MAGELANG (Aswajanews.id) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo ikut menghadiri pembekalan menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. Dalam kesempatan itu, Jenderal Sigit memberikan materi terkait pemberantasan korupsi.

“Saya berkesempatan memberi materi tentang Strategi Pemberantasan Korupsi dan Menumbuhkan Budaya Antikorupsi demi Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tulis Kapolri di akun Instagramnya @listyosigitprabowo yang dilihat Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, sinergitas dan kolaborasi seluruh komponen bangsa, menjadi kunci memberantas praktik-praktik korupsi yang membahayakan masa depan bangsa.

Ia menuturkan, Polri berkomitmen mengawal seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Polri berkomitmen untuk terus mengawal dan melaksanakan arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai target pembangunan nasional,” ujar dia.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo menggelar pembekalan Kabinet Merah Putih untuk menjaga kekompakan dan kesolidan.

“Bapak Presiden RI menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerja sama tim yang siap menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kegiatan pembekalan atau reatret ini dilakukan terhadap seluruh Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Staf Khusus Presiden hingga Utusan Khusus Presiden. (oz)

www.youtube.com/@anas-aswaja

PEMALANG (Aswajanews.id) – Sekolah Lansia Abata Desa Klareyan Kecamatan Petarukan mewisuda 81 siswanya. Prosesi dilakukan di Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (22/10/2024).

Dalam acara itu, Pjs Bupati Pemalang Agung Hariyadi menyampaikan apresiasi dan bangga kepada seluruh wisudawan/wisudawati, para pengajar, para mentoring dan Camat Petarukan yang selalu memonitor dan memberikan dukungan terhadap Sekolah Lansia Abata.

“Ini menjadi suatu lembaga untuk mewujudkan lansia yang smart, mandiri dan bermartabat dengan berbagai tahapan yang sudah dilalui dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Agung.

Agung berharap, ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di sekolah lansia dapat diimplementasikan di keluarga maupun di lingkungan sekitar.

Sebelumnya, PIC Bina Keluarga Balita dan Anak, Ketahanan Keluarga Lansia BKKBN Provinsi Jawa Tengah Hitya Apranadyanti menjelaskan bahwa di sekolah lansia itu ada standarnya yaitu S1, S2 dan S3 tetapi bukan strata 1, 2 dan 3 seperti di bangku kuliah, melainkan standar 1, standar 2 dan standar 3.

“Kalau untuk standar 1, ilmu yang diberikan minimal bermanfaat untuk diri lansia sendiri, kalau untuk standar 2, ilmu yang diberikan itu hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga, kalau sudah standar 3 berarti para lansia ini sudah bisa menjadi mentor atau contoh sehingga materi-materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitarnya,” tutur Hitya.

Sementara itu, Kepala Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang Mu’minun melaporkan bahwa sebelumnya sudah ada wisuda serupa sebanyak dua kali, yang pertama tahun 2022 sebanyak 60 wisudawan dari Sekolah Lansia Al Asna dari Kecamatan Pemalang, yang kedua tahun 2023 sebanyak 71 wisudawan dari Sekolah Lansia Madrasah dari Kecamatan Taman.

Kemudian di tahun 2024 ini merupakan wisuda yang ketiga dari sekolah lansia Abata dari Kecamatan Petarukan dengan jumlah wisudawan sebanyak 81.

Peserta sebanyak 180 orang yang terdiri dari 81 wisudawan/wisudawati, 40 orang pendamping wisudawan/wisudawati, 20 orang koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) se-Kabupaten Pemalang, dan 39 orang pejabat struktural fungsional dan pelaksana Bidang Dalduk KB pada Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang.

Dalam acara itu diserahkan penghargaan oleh Pjs Bupati Pemalang kepada wisudawati terbaik dan dosen terbaik Sekolah Lansia Abata dilanjutkan penyerahan cindera mata wisudawati kepada Pjs Bupati Pemalang. (Sumber: Sekda Kabupaten Pemalang)

www.youtube.com/@anas-aswaja

PEMALANG (Aswajanews.id) – Pelaksanaan Apel Hari Santri Nasional (HSN) ke-9 Tahun 2024 menjadi momentum santri menjadi pelopor penguatan karakter bangsa, karena di dalam pendidikan santri banyak sekali muatan-muatan edukasi untuk penguatan moral, etika dan karakter. Hal itu diungkapkan Pjs Bupati Pemalang Agung Hariyadi usai memimpin Apel HSN di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang, Selasa (22/10/2024).

