillah tahun ini kita bisa merayakan HAB dengan berbagai lomba. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi lomba-lomba yang dilakukan ini sifatnya menyenangkan, bahkan yang lebih menyenangkan lagi saya didapuk menjadi juara 2 lomba memasak nasi goreng khusus bapak-bapak. Ini benar saya yang juara atau memang panitia yang merasa tidak enak kalau kepala Kantor kalah,” guraunya yang diikuti gelak tawa hadirin.

Suryo menilai bahwa kegiatan HAB di awal tahun ini menambahkan kekompakan para ASN di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, semoga kekompakan ini bisa terus dijaga sampai akhir tahun. “Kekompakan para ASN inilah yang akan membawa kinerja dan prestasi kantor lebih baik. Tanpa adanya kekompakan, sulit bagi kita untuk mewujudkan kinerja yang maksimal dan penuh dedikasi,” pungkasnya. *(Kemenag Jateng)

53 Penghafal Al Quran Ikuti Wisuda Akbar Madeena Tahfizh Qur’an

0
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya, Drs. H. Mohammad Ali Abdul Latief, M.Ag

Kota Tasikmalaya (Aswajanews.id) – Madeena Tahfizh Quran Kota Tasikmalaya menggelar wisuda untuk para penghafal al qur’an pada Rabu (12/2) di Perum Melati Mas Residence2 Parhon Indhiang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Drs. H. Mohammad Ali Abdul Latief, M.Ag hadir bersama Ketua Yayasan Madeena, Ketua Yayasan Madena Ustadz Asep Farhan, dan Ketua FHQ Jawa Barat Ustadz Agus Yosep A, M.Pd.

Pelaksanaan wisuda akbar dilangsungkan setiap tahun karena begitu banyak yang menantikan gelaran ini. Semangat dan antusias para penghafal Al Quran di Kota Tasikmalaya begitu besar untuk menghafal Al Quran.

Acara diisi oleh prosesi wisudawan dan pembagian sertifikat, penampilan nama-nama surat, pengetesan santri, sungkeman dalam rangka pemberian mahkota dan bunga, dan tausiyah dari Ustad Yamin Hambaly, M.Pd.I

“Wisuda akbar ini adalah tanda adanya para penghafal Al Qur’an yang baru, dimana menambah bagi umat muslim dalam bidang mencitai Al Quran. Luar biasa hari ini yang di wisuda sejumlah 53 orang, mulai dari anak kecil hingga Ibu-Ibu sangat semangat menghafal Al Quran,” ungkap Kepala Kantor dalam sambutannya.

Kepala Kantor H. Ali mengucapkan syukur dan terimakasih dari Kementerian Agama karena menyelesaikan 9 Juz dalam menghafalkan Al Quran. Lebih lanjut Kepala Kantor mengingatkan bahwa memelihara hapalan Al Quran itu tidaklah mudah dibandingkan menghafalnya. Maka para orangtua, keluarga, serta para Ustadz perlu terus mendorong untuk mempertahankan bahkan menambah hafalan.

Wisuda Akbar ini diharapkan dapat memotivasi seluruh umat muslim untuk semakin mencintai Al-Qur’an, menghafalnya, metadaburi dan menjadikannya pedoman hidup.

“Wisuda akbar adalah salah satu ikhtiar Daarul Qur’an melahirkan semakin banyak penghafal Al-Qur’an, karena mendawamkan Qur’an ke seluruh Nusantara dan berbagai belahan dunia menjadi tujuan utama gerakan tahfizhul Qur’an yang digagas oleh Rumah Tahfizh Qur’an (RTQ), tuturnya. *(Kontributor : Shinta Wulan Anggraeni)

Para Juara MTQ Difabel Dapat Beasiswa untuk Kuliah

0
Sekjen Kementerian Agama RI Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag.

Bandung (Aswajanews.id) – Sekjen Kementerian Agama RI Prof. Dr.  Nizar Ali, M.Ag., berjanji akan memberikan beasiswa bagi para pemenang pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Difabel I tingkat nasional, agar dapat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi Islam. Hal itu juga sekaligus sebagai hadiah dan insruksi kepada para rektor perguruan tinggi bersangkutan.

“Bagi pemenang yang masih duduk di SMA, nanti akan diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Islam. Akan diterima langsung tanpa tes, diberi beasiswa. Program studinya bidang agama.  Ini saya sampaikan langsung di hapadan Pak Rektos UIN Sunan Gunung Djati Bandung,” kata Nizar Ali, saat menutup kegiatan MTQ Difabel, di Gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (11/1/2022).

