Beranda Aktual Fakta Baru Polemik Aksi di BYD Subang, Irwan Suwandi Akui Bekerja di...

Fakta Baru Polemik Aksi di BYD Subang, Irwan Suwandi Akui Bekerja di Vendor Perusahaan

0
0
SUBANG (Aswajanews.id) – Fakta baru mencuat dalam polemik insiden kericuhan saat aksi penyampaian pendapat di muka umum yang digelar Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) di kawasan industri BYD, Kabupaten Subang. Irwan Suwandi (42), pria yang dilaporkan FMSB ke Polres Subang terkait dugaan provokasi terhadap massa aksi, mengakui dirinya bekerja di PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM), perusahaan vendor BYD.

Pengakuan tersebut terungkap melalui pemberitaan media Jabar Publisher yang memuat klarifikasi Irwan Suwandi, atau akrab disapa Irwan Bule. Dalam keterangannya, Irwan menyebut bekerja sebagai pengawas yang bertugas mengawasi aktivitas pemuatan sampah di kawasan BYD.

Pernyataan itu menjadi sorotan FMSB. Pasalnya, seseorang yang dilaporkan terkait dugaan provokasi dalam aksi masyarakat tersebut ternyata memiliki hubungan pekerjaan dengan perusahaan rekanan BYD.

Ketua FMSB, Iqbal Maulana, menilai pengakuan tersebut merupakan informasi penting yang perlu menjadi bagian dari pendalaman laporan di Polres Subang.

“Kami menemukan pemberitaan yang memuat pengakuan langsung Irwan Suwandi bahwa dirinya bekerja di PT CMM sebagai vendor BYD. Ini menjadi perhatian serius, sebab yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang kami laporkan terkait dugaan provokasi saat masyarakat menyampaikan aspirasi di kawasan BYD,” tegas Iqbal.

Menurut Iqbal, hubungan pekerjaan tersebut perlu didalami untuk memperoleh gambaran utuh mengenai posisi dan keberadaan Irwan ketika insiden berlangsung.

FMSB berharap persoalan ini tidak berhenti pada saling bantah melalui pemberitaan media. Rekaman CCTV, dokumentasi video, keterangan saksi, serta seluruh bukti dari masing-masing pihak harus diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Namun, ketika orang yang diduga melakukan provokasi dalam aksi ternyata bekerja di PT CMM sebagai vendor BYD, publik tentu berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kami meminta Polres Subang mengusutnya secara profesional dan transparan,” lanjutnya.

Iqbal menegaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Karena itu, tidak boleh ada tindakan intimidasi maupun provokasi yang menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami tidak antiinvestasi. Tetapi jangan sampai kepentingan perusahaan justru membuat ruang demokrasi masyarakat terganggu. Kami akan terus mengawal laporan ini hingga ada kejelasan dan kepastian hukum,” pungkas Iqbal Maulana. (Red)


Eksplorasi konten lain dari News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Tinggalkan Balasan