Semarang (Aswajanews.id) – Pemerintah Kota Semarang melakukan uji coba penerapan parkir elektronik di empat titik mulai Rabu (2/2/2022). Empat titik tersebut yakni, Jalan MT Haryono mulai lampu traffic Pringgading hingga bundaran Bubakan, Jalan Agus Salim, Pekojan, dan Wahid Hasyim.

Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan, seusai melakukan pemantauan uji coba parkir elektronik di Jalan MT Haryono, Rabu (2/2/2022). Disampaikan, untuk penerapan itu, sudah terbit Perwal Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang pelayanan parkir tepi jalanan umum dengan e-parkir, yang menjadi landasan hukum.

“Dari empat ruas yang dilakukan uji coba, ada 36 (orang) juru parkir yang sudah dibekali alat dan aplikasi untuk parkir elektronik,” jelasnya.

Disampaikan, sosialisasi sebelumya sudah dilakukan, termasuk melakukan pembekalan kepada para juru parkir terkait pengggunaan alat tersebut. “Hingga saat ini, sudah masuk 400 transaksi. Namun, ada beberapa yang error, sekitar 20 persen, karena pengguna belum selesai transaksi sampai oke,” ungkap Danang

Dari hasil pantuan di lapangan, Danang mengakui, masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan transaksi elektronik, sehingga tidak terjadi hambatan yang berarti. Nantinya, lanjut Danang, uji coba akan dilakukan selama tiga bulan ke depan.

“Uji coba rencananya tiga bulan ini akan kita pantau terus dan evaluasi. Kita laporkan hasilnya pada pimpinan. Dan harapannya, setelah tiga bulan, kita tambah ruas baru, dan selanjutnya tidak ada transaksi cash di lapangan, semuanya cashless,” katanya.

Juru parkir di Jalan MT Haryono Agus Subakso, mengakui masih kesulitan dalam penerapan parkir elektronik di lapangan, terutama dalam penggunaan smartphone. Sebab, dalam penerapannya membutuhkan aplikasi khusus yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. “Ini saya kan sudah rabun matanya, kalau lihat HP agak susah. Makanya agak kesulitan juga menggunakan aplikasi ini,” ucapnya

Menurut Agus, banyak pengguna sepeda motor dan mobil yang belum paham terkait penerapan parkir elektronik, sehingga dirinya perlu melakukan penjelasan kepada pelanggan parkir di wilayahnya. Bahkan ada juga masyarakat yang kabur sebelum membayar parkir, karena jukir masih melayani pembayaran warga lain. “Butuh waktu kalau pakai aplikasi gini, sinyalnya harus bagus, jadi kadang ada yang sudah kabur duluan, ya saya rugi,” katanya. *(Diskominfo Jateng)

Jakarta (Aswajanews.id) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah meresmikan seragam baru satuan pengamanan (Satpam) berwarna krem. Polri mengungkapkan pemilihan warna krem tersebut. “Pemilihan warna krem untuk menyerasikan dengan warna baju dan perlengkapan lainnya (celana, field cap, pet, sepatu, kopel dan tali kur),” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/1/2022).

“Proses penentuan warna telah dilakukan pertemuan-pertemuan antara ABUJAPI (Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia) dan Korbinmas Polri, sehingga terpilih warna krem yang seperti saat ini,” ucapnya.

Ahmad mengatakan, perubahan warna itu berdasarkan pertimbangan ekonomi. Dia menyebut, tidak ingin membebani satpam sehingga celana lama tetap bisa digunakan. “Penggantian hanya warna kemeja seragam satpam dari cokelat muda menjadi warna krem. Dan warna celana tetap cokelat tua adalah pertimbangan ekonomi sehingga tidak terlalu membebani bagi satpam, BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) atau pengguna jasa satpam. Celana yang lama dapat digunakan lagi dalam menjalankan profesinya,” katanya.

