Jakarta (Aswajanews.id) – Kementerian Agama telah menyusun peta jalan (roadmap) penguatan masjid. Menag Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan.

“Kemenag harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban,” tegas Menag saat memberi sambutan pada Rakernas Bimas Islam di Cilegon, Kamis (03/03/2022).

Hadir, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, para staf khusus Menteri Agama, pejabat eselon II Ditjen Bimas Islam, serta Kabid Urais Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia.

“Peran masjid harus diperkuat, tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya,” sambung Menag.

Menag menilai, saat ini menjadi kesempatan yang penting untuk melakukan penguatan peran masjid. Terbitnya Surat Edaran tentang pengeras suara bisa menjadi momentum.

“Saat ini momentum di mana semua orang tahu tentang adanya surat edaran No SE 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara,” tutur Menag.

“Ini kesempatan kita untuk memberikan program penguatan kepada masjid. Tolong momentum ini digunakan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Rakernas Ditjen Bimas Islam diikuti sekitar 500 peserta dan digelar secara daring dan luring. Helat ini diikuti para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan Kakankemenag Kab/Kota secara online. Beberapa di antaranya ada yang hadir secara fisik. *(Sumber Humas Kemenag RI)

Bandung (Aswajanews.id) – Pelaksana tugas Wali Kota Bandung Yana Mulyana resmi diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung untuk mengisi jabatan Wali Kota Bandung di sisa masa jabatan 2018-2023 secara definitif.

Yana yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung, saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Bandung mengisi jabatan yang ditinggalkan mendiang Oded M Danial. Pengusulan Yana sebagai Wali Kota Bandung berbarengan dengan pemberhentiannya sebagai Wakil Wali Kota Bandung.

“Ini mekanisme yang harus ditempuh dari (pemerintah) kota ke Gubernur. Nanti dari Gubernur diusulkan ke Kemendagri. Nanti dari Kemendagri meminta Gubernur untuk melantik,” kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022).

Saat ini, Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung menunggu kebijakan lebih lanjut dari Gubernur Jawa Barat dan juga pemerintah pusat terkait usulan Yana menjadi Wali Kota Bandung definitif.

“Baik dari Pemkot maupun DPRD Kota Bandung sudah menjalankan sesuai regulasi (terkait usulan menjadi Wali Kota),” kata Yana.

Namun Yana belum bisa memastikan jadwal dirinya bakal dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif. Sejauh ini, ia menyebut dirinya mengikuti regulasi yang berlaku terkait pergantian jabatan tersebut. Selain itu, ia juga belum dapat memastikan sosok pendamping dirinya untuk mengisi jabatan Wakil Wali Kota Bandung hingga akhir periode jabatannya. Belakangan, kader dari PKS diisukan bakal mengisi jabatan itu sesuai koalisi sebelumnya.

Namun, Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Sandi Muharam mengaku sejauh ini masih berkoordinasi dengan Partai Gerindra selaku pengusung Yana untuk bisa mengajukan kadernya mengisi jabatan Wakil Wali Kota Bandung.

“Walaupun ada dinamika, kita lihat itu sesuatu yang wajar, dan pengangkatan wakil wali kota itu batasnya 23 Maret, secara partai, kita ikuti proses yang ada,” kata Sandi. *(Ant)

Jakarta (Aswajanews.id) – Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan Rapat Pimpinan (Rapim) 2022 yang dilaksanakan di Auditorium Mutiara STIK PTIK, Jakarta Selatan Rabu (02/03/2022).

Rapim Polri 2022 dipimpin langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi Polri, Para Kapolda se-Indonesia dan Para Menteri selaku Narasumber.

“Rapim Polri Tahun 2022 mengusung Tema “Polri yang Presisi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, serta Mengamankan Agenda Pemerintah guna Menyukseskan Pembangunan Nasional menuju Indonesia Maju,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam Rapim tersebut Kapolri juga memberikan Penghargaan Lomba Video Pendek Rapim Polri 2022, yang mana Polda Sulsel menerima Penghargaan kategori “Video Ide Kreatif Terbaik”. Penghargaan tersebut diberikan langsung Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. kepada Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Nana Sudjana AS, M.M.

Video Pendek tersebut merupakan kolaborasi antara Bid Humas Polda Sulsel dengan salah satu komunitas Selebgram Makassar yang mana video pendek kami beri Judul “Peran Aktif Polda Sulsel dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional” Ucap Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Komang Suartana., S.H., S.I.K., M.H. *(Humas Polri)

Subang (Aswajanews.id) – Ratusan massa yang menamakan diri dari Forum RT/RW Kabupaten Subang demo Pemerintah Kabupaten Subang, Rabu (2/3/2022) sekitar jam 10 siang di halaman Pemkab Subang. Dalam aksi demo ratusan masa forum RT/RW ini datang dari masing-masing perwakilan korcam dan kordes yang tergabung dalam Forum RT/RW.

Dalam aksinya mereka menyampaikan tuntutannya kepada Pemkab Subang untuk segera membayar honor RT/RW tahun 2021 Tahap II yang belum juga diterima para RT RW se-Kabupaten Subang.

Para pedemo selain berorasi meminta Bupati Subang untuk menemuinya juga membentangkan poster yang bertuliskan “poho kanu janji kamanakeun honor RT RW.”

“Bupati janji honor RT RW Februari 2022, kiwari ukur janji,” ujar pendemo.

Setelah berorasi cukup lama 20 orang perwakilan Forum RT RW yang dipimpin ketua Forum RT RW Kabupaten Subang Asep Dadan dipersilakan masuk di ruang rapat bupati yang diterima plt Kadis Pemdes Dadan Dwiyana dan jajarannya selain itu hadir pihak Kesbangpol Satpol PP perwakilan kejaksaan dan kepolisian.

