Banjar (Aswajanews.id) – Di masa Pandemi Covid sekarang ini, untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh harus melalui proses yang cukup panjang. Dibawah bendera PT. Jannah Firdaus Biro Agen Kota Banjar Jawa Barat, akhirnya sebanyak 60 calon Jemaah Umroh bisa diberangkatkan dari Masjid Jami Baiturrahman tepatnya dari Gedung Dakwah Islam Kota Banjar.

“Para jamaah yang diberangkatkan berasal dari beberapa wilayah dari kota Banjar
dan beberapa kota di Jawa Tengah. Akhirnya Alhamdulillah bisa diberangkatkan menunaikan ibadah umroh,” ungkap kepala Biro Agen PT. Janah Firdaus, H.Nurohman, yang juga masih aktif sebagai anggota TNI AD.

Para jamaah umroh dilepas oleh Kemenag Kota Banjar, Dr.H. Badruzaman, S.Ag. M.Pd., didampingi langsung oleh Pembimbing Haji Umroh dari kantor Perwakilan PT Jannah Firdaus Biro Agen Banjar yaitu H. Drs. Undang Munawar, MMPd.

Tepat jam 18.30 WIB setelah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, langsung jamaah umroh diberangkatkan menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta untuk bergabung dengan jamaah PT. Jannah Firdaus yang tersebar di seluruh Indonesia dengan pesawat Qatar Airways menuju Doha, kemudian mereka akan melanjutkan penerbangan menuju Madinah.

Kemenag Kabupaten Kota Banjar yang didampingi Kasi Perjalanan Haji dan Umroh mengatakan, pelepasan pemberangkatan jamaah umroh dari PT. Jannah Firdaus ini merupakan jamaah perdana selama pandemi. “Mudah-mudahan perjalanan umroh ini berjalan lancar, sehingga akan dijadikan acuan dan regulasi bagi pemerintah untuk perjalanan umroh dan haji berikutnya,” ungkap H. Badruzaman, Kepala Kementrian Agama Kota Banjar.

Sementara itu Koordinator Perwakilan PT. Jannah Firdaus Kota Banjar H.Nurohman mengaku bersyukur karena atas Qodarnya bisa memberangkatkan 60 jamaah umroh, meski dimasa sulit. Menurutnya, PT. Janah Firdaus banyak memberikan kemudahan dan fasilitas yang membuat jamaah umrah, Haji, bisa melaksanakan dengan tenang dan nyaman serta fokus beribadah.

“Semoga perjalanan umroh ini menjadikan kita untuk lebih meningkatkan ibadah, juga bersyukur serta kita bermohon berdoa untuk kebahagiaan kebaikan kita dan untuk bangsa Indonesia agar pandemi Covid19 segera hilang dari bumi Pertiwi Indonesia ini,” ujarnya.

Salah satu jamaah umroh asal Tambak Jawa Tengah mengatakan, kami sangat bersyukur bisa menjalankan ibadah umroh lewat PT.Janah Firdaus karena banyak kemudahan dan biaya sangat murah hanya Rp 24,5juta, kita bisa tenang menjalankan ibadah umroh karena banyak fasilitas kenyamanan dan meringankan yang diberikan oleh PT. Janah firdaus untuk jamaah umroh.

“Kita tahu bahwa dimasa pandemi, kondisi sulit bukan hanya dialami Indonesia saja tapi dialami seluruh dunia. Namun atas hubungan regulasi pemerintahan Arab Saudi dan Indonesia berjalan baik, akhirnya pelaksanaan ibadah umroh dibuka kembali,” ungkap H. Nurohman.

PT Jannah Firdaus merupakan trevel Umroh dan Haji denan provider visa, hotel, tiket, catering terbesar dan Arab Saud yang melayani para jamaah dengan sepenuh hati.” Mereka (para jamah umroh maupun haji) akan dibimbing oleh mutawif lulusan Ummul Quro’ Madina dan beberapa kota jazirah arab,PT Jannah Firdaus ini memiliki Muasasah Mayasa Al Defayah di Tunisia, Mesi, Malaysia, Indonesia, dan Emirat Arab, sehingga layanan bagi jamaah cepat tertangani dengan baik,PT Jannah Firdaus menyiapkan paket umroh dari Rp24,5 juta dan Rp27, 5 juta dengan fasilitas VVIP.