Ahmad mengatakan, pergantian itu juga mengurangi kemiripan dengan polisi. Dia menyebut, warna krem seragam satpam masih serumpun dengan warna seragam Polri. “Selain itu juga untuk mengantisipasi apabila dalam praktiknya nanti terjadi distorsi warna tidak menjadi mirip dengan institusi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama,” ujarnya.

“Warna krem adalah warna turunan dari warna cokelat dengan gradasi lebih terang sehingga masih dalam kategori rumpun warna seragam Polri,” tuturnya.

Selain itu, Ahmad menyebut, warna krem seragam menjaga moril satpam. Dia mengatakan, perbedaan warna seragam antara polisi dan satpam adalah untuk memberi rasa bangga bagi profesi satpam. “Selain itu juga untuk menjaga moril dan psikologis satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas agar tercipta hubungan kerjasama yang harmonis antara pembina dan yang dibina,” ucapnya. *(Humas Polri)

Blora (Aswajanews.id) – Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si., pada Kamis (3/2/2022) Kemarin, menerima tim perencanaan dari Polda Jawa Tengah dipimpin AKBP Yudi Priyono, S.H., SSTMK., M.H., Kabag Renprogar Biro Perencanaan Polda Jateng.

Kedatangan tim dari Polda Jateng ini sebagai upaya untuk koordinasi percepatan tahapan pembangunan RS Bhayangkara yang akan dibangun oleh Polri di Kabupaten Blora. Hadir dalam kesempatan ini Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah, SH., MH., Kepala Kantor BPN, dan Kabid Aset BPPKAD Blora.

“Rencana pembangunan rumah sakit Bhayangkara ini kita usulkan menjadi prioritas utama sehingga masuk perencanaan yang dikawal langsung di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Sehingga kami minta Pemkab segera memberikan dukungan dokumen yang kami butuhkan,” ucap AKBP Yudi Priyono.

Kabag Renprogar Biro Perencanaan Polda Jateng juga mengapresiasi langkah Pemkab Blora yang pada akhir Desember 2021 kemarin telah melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait hibah lahan untuk lokasi pembangunan yang dilaksanakan di Mapolda Jateng.

“Akhir Desember kemarin memang sudah dilaksanakan penandatanganan NPHD dari Pemkab ke Polda, selanjutnya kami ingin memastikan bahwa lahan ini statusnya siap bangun dan telah beralih ke Polda Jawa Tengah. Kita membutuhkan dokumen-dokumen sebagai penguat perencanaan, termasuk status asetnya, dan peralihannya,” lanjut AKBP Yudi Priyono.

Menanggapi hal ini, Bupati Blora H. Arief Rohman, pun langsung memberikan dukungan kepada tim Polda, dengan meminta Sekda untuk berkoordinasi langsung dengan pengelola aset daerah di BPPKAD dan Kantor Pertanahan (BPN) untuk segera memproses peralihan status tanah usai tahapan NPHD.

“Pak Sekda, bersama BPPKAD dan BPN tolong segera lakukan koordinasi, disiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan Polda, dibuat sekalian timeline tahapannya agar tidak molor prosesnya. Pada dasarnya kita siap membantu, apalagi ini merupakan bentuk perhatian Polri kepada Blora agar memiliki fasilitas kesehatan yang lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele. Semakin cepat semakin bagus dan jangan bertele tele,” ujar Bupati Blora.

“Nantinya tidak hanya untuk Blora saja, RS Bhayangkara tipe B yang akan dibangunkan Polri ini kita harapkan juga menjadi rujukan bagi wilayah sekitar Blora seperti Pati, Rembang, Grobogan, dan sebagian Sragen hingga Ngawi. Sehingga tidak harus jauh – jauh merujuk ke Solo atau Semarang,” tambah Bupati H. Arief.