“Santri diharapkan menjadi pelopor untuk penguatan karakter anak-anak bangsa yang saat ini tentu sudah banyak sekali budaya-budaya tidak sejalan dengan norma-norma ataupun etika,” tutur Agung Hariyadi.

Selain itu, Agung Hariyadi berharap di Kabupaten Pemalang ini banyak didirikan pondok-pondok pesantren karena untuk penguatan karakter bangsa.

“Saya yakin anak-anak dari lulusan santri akan memberikan kontribusi yang lebih untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Agung.

Agung menyampaikan, dukungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk hari santri yaitu dari sisi pendidikan, aksesibilitas, infrastruktur dan dari berbagai program yang ada di masing-masing OPD.

Apel tersebut diikuti Forkopimda Kabupaten Pemalang, Sekretaris Daerah Pemalang, Staff Ahli Bupati, Para Asisten Sekda Pemalang, Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Pemalang dan Kakan Kemenag Kabupaten Pemalang.

Dalam apel itu Pjs Bupati Pemalang menyerahkan beasiswa dari Baznas untuk 20 santri pondok pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepala Bagian Tata Usaha Wahid Arbani membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) dan Capacity Building Bidang Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Jateng di Hotel Sari Ater Kamboti Bandung, Kamis (24/10/2024). Rakor diikuti oleh Kepala Seksi PHU Kantor Kementerian Agama di 35 Kabupaten/Kota se-Jateng.

Rakor ini menjadi evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang PHU di lingkungan Kemenag Jateng selama satu tahun terakhir, serta untuk merumuskan teknis penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M. Ajang ini sekaligus sebagai pembekalan bagi seluruh peserta Rakor untuk memberikan pelayanan terbaik di penyelenggaraan ibadah haji kedepannya.

Dalam arahannya, Wahid sampaikan dua kemampuan yang harus dimiliki oleh ASN Kementerian Agama di era disrupsi dewasa ini. Kenyataanya pada tahun 2024 banyak perubahan yang terjadi, termasuk dalam penyelenggaran haji dan umrah.

“Berangkat dari pernyataan Profesor Rhenald Kasali, bahwa sekarang ini kita sedang memasuki era shifting dimana disrupsi perubahan menjadi cepat dan bergerak mengikuti 3S yaitu Surprise, Speed dan Sudden Shift,” tutur Wahid.

Dalam hal ini, indikator “suprise” ditandai dengan adanya pembentukan Badan Penyelenggaraan Haji yang berdiri di luar Kemenag di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Banyak perubahan dan pergeseran sistem ataupun fenomena dalam kehidupan birokrasi yang mendadak (sudden shift), cepat sekali (speed) dan membuat kita terkaget-kaget (surprise).

“Maka untuk menghadapi pergerakan perubahan yang sedemikian rupa, ASN Kemenag harus memiliki soft skill dalam berkomunikasi, berbahasa, public speaking yang didasari dengan integritas dan komitmen,” kata Wahid.

“Kemampuan yang tak kalah penting ialah kecerdasan finansial. ASN harus memahami pentingnya mengelola dan merencanakan keuangan dengan baik. Jangan sampai terjerumus dalam judi online maupun pinjaman online ilegal,” imbuhnya. (PS)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kajati Jabar Katarina Endang Sarwestri, S.H.,M.H melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Kejari Kabupaten Sukabumi dilanjutkan ke Kejari Kota Sukabumi serta Kejari Cianjur pada Kamis 24 Oktober 2024.

Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati didampingi oleh Asisten Intelijen Eko Adhyaksono,SH MH, Kabag TU Kejati Jabar Surya Budi Darma, S.H., M.H, Kasi Penkum Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H beserta jajaran.

Dalam kunjungan kerja tersebut Kajati meninjau kondisi kantor dan sarana prasarana seperti ruang barang bukti, Posko Pemilu serta ruangan yang berkaitan dengan pelayanan publik lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Kajati bertatap muka secara langsung dengan para ASN di Aula Tiap Kejaksaan Negeri.

Dalam arahannya Kajati menyampaikan bahwa sebagai insan Adhyaksa para ASN harus turut serta menjaga nama baik institusi dengan cara bekerja ihlas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Kajati juga menghimbau agar menjaga kebersihan kantor dan kekompakan antar sesama tetap terjalin serta kolaborasi dalam pelaksanaan tugas yang erat.

Selain itu Kajati meminta agar tiap Satker segera melakukan penyerapan anggaran masing – masing bidang semaksimal mungkin.