Dia mengaku bangga kepada para pemenang juga pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kalau perlu, pada tahun 2023 digelar MTQ difabel tingkat internasional. Nizar berharap lomba bidang keagamaannya diperluas. Kemenag memberikan apresiasi kepada para penyandang disabilitas ini dalam kontek keagamaan. Juga agar disampikan kepada orangtua, silakan anaknya kuliah secara gratis.

“Bagi juara asal Aceh, silakan bisa masuk UIN yang ada di Aceh. Begitu juga bagi juara yang lainnya, masuk ke UIN yang ada di daerahnya.  Prodinya harus sesuai dengan jurusan bidang agama. Semua pemenang akan diterima di perguruan tinggi dan akan diberikan beasiswa. Peluangnya sangat bagus. Insya Allah akan direspon para rektor rektor PT Islam se-Indonesia,” katanya.

Menurutnya, dalam UU No.18 tahun 2016, disebutkan, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan.  Hak tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. UU Nomor 18 tahun 2016 juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Disebutkan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya. Meski telah memiliki payung hukum, diskriminasi masih terjadi bagi penyadang disabilitas. Termasuk pada sektor pendidikan.

Tidak Diskriminatif

Nizar menegaskan, Kemenag tidak akan melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.  Dalam prinsip Islam manusia itu adalah sama, apapun latar belakang pendidikan, sosial dan lainnya. Satu-satunya yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya pada Allah SWT.

“Tidak kecuali bagi para penyandang disabilitas mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapatkan fasilitas yang memadai. Terutama dalam fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Islam mengecam sifat keras dan anarkisi,  diskriminasi yang didasari pada kesombongan dan jauh dari akhlak,” ujarnya.

Dijelaskannya, MTQ untuk kaum difabel adalah dakwah Islam dan bentuk pengakuan atas eksistensi para penyandang disibiltas. Sekaligus memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan kemampuannya.

Dia berharap MTQ tersebut akan mampu meningkatkan jiwa umat Islam berdasarkan kitab suci Al Qur’an dan meningkatkan semangat membaca, belajar, serta memahami dan mengamalkan Al Qur’an dalam kehidupan.  Mampu membentuk karakter dan perilaku sesuai Al Qur’an dan hadits, serta mendukung terciptanya muslim yang berakhlakul Karimah.

“Semoga semakin mendorong dan menggairahkan pendidikan Islam, khusunya pendidikan Al Qur’an dan hadits, sehingga kita bisa menciptakan para penghapal Al Qur’an dan hadits lebih banyak. Saya mengucapkan terimakasih kepada panitia dan sangat mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan ini,” tutur Nizar.

Milad Pusdai

Sementara itu Ketua DKM Pusdai Jabar, KH. M. Choirul Anam, mejelaskan, di negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya kaum difabel disebabkan adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, bisa dianggap sebagai respon pemerintah atas wacana-wacana kesamaan hak bagi warga difabel yang telah menjadi agenda global.

Dalam kaitan itu, dalam upaya memberikan perhatian dan ruang kepada kaum difabel, maka Pusdai Jabar pada milad ke-24 berupaya memberikan solusi dan menjawab segala bentuk diskriminasi. Terutama dalam pemenuhan hak penyandang difabel atas hak berekspresi dalam keimanan dan peribadahannya dalam bentuk menyelenggarakan MTQ Difabel dan nikah massal khusus difabel. Juga kegiatan sosial lainnya seperti khitanan massal untuk dhuafa dan wakaf 5.000 Al Quran ke pelosok daerah di Jawa Barat. *(Kontributor : Eva Nurwidiawati)

Ciamis Juara Umum MTQ Difabel

0
Kabupaten Ciamis keluar sebagai juara umum dalam grand final Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Difabel I tingkat nasional, yang berlangsung di Gedung Pusdai Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (11/1/2022)

Bandung (Aswajanews.id) – Kabupaten Ciamis keluar sebagai juara umum dalam grand final Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Difabel I tingkat nasional, yang berlangsung di Gedung Pusdai Jabar, Jalan Diponegoro Bandung, Selasa (11/1/2022). Lima peserta dari Ciamis berhasil menyabet kejuaraan dengan nilai yang signigfikan. Juara kedua diraih Kabupaten Cianjur, juara ketiga Kabupaten Tasikmalaya dan Sukabumi.