“Dimasa pandemi ini, jamaah tidak dipungut biaya PCR dan karantina di Arab Saudi selama tiga hari, semuanya ditanggung oleh PT.Jannah Firdaus. Layanan yang diberikan ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan tapi lebih mengedepankan syiar ke Baitullah,Kami berharap kepada pemerintah Indonesia ada kebijakan agar waktu karantina tidak sampai 10 hari tapi 3 hari, sehingga para jamaah bisa cepat pulang ke daerah masing-masing,” ungkap H. Nurohman. (Asep S/Wisnu)

Ngawi (Aswajanews.id) – Dalam rangka meningkatkan kualitas Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Ngawi, Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi mengadakan Gathering Media bersama dengan Bupati Ngawi Ony Anwar yang diadakan di Gedung Kesenian Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Kamis (13/1/2022).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Ngawi Ony Anwar, Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Drs.Mokh.Sodiq Triwidiyanto, MSi, Kepala Dinas Kominfo Wahyu Sri Kuncoro, AP serta dihadiri oleh para awak media yang ada di kabupaten Ngawi.

Dalam sambutanya Bupati Ngawi Ony Anwar mengajak agar media dengan Pemerintah Daerah bisa bersinergi dalam memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dengan berita yang baik,program yang baik serta menjalin komunikasi yang baik

Dalam sambutanya Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi Drs.Mokh.Sodiq Triwidiyanto, MSi mengatakan perlunya marketing unggulan Kabupaten Ngawi untuk disampaikan ke publik serta hubungan yang lebih baik diantara semua elemen masyarakat, media dengan masyarakat, serta media dengan Pemerintah Daerah.

Lanjut Kepala Dinas Kominfo Wahyu Sri Kuncoro, AP juga memberikan tanggapan perlunya komunikasi dua arah untuk bersinergi saling memberikan informasi kepada masyarakat

sebelum acara diakhiri Bupati Ngawi Ony Anwar memberikan pandangan akhir berupa Prioritas Program kedepan meliputi tiga prioritas yaitu; 1). Insfrastruktur yang baik, 2). Pertanian yang ramah lingkungan, 3). Mengurangi angka kemiskinan dan berharap kedepanya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. (Aris B/Wisnu)

Jakarta (Aswajanews.id) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama di Polri. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah.

Oleh karena itu, Sigit menginginkan adanya kegiatan supervisi antara Polri dan BPK terkait dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian.

“Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi,” kata Sigit dalam audiensi tersebut.

Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.

“Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya,” ujar Sigit.

Pihak BPK dalam audiensi ini juga memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.

“Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri,” kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sementara itu Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat. “Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit,” tutur Bahrullah. (Red/Sumber : Humas)

Bogor (Aswajanews.id) – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin didampingi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan bahwa melalui program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan 45 desa tertinggal menjadi zero desa tertinggal di Kabupaten Bogor selama dua tahun. Hal itu ditegaskan Bupati Bogor saat meresmikan Taman Tematik Cariu, Rabu (19/01/2022).

Ade Yasin menuturkan, bahwa ketika masuk memimpin Kabupaten Bogor, ada 45 Desa tertinggal, ia bersyukur dengan kurun waktu dua tahun puluhan desa tertinggal tersebut bisa diselesaikan, bahkan Pemkab Bogor mendapat apresiasi dari Kemendes, zero desa tertinggal di Kabupaten Bogor.

“Kaitan Samisade kita perlu jaga bersama supaya program ini betul-betul manfaat untuk desa. Insyaallah tahun ini kami akan evaluasi bersama Kajari dan Kapolres hasil Samisade tahun 2021, agar tahun 2022 ini lebih rapih lagi,” ucap Bupati.