Kajati juga melarang seluruh pegawai terlibat dengan kegiatan yang melanggar hukum seperti judi online dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu Kajati juga mengingatkan agar ASN Adhyaksa menghindari flexing dalam kehidupan sehari-hari dan bijak menggunakan medsos serta selalu menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam acara tatap muka Kajati berdialog secara langsung dengan para pegawai mendengarkan masukan-masukan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat mencari solusi mengenai masalah tersebut, Kajati juga berkesempatan memberikan bantuan berupa sembako untuk para pegawai Honor dan PPNPN di masing-masing Kejaksaan Negeri.

Mengakhiri arahannya Kajati mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang sudah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya dalam membangun institusi dan lebih baik dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. *(Kasi Penkum Kejati Jabar)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Kabupaten Bandung (Aswajanews.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mengagendakan dua kali kegiatan debat publik pasangan calon bupati-wakil bupati pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Bandung, Abdur Rozaq mengatakan sesi debat pertama akan berlangsung pada 30 Oktober 2024, sedangkan debat kedua dijadwalkan pada 20 November 2024.

“Tempat debat sesuai hasil pembicaraan dari para pimpinan komisioner, kami akan mengadakan kegiatan ini di salah satu hotel di Kabupaten Bandung,” kata Rozaq di Kabupaten Bandung, Kamis (24/10/2024).

Rozaq mengungkapkan KPU saat ini membentuk tim perumus yang melibatkan praktisi hingga akademisi untuk bertugas merumuskan tema debat tersebut.

Proses perumusan debat ini juga, kata dia, akan melibatkan diskusi dengan pemerintah daerah, terutama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung untuk memastikan tema yang diangkat sesuai dengan target pemerintah daerah setempat.

“Tema yang mau diangkat nanti memang sudah signifikan atau sesuai dengan apa yang memang perlu untuk diangkat di Kabupaten Bandung. Nah nanti diteliti oleh tim perumus yang akan merumuskan tema tersebut, bersama KPU,” kata dia.

Rozaq menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi tim perumus dan panelis dalam sesi debat tersebut.

“Sebagai panelis nanti mungkin yang memberikan pertanyaan ataupun rangkuman pertanyaan dari masyarakat Kabupaten Bandung kepada para pasangan calon,” katanya.

Dia mengatakan KPU Kabupaten Bandung juga berencana untuk menyiarkan kegiatan debat tersebut pada salah satu siaran televisi guna memberikan kesempatan bagi para kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka secara jelas kepada masyarakat.

“Debat diharapkan menjadi sarana sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk stasiun TV yang akan menyiarkan debat ini,” katanya. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama tim dan konsolidasi internal di setiap kementerian dan lembaga.

“Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ujar Presiden dalam pengantarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, dalam beberapa hari mendatang. Kegiatan tersebut, yang akan dilakukan di kawasan Akademi Militer, yang dinilai akan memperkuat kerja sama tim dan semangat patriotisme dalam menjalankan tugas negara.

“Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Dipenogoro di antara lima gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air,” ungkap Presiden.

Dalam sidang tersebut, Presiden juga menjelaskan struktur kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis, yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Meskipun demikian, menurut Presiden, jumlah ini diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan penduduk terbanyak keempat di dunia.

“ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ia meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.

“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan alasan memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan serta membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan-badan ini akan berperan dalam memonitor pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan program-program perlindungan sosial berjalan dengan efektif.

“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Presiden.

Presiden pun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Ia meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.

“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Presiden. (Sekretariat Presiden)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Merauke (Aswajanews.id) – Satgas Yonif 312/Kala Hitam Brigif 15/Kujang II mengawali tugasnya di wilayah Papua dengan diterima oleh Kolakops Korem 174/ATW dengan upacara penerimaan dalam rangka tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG Statis di Sektor Selatan, Merauke, Rabu (23/10/2024).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Dankolakops Korem 174/ATW, Brigjen TNI Andy Setyawan, diikuti oleh 450 prajurit Satgas Yonif 312/KH yang dipimpin Dansatgas Letkol Inf Nizar Bahtiar, S.H., M.I.P.

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran TNI di Papua, mengingat wilayah perbatasan Papua memiliki nilai strategis bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehadiran TNI di perbatasan juga untuk mendukung upaya percepatan pembangunan serta melindungi masyarakat. Tugas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di kawasan.

Upacara serah terima Satgas Yonif 312/KH dihadiri oleh Pj. Gubernur Papua Selatan, Rudy Sufahriadi beserta jajaran Forkopimda Provinsi Papua Selatan. Kehadiran para pejabat daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas Satgas Yonif 312/KH.