“Kegiatan MTQ ini diikuti 22 peserta yang terpilih masuk tahap grand final, setiap pemenang mendapatkan uang pembinaan dan trofi,” kata panitia penyelenggar H. Ijang Faisal saat mengumumkan hasil final MTQ Difabel tersebut. Sementara peringkat ke empat Kabupaten Sumedang; peringkat kelima Provinsi Aceh; peringkat keenam Pangandaran; peringkat ketujuh Kota Bandung, Kab. Bandung Barat dan Di Yogyakarta. Hadiah diserahkan Sekjen Kemenag Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Menurut panitia, MTQ Difabel diselenggarakan dalam kaitan milad ke-24 Pusdai Jabar. Kegiatan tingkat nasioal tersebut merupakan ajang ekspresi penyandang disabilitas, dalam penghayatannya terhadap keimanan dan peribadatan sebagai muslim dan muslimat. Tujuannya, untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada penyandan disabilitas dalam mengekspresikan khasanah keluasan ilmu dan budaya Islam.

Pesertanya terdiri dari penyandang tunanetra, tunadaksa, tunagrahita dan tunarungu dari berbagai wilayah Indonesia. Pada kegiatan tersebut dilombakan empat cabang yang meliputi doa harian dan adzan, tilawah, kaligrafi dan tahfidz.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Dr. H. Adib, M.Ag., mengungkapkan, MTQ Difabel I tingkat nasional, merupakan inspirasi yang penting bagi masyarakat luas. Selain menunjukkan kemampuan yang luar biasa meski dalam keterbatasan, kegiatan ini juga secara tidak langsung sebagai ajakan agar semua pihak memperhatikan kalangan difabel.

“Pelaksanaan MTQ Difabel tingkat nasional ini masih sederhana. Tapi Jawa Barat telah memulainya. Kita berharap nanti bisa berlangsung secara lebih massal. Lebih mengapresiasi kaum difabel. Kegiatan ini sesuatu yang membanggakan kita. Asosiasi Perempuan Disabilitas dan Lansia Jabar merupakan penggagas acara ini,” ujarnya.

Para Juara

Berikut ini, daftar para juara secara lengkap. Untuk cabang adzan (putra), juara pertama Ihsanur Karim dari Kab. Sukabumi, juara kedua Dandan (Cianjur) dan juara ketiga Wenda Pramana (Kab. Bandung). Kemudian cabang doa harian (putri), Laras (Cianjur), Rahma Rahmadani (Ciamis), dan Ira Wulandari (DI Yogyakarta).

Cabang tahfidz Quran (putra), U. Nasihin (Kab. Tasikmalaya), Walid Sahab (Kota Cimahi), dan Zainal Arifin (Kab. Bandung). Tahfidz putri, Via Farah Dilla (Provinsi Aceh), Meli Sofi (Ciamis), dan Tati Melani (Cimahi).  Untuk cabang tilawah putra, Ruhiyat (Sumedang), Ade Rohman (Kab. Sukabumi), dan Iwan Taufik (Kab. Bandung Barat).

Tilawah putri, Nani (Cianjur), Cucu (Kab. Tasikmalaya), dan Puspitasari (Pangandaran). Sedangkan kaligrafi putra, Dian Ramdani (Ciamis), Bayu Firdaus (Ciamis), serta Ayo Prianyo (Pangandaran). Untuk kaligrafi putri hanya seorang yaitu Zyan Shafi N.A (Kota Bandung). *(Kontributor : Eva Nurwidiawati)

Lima Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir

0
Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu), Kamis (13/1).

Banda Aceh (Aswajanews.id) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya menyatakan tingginya curah hujan di daerah setempat mengakibatkan lima kecamatan di kabupaten itu terendam banjir. “Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu),” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie Jaya Muhammad Nur di Pidie Jaya, Kamis (13/1).

Muhammad Nur menjelaskan banjir yang melanda kawasan tersebut juga merusak infrastruktur dan kerugian harta benda. “Saat ini kami di lapangan sedang melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerugian tersebut,” katanya.

Menurut dia, beberapa warga di wilayah Ulim harus mengungsi sementara ke meunasah terdekat dari Rabu (12/1) malam, agar terhindar dari banjir. Namun sekarang sudah reda yang mengungsi, banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing.