Untuk diketahui, sesuai rencana, pembangunan rumah sakit Bhayangkara ini akan dilaksanakan di lahan seluas 2,2 hektare yang berlokasi di Desa Jagong, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Pada Desember 2021 juga telah dilakukan peninjauan lapangan (rencana lokasi RS) oleh tim dari Polda Jateng. (Divisi Humas Polri)

Ciamis (Aswajanews.id) – Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra menerima kunjungan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR BKPD Lakbok dan PDAM Tirta Galuh Ciamis bertempat di ruang Oproom Setda, Kamis (03/02/22).

Kunjungan tersebut dalam rangka penyampaian kinerja keuangan PD BPR BKPD Lakbok dan PDAM Tirta Galuh Ciamis Tahun 2021.

Dewan Pengawas PD BPR BKPD Lakbok H. Kurniawan menyampaikan pihaknya senantiasa berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis.

“Sebagai dewan pengawas yang diamanahi tanggung jawab dari pemilik, kami senantiasa berkomitmen memberikan yang terbaik untuk mewujudkan visi dan misi Ciamis yaitu mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua,” ucapnya.

Beliau menerangkan tingkat kesehatan Bank PD BPR BKPD LAKBOK untuk CAR (Rasio Kecukuoan Modal) berada diangka 44,79% dan berada dalam kategori sehat.

Sementara untuk KAP (Kualitas Aktiva Produktif) berada diangka 11,14% kategori cukup sehat begitu juga PPAP (penyisihan penghapusan aset produktif) berada di 100% dengan kategori sehat.

“Kami senantiasa bekerjasama dengan direksi dan seluruh komponen agar dapat mencapai kinerja terbaik melampaui harapan bersama,” Ungkapnya.

Selanjutnya Ia juga menyampaikan pihaknya telah mengganti nama, kelembagaan serta perpindahan kantor pusat dari PD BPR BKPD Lakbok.

“Di tahun 2022 ini PD BPR BKPD LAKBOK telah berganti nama menjadi Perumda BPR Galuh Ciamis atau Bank Galuh setelah perpindahan kantor pusat berada di pusat ibu Kota Kabupaten kantor Kas Rancah agar pelayanan kepada nasabah lebih efektif, ” Imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Ciamis mengucapkan terimakasih atas kinerja dewan pengawas yang telah berupaya memajukan dan mengembangkan Perumda Kabupaten Ciamis.

“Saya berharap dengan adanya perusahaan umum daerah ini disamping bisa memberikan kontribusi juga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis,” ucap Wabup.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah H. Tatang, Kepala Bagian Perekonomian Setda serta perwakilan SKPD terkait. *(Diskominfo Ciamis)

Sumber (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon telah menerima hasil tahapan tes Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait hal itu, Pemkab merencanakan pelantikan Kadisdukcapil minggu depan.

Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan, keterlambatan pelantikan Kadisdukcapil tersebut karena menunggu tahapan di Kemendagri yang hasilnya baru diterima oleh Pemkab Cirebon baru-baru ini. Dengan kondisi tersebut, maka proses pelantikan Kadisdukcapil dipisahkan dengan pejabat esselon II lainnya yang telah dilantik lebih dulu.

Menurut Hilmi, dengan diterimanya surat hasil tahapan dari Kemendagri tersebut, berarti sudah ada lampu hijau dari Kemendagri untuk pelantikan Kadisdukcapil baru.

“Suratnya sudah kita terima, tinggal nanti hasil ini kita serahkan ke Pak Bupati. Karena nantinya tetap Bupati Cirebon yang menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Kadisdukcapil,” kata Hilmi, Rabu (2/2/2022).

Nantinya, kata dia, Bupati Cirebon akan memilih satu dari tiga nama peserta yang mengikuti test di Kemendagri. Tiga nama tersebut yakni Novi Hendrianto, Iman Supriadi dan Yadi Wikarsa.

“Kewenangan untuk memilih dari tiga besar itu ada ditangan Bupati Cirebon. Termasuk siapa yang beliau pilih dari tiga besar tersebut,” terangnya.

Sementara untuk waktu pelantikan, Hilmi menyebut, kemungkinan baru bisa dilakukan minggu depan. Karena jika dilakukan dalam minggu ini, waktunya terlalu mepet terkait persiapan dan lainnya.

