INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dugaan buruknya kualitas proyek infrastruktur jalan di Kabupaten Indramayu kembali menjadi sorotan. Dokumentasi foto lapangan yang beredar menunjukkan kerusakan pada proyek rekonstruksi jalan yang masih dalam tahap pelaksanaan, memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas pekerjaan dan pengawasannya.
Proyek yang menjadi sorotan tersebut adalah Rekonstruksi Ruas Jalan Kedaton–Purwajaya dengan nilai kontrak sebesar Rp2.872.825.000 yang dikerjakan oleh CV Abadi Bagus Sejahtera, serta Rekonstruksi Ruas Jalan Karangsinom–Gabuskulon senilai Rp4.774.967.000 yang dikerjakan oleh CV Sarana Nusantara.
Berdasarkan dokumentasi yang dihimpun di lapangan, sejumlah bagian beton yang telah mengering tampak mengalami keretakan cukup parah hingga menembus ke lapisan bawah. Selain itu, kondisi lapisan pondasi bawah (LPB) juga diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi teknis. Material agregat yang digunakan disebut-sebut mengandung kadar tanah tinggi dan diduga tidak memenuhi standar mutu konstruksi.
Ketua LSM Komite Penyelamatan Aset Harta Negara (KPAHN), Yayat, menilai kondisi tersebut sebagai indikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Umur rencana jalan beton seharusnya bisa bertahan belasan hingga puluhan tahun. Jika dalam waktu singkat sudah mengalami kerusakan seperti yang terlihat di lapangan, patut diduga terdapat masalah serius dalam proses pengerjaannya, baik dari sisi mutu material maupun pelaksanaan teknis,” ujar Yayat, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, kerusakan yang terjadi membuka dugaan adanya pengurangan volume pekerjaan, penurunan kualitas material, hingga lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
LSM KPAHN mengaku telah melayangkan surat konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu sekitar sepekan lalu. Namun hingga berita ini ditulis, surat tersebut disebut belum mendapat tanggapan.
Upaya konfirmasi juga dilakukan oleh sejumlah awak media dengan mendatangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Indramayu untuk meminta klarifikasi dari Kepala Dinas maupun Kepala Bidang Jalan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Namun, kedua pejabat tersebut disebut tidak berada di tempat sehingga konfirmasi belum dapat diperoleh.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan dugaan yang disampaikan oleh LSM KPAHN maupun kondisi proyek yang menjadi sorotan tersebut.
LSM KPAHN menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan berencana menyampaikan laporan beserta dokumentasi lapangan kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
(Tim Redaksi)
Eksplorasi konten lain dari aswajanews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