Ia mengatakan banjir mulai melanda sekitar pukul 22.00 WIB karena derasnya hujan di wilayah Pidie Jaya secara menyeluruh. “Hingga sekarang banjir di Pidie Jaya belum surut, masih merendam beberapa titik lokasi yang terendah,” katanya.

Ia menambahkan ketinggian air bervariasi di tiap-tiap wilayah hingga dua meter di perkampungan warga. “Kami berharap warga Pidie Jaya selalu waspada ketika curah hujan tinggi, terhadap bencana banjir,” demikian Muhammad Nur. *(Antara)

Polda Jatim Masih Memburu Pelaku Penendang Sesajen di Semeru

0
Viral video seorang memakai rompi hitam memaki pemakaian sesajen di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Dalam video itu, ia membuang sesajen di depannya, bahkan ada yang ditendang.

Surabaya (Aswajanews.id) – Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur masih memburu pelaku penendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. “Hingga saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Gatot Repli Handoko dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (13/1).

Pengejaran terhadap pelaku penendang sesajen, kata dia, dilakukan ke sejumlah daerah, termasuk tempat asalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Polisi Gatot Repli Handoko

Perwira menengah Polri itu berharap pelaku segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah diperbuatnya. “Sampai sekarang pelaku belum menyerahkan diri. Kami berharap pelaku segera menyerahkan diri,” ucap dia.

Sebelumnya, Polda Jatim telah membentuk tim untuk mengejar seorang pria yang menendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru, Lumajang tersebut. Gatot mengatakan pihaknya juga sedang melakukan pencarian dan memantau media sosial orang yang menaikkan video pria penendang sesajen tersebut.

Mengenai identitas relawan yang menendang sesajen itu, Kombes Gatot belum bisa menjelaskan lebih rinci. Pihaknya pun memberi imbauan kepada masyarakat maupun relawan agar menjaga kondusifitas di sekitar area bencana Gunung Semeru.

“Karena kan selama ini Lumajang sudah mulai damai, mulai aman, dan mulai bagus. Jangan sampai dirusak dengan adanya video-video yang mengandung SARA dan kita harus menghormati kearifan lokal daerah situ,” tuturnya.

Sebelumnya, viral video seorang memakai rompi hitam memaki pemakaian sesajen di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Dalam video itu, ia membuang sesajen di depannya, bahkan ada yang ditendang.

DPD Prajaniti Hindu Indonesia Jawa Timur juga melaporkan pria yang menendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, pada Senin (10/1). (Bidhumas Polda Jatim)

Baliho Ridwan Kamil For Presiden Diturunkan, Ilegal dan Tidak Bayar Pajak

0
Baliho berukuran besar ‘Ridwan Kamil For Presiden’ yang terpasang di kawasan Kota Cianjur diturunkan Satpol PP

Cianjur (Aswajanews.id) – Satpol PP Cianjur, Jawa Barat, menurunkan baliho Ridwan Kamil For Presiden yang terpasang di kawasan Kota Cianjur, karena belum membayar pajak, bahkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) tidak tahu siapa pemasang baliho berukuran besar itu.

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Bapenda Cianjur Riyadi Saputra di Cianjur, Rabu, mengatakan baru mengetahui ada baliho terpasang di papan reklame di kawasan Tugu Tauco, beberapa hari yang lalu, setelah petugas melakukan pengecekan ke lapangan.

“Tidak diketahui siapa pemasang baliho tersebut, sudah pasti tidak terdaftar dan belum membayar pajak. Meski Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, baliho yang terpasang bukan berisi program Pemprov Jabar, sehingga akan diturunkan,” katanya.

Ia menjelaskan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, baliho tersebut masuk dalam kategori “branding personal”, sehingga wajib membayar pajak, kecuali program pemerintah tidak akan dikenakan pajak, cukup dengan izin.

Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Cianjur Severianus Triono Retno Juniswara mengatakan pihaknya menurunkan baliho bergambar Ridwan Kamil itu, karena belum membayar pajak dan merupakan baliho personal bukan kedinasan.

“Sebelumnya kami berkoordinasi dengan Bappenda Cianjur, karena diduga baliho tersebut belum membayar pajak dan terpasang di papan reklame di Jalan Mangunsarkoro. Selanjutnya baliho akan kami amankan, menunggu pemasang untuk mengambil,” katanya.

Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data siapa pemasang baliho tersebut, sehingga diturunkan, jika akan dipasang kembali pihaknya tidak melarang, namun pemasang harus memenuhi kewajiban dengan membayar pajak dan mendapatkan izin.

“Kami akan bertindak tegas terhadap pelanggar aturan atau tidak melakukan kewajibannya. Kami mengimbau sebelum memasang baliho dan reklame, silahkan bayar pajak dan izinnya terlebih dahulu,” katanya. *(Antara/AN)

Mayat Wanita Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Pulau Berhala

0
Mayat wanita tanpa identitas dan membusuk ditemukan di sekitaran Pantai Pulau Berhala, Dusun Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, Rabu (12/1/2022)

Sergai-Sumut (Aswajanews.id) – Mayat wanita tanpa identitas dan membusuk ditemukan disekitaran Pantai Pulau Berhala, Dusun Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara. Penemuan mayat ini terjadi pada Rabu (12/1/2022) sekitar pukul 00.30 WIB.

Mendapat laporan tersebut dari anggota Satgas Pam Pulau Terluar, Sat Reskrim Polsek Tanjung Beringin, Sat Reskrim Polres Sergai, dan Satpolair Polres Sergai, langsung mendatangi lokasi penemuan mayat wanita tanpa identitas tersebut.

“Pada hari Rabu, (12/1/2022), sekira pukul 00.30 WIB, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Beringin mendapat informasi dari anggota Satgas Pam Pulau Terluar Berhala, tentang adanya mayat seorang wanita dalam kondisi yang membusuk tanpa identitas tepatnya di pantai Pulau Berhala,” ujar Kapolres Sergai, AKBP Ali Machfud melalui Kapolsek Tanjung Bringin, AKP Tobat Sihombing, Kamis (13/1/2022).

Lanjut Tobat, wanita tanpa identitas ini ditemukan dalam keadaan kedua tangan terikat tali tambang. “Sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, personel benar ditemukan mayat seorang perempuan tanpa identitas. Kedua tangan wanita tanpa identitas terikat. Kemudian mayat tersebut di bawa ke pinggir oleh anggota Satgas Pam Pulau Terluar Berhala agar tidak hanyut kembali,” ujar Tobat.

Selanjutnya dilakukan identifikasi atau pemeriksaan luar mayat oleh tim Inafis Polres Sergai. Di mana kondisi mayat sudah dalam keadaan membusuk dan hancur mulai dari kepala hingga kaki. “Kondisi wajah tidak dapat terlihat, kondisi kaki mulai dari lutut hingga telapak kaki telah hilang. Kemudian pada pukul 15.00 WIB mayat  dibawa dari Pulau Berhala menuju dermaga pelelangan ikan TPI Bedagai Desa Tebingtinggi,” ujar Tobat.

Sesampai di dermaga sekitar pukul 18.15 WIB, mayat wanita tanpa identitas langsung dibawa ke RSUD Lubuk Pakam untuk dilakukan otopsi. “Adapun barang bukti yang ditemukan, dua buah jeriken warna biru merek Delo Silver Caltex, satu utas tali tambang, dan satu potong bra atau kutang warna hitam,” tutup Kapolsek Tanjung Beringin, AKP Tobat Sihombing. *(Rizky Zulianda)

Proyek Rehab SDN Sukatani Mangkrak Diduga Disdik Lalai

0
Rehab SDN Sukatani di desa Cibalandong Jaya kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dikerjakan asal-asalan.

Subang (Aswajanews.id) – Rehab proyek SDN Sukatani di desa Cibalandong Jaya kecamatan Cibogo Kabupaten Subang dikerjakan asal jadi. Berdasarkan pengamatan di lokasi Kamis (17/1), ditemukan banyak kejanggalan. Diantaranya, pemasangan keramik lantai luar ada yang belum selesai dikerjakan. Selain itu, kaca jendela belakang pun masih belum dipasang kaca dan tembok bangunan pun belum dilakukan pengecatan yang sempurna.

Kalau melihat anggaran rehab sekolah SDN Sukatani ini cukup besar mencapai Rp99.450.000.

Sementara pihak komite sekolah Jakaria ketika diminta komentarnya kepada awak media mengatakan, benar ada pekerjaan rehab sekolah satu lokal 80 juta belum selesai pemasangan kramiknya. “Pemborongnya Pa Tomi,” ujarnya.

