GRASI Soroti Proyek SPAM Cilongkrang, Desak Klarifikasi dan Pemeriksaan Lapangan Bersama

BANDUNG (Aswajanews) – LSM Gema Rakyat Anti-Korupsi (GRASI) menggelar aksi unjuk rasa damai, Kamis (4/6/2026), terkait pelaksanaan proyek Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Cilongkrang berkapasitas 40 liter per detik di Kabupaten Majalengka yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026.

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada media, GRASI menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun penghakiman terhadap pihak tertentu. Aksi dilakukan sebagai bagian dari kontrol sosial guna memastikan proyek penyediaan air bersih berjalan secara transparan, berkualitas, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketua Umum GRASI, Mardi M. Malau, menegaskan bahwa seluruh materi yang disampaikan masih bersifat indikatif dan bertujuan mendorong adanya klarifikasi serta pemeriksaan oleh pihak berwenang.

“Air bersih adalah hak rakyat. Karena itu, proyek air minum yang memakai uang negara harus dijaga kualitasnya, dibuka ruang klarifikasinya, dan diawasi bersama. GRASI tidak membuka seluruh data teknis ke media, tetapi kami mendorong agar data tersebut diuji oleh pihak yang berwenang,” tegas Mardi.

Fokus Pengawasan

Dalam aksinya, GRASI mengusung sejumlah tuntutan dan fokus pengawasan, di antaranya:

• Mendorong transparansi dan klarifikasi tertulis terkait pelaksanaan proyek SPAM Cilongkrang.
• Meminta dilakukannya pemeriksaan lapangan bersama pada titik-titik pekerjaan yang perlu diverifikasi.
• Mendorong pengawasan terhadap mutu pekerjaan, volume, keselamatan konstruksi, serta manfaat proyek bagi masyarakat.
• Memastikan penyelesaian dampak sosial terhadap warga dan petani yang terdampak pelaksanaan proyek.
• Mendorong Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat, BPKP, serta aparat penegak hukum melakukan pendalaman apabila ditemukan bukti awal yang cukup.

Lima Isu Utama yang Disorot

GRASI membatasi materi yang disampaikan kepada media pada sejumlah isu pokok agar pemberitaan tetap objektif dan tidak menimbulkan opini prematur.

Isu tersebut meliputi:

1. Kesesuaian pekerjaan di lapangan dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan dokumen pengawasan.
2. Verifikasi mutu material, metode pemasangan, pengujian jaringan, serta pengamanan area kerja.
3. Kejelasan progres pekerjaan, volume pelaksanaan, dasar pembayaran, dan bukti pengawasan lapangan.
4. Penyelesaian dampak sosial terhadap warga maupun petani yang terdampak jalur pekerjaan.
5. Perlunya respons tertulis yang substantif dari pihak terkait, bukan sekadar jawaban normatif.

Minta Klarifikasi Tertulis

Menurut Mardi, GRASI tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kehati-hatian dalam menyampaikan persoalan ke ruang publik.

“GRASI tidak menolak pembangunan. GRASI menolak apabila pembangunan dilakukan tertutup, tidak akuntabel, dan tidak membuka ruang verifikasi publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya meminta klarifikasi tertulis dan pemeriksaan lapangan bersama sebagai bentuk pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara.

“Kami meminta klarifikasi tertulis dan pemeriksaan lapangan bersama, bukan sekadar jawaban normatif. Apabila nanti ditemukan bukti awal yang cukup, GRASI akan mendorong lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya,” katanya.

Enam Tuntutan GRASI

Dalam pernyataan resminya, GRASI menyampaikan enam tuntutan kepada pihak terkait, yakni:

1. Meminta Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Jawa Barat, Satker Pelaksanaan Cipta Karya, serta PPK Air Minum memberikan klarifikasi tertulis yang terukur dan dapat diverifikasi.
2. Menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan bersama terhadap titik pekerjaan yang menjadi perhatian.
3. Membuka atau memeriksa secara terbatas dokumen teknis pokok kepada pihak yang berwenang.
4. Memastikan pengawasan mutu, volume, keselamatan konstruksi, dan pembayaran pekerjaan dilakukan secara ketat.
5. Menyelesaikan dampak sosial terhadap masyarakat terdampak secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Meminta APIP, Inspektorat, BPKP, Kepolisian, dan Kejaksaan memberikan perhatian apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan.

Tetap Tempuh Jalur Konstitusional

GRASI menegaskan seluruh pernyataan yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dan advokasi publik. Penentuan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum maupun tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa yang berwenang.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus menempuh langkah-langkah konstitusional melalui audiensi, klarifikasi, aksi damai, penyampaian kajian, hingga pelaporan kepada instansi terkait apabila diperlukan.

GRASI berharap pengawalan publik terhadap proyek SPAM Cilongkrang dilakukan secara proporsional, objektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses air bersih yang berkualitas. (Red/Sumber: DPP GRASI)

www.youtube.com/@anas-aswaja