“Minggu ini waktunya padat sekali, kan harus ada persiapan dan lain-lain. Jadi pelantikannya mungkin baru bisa dilaksanakan minggu depan,” paparnya.

Hilmi menegaskan, keterlambatan pelantikan Kadisdukcapil dipastikan tidak berdampak pada pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pasalnya, Pemkab Cirebon telah menunjuk dan menetapkan Sekretaris Disdukcapil sebagai Plt Kadisdukcapil untuk menggantikan sampai dengan pejabat definitif yang baru dilantik.

Sehingga, pelayanan Adminduk yang menjadi tugas Kadisdukcapil bisa tetap berjalan. Itu artinya, pelayanan di Disdukcapil tidak ada hambatan.

“Sekdisnya sudah ditetapkan sebagai Plt sehingga punya kewenangan untuk menjalankan tugas selama Kadisdukcapil belum dilantik. Jadi ya tidak ada hambatan,” pungkasnya. (suaracirebon)

Soreang (Aswajanews.id) – Bupati Bandung Dadang Supriatna melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah kantor pelayanan, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dadang Supriatna menyampaikan, kegiatan monitoring kehadiran pegawai tersebut dalam rangka mengantisipasi adanya pelanggaran dan peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.

“Kenapa saya sidak hari ini, karena besok itu libur (Tahun Baru Imlek), ada istilah hari kejepit. Biasanya banyak pegawai tidak masuk di hari kejepit ini. Dan terbukti pada sampling di Disdik, kehadiran mencapai 40 persen dan 60 persen tidak hadir,” ungkap bupati, Senin (31/1/2022).

Mengetahui hal itu, bupati menegaskan, pihaknya tidak segan memberikan sanksi kepada sejumlah ASN yang sengaja meliburkan diri. “Ini bagian dari pada tugas dan tanggung jawab Pak Kepala BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) juga inspektur. Alasannya disengaja atau apapun itu, kami akan tetap melakukan sanksi sesuai perundang-undangan. Jadi walaupun besok libur, kalau kerja ya harus kerja,” tegas bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengimbau seluruh perangkat daerah (PD) untuk terus berinovasi, sehingga menghasilkan output yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Kami tekankan pada PD bukan hanya hadir saja di tempat, tapi harus ada hasil. Jadikan tukin (tunjangan kinerja) yang diterima sebagai indikator penilaian bahwa yang dikerjakan sesuai dengan fungsinya,” imbuh Bupati Dadang Supriatna.

Ketidakhadiran sejumlah ASN Disdik tersebut, dikarenakan beberapa alasan seperti sakit dan dinas luar. (*)

Garut (Aswajanews.id) – Bupati Garut Rudy Gunawan meresmikan Gedung Markas dan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut yang berlokasi di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut, Kamis (3/2/2022).

Acara peresmian ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI Pusat Sudirman, Ketua PMI Provinsi Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Adang Rochjana dan Wakil Bupati (Wabup) Garut Helmi Budiman selaku Ketua PMI Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Bupati Garut mengucapkan selamat atas diresmikannya gedung baru Markas dan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Garut yang representatif. Ia juga menuturkan pihaknya akan selalu memberikan dorongan kepada PMI Kabupaten Garut agar lebih baik lagi.

“Jadi PMI akan selalu paling depan, baik terhadap hal hal kesulitan. Semoga ini menjadi amal ibadah bagi kita semua karena ini sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan,” katanya.

Rudy Garut juga mengapresiasi kepada relawan terutama dari PMI Kabupaten Garut yang telah mengabdikan diri selama 2 tahun mengadapi pandemi COVID-19. Ia berharap, seluruh pihak dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap kasus COVID-19 yang saat ini sedang melonjak kembali.

“Nah oleh sebab itu kita harus hati hati patuhi protokol kesehatan dan kita juga harus memberlakukan  keadaan ini tetap keadaan darurat karena ini masih pandemi belum endemi,” ucapnya.

Wabup Garut juga selaku Ketua PMI Kabupaten Garut Helmi Budiman mengatakan pembangunan gedung PMI Kabupaten Garut yang memiliki luas kurang lebih 814 meter berasal dari hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama 2 tahun anggaran dengan total Rp2,35 miliar.

“Alhamdulillah gedung ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan, perlu saya sampaikan gedung PMI ini adalah luas lantai satunya 407 meter jadi kalau dengan lantai 2 kurang lebih 814meter, alhamdulillah selesai berkat bantuan hibah dari APBD Kabupaten Garut,” ucapnya.

Helmi mengatakan, pihaknya akan selalu memelihara dan menjaga gedung baru ini dikarenakan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi nyawa seseorang.

“Pak Bupati sering menyampaikan bahwa PMI ini menjalankan tugas tugas negara karena darah itu tidak ada lagi yang menyiapkan kecuali PMI, dan mudah mudahn itu sangat kita vital bagi kehidupan bagi nyawa seseorang,” katanya.

Sekjen PMI Pusat Sudirman menuturkan, menurut undang-undang pelaksana kegiatan palang merah adalah dua, yaitu nomor satu pemerintah dan nomor dua adalah gerakan palang merah itu sendiri.

“Salah satu wujud konkretnya adalah hari ini kita disini menyaksikan peresmian gedung yang merupakan gabungan antara inisiatif masyarakat dan kontribusi dari pemerintah daerah,” katanya.

Sudirman juga mengapresiasi kepada Bupati Garut bersama jajaran Pemdakab Garut yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan dalam segala bentuk kepada kegiatan PMI terutama di Kabupaten Garut. *(Humas Jabar)

Purwakarta (Aswajanews.id) – Luas lahan kritis di Indonesia makin lama makin bertambah. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, terutama faktor alam dan manusia. Pencegahan atau penanggulangan lahan kritis telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia.

Namun demikian, selain upaya pemerintah dalam pengelolaan lahan marginal itu, peran masyarakat dan dunia usaha (Korporasi) juga bisa diupayakan sedemikian rupa agar lahan kritis tersebut bisa tetap produktif.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada agenda penanaman pohon bersama PT South Pacific Viscose (SPV) di Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kamis 3 Februari 2022 mengatakan, lahan kritis perlu diperbaiki agar dapat memberikan manfaat optimal bagi manusia. Melalui data persebaran lahan kritis, maka akan dapat dipetakan wilayah mana saja yang perlu diperbaiki atau biasa sebut rehabilitasi lahan.

“Peran pemerintah, dalam mengatasi lahan kritis ialah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan. Misalnya kebijakan terkait dengan alih fungsi lahan serta penerapannya. Pemerintah juga wajib untuk mensosialisasikan kebijakan terkait penanggulangan lahan kritis. Apabila terdapat pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran seperti illegal logging, tentu sanksi tegas harus dilakukan,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, dalam penanggulangan lahan kritis, masyarakat dan korporasi dapat berperan baik secara langung maupun tidak langsung. Pengetahuan akan lahan kritis juga perlu diketahui, agar masyarakat dan korporasi tidak secara serampangan mengambil alih lahan-lahan produktif untuk digunakan.

Ambu Anne juga menyampaikan, penanam pohon yang dilakukan sejumlah korporasi ini merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif. “Kami sangat mengapresiasi terselengganya kegiatan penanaman pohon ini sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan dan alam.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada semua korporasi baik itu BUMN maupun swasta yang telah berkontribusi pada kegiatan penghijauan dan diharapkan ini dapat memberikan kontribusi pada pemenuhan energi untuk masyarakat dan alam, khususnya di Kabupaten Purwakarta. “Semoga semuanya tetap konsisten berkarya dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta,” kata Ambu Anne.