Terkait sekolah SDN Sukatani yang masuk area terdampak pembebasan lahan bendungan Sadawarna, Jakaria mengatakan, betul sekolah ini sudah muncul angkanya Rp800.000.000, tetapi ada penolakan karena gak sesuai dengan nilai lahan dan bangunannya.

Guna mendapat informasi lebih jelas awak media mendatangi pihak pelaksana CV Bintang Pratama yang berlokasi di Griya Cinangsi kecamatan Cibogo.

Tomi mengatakan bahwa perkerjaan ini sudah selesai dan meminta konfirmasi ke dinas kan kalau belum selesai 100% gak bakalan dibayar, terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) DPC Kabupaten Subang turut angkat bicara. Menurutnya, kalau melihat hasil progres rehab bangunan sekolah SDN Sukatani ini tidak sesuai RAB dan banyak pekerjaan yang gak selesai.

“Selain itu saya sangat menyayangkan kenapa SDN Sukatani mendapat anggaran rehab sekolah padahal kan sekolah ini sebentar lagi mendapat ganti rugi dari BBWS karena masuk zona yang turut tergenang dari dampak bendungan Waduk Sadawarna kan sayang anggarannya jadi mubajir gak bermanfaat,” ungkapnya.

“Padahal di Kecamatan Cibogo ini banyak sekolah yang masih rusak perlu mendapat perhatian pemerintah. Dengan kejadian ini PPK Disdik harus bertanggung jawab. Saya menduga ada persekongkolan jahat kenapa Disdik mengalokasikan anggaran ke sekolah yang mau tenggelam kena dampak bendungan waduk Sadawarna,” pungkasnya. *(Handi W)

Terkecoh Mirip Polisi, Warna Seragam Satpam Akan Diganti

0
Seragam Satuan Pengamanan (Satpam) mirip seragam Polisi

Jakarta (Aswajanews.id) – Masyarakat seriagkali terkecoh. Sulit membedakan warna seragam satuan pengamanan atau Satpam dengan polisi. Seragam Satpam mirip polisi saat ini adalah warna perubahan dari sebelumnya berwarna biru tua. Perubahan kembali warna seragam Satpam belakangan dalam pembahasan internal kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia berencana mengubah warna seragam satpam dari cokelat menjadi krem. “Masih dalam proses pengkajian warna baju cokelat muda akan berubah menjadi warna krem,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (12/1).

Kepolisian menilai seragam Satpam saat ini dianggap terlalu mirip dengan yang dikenakan personel Korps Bhayangkara. Sehingga, kata Ahmad, seragam tersebut menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat. “Sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan warga masyarakat untuk membedakan Polisi dan Satpam,” jelasnya.

Ahmad mengatakan Satpam merupakan profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. Sehingga diperlukan identitas tersendiri yang berbeda dengan Polri sebagai institusi yang membinanya.

Penyesuaian seragam Satpam saat ini diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang diundangkan pada 5 Agustus 2020. Merujuk pada beleid Perkap 4/2020, terdapat sejumlah penyesuaian baru bagi anggota Satpam. Misalnya, kini anggota Satpam memiliki kepangkatan berjenjang yang terbagi menjadi tiga golongan. Kemudian, terdapat batas umur bagi anggota Satpam untuk pensiun.

Selain itu juga, kini seragam Satpam dibuat menyerupai milik Polisi, yakni didominasi dengan warna coklat dan memiliki tanda kepangkatan. Proses perubahan seragam Satpam masih digodok oleh kepolisian. Warna seragam Satpam yang baru nantinya akan diperkenalkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam.

“Dan akan diberlakukan setelah selesai pengkajian dan diberikan waktu setahun setelah disahkan penggunaannya,” kata Ahmad. (Humas Polri)

PT Aprindo Ditutup, Pengangguran Makin Bertambah

0
Dampak penutupan PT Aprindo, ratusan orang kehilangan mata pencaharian dan menganggur

Medan (Aswajanews.id) – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menutup PT Anungrah Prima Indonesia (API) di kawasan Industri Medan (KIM) Medan. “Menyebabkan kurang lebih 100 orang karyawan PT API kehilangan mata pencaharian dan kebutuhan kehidupan bertambah pahit,” ungkap Mu salah satu karyawan kepada awak media, Selasa (11/1/2022).

So Huan Pemilik Perusahaan PT API merasa kecewa dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Jl. A Haris Nasution, dimana tidak koperaktif dengan masalah ini. Legalitas dari PT API udah lengkap serta taat pajak.