Diharapkan Satgas dapat membantu menjaga stabilitas wilayah perbatasan serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam menyukseskan tugas-tugas pemerintah di Papua. (Pendam III/Siliwangi)

Jakarta (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Pengucapan sumpah tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Sunarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung.

Ia terpilih menjadi Ketua MA setelah meraih 30 suara hakim agung dari total 44 suara di dalam sidang paripurna khusus yang beragenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sunarto akan menjalankan tugas sebagai Ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Ketua MA sebelumnya, Syarifuddin, yang memasuki masa pensiun.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Sunarto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Sunarto yang lahir di Sumenep pada 11 April 1959, memulai kariernya di dunia peradilan sebagai Calon Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 1985. Perjalanan kariernya terus berlanjut hingga menjadi Hakim Agung pada tahun 2015 dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tahun 2018, serta Wakil Ketua MA Bidang Yudisial pada Februari 2023.

Acara pengucapan sumpah diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk kemudian diikuti oleh para undangan lainnya. (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Kota Bogor (Aswajanews.id) – DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, terus berkomitmen untuk membantu para santri di wilayahnya agar bisa berperan aktif dalam pembangunan.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil pada Rabu, mengatakan komitmen itu dilaksanakan lewat kehadiran Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

“Kami berharap Perda dapat menjadi payung hukum dan landasan program dari Pemerintah Kota Bogor untuk memperhatikan keberadaan santri di Kota Bogor,” ujarnya.

Sebab, Adit menyebutkan, berdasarkan catatan yang ada di DPRD Kota Bogor, terdapat 140 pesantren di Kota Bogor. Sehingga penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk turut berkontribusi dalam pengembangan pesantren di Kota Bogor.

“Dulu santri berperan sebagai pejuang kemerdekaan, saatnya kini berperan sebagai aktor pembangunan,” kata Adit.

Di samping itu, Adit mengatakan, sejak jaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, peran santri sangat besar sebagai bagian dari gerakan perlawanan. Sehingga di era saat ini, ia mengajak santri untuk ikut berperan sebagai aktor pembangunan demi mencapai Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut menurutnya sejalan dengan tema yang diusung pada Hari Santri Nasional yakni ‘Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan’ yang diperingati pada 22 Oktober. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Bandung (Aswajanews.id) – Kapoksahli Pangdam III/Siliwangi Brigjen TNI Muhammad Nasrulloh Nasution, S.Sos., mewakili Pangdam III/Slw menghadiri Apel Hari Santri Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang digelar di Halaman Gedung Sate Kota Bandung, Selasa (22/10/2024).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin dengan dihadiri oleh Irwasda Polda Jabar, Sekda Prov. Jabar, Kakanwil Kemenag Prov. Jabar, Ketua PWNU Jabar, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta para Santri dan Santriwati dari berbagai wilayah sekitar Kota Bandung.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada amanatnya yang dibacakan Pj. Gubernur Jabar menyampaikan bahwa Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober merupakan momentum untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

“Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri adalah peristiwa “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari.,” ucap Menteri Agama.

Dengan mengusung tema “Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan” menegaskan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa.

Hari Santri bukan hanya milik santri dan pesantren tetapi milik semua golongan. Hari Santri milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya diharapkan dapat turut serta merayakan Hari Santri. (Pendam III/Siliwangi)

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di desa Rancahan kecamatan Gabuswetan kabupaten Indramayu yang dikerjakan oleh rekanan dinas PUPR kabupaten Indramayu CV. Singa Abadi Jaya, diduga melaksanakan proyek asal jadi. Pasalnya, hasil investigasi tim dilapangan kegiatan yang baru selesai beberapa bulan yang lalu, dengan nilai anggaran Rp 977.354.000,00 kondisinya sudah banyak yang rusak ataupun retak. Hal ini diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek.

Dalam hal ini ketua Warung Nusantara 88 (WN 88) Sub Unit 02 Indramayu Ahmad Nur Irsyad angkat bicara. Dirinya sangat menyayangkan, kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang peruntukannya untuk menunjang kelancaran air bagi masyarakat petani, justru yang terjadi di lapangan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Lemahnya pengawasan dari pihak dinas maupun pengawas konsultan menyebabkan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi D.I Lebiah ini dimanfaatkan oleh oknum kontraktor nakal untuk meraup keuntungan pribadi semata, hasil investigasi di lapangan kegiatan pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spek, hal ini menimbulkan kualitas dan kuantitas pekerjaan tersebut tidak akan bertahan lama,” tuturnya.

Masih menurut Irsyad, dirinya akan melayangkan surat ke pihak dinas dan akan melaporkan kepihak APH terkait unsur dugaan tindak pindana korupsi yang dilakukan oleh oknum kontraktor nakal tersebut. (Herman/Tongol)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini.” ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024).

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

“Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah,” ucap Nico.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

“Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

“Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing Kementerian,” terang Sekjen Kemenkumham ini.

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri.

“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan,” tutup Nico dalam laporannya.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A. *(Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Bandung (Aswajanews.id) – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi pada Lomba Karya Cipta Teknologi TNI AD Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan dihadapan seluruh prajurit dan PNS Kodam III/Slw, Senin (21/10/2024).

Penghargaan diberikan kepada Serka Fris Wardani, anggota Infolahtadam III/Siliwangi yang berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Karya Cipta Teknologi TNI AD tahun 2024 dengan karya inovatif tentang aplikasi sistem E-Office.

Pangdam III/Slw pada kesempatan tersebut memberikan penghargaan dan mengapresiasi terhadap kerja keras prajurit yang berprestasi dalam lomba yang diselenggarakan oleh TNI AD. Diharapkan anggota Kodam III/Slw dapat terus belajar dan berlatih untuk menghasilkan karya yang dapat mengharumkan nama satuan.

Dihadapan para prajurit dan PNS, Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, S.E., M.Si., menekankan tentang pentingnya mengenali lingkungan dan menghindari sikap apatis karena akan berdampak negatif bagi satuan.

“Jaga satu kesatuan komando, jaga nama dan kehormatan diri sendiri serta satuan. Disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah kebanggaanku dan kehormatan adalah segala-galanya. Jadikan itu sebagai pedoman kita,” tutur Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman.

Kegiatan dihadiri oleh Kasdam III/Slw, Irdam III/Slw, Kapoksahli Pangdam III/Slw, Asrendam III/Slw dan para asisten Kasdam III/Slw, Danrindam III/Slw, para Dan/Kabalakdam III/Slw, para Danyon jajaran Kodam III/SLw serta prajurit dan PNS Makodam III/Slw. (Pendam III/Siliwangi)

BREBES (Aswajanews.id) – Bertempat di MDTA Mansya’ul Ulum desa Luwungragi Kec Bulakamba Kab Brebes, Ketua DPC FKDT Kab Brebes bersama dengan beberapa Ketua DPAC FKDT menerima kunjungan road show Pj Bupati Brebes dalam rangka Hari Santri tahun 2024. Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 merupakan rangkaian road show hari Santri di beberapa tempat, termasuk Pesantren, MDTA, PKBM dan TBM yang semuanya berlokasi di desa Luwungragi.

“Kunjungan hari ini sangat bermanfaat untuk umat. Meskipun Penjabat Bupati hanya beberapa bulan tapi semoga nilai manfaat untuk rakyat bisa untuk lima tahun kedepan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan Islam di Mekah dan Madinah dalam rentang waktu 23 tahun, namun manfaat dakwah Islam bisa mendunia sampai sekarang,” kata Akhmad Sururi saat memberikan sambutan dihadapan Pj Bupati Brebes dan beberapa Pejabat yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Sururi sangat berharap usulan draft Perbup tentang MDT bisa ditindaklanjuti dan disahkan oleh Pj Bupati Brebes. Saat Pj Bupati pertama bisa menerbitkan Perbup No 55 tahun 2023 tentang Pegiat Keagamaan, maka semoga Pj Bupati sekarang bisa menerbitkan Perbup tentang Pendidikan MDT di Brebes.

Hal ini sangat mendesak menurut Ketua DPC FKDT Kab Brebes, karena sudah ada beberapa MDTA yang gulung tikar alias tutup. Losari ada tiga Madin, Ketanggungan ada 2 Madin, semoga tidak merembet di kecamatan yang lainnya. Oleh karena itu kehadiran regulasi dalam bentuk Perbup akan bisa memperkuat eksistensi MDT di Kab Brebes.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Brebes, Ir H Gunawan MT, berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi usulan dari DPC FKDT Kab Brebes. “Kami akan segera tindak lanjuti dengan berkordinasi bersama OPD terkait. Ini menjadi kepentingan bersama untuk penguatan pendidikan karakter di Kab Brebes,” ujar Pj Bupati.

Hadir dalam kesempatan tersebut sekaligus menerima draft Perbup Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Ibu Caridah, M.Pd, Plh Kabag Kesra, Nadzirin, Kepala Kantor Kemenag Kab Brebes yang diwakili oleh Kasubag TU, Dr Akrom Jangka Daosat. Dinas kesehatan kabupaten Brebes juga hadir dalam acara yang diselenggarakan di desa Luwungragi. *(Red)