“Tanah hibah dari masyarakat yang dijadikan jalan, cepat dirapihkan, minta suratnya dari yang memberi hibah supaya ke depan ketika jalannya sudah bagus tidak digugat lagi oleh si pemilik tanah,” tambahnya.

Lebih lanjut Ade Yasin menerangkan, bahwa program Samisade bukan hanya program Bupati Bogor, juga jadi program seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor. Pelaksanaan program Samisade ini ada aturan main yang harus ditaati semua pihak.

“Jangan main-main dengan program Samisade, karena banyak yang mengawasi. Jangan sampai ada yang ketahuan, ada ajuan begitu dicek ternyata sudah terbangun,” tandasnya. (Asep Didi/RB)

Bandung (Aswajanews.id) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke sejumlah titik di Kota Bandung dan Purwakarta, Senin (17/1/2022).

Lokasi pertama yang dikunjungi Presiden adalah menghadiri Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan. Dalam arahannya kepada 10 ribu civitas akademika yang hadir secara hibrida (hybrid), Jokowi menyampaikan tiga transformasi besar ekonomi yang sedang disiapkan pemerintah.

Pertama, yaitu transformasi ekonomi menuju ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi. Salah satunya dengan menghentikan ekspor bahan mentah.

“Stop ekspor bahan mentah. Setelah batubara, akhir tahun ini stop bauksit, tahun depan stop tembaga,” tegas Presiden.

Jokowi meminta semua bahan mentah tersebut diproduksi menjadi produk jadi didalam negeri, sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi dan membuka lapangan pekejaan yang luas.

“Kita harus hilirisasi industri, maka kita siapkan teknologi dan ilmunya,” ujarnya.

Kedua, yaitu ekonomi hijau. Jokowi mengungkapkan, produk ekonomi hijau kini semakin diminati oleh pasar global. Apalagi Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 418 Gigawatt yang bisa dimanfaatkan menjadi nilai tambah ekonomi.

“Semoga dalam waktu empat sampai lima tahun ke depan bisa terwujud secara bertahap,” harapnya.

Berikutnya adalah transformasi ekonomi digital. Jokowi mengatakan, pasar digital Indonesia diprediksi tumbuh pesat di tahun 2025 dengan nilai ekonomi mencapai 146 miliar  Dollar AS. Untuk itu Jokowi meminta perguruan tinggi menyiapkan sumber daya manusia unggul yang siap menyambut era digitalisasi ekonomi.

“Siapkan SDM, itu yang penting, kalau infrastukturnya kita sudah siap,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan tentang progres pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Ia menegaskan, pemindahan ibu kota baru bukan hanya sekedar memindahkan kantor pemerintahan. Akan tetapi, Ibu kota baru juga sejalan dengan tiga transformasi ekonomi yang tengah disiapkan.

“Saya ingin tegaskan tentang ibu kota baru, bahwa itu bagian dari transfomasi besar-besaran yang ingin kita lakukan. Jadi bukan hanya memindahkan fisik ibu kota, tapi membagun Indonesia berbasis inovasi, “smart”, dan “green digital”,” ungkapnya.

Sementara terkait vaksinasi COVID-19, Jokowi mengapresiasi 30 provinsi yang capain vaksinasinya sudah melebihi target 70 persen.

“Termasuk Jawa Barat vaksinasinya sudah mencapai 83 persen,” ucapnya.

Total vaksinasi di seluruh Indonesia kini sudah mencapai 297 juta. Capaian ini menjadikan Indonesia negara tertinggi ke empat di dunia dalam cakupan vaksinasi COVID-19.

“Vakisnasi kita nomor 4 di dunia setelah China, Brazil dan Amerika Serikat,” katanya.

Usai memberi arahan pada Dies Natalies ke-67 Unpar, Jokowi kemudian meresmikan Gedung Pusat Pembelajaran Arntz-Geise di area Kampus Unpar.

Setelah itu Jokowi yang masih didampingi Gubernur Jabar, melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pasar Sederhana Kota Bandung untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pedagang kaki lima dan warung. Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan terowongan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Purwakarta. (Humas Jabar)

Semarang (Aswajanews.id) – Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. mengintruksikan jajarannya untuk mendukung langkah pemerintah yang mencanangkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel di Lapangan Apel Mapolda Jateng, Senin (17/01/2022).

Dukungan yang dimaksud adalah menjabarkan pencanangan tersebut dengan menjaga persatuan ditengah keragaman ras, suku, agama di masyarakat.

Dalam arahannya, Kapolda menjabarkan ada tiga parameter yang harus dijaga dan diantisipasi antara lain Konflik Komunal, Konflik Horisontal, dan Konflik Vertikal. “Untuk mengantisipasi terjadinya konflik komunal, Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di tengah masyarakat serta lakukan pemetaan terkait potensi konflik antar kelompok masyarakat di wilayah kita,” tekan Kapolda Jateng.

Terkait konflik horisontal, hal yang perlu diwaspadai adalah terjadinya gesekan terkait perbedaan identitas politik, penistaan agama serta SARA. Untuk mengantisipasi, Kapolda menginstruksikan agar jajarannya mendata potensi konflik dan mengambil langkah koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta stakeholder terkait.

Terkait konflik vertikal, Kapolda menekankan agar jajaran Polri di Jateng untuk menguatkan sinergitas dengan TNI. Dijelaskan, TNI dan Polri merupakan satu kesatuan ibarat 2 sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“Saya ingin sinergitas dan soliditas dengan TNI terus terjaga. Akan ada tindakan tegas bagi anggota apabila terjadi gesekan dengan TNI,” tekan Kapolda Jateng.

Polda Jateng, papar Kapolda berkepentingan untuk menciptakan situasi aman dan iklim investasi yang kondusif di wilayah Jawa Tengah. Saat ini masyarakat mulai pulih dari pandemi Covid-19 dan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

“Merupakan kewajiban Polri untuk mencegah terjadinya 3 konflik tersebut guna menjamin kondusifitas iklim investasi dan pembangunan di masyarakat,” kata Kapolda Jateng.

Ditambahkan, saat ini covid 19 di wilayah Jateng cenderung melandai dan vaksinasi sudah mencapai 84 persen. Hal ini tercapai berkat gotong royong antara TNI-Polri serta stakeholder terkait dalam penanganan covid 19. “Namun begitu, jangan jumawa, saat ini di Jakarta saja Omicron sudah tembus seribu kasus. Jateng harus waspada,” pungkas Kapolda Jateng. *(Humas Polda Jateng)

Deliserdang (Aswajanews.id) – LSM Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA) Sumatera Utara adakan Konferensi pers bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deliserdang terkait Program Vaksinasi yang digalakan pemerintah.

Bertempat di Puri Cendana Jl.Medan Lubuk Pakam Desa Pagar Jati, Lubuk Pakam Deliserdang, Konferensi Pers dihadiri pengurus LSM DPW FORMAPERA SUMUT, DPD FORMAPERA Deliserdang, dan pengurus LPA Deliserdang, Selasa (18/1/22).

Dalam paparannya, terkait program Vaksinasi DPW Formapera Sumut melalui Feri Afrizal selaku Ketua, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, namun tidak semua program Pemerintah Pusat agar setiap wilayah dan Daerah dapat mencapai target 70% yang dicanangkan.

Menanggapi pertanyaan awak media terkait optimalisasi Vaksinasi yang belum. mencapai target di Kabupaten Deliserdang, dikatakan Feri, ada sistem yang belum berjalan berjalan maksimal.

Disebutnya lebih jauh, walau program dijalankan dengan berbagai upaya yang dilakukan, melalui sinergitas yang terjalin antar Pemerintah, TNI dan Polri apabila target belum tercapai, maka perlu nya ada evaluasi sistem.

Mengapa!, karena menurut hematnya, Pemkab juga harus menggandeng organisasi diluar dari Pemerintah untuk dapat bersama-sama mensukseskan program ini.

Pemerintah tidak berdiri sendiri, jelasnya lagi, ada masyarakat yang siap membantu, ada Pemerintah berarti ada masyarakat, beri ruang kerjasama kepada organisasi yang menurut pemerintah dapat berkomitmen dalam mensukseskan program Vaksinasi ini.