“Hal tersebut diatas dapat membunuh mata pencaharian dari masyarakat sekitarnya, sebab karyawan lebih banyak warga di lingkungan PT API Medan,” tutur So Huan.

Pemko Medan diminta segera membuka kembali PT API, guna untuk kepentingan masyarakat banyak, yang membutuhkan pekerjaan dan mendapatkan menghidupi keluarganya.

So Huan menyayangkan adanya indikasi pungli dalam pembukaan PT Api ini untuk solusi kedepan. “Jangan terlahir preman berdasi yang mengutamakan kepentingan pribadi. Pemko Medan harus bijak menyikapinya,” ujarnya. (Rizky Zulianda)

Operasi Pasar Murah Minyak Goreng Terus Berlanjut

0
Dinas Perdagangan Kota Medan menggelar pasar murah minyak goreng tersebut di Pusat Pasar, Rabu (12/1).

Medan (Aswajanews.id) – Pemko Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan terus melakukan operasi pasar murah minyak goreng untuk membantu masyarakat Kota Medan memenuhi kebutuhan minyak goreng ditengah harga minyak goreng yang masih tinggi. Hari ini, Rabu (12/1), Dinas Perdagangan Kota Medan menggelar pasar murah minyak goreng tersebut di Pusat Pasar.

Dalam operasi pasar tersebut, Dinas Perdagangan menyediakan 3000 liter minyak goreng dengan harga Rp. 14.000. Dimana harga minyak goreng di pasaran saat ini masih mencapai Rp. 19.000-Rp.20.000.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan, Dammikrot sebelumnya juga menjelaskan operasi pasar murah minyak goreng ini digelar atas instruksi dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan minyak goreng karena saat ini harga minyak goreng di pasaran relatif masih tinggi.

Dammikrot juga berharap operasi pasar murah minyak goreng ini dapat membantu masyarakat sekaligus dirinya berpesan agar masyarakat dapat dengan cerdas berbelanja sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasaran. (Sumber : Dinas Kominfo Kota Medan)

Kontroversi Mal Pelayanan Publik, Walikota Danny Klarifikasi Rencana Lokasi Bangunan

0
Diskusi forum dosen dengan tema problematika ruang kota Makassar refleksi dan proyeksi 2022 di ruang redaksi Tribun Timur Jalan Cendrawasih Makassar, Selasa (11/1/2022).

Makassar (Aswajanews.id) – Ramainya kabar yang beredar terkait akan dibangunnya Mal Pelayanan Publik yang akan menggunakan lahan di taman macan Jalan Sultan Hasanuddin Makassar kini mendapat penjelasan rinci dari Walikota Danny Pomanto.

Secara detail anak lorong Makassar itu mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan dibangun bukan pada area taman macan melainkan di samping taman yang lokasinya tidak mengganggu fungsi dari taman itu sendiri.

Penegasan tersebut dipaparkannya saat hadir menjadi narasumber pada diskusi forum dosen dengan tema problematika ruang kota Makassar refleksi dan proyeksi 2022 di ruang redaksi Tribun Timur Jalan Cendrawasih Makassar, Selasa (11/1/2022).

“Santer terdengar lokasi MPP itu akan gunakan taman macan. Saya tegaskan bukan taman macannya yang akan di banguni melainkan di samping taman itu. Jadi Mal Pelayanan Publik akan punya 7 lantai,” ungkap Danny.

Dia menambahkan, MPP nantinya menjadi pusat atau sentra pelayanan publik yang terhubung menjadi satu bagian dalam satu gedung.

“Di MPP kita pusatkan semua pelayanan masyarakat. Tapi bukan berarti kita tidak gunakan teknologi. Jadi digitalisasi tetap menjadi kemudahan bagi warga, untuk mengakses informasi atau melakukan pembayaran hanya saja disediakan gedung untuk menjangkau masyarakat yang ingin offline,” jelasnya.

Sebelum menutup diskusi yang dihadiri oleh sejumlah akademisi yang tergabung dalam Bro Prof baik offline maupun daring, Walikota Danny meminta agar tetap diberikan sumbangsih saran dan masukan dalam membangun kota. “Senang rasanya karena masyarakat begitu mencintai kota ini. Semoga apa yang kami canangkan mendapat dukungan warga demi peningkatan Makassar”. *(Sumber : Diskominfo)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts