JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya. Prabowo menunjuk Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Pengumuman kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam. Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Giring Ganesha Djumaryo Wakil Menteri Kebudayaan,” kata Prabowo.

Giring Ganesha merupakan anggota Dewan Pembina PSI. Giring akan membantu Fadli Zon, yang merupakan Menteri Kebudayaan kabinet Prabowo.

Sebelum pengumuman para menteri dan wakil menteri oleh Prabowo malam ini, para calon telah datang ke Istana Negara. Mereka mulai datang sejak pukul 19.15 WIB.

Diketahui, Prabowo telah memanggil lebih dari 100 nama sebagai calon menteri dan wakil menterinya Senin-Selasa pekan lalu di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Para calon menteri dan calon wakil menteri juga telah mengikuti pembekalan atau Hambalang Retreat pada Kamis-Jumat lalu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Setelah pelantikan kabinet, nantinya para menteri dan wakil menteri Prabowo akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu rencananya berlangsung pada 23-27 Oktober 2024. (*)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan menteri maupun wakil menteri yang akan menjadi anggota kabinet Prabowo-Gibran. Pengumuman itu disampaikan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam.

Berikut daftar lengkap menteri maupun wakil menteri anggota kabinet Prabowo-Gibran yang diberi nama Kabinet Merah Putih:

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Menteri Kordinator infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian

Menteri Luar Negeri: Sugiono

Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

Menteri Agama: Nasaruddin Umar

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

Menteri HAM: Natalius Pigai

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

Menteri Keuangan: Sri Mulyani

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satryo Soemantri Brojonegoro

Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin

Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perdagangan: Budi Santoso

Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

Menteri Desa: Yandri Susanto

Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: M. Iftitah Sulaiman

Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi

Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid

Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas:Rachmat Pambudy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini

Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Wihaji

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Menteri UMKM: Maman Abdurrahman

Menteri Pariwisata: Widianti Putri

Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifah Choiri Fauzi

Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo

Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin

Badan Intelijen Negara: Muhammad Herindra

Kepala Staf Kepresidenan: AM Putranto

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan: Hasan Nasbi

Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya

(Sumber: Sekretariat Presiden)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegasnya.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

“Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Presiden Prabowo.

Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” tambahnya.

Presiden menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.

“Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” imbuhnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti pentingnya distribusi subsidi yang tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang masih dalam kondisi kesulitan ekonomi. Ia menekankan bahwa bantuan kepada rakyat harus disalurkan secara langsung dan transparan dengan pemanfaatan teknologi digital.

“Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan,” jelasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi pada sejumlah komoditas nasional yang dimiliki Indonesia. Dengan meningkatkan nilai tambah tersebut, Presiden meyakini Indonesia akan menjadi makin kuat secara ekonomi dan rakyat dapat menikmati kemakmurannya.

“Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden. (BPMI Setpres)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang tak takut menghadapi ancaman global. Ia mengungkapkan, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam untuk kehidupan manusia. Namun, banyak pula tantangan, hambatan, rintangan, dan ancaman yang harus dihadapi.

“Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan kita yang optimis,” ujar Prabowo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Tetapi, kita pun harus berani melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita,” sambung dia.

Ia menyampaikan, sebagai negara yang memiliki luas wilayah darat dan laut yang luas, Indonesia harus menjadi negara yang berani. Prabowo tak ingin, berbagai sumber daya yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka, dengan berbagai sumber daya itu, Prabowo berharap bangsa Indonesia tumbuh dengan keberanian. “Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan se tanah air, untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman,” tuturnya. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta dan berharap di tengah usia ke-101, RSUP Hasan Sadikin semakin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus di bidang riset.

“RSHS telah menerapkan penggunaan teknologi terbaru dalam diagnosis dan pengobatan, seperti pengembangan program robotic telesurgery, transplantasi organ, hingga pengobatan kanker. Dengan kecanggihan alat medis, SDM unggul, serta sistem kerja yang dimiliki, kami yakin RSHS dapat beri layanan kesehatan yang cepat dan memudahkan,” ujar Bey di Gedung Sate Bandung, Sabtu (19/10/2024).

Ke depan, Bey mendorong RSHS untuk dapat menjadi rumah sakit pusat unggulan kesehatan, baik di tingkat provinsi, nasional, sampai internasional.

“Semoga RSHS jadi ‘rumah sakit hebat sagalana’ jangan jadi ‘rumah sakit hese sagalana’,” kata Bey.

Di lokasi yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan RSHS memang kerap disorot masyarakat, dan pihaknya berupaya membenahi serta mendorong pelayanan yang semakin baik.

“RSHS tugasnya memberikan layanan terbaik, dan kini sudah jauh lebih baik lagi. Di usia 101, makin tua harus makin bagus,” ucap Budi.

Budi juga mendorong rumah sakit-rumah sakit pemerintah agar dapat menjadi pusat pendidikan dan penelitian, termasuk RSHS. Dengan begitu, RSHS dapat menjalin kerja sama dengan perguruan agar berbagai keilmuan di bidang kesehatan dapat terus berkembang.

Menurut Budi, RSHS layaknya laboratorium besar untuk ilmu kedokteran, farmasi, dan keilmuan lainnya di bidang kesehatan.

“RSHS tidak boleh pintar sendiri, harus bisa mengangkat kemampuan semua rumah sakit di Jabar. Jadi semua bupati/wali kota di Jabar rumah sakitnya harus upgrade, dokternya harus gesit menjaga kesehatan, jadi kalau sakit tidak perlu keluar Jawa Barat,” tutur Budi.

Dirut RSHS Rachim Dinata Marsidi di momen HUT ke-101, RSHS mengucap rasa terima kasih kepada seluruh tim RSHS yang telah bekerja keras dan mendarmabaktikan separuh waktunya kepada pasien.

Menurutnya, tantangan kesehatan semakin dinamis seperti pandemi global yang sempat terjadi.

Ia mengajak civitas hospitalia RSHS terus berinovasi dan beradaptasi demi memastikan RSHS tetap menjadi pusat keunggulan dalam kesehatan dan penelitian.

“RSHS harus someah hade ka semah sehingga dalam memberikan pelayanan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kami berkomitmen untuk terus berkembang dan memperkuat posisi kami sebagai pusat kesehatan terkemuka di wilayah ini,” tuturnya. HUT ke-101 RSUP Hasan Sadikin diselenggarakan di Gedung Sate Bandung, Sabtu ini, yang dihadiri 3.500 karyawan dan 1.500 residen RSUP Hasan Sadikin, dengan diisi beragam rangkaian kegiatan mulai dari residen gathering, konser musik, makan siang gratis bersama, dimeriahkan gerai jajanan, belum lagi pekan seni budaya, bakti sosial, hingga webinar internasional, dan kegiatan lain.

Pada momen peringatan HUT kali ini pula RSHS berhasil menyabet tiga Rekor MURI, yakni pertama untuk webinar internasional dengan pembicara luar negeri terbanyak, kedua rekor untuk bakti sosial dokter spesialis terbanyak, ketiga untuk pekan olahraga seni dengan cabang olahraga dan seni terbanyak yakni 28 cabang olahraga dan seni.*

www.youtube.com/@anas-aswaja

GARUT (Aswajanews.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar festival demokrasi untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin.

“Kegiatan ini sebagai dari edukasi terhadap masyarakat supaya masyarakat bisa lebih mengenal lagi, bisa lebih terlibat lagi dalam proses pelaksanaan pilkada,” kata Ketua KPU Kabupaten Garut Dian Hasanudin saat menggelar Festival Demokrasi Garut 2024 di Alun-Alun Garut, Garut Kota, Sabtu (19/10/2024).

Ia menuturkan saat ini KPU Garut sedang melaksanakan sejumlah tahapan pilkada, termasuk di dalamnya terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang hari pencoblosan pada 27 November 2024.

Pilkada kali ini, kata dia, merupakan serentak seluruh Indonesia, termasuk di Garut saat ini pemilihan Bupati-Wakil Bupati Garut, dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat.

Ia mengatakan adanya Festival Demokrasi Garut 2024 ini untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang ingin mengetahui berbagai tahapan dan pelaksanaan pilkada, termasuk bisa mengecek sudah masuk daftar pemilih tetap atau belum, dan bisa mengikuti simulasi pencoblosan.

“Selama Festival Demokrasi Garut 2024 ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek apakah mereka sudah terdaftar di DPT, dan bisa mengikuti simulasi TPS,” katanya.

Ia mengungkapkan pilkada kali ini dihadapkan dengan berbagai tantangan di antaranya jadwal kampanye yang digelar selama 60 hari, berbeda dengan tahun sebelumnya berlangsung 120 hari. KPU Garut juga, lanjut dia, saat ini sedang fokus melayani pindah tempat memilih bagi masyarakat, dan persiapan logistik kebutuhan pilkada, seperti menyiapkan surat suara yang harus dipastikan tiba di kecamatan pada tiga hari sebelum pencoblosan.

“Kita juga dituntut pemenuhan logistik, hingga saat ini sudah 80 persen logistik pilkada sudah tersedia, dan surat suara itu pada H-3 sudah tiba di kecamatan,” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Garut, Nurrodhin menyampaikan apresiasi kepada KPU Garut yang menyelenggarakan Festival Demokrasi Garut 2024 sebagai sarana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pilkada yang diharapkan partisipasi masyarakat tinggi.

Ia berharap kalangan pemilih pemula, umumnya semua kalangan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pilkada serentak tahun ini bisa menjadi pemilih yang cerdas untuk menentukan pemimpin berkualitas dan amanah.

“Partisipasi teman-teman milenial dan generasi Z dalam menyelenggarakan pemilu dengan pola pemikiran yang cerdas, cerdas untuk menentukan, cerdas untuk memilih,” kata Nurrodhin. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Malam puncak peringatan Hari Santri 2024 akan berlangsung di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 21 Oktober 2024. Acara ini akan diramaikan oleh penampilan musisi legendaris Sam Bimbo, bersama dengan sejumlah artis lainnya seperti Fadly (Padi), Wafiq Azizah, Humayra Syifa, Husain Alatas, Anisa Rahman, Veve Zulfikar, dan Sastro Adi. Para musisi ini akan diiringi oleh NU Light Orchestra, menjanjikan sebuah pertunjukan musik yang berkesan.

Selain penampilan musik, acara puncak Hari Santri 2024 juga menyajikan berbagai kegiatan menarik lainnya, termasuk pameran foto dan video yang menggambarkan kehidupan santri dan pesantren, serta pemberian hadiah bagi para pemenang lomba yang telah diadakan sepanjang rangkaian Hari Santri 2024.

Puncak peringatan Hari Santri 2024 akan ditutup dengan Apel Hari Santri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai pembina dalam acara tersebut.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menegaskan bahwa Hari Santri bukan sekadar seremoni, melainkan momentum penting untuk menegaskan peran strategis pesantren di era baru yang lebih rekognitif dan didukung penuh oleh pemerintah.

“UU Pesantren telah membawa perubahan besar pada pendidikan di Indonesia, di mana pesantren kini diakui sebagai lembaga pendidikan yang sah dalam sistem pendidikan nasional. Ini menjadi kekayaan bagi negara, karena pesantren memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Basnang dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Menurutnya, sebelum pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendidikan di pesantren kerap dianggap tidak setara dengan sekolah berijazah pemerintah. Namun, dengan adanya undang-undang tersebut, ijazah pesantren kini memiliki legalitas yang sama dengan pendidikan formal lainnya. Hal ini, menurut Basnang Said, menjadi pengakuan yang sangat penting bagi pesantren.

Sebagai bagian dari implementasi UU Pesantren, pemerintah juga terus meningkatkan anggaran untuk mendukung pengembangan pesantren. Hingga saat ini, pemerintah telah menyiapkan Dana Abadi Pesantren sebesar Rp56 triliun dari total komitmen Rp139 triliun, ditambah dengan Dana Kemandirian Pesantren sebesar Rp250 miliar, serta berbagai bentuk bantuan lainnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengimbau agar pesantren menyikapi era baru ini dengan positif. “Peringatan ini adalah bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi pesantren dalam pendidikan bangsa. Namun di sisi lain, pesantren juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan generasi bangsa yang semakin berkualitas setelah afirmasi yang diberikan oleh pemerintah,” kata Abu.

Hari Santri, menurut Abu Rokhmad, juga merupakan peneguhan negara senantiasa mengayomi seluruh entitas masyarakat, termasuk pesantren yang telah berjasa besar dalam mencerdaskan bangsa. Di negara yang heterogen seperti Indonesia, pesantren turut berkontribusi besar terhadap kemajuan bangsa.Ia menambahkan, santri dalam konteks luas bukan hanya mereka yang tinggal di pesantren, tetapi mencakup seluruh umat Islam yang memiliki basis pengetahuan yang memadai serta pola pikir yang terbuka.

“Santri adalah generasi yang cinta Tanah Air dengan landasan agama, berperan dalam menyebarkan ajaran Islam yang damai, sebagai rahmatan lil alamin,” kata dia. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

JAKARTA (Aswajanews.id) – Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin selaku Dansatgas Udara turut menghadiri Apel Gelar Pasukan dalam rangka memastikan kesiapan prajurit untuk operasi pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Jum’at (18/10/24).

Apel gelar pasukan tersebut dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., dan didampingi oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

TNI mengerahkan 100.000 personel pengaman VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Dari angka tersebut, 24.200 di antaranya akan menjaga keamanan tamu VVIP. Para prajurit TNI tersebut akan bertugas selama tujuh hari, mulai dari 17-23 Oktober 2024. Dikesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 15.000 personel untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

Dalam amanatnya, Panglima TNI mengatakan bahwa pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan hanya acara kenegaraan biasa, melainkan simbol kelangsungan demokrasi dan kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap personel yang terlibat untuk senantiasa waspada.

Adapun selama beroperasi, prajurit pengaman VVIP dibagi menjadi 10 satuan tugas (satgas) yang bergerak di bawah naungan Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP yang dipimpin oleh Pangkogabwilhan I, Laksdya TNI Rachmad Jayadi, M.Tr.(Han). Kesepuluh satgas tersebut adalah Satgas Pengamanan Wilayah; Satgas Pengamanan VVIP; Satgas Pasukan Khusus; Satgas Penerangan; Satgas Medis, Satgas Intel, Satgas Laut, Satgas Udara, Satgas Komunikasi dan Elektronika dan Satgas Siber. Selain itu, personel Mabes TNI juga turut dalam pengamanan tersebut.

Turut Hadir dalam Apel tersebut, Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dan para pejabat TNI-Polri Lainnya, beserta ribuan personel dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Polri. (Sumber : Pen Koopsud I)

Jakarta (Aswajanews.id) – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, memberikan ucapan selamat Hari Jadi ke-22 kepada Divisi Profesu dan Pengamanan (Propam) Polri yang diperingati pada 17 Oktober 2024.

Dalam pernyataannya, Irjen Sandi mengapresiasi peran Propam dalam menegakkan disiplin dan kode etik kepolisian, serta menjaga integritas seluruh anggota Polri.
Propam Polri, yang gtelah berperan penting selama 22 tahun, memastikan setiap anggota kepolisian bertindak profesional dan sesuai aaturan.
Irjen Sandi juga menekankan pentingnya sinergi antara Propam dan Divisi Humas Polri dalam membangun citra positif kepolisian di mata masyarakat.
Perayaan HUT ke-22 ini menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen Propam dalam menjaga standar etika dan disiplin Polri. Tantangan besar dihadapi dalam mengawasi ribuan anggota Polri, namun Propam terus berusaha menjaga kepercayaan publik dan memelihara profesionalisme di tubuh kepolisian. (Bidhumas)

Indramayu (Aswajanews.id) – Dua hari pasca terbitnya surat pernyataan Makrus Hadi Prayitno, Kepala Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, yang berjanji akan membuka saluran irigasi yang ditutup oleh PT Tesco Indomaritim dalam waktu 15 hari kerja, PT Tesco Indomaritim masih tetap beroperasi.
Padahal, saluran irigasi tersebut merupakan milik Pemdes Tegal Taman dan penutupan saluran tersebut tanpa izin dan kewenangan dari PT Tesco Indomaritim telah menyebabkan lahan warga terisolir selama tiga musim tanam dan tidak bisa bertani.

Ikhwanto, S.H., Tim liputan yang mengawal warga telah memantau aktivitas PT Tesco Indomaritim dan menemukan bahwa perusahaan tersebut masih melakukan pekerjaan, Jum’at 18 Oktober 2024.
Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengingat hasil monitoring Ombudsman RI pada tanggal 27 September 2024 menyatakan bahwa PT Tesco Indomaritim harus ditutup dan dihentikan sementara karena tidak memiliki perizinan dasar.
Kemana janji Suratno, Kabid Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Indramayu, yang akan melakukan sidak dan menutup PT Tesco Indomaritim dengan tindakan yang lebih tegas?
Hingga saat ini, belum ada tindakan nyata dari pihak DPMPTSP Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti hasil monitoring Ombudsman RI.
Satpol PP Kabupaten Indramayu, yang dipimpin oleh Kabid Gakda Esmega, juga terkesan bungkam.
Ucapan salah satu pekerja PT Tesco Indomaritim yang menyebutkan bahwa Satpol PP Kabupaten Indramayu menjadi pengadu domba semakin mempertanyakan kinerja Satpol PP.
Apakah Satpol PP Kabupaten Indramayu akan tetap diam dan tidak mengambil tindakan tegas?
Camat Sukra, A Bagus Trisnandi, juga terkesan tidak menunjukkan ketegasan dalam menangani permasalahan ini.
Penutupan saluran irigasi tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98 ayat (1) yang mengatur tentang pidana bagi yang merusak lingkungan.
Selain itu, penutupan saluran irigasi juga merupakan pelanggaran terhadap UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 40 yang mengatur tentang larangan merusak dan menutup fasilitas umum tanpa izin.
Saluran irigasi merupakan fasilitas umum milik Pemdes Tegal Taman dan penutupan saluran tersebut telah berdampak pada lahan milik warga yang terisolir, sehingga tidak dapat teraliri air dan selama tiga musim tidak dapat bertani.
Ombudsman RI, yang diwakili oleh Ombudsman perwakilan Jawa Barat di Kota Bandung, telah mengeluarkan pernyataan bahwa PT Tesco Indomaritim harus ditutup.
Pasal 71 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati dan menaati hasil monitoring Ombudsman RI.
Apakah Ombudsman RI akan memberikan sanksi tegas kepada Suratno selaku Kabid Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Indramayu atas ketidakpatuhannya dalam menjalankan hasil monitoring Ombudsman RI?
Roziki selaku pemilik lahan yang terisolir dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim bersama Warga Desa Tegal Taman lainnya berharap agar pihak terkait segera mengambil tindakan tegas terhadap PT Tesco Indomaritim dan membuka kembali saluran irigasi yang telah ditutup.
Mereka juga berharap agar Ombudsman RI dapat memberikan sanksi tegas kepada pihak yang tidak patuh terhadap hasil monitoring Ombudsman RI.

Warga yang terisolir dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim juga berharap agar Ombudsman RI segera turun tangan langsung ke DPMPTSP Kab Indramayu untuk memberikan sanksi tegas kepada DPMPTSP Kab Indramayu.
Mereka menilai bahwa janji DPMPTSP Kab Indramayu untuk mempertemukan antara pemilik lahan yang terisolir dampak pembangunan PT Tesco Indomaritim dengan direktur PT Tesco Indomaritim, Jamin Basuki, tidak ada realisasinya.
Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah.
Perusahaan yang tidak memiliki perizinan dasar masih dapat beroperasi dengan bebas, sementara pihak berwenang terkesan lamban dalam mengambil tindakan tegas.
Diharapkan agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan menghasilkan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

Dasar Kuat Perjuangan Petani: Menelisik Aturan dan Nilai Luhur
Perjuangan para petani di Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan hak atas tanah memiliki landasan kuat yang bersumber dari berbagai aturan hukum dan nilai luhur bangsa.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi landasan utama dalam memperjuangkan hak-hak petani. Pasal ini menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya alam, termasuk tanah, digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk para petani.
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menguatkan prinsip fungsi sosial tanah. Pasal 6 menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, sedangkan Pasal 7 menegaskan bahwa “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.” Aturan ini bertujuan untuk mencegah penguasaan tanah yang tidak adil dan merugikan masyarakat luas, termasuk para petani.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menetapkan berbagai strategi untuk melindungi dan memberdayakan petani. Pasal 7 ayat (2) mencantumkan strategi seperti “prasarana dan sarana produksi Pertanian, kepastian usaha, harga Komoditas Pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim dan Asuransi Pertanian.” Aturan ini menekankan pentingnya dukungan negara bagi petani, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.
Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menetapkan perlindungan khusus bagi beberapa kelompok petani, seperti:
– Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
– Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
– Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.
Perlindungan khusus ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi petani kecil yang rentan terhadap berbagai permasalahan.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan reforma agraria untuk menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan akses petani terhadap tanah.
Sila kelima (5) Pancasila, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, menjadi landasan moral dan etika dalam memperjuangkan hak-hak petani. Pancasila sebagai dasar negara menjadi penuntun bagi seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam pengaturan soal Agraria. Oleh karena itu, pengaturan soal Agraria harus mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para petani.
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menguatkan hak asasi petani di tingkat internasional. Deklarasi ini, yang disahkan pada 17 Desember 2018 oleh ratusan negara, termasuk Indonesia, menetapkan bahwa “Petani dan orang yang tinggal di pedesaan memiliki hak atas tanah, secara individu dan/atau kolektif.”
Deklarasi UNDROP dan Sila kelima Pancasila menjadi landasan kuat bagi para petani untuk memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Perjuangan para petani untuk mendapatkan keadilan dan hak atas tanah merupakan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur.
Perjuangan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Perjuangan para petani merupakan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk membangun bangsa Indonesia yang adil dan makmur. (Liputan: Ikhwanto SH)

Bandung (Aswajanews.id) – Brigjen TNI Aminudin, S.I.P., selaku Kasdam III/Siliwangi, mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A., saat menggelar Press Release mengenai Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Polda Jabar, Jum’at (18/10/2024).

Acara dihadiri oleh Kapolda Jawa Barat, Dirjen PSKP, Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Wakapolda, Wakajati, Direskrimum Polda Jabar, Aspidum Kejati Jabar dan pejabat terkait lainnya serta perwakilan warga Dago Elos.

Menteri ATR/BPN mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Barat yang telah memberikan penjelasan gamblang mengenai isu-isu pertanahan di wilayah Jawa Barat serta menekankan pentingnya kerjasama dengan seluruh instansi dan elemen terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.

“Kasus tanah saling terkait, namun dengan niat baik dan kolaborasi kita bisa menemukan solusi yang membawa kebaikan. Kehadiran saya di Polda Jabar bertujuan untuk mengokohkan komitmen yang telah kita bangun bersama,” ucap Menteri ATR/BPN.

Menteri AHY juga menghargai peran jajaran kejaksaan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penanganan masalah mafia tanah, serta menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang selalu mendukung tugas-tugas di bidang pertanahan.

Melalui Press Release Target Operasi Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, diharapkan menjadi komentum bersama untuk dapat meningkatkan sinergi antar berbagai instansi dalam penanganan tindak pidana pertanahan, demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. (Pendam III/Siliwangi)

Semarang (Aswajanews.id) – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo memimpin serah terima jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng pada Kamis (17/10/2024) siang di ruang kerja Kapolda. Kombes Pol Dwi Subagio resmi menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Jateng, menggantikan Kombes Pol Johanson R Simamora.

Dalam sambutannya, Kapolda menyebut bahwa mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran personel dan pengembangan organisasi. Ia menyampaikan rasa syukur atas kinerja Kombes Pol Johanson selama menjabat sebagai Dirreskrimum, yang berhasil menjaga situasi kamtibmas di Jawa Tengah tetap aman, nyaman, tenang, dan kondusif.
“Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pejabat yang lama atas dedikasi, kinerja, dan loyalitas yang telah diberikan dalam pengungkapan kasus-kasus kriminal di wilayah Jawa Tengah,” ujar Kapolda.
Kapolda juga menilai Kombes Pol Johanson berhasil membina fungsi reserse kriminal bagi Kasat Reskrim di jajaran Polda Jateng. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kinerja satuan reskrim dalam pengungkapan kasus di wilayah Jawa Tengah.
Kepada Kombes Pol Dwi Subagio, Kapolda mengucapkan selamat atas jabatan barunya. Penempatan Kombes Pol Dwi Subagio sebagai Dirreskrimum dinilai memiliki nilai lebih karena sosoknya sudah sangat dikenal oleh jajaran reserse kriminal dalam jabatan sebelumnya sebagai Dirreskrimsus.
“Sebagai pejabat baru Dirreskrimum, saya harap Kombes Pol Dwi Subagio dapat meningkatkan profesionalitas penyidik dalam penegakan hukum yang tegas dan responsif. Dengan demikian, pengungkapan kasus kejahatan konvensional di wilayah Jawa Tengah dapat lebih optimal,” tutur Kapolda.
Menjelang Pilkada yang semakin dekat, Kapolda berharap Dirreskrimum dapat segera mengoptimalkan Sentra Gakkumdu untuk menghadapi berbagai potensi gangguan dan laporan yang mungkin muncul selama Pilkada.
“Segera komunikasikan dan koordinasi dengan Gakkumdu guna menghadapi berbagai kemungkinan tersebut. Semoga tidak ada peningkatan eskalasi yang cukup berarti, namun sudah menjadi kewajiban kita untuk mengantisipasi dan menyiapkan,” tandasnya.
Sertijab ini dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Jateng. Dengan kepemimpinan baru di Dirreskrimum, diharapkan Polda Jateng semakin siap dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah, terutama menjelang Pilkada. (*)

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Sumedang, Jawa Barat, memiliki infrastruktur penting yang sangat penting untuk pertanian salah satunya bendungan.

Bukan Jatigede, sebuah bendungan baru yang diprediksi akan terisi air secara penuh hingga 2026 ini digadang-gadang akan menjadi ikon baru di Kabupaten Sumedang. Bendungan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp2,03 triliun yang bersumber dari APBN tersebut akan meningkatkan jaringan irigasi di kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana), mencakup wilayah Kabupaten Sumedang, Indramayu, dan sekitarnya.
Mengutip dari laman ANTARA, Pemkab Indramayu merespon positif kehadiran Bendungan Cipanas yang dapat menunjang sistem pengairan yang lebih efektif di wilayah pertanian mereka. Pjs Bupati Indramayu, Dedi Taufik, mengungkapkan bahwa bendungan tersebut akan mengairi sekitar 6.000 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Terisi, Losarang, dan Kandanghaur, serta tambahan 3.000 hektare lahan potensial lainnya. Selain itu, pembangunan bendungan yang diresmikan 2024 silam ini diharapkan rampung dan terisi air sepenuhnya pada awal tahun 2026.
“Bendungan Cipanas, yang diresmikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 9 Juli 2024, memiliki kapasitas tampung hingga 250 juta meter kubik air,” tutur Dedi. Volume air tersebut diharapkan dapat memberikan solusi untuk masalah pengairan yang selama ini menjadi tantangan bagi petani di wilayah tersebut, terutama saat musim kemarau. Sebelumnya, lahan pertanian di Kabupaten Indramayu sangat bergantung pada saluran irigasi dari Cipelang. Namun dengan kehadiran Bendungan Cipanas, pasokan air dapat diperluas hingga ke daerah-daerah hilir yang lebih jauh.
Selain itu, Dedi juga menegaskan pentingnya mempersiapkan musim tanam kedua atau gadu, yang berlangsung setelah musim hujan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berasal dari berbagai bendungan dan waduk, seperti Cipelang, Cipanas, Cipancuh, serta Salam Darma, untuk memastikan kesuksesan musim tanam tahun depan. Dengan memaksimalkan sumber air yang tersedia, diharapkan lahan pertanian dapat tetap subur dan produktif.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Indramayu, Sugeng Heriyanto, juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan irigasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penerapan program Rentang Irrigation Modern System (RIMS) untuk saluran Cipelang dan sekitarnya. Program ini dirancang untuk memodernisasi sistem irigasi agar lebih efisien dan dapat menghindari risiko kerugian di sektor pertanian. (*)

Indramayu (Aswajanews.id) – Puluhan warga Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, menggelar unjuk rasa damai di Balai Desa Tegal Taman, Kamis (17/10/2024). Aksi ini merupakan lanjutan dari protes mereka atas terisolirnya lahan milik warga akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim.

Aksi damai tersebut dikawal oleh Cintami Atmawati, selaku juru bicara pemilik lahan yang terisolir, sementara H Sarjani, Aktivis Kenamaan di Indramayu, mengawal aksi dari kejauhan.
Saat audensi warga yang berunjuk rasa diterima oleh Kepala Desa Tegal Taman, Makrus Hadi Prayitno, di aula balai desa Tegal Taman, Cintami Atmawati secara langsung mengawal jalannya pertemuan tersebut.
Dalam tuntutannya, warga secara tegas meminta:
1. Pembukaan Kembali Saluran Irigasi: Warga mendesak agar Pemdes Tegal Taman segera membuka saluran irigasi yang ditutup oleh PT Tesco Indomaritim tanpa izin. Saluran irigasi tersebut merupakan fasilitas umum milik Pemdes yang vital bagi warga untuk bercocok tanam.
2. Penyelesaian Permasalahan Terkait PT Tesco Indomaritim: Warga menuntut agar Pemdes Tegal Taman secara aktif menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim, termasuk dampak sosial dan ekonomi bagi warga.
3. Tindakan Tegas Terhadap PT Tesco Indomaritim: Warga menuntut tindakan tegas dari Pemdes Tegal Taman terhadap PT Tesco Indomaritim, sesuai dengan hasil monitoring Ombudsman RI yang menyatakan bahwa PT Tesco Indomaritim tidak memiliki perizinan dasar.
“Sudah tiga musim kami tidak bisa bertani dan mencari nafkah karena akses jalan dan irigasi kami diputus oleh PT Tesco Indomaritim. Kami sudah lelah menunggu solusi dari Kepala Desa,” ujar salah seorang warga yang terdampak.

Aksi damai tersebut juga mendapat dukungan dari LPM Desa Tegal Taman yang diketuai oleh Abdul Ghofur. Abdul Ghofur menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal sejauh mana tindakan tegas yang akan dilakukan oleh Kepala Desa Tegal Taman beserta jajarannya guna merealisasikan tuntutan warga.
“Kami berharap Kepala Desa segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi warga hingga tuntutan kami dipenuhi,” tegas Abdul Ghofur.
Sebagai hasil dari unjuk rasa dan audensi tersebut, warga berhasil mendapatkan titik terang. Kepala Desa Tegal Taman, Makrus Hadi Prayitno, mengeluarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh dirinya dan Ketua BPD Rudi Yanto. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Pemdes Tegal Taman akan membuka saluran irigasi yang sempat ditutup oleh PT Tesco Indomaritim per hari ini dan akan terus dibuka selama 15 hari kerja.
Namun, unjuk rasa damai tersebut diwarnai dengan kejadian yang tidak mengenakkan. Yogi, warga Desa Tegal Taman yang ikut dalam aksi, diusir oleh oknum anggota polisi dan Satpol PP Kecamatan yang mengamankan unjuk rasa. Yogi, yang memiliki orang tua atas nama H Tasjana, diusir karena alasan berdomisili di Desa Ujunggebang, meskipun masih satu kecamatan dengan Desa Tegal Taman.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan hak warga dalam menyampaikan aspirasi.
Warga Desa Tegal Taman masih terus memperjuangkan tuntutan lainnya terkait dengan PT Tesco Indomaritim, termasuk penyelesaian permasalahan terkait dengan PT Tesco Indomaritim dan tindakan tegas terhadap PT Tesco Indomaritim.
Permasalahan isolasi lahan akibat pembangunan PT Tesco Indomaritim ini telah menjadi polemik yang berkepanjangan. Warga berharap agar pihak terkait, termasuk Pemerintah Desa Tegal Taman, dapat segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan mengembalikan hak-hak warga yang terampas. (Ikhwanto, SH/Roziki)

Indramayu (Aswajanews.id) – Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Aminudin, S.I.P., bersama Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Wakapolda Jabar, menyambut kedatangan Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin di Helipad Darul Ma’arif, Kabupaten Indramayu, Rabu (16/10/2024).

Danrem 063/SGJ Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, S.I.P., M.I.P., selaku Dansatgas Pamwil memastikan keamanan Wapres Ma’ruf Amin selama Kunker. Dijadwalkan Wapres akan meresmikan Universitas Darul Ma’arif Indramayu, yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) NU Indramayu.

STKIP tersebut berdiri sejak 21 Desember 2012 di bawah Yayasan Darul Ma’arif Kaplongan Indramayu. Sejak tanggal 23 Juli 2024 melalui Keputusan Kemendikbudristek, telah beralih status menjadi Universitas Darul Ma’arif.

Universitas Darul Ma’arif Indramayu dikenal sebagai salah satu pesantren terindah di seluruh Indonesia. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan berkualitas di wilayah Indramayu dan sekitarnya serta berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di Jawa Barat.

Wakil Presiden RI menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Universitas Darul Ma’arif tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun karakter dan akhlak generasi muda.

Penandatanganan prasasti dan menekan tombol sirine dilakukan Wapres sebagai tanda peresmian Universitas Darul Ma’arif Indramayu. Diharapkan kehadiran Universitas tersebut dapat menjadi pusat pendidikan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan siap berkontribusi bagi masyarakat. (Pendam III/Siliwangi)