Ambu Anne juga mengatakan, kegiatan Penanaman Pohon Hijaukan Bumiku Purwakarta Istimewa dilaksanakan atas prakarsa PT South Pacific Viscose sebagai kepentingan pengelolaan lingkungan untuk menjadikan Purwakarta hijau dan menumbuh-kembangkan kreatifitas pengelolaan lingkungan yang berdampak dalam pengembangan ekonomi kreatif sehingga menjadi bukti dalam mewujudkan purwakarta istimewa.

Kegiatan penanaman pohon Hijaukan Bumiku Purwakarta Istimewa ini, sangat sesuai dengan program dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi dampak pemanasan global akibat perubahan iklim yang dikenal dengan program kampung iklim (Proklim).

“Proklim ini telah dilaksanakan dan diikuti dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 terdapat 4 lokasi Proklim di Kabupaten Purwakarta yang telah mendapat penghargaan kementerian dari lingkungan hidup. Proklim RW 10 Kelurahan Nagri Tengah dengan kelompok Wanita Tani Bina lestari, Dusun 3 Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur dengan Bumdes Parakanlima Mandiri, Dusun 1 Desa Cadassari kecamatan Tegalwaru dengan kelompok Bank Sampah Dunia Maya dan Dusun 2 Desa Cikeris Kecamatan Bojong dengan kelompok Bank Sampah Jayakarsa,” kata Ambu Anne.

Manfaat dari penanaman pohon ini untuk melestarikan dan meningkatkan tutupan vegetasi, mengurangi pencemaran udara, meningkatkan estetika lingkungan, bahan edukasi anak sekolah, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Diharapkan aparat pemerintahan diwilayah Kecamatan Bojong hingga Desa Kertasari menggerakan seluruh warga untuk tetap bekerjasama dalam memelihara pohon sebagai kepentingan pengelolaan lingkungan yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat dengan langkah kreatif dan mandiri,” kata Ambu Anne.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, Deden Guntari dalam keterangannya mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu upaya pemulihan lahan kritis di Kabupaten Purwakarta. “Dalam giat ini, kami ingin menunjukkan juga peran serta korporasi yang peduli terhadap lingkungan yang ada di Purwakarta. Alhamdulillah ada beberapa perusahaan diantaranya PJT II, PJB Cirata, PT Indorama dan Suri Tani, dan hari ini kita melakukan penaman pohon bersama PT South Pacific Viscose,” kata Deden.

Sementara, Corporate Affairs PT South Pacific Viscose, Sigit Indrayana dalam keterangannya mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen PT South Pacific Viscose dalam mendukung program lingkungan sustainability atau berkelanjutan dan peran aktif perusahaan dalam pengurangan dampak karbon sesuai agenda Presidensi G20 dalam hal penurunan emisi karbon.

“Tujuannya, selaian untuk biodiversitas, pemulihan lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat dengan kelompok tani tentu saja berkaitan juga dengan program kampung iklim menurunkan CO2. Ada sebanyak 1.250 bibit pohon mahoni, sengon, manggis dan pala yang kita tanam hari ini di Kecamatan Bojong,” demikian Sigit Indrayana. (Diskominfo Purwakarta)

Ngamprah (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) melalui Dinas Komumikasi Informatika dan Statistik mengadakan lomba menuju Hari Pers Nasional (HPN) di Bandung Barat Loh ..

Wargi Kom bisa mendaftarkan dan membuat hasil karyanya sesuai tahapan yang kami informasikan ya ..

Semoga diantara wargi kom semuanya ada yang beruntung, terpilih menjadi pemenang hasil Karyanya dan bisa bertemu dengan rekan rekan Pers/Wartawan Bandung Barat pada Acara Hari Pers Nasional 9 Februari mendatang.

Hadiah bagi para pemenang Lomba akan dibagikan secara langsung oleh plt. Bupati Bandung Barat Kang Hengki Kurniawan pada tanggal 9 Februari Hari Pers Nasional 2022.