Optimalisasi Vaksin belum tercapai, sekarang masuk agenda Vaksin bagi Anak Usia 6-11 Tahun. Terkait Vaksin bagi anak, sudah sangat banyak warga atau orang tua yang mengeluh, pihak sekolah terkesan ada pemaksaan dengan menyodorkan surat persetujuan untuk di Vaksin bagi anaknya.

“Jelas, menjadi pertanyaan besar, ada kekhawatiran pihak sekolah terhadap anak siswa, jika setelah divaksin terjadi sesuatu, seakan akan pihak sekolah lepas tangan, orang tua disodorkan surat vaksin itu, jangan dipaksakan jika sang anak tidak ingin divaksin,” tegas Feri.

Maka itu jadi PR Pemerintah menyikapi, untuk percepatan, menurut nya  harus dikaji ulang sistem percepatan di Pemkab Deliserdang dalam upaya mencapai target yang dicanangkan Pemerintah Pusat, kita paham Vaksin bertujuan mulia, untuk menjaga kesehatan anak bangsa, tutup Feri dalam konferensi pers nya.

Sementara terkait Program Vaksin bagi Anak Usia 6 -11 tahun, yang telah diberlakukan di Kabupaten Deliserdang, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memberikan sikap.

Untuk anak usia 6-11 tahun, yang tidak mau divaksin jangan dilakukan Vaksin, tegas Junaidi Ketua LPA Deliserdang dalam menyikapi pertanyaan awak media.

Dirinya menyebut, jika ada pemaksaan itu melanggar perlindungan anak, jangan ada anak sekolah yang tidak ingin divaksin, maka dunia pendidikan nya terancam, itu sudah melanggar hak anak, maka silahkan lapor kepada LPA Deliserdang. “Anak Sekolah Dasar yang tidak ingin di Vaksin, hak pendidikan nya wajib dipenuhi, itu tanggung jawab Negara, maka jangan ada pelanggaran disana,” tegasnya. *(Rizky Zulianda)

Kota Tasikmalaya (Aswajanews.id) – Pembangunan Jalan Lingkar Utara secara bertahap usai dikerjakan yang disambut baik oleh warga setempat dan sekitarnya. Anggota DPRD kota Tasikmalaya Anang Safaat mengatakan, adanya jalan tersebut dapat memudahkan dan mendekatkan jarak tempuh transportasi ke wilayah tetangga salah satunya ke kabupaten Ciamis.

“Nantinya tidak perlu berputar ke jalan Ahmad Yani atau pun ke Manonjaya kab Tasikmalaya, tidak perlu berputar ke Pancasila dulu tapi bisa langsung ke pos AU,” kata politisi partai Demokrat tersebut, Jumat (14/01/2022).

Menurut Anang, dengan adanya jalan Lingkar Utara ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar, menggeliatkan perekonomian warga dan juga menjadi kebanggaan warga kota Tasikmalaya.

“Saya berharap, dengan dibangunnya jalan Lungkar Utara dapat menunjang dalam segala hal sektor usaha di berbagai bidang,” tambah Anang.

Sementara itu, Rino selaku Teknik Jalan dan Jembatan Muda Dinas PUTR Kota Tasikmalaya menjelaskan, panjang jalan Lingkar Utara kota Tasikmalaya dari pos AU – Karangresik 3,8 km dan yang baru selesai sekitar 2,1 km sampai Cimerak. “Sedangkan dari arah Karangresik sudah dihotmix tahun sebelumnya, namun belum maksimal, sementara pembuatan jembatan Ciloseh sekarang ini diserahkan pengerjaanya ke pemerintah pusat,” jelas Rino.

Terpisah, Ida (48) warga Purbaratu menyambut baik dengan adanya jalan LIngkar Utara ini, karena setidaknya dapat mempersingkat waktu tempuh bila berpergian. “Selain itu juga, harga tanah pun ikut naik, sekarang di pinggir jalan Lingkar Utara sudah puluhan juta per batanya,” tandas Ida. *(Suryana/RB)