Dalam acara dialog antara Dispemdes dengan Forum RT RW ini tidak dihadiri bupati Subang dan wakilnya.

Ketua Forum RT RW Asep Dadan secara tegas mempertanyakan kapan honor RT RW Tahap II tahun 2021 bisa dicairkan. “Saya atas nama Ketua Forum RT RW sudah berusaha untuk tidak melakukan demo, sebenarnya kami malu tetapi kami terpaksa melakukan ini karena kami RT RW telah dilecehkan,” ujarnya.

“Kami ini lapar Pa Kadis, pekerjaan yang sudah kami jalani tahun lalu honornya belum kami terima, kedatangan kami kesini mau mempertanyakan honor kami tahun 2021 yang sampai saat ini belum cair,” tegasnya.

Padahal lanjut Asep, pa bupati sudah janji Februari 2022 mau dibayar, ko sampai sekarang belum juga kami terima. Memang sudah ada surat edaran ke desa untuk segera mengajukan pencairan tapi waktunya sudah lewat bulan Februari.

“Sesuai janji Pa Bupati, jadi kami terpaksa melakukan demo,” ungkap Asep dengan nanda kesal.

Sementara para RT dan RW yang laun pun turut menyampaikan tuntutan yang sama kepada kepala dinas pemdes.

Menanggapi tuntutan Forum RT RW, Kadis Pemdes Dadan Dwiyana ketika dikomfirmasi mengatakan, saya sangat mengapresiasi aksi demo ini karena hak mereka terkait adanya keterlambatan ini hanya teknis aja kami sudah melayangkan surat edaran ke desa segera mengajukan pencairan Insaalloh 14 hari proses bisa dicairkan.

Di tempat terpisah, Ketua Formasi Subang H Wijaya sangat menyayangkan adanya keterlambatan pembayaran honor RT RW ini saya berharap Pemda Subang jangan menunda nunda lagi membayar honor mereka karena itu hak RT RW apalagi harus loncat tahun kan ini sudah tidak baik merugikan orang lain.

“Pemda Subang harus menghitung lagi APBD berapa penerimaan dan pengeluran belanja daerah harus seimbang dong antara pendapatan dan pengeluaran jangan sampai mengorbankan RT RW, kasian mereka udah honor gak seberapa harus ditunda,” pungkasnya. *(Handi/Akim)

Bandung (Aswajanews.id) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, Pemda Provinsi Jabar menunggu arahan pemerintah pusat terkait perubahan status Covid-19 dari pandemi jadi endemi. ”Jadi tinggal pengumuman proklamasi kapan, kalau sudah proklamasi kita enggak pakai masker lagi, berati menyatakan Covid sudah sama seperti flu,” kata Ridwan Kamil.

Menurut dia, sebuah wabah dikatakan berstatus endemi maka penyakit atau wabah tersebut tidak hilang. Namun, warga tidak perlu panik seperti pandemi. ”Jadi seperti jika Anda-Anda semua kena flu tinggal makan obat istirahat sembuh. Nah Covid-19 juga diharapkan akan begitu, karena Omicron tingkat fatalitasnya dua kali lipat flu, kalau Delta 13 kali lipat makanya saat itu yang meninggal dunia banyak,” ujar Ridwan Kamil.

Status Covid-19 yang akan mengarah ke endemi sudah terlihat dari warga yang terpapar Covid-19 mayoritas sembuh dalam jangka waktu dua hingga tiga hari. ”Sekarang dua atau tiga hari sembuh. Sebanyak 96 persen dirawat di rumah. Itu fase endemi, artinya tinggal momentum proklamasinya kapan,” terang Ridwan Kamil.

Sementara itu, kasus harian Covid-19 di Jabar saat ini turun menjadi 3.000-an kasus per hari dari sebelumnya mencapai belasan ribu kasus per hari. Menurut Ridwan Kamil, berdasar hitungan matematis pada pertengahan Maret kasus harian Covid-19 akan mengalami penurunan drastis di Jabar.

”Feeling kita pertengahan Maret, kalau perhitungan matematis. Tren turun kita akan sangat baik sehingga yang penting sama saja, warga titip prokesnya,” tutur Ridwan Kamil.

Ketua Harian Satgas Covid-19 Jawa Barat Dewi Sartika menambahkan, Pemda Provinsi Jawa Barat juga terus melakukan pelacakan dengan tes usap PCR sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi lebih luas. ”Total sampel kita saat ini sudah mencapai 4.004.033 atau 4 juta lebih, dengan hasil positif lebih dari 27 persen, yang negatif lebih dari 72 persen,” terang Dewi Sartika.

Sementara yang menggunakan tes RDT atau antigen total mencapai 5.894.872 sampel, dengan hasil negatif 94,53 persen, dan positif 5.47 persen. ”Jadi baik yang menggunakan PCR, maupun tes cepat antigen, alhamdulillah, persentase positifnya jauh lebih kecil,” terang Dewi. (Red)

Jakarta (Aswajanews.id) – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi. “Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, kami sudah siapkan protokolnya,” kata Menkes dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Minggu.

Budi menjelaskan Presiden Jokowi meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai pendekatan baik dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi.

“Arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifik-nya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial budaya maupun ekonomi,” katanya.

Dia mengatakan di berbagai negara yang sudah mencabut berbagai pembatasan terkait COVID-19, mereka mempertimbangkan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan kesehatan dan saintifik saja.”Kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain,” kata Budi.

Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta kajian pertimbangan berbagai pendekatan tersebut dilakukan secara seimbang sehingga pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang baik dan tepat. *(Antara)