Ayoooo wargi kom, mulaaai dari sekarang konsep dan siapkan hasil karya kalian …(Diskominfo)

Kab. Bogor (Aswajanews.id) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja memaparkan sejumlah strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah pada 2022 dalam Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Jabar di The Green Peak Hotel & Convention, Kabupaten Bogor, Rabu (26/1/2022).

Hal pertama yang mesti dilakukan Tim Pembina Samsat Provinsi Jabar, kata Setiawan, yakni memperkuat penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu diterapkan untuk mencegah penularan COVID-19.

“Seiring pandemi COVID-19 yang meningkat lagi, teman-teman Samsat tetap berhati-hati. Arahan Pak Luhut (Menko Marvest) Omicron menginfeksi lebih cepat dari Delta. Tapi, dari sisi perawatannya, Omicron rata- rata tiga hari sembuh, sementara varian delta sampai tujuh hari. Jadi fatality-nya lebih kuat delta,” ucap Setiawan.

“Tapi, yang dikhawatirkan, Omicron menginfeksi lansia, anak, masyarakat yang punya komorbid. Maka, prokes memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, harus diterapkan secara ketat ketika memberikan pelayanan,” imbuhnya.

Kemudian, Setiawan pun mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi harus intens dilakukan untuk menggali potensi pendapatan daerah. Proses digitalisasi menjadi hal penting yang mesti dilakukan. Hal itu harus disertai juga dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

“Disrupsi COVID-19 mengubah social contracts, society and consumer, work habit, dan lainnya. Maka perlu teknologi dan inovasi,” ucapnya.

“Kalau sistem sudah terdigitalisasi, artinya, akses masyarakat yang ingin bayar pajak bisa 24 jam tujuh hari meski dalam situasi pandemi sekalipun,” imbuhnya.

Dengan begitu, wajib pajak dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya karena mengurangi keharusan wajib pajak untuk datang ke kantor Samsat. Selain itu, cita- cita membangun Jabar sebagai provinsi digital pun dapat terakselerasi.

Setiawan pun menyatakan, ada tiga faktor utama yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penguatan ketiga faktor tersebut juga menjadi penting untuk mendukung rencana pembangunan Jabar pada 2022.

“Yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyederhanaan proses bisnis, dan adopsi teknologi tepat guna,” ucap Setiawan. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat terus diakselerasi untuk mendukung rencana pembangunan Jawa Barat di tahun 2022,” tambahnya.

Selain itu, Setiawan juga mendorong Tim Pembina Samsat Provinsi Jabar untuk mempelajari tren _green economy_ yang mana produsen kendaraan sedang berlomba menghadirkan kendaraan listrik, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Tujuannya untuk mengetahui secara ilmiah potensi pendapatan dari tren tersebut. “Saya ingin mengingatkan ada-tidak dampaknya kepada pendapatan kita,” tuturnya.

Tim Pembina Samsat Provinsi Jabar, kata Setiawan, dapat mengundang produsen kendaraan listrik untuk berdiskusi, terutama kaitannya dengan potensi pendapatan daerah. “Sehingga mau tidak mau dalam situasi ini kita harus proaktif. Seperti soal konversi kendaraan BBM ke listrik, kita harus proaktif cari tahu,” katanya.

“Selanjutnya transparan, lalu ilmiah, jangan selalu _business as usual_. Tahun lalu belum optimal pendapatan, maka ilmiahnya gimana. Maka selanjutnya harus ada nilai inovatif dan kolaboratif,” tambahnya.

Menurut Setiawan, ada sembilan kebijakan pendapatan daerah di Jabar. Pertama, peningkatan peran fungsi dinas dan balai penghasil pendapatan. Kedua, optimalisasi, intensifikasi, ekstensifikasi.

Ketiga, peningkatan kolaborasi dengan stakeholders. Keempat, meningkatkan deviden BUMD. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Keenam, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. “Ketujuh, meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan pendapatan. Kedelapan, memantapkan kinerja organisasi dalam pelayanan kepada wajib pajak. Kesembilan, tentunya perlu peningkatan kapasitas SDM,” ucapnya. *(Humas Jabar)