BANDUNG (Aswajanews.id) – Turnamen bulutangkis eMTe CUP Open 2026 resmi berakhir di GOR eMTe Sport, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (8/2/2026) malam. Ajang yang berlangsung hampir satu bulan ini diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai daerah dan mendapat dukungan luas dari masyarakat serta unsur TNI.

Turnamen yang digelar sejak 12 Januari hingga 8 Februari 2026 tersebut mempertandingkan sejumlah kategori, di antaranya Ganda Putra, Ganda Putri, Ganda Campuran, termasuk kategori khusus emak-emak. Peserta datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung hingga luar daerah.

Sejak hari pertama, pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan penonton yang konsisten memadati arena. Atmosfer kompetisi berjalan sportif, tertib, dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian pertandingan dapat terlaksana sesuai jadwal.

Turnamen ini juga mendapat perhatian dari unsur TNI. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, menyampaikan apresiasi melalui pesan singkat kepada Presiden Direktur eMTe Highland Resort, H. eMTe. Ia menilai turnamen tersebut mampu membangun karakter generasi yang realistis, agresif, beradab, serta memiliki arah dan tujuan yang jelas melalui olahraga.

Dukungan nyata ditunjukkan dengan kehadiran Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Letkol Kav Samto Betah, S.Hub.Int., bersama para Danramil se-Kabupaten Bandung pada laga final. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga di tingkat masyarakat.

“Olahraga membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat membantu seseorang berpikir jernih. Dari pikiran yang jernih akan lahir tujuan dan harapan masa depan yang baik bagi generasi muda,” ujar Letkol Kav Samto Betah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sportivitas dan persatuan dalam setiap kompetisi.

Presiden Direktur eMTe Highland Resort, H. eMTe, menjelaskan bahwa turnamen ini murni bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga. Seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung penyelenggara tanpa melibatkan sponsor komersial.

“Ini bukan untuk mencari keuntungan. Biaya pendaftaran peserta tidak mungkin menutup seluruh kebutuhan kegiatan, sehingga seluruh pembiayaan kami tanggung sendiri,” tegasnya.

Pada partai final yang digelar sejak pukul 13.00 WIB, para juara menerima piala dan uang pembinaan. Untuk kelas C, juara pertama memperoleh Rp5 juta dan juara kedua Rp3,5 juta. Sementara kelas D, juara pertama mendapat Rp3 jutadan juara kedua Rp2,5 juta. Total uang pembinaan yang disalurkan mencapai Rp35 juta.

Ketua Panitia eMTe CUP 2026, Yogi Negara, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebut peserta berasal dari berbagai daerah seperti Soreang, Banjaran, Cibiru, Cidaun, Pasirjambu, hingga luar kota.

“Turnamen ini bukan hanya kompetisi, tapi juga ajang silaturahmi dan kebersamaan melalui olahraga bulutangkis,” ujarnya.

Dari sisi peserta, turnamen ini meninggalkan kesan positif. Hj. Nining Kartini, pemain ganda campuran, berharap eMTe CUP dapat terus digelar setiap tahun. Sementara Yulianti, atlet asal Pasirjambu yang meraih juara pertama, menilai ajang ini mampu mempererat persahabatan antarkecamatan.

Menutup rangkaian kegiatan, Kepala Desa Ciwidey, H. Yusuf Darmaji, mengapresiasi pemrakarsa dan panitia atas suksesnya penyelenggaraan turnamen.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung eMTe CUP 2026. Kegiatan olahraga masyarakat seperti ini perlu terus ditingkatkan kualitasnya karena membawa manfaat besar dan mempererat silaturahmi,” ujarnya.

(Reporter: Uus)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Turnamen Bulutangkis eMTe CUP Open 2026 resmi ditutup di GOR eMTe Sport, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Minggu (8/2/2026) sore. Penutupan turnamen ditandai dengan penyerahan piala kepada para juara oleh sejumlah tokoh, salah satunya Kepala Desa Cibodas, Kecamatan Pasirjambu, Wily Wirasasmita.

Kehadiran Wily Wirasasmita menambah semarak partai final sekaligus menjadi wujud dukungan Pemerintah Desa Cibodas terhadap pembinaan olahraga di tengah masyarakat.

Turnamen yang berlangsung sejak 12 Januari 2026 ini diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung, bahkan dari luar kabupaten. Para atlet berkompetisi dalam sejumlah kategori, mulai dari Ganda Putra, Ganda Putri, Ganda Campuran, kelas D, C, CA, hingga kategori khusus emak-emak.

Setiap pertandingan berlangsung ketat namun tetap menjunjung tinggi sportivitas. Antusiasme penonton terlihat dari padatnya GOR sejak babak awal hingga partai final, dengan sorak sorai dan tepuk tangan yang menciptakan atmosfer kompetisi meriah dan penuh keakraban.

Selain Wily Wirasasmita, sejumlah tokoh lainnya turut menyerahkan piala kepada para juara. Momen ini menjadi simbol kolaborasi lintas elemen dalam mendukung pengembangan olahraga masyarakat. Para pemenang menerima piala dan uang pembinaan, dengan total hadiah mencapai Rp35 juta yang dibagikan sesuai kelas pertandingan.

Presiden Direktur eMTe Highland Resort, H. eMTe, menegaskan bahwa penyelenggaraan turnamen ini murni bertujuan untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, tanpa orientasi keuntungan. Seluruh kebutuhan kegiatan ditanggung oleh penyelenggara tanpa melibatkan sponsor komersial.

“Olahraga bukan hanya soal fisik, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan mental yang sehat,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari unsur TNI, di antaranya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo serta Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Kav Samto Betah, yang menekankan pentingnya olahraga dalam membangun pola pikir sehat dan karakter generasi muda.

Para peserta pun memberikan kesan positif terhadap eMTe CUP 2026. Mereka menilai turnamen ini sebagai ajang kompetisi yang menyenangkan, menjunjung sportivitas, sekaligus mempererat silaturahmi antar kecamatan. Penyelenggara berharap eMTe CUP dapat terus digelar secara rutin setiap tahun sebagai wadah pembinaan atlet dan hiburan olahraga bagi masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

(Reporter: Uus)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Kepala Desa Ciwidey, H. Yusuf Darmaji, menutup secara resmi Turnamen Bulutangkis eMTe CUP Open 2026 di GOR eMTe Sport, Desa Lebakmuncang, Minggu (8/2/2026) malam.

Dalam sambutannya, Yusuf menekankan pentingnya konsistensi dalam pembinaan olahraga di tingkat desa. Menurutnya, turnamen seperti ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi atlet-atlet lokal.

“Kami melihat potensi anak-anak muda di wilayah Ciwidey dan sekitarnya cukup besar. Tinggal bagaimana ruang dan panggungnya terus disediakan. Kegiatan seperti ini harus dijaga keberlanjutannya,” kata Yusuf.

Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah desa, penyelenggara, dan masyarakat menjadi kunci terselenggaranya turnamen dengan lancar. Partisipasi peserta dari berbagai kecamatan, menurutnya, menunjukkan bahwa olahraga mampu menyatukan berbagai kalangan.

“Yang terpenting bukan hanya hasil akhir pertandingan, tetapi prosesnya. Sportivitas, disiplin, dan kebersamaan itu yang harus dibawa pulang oleh para peserta,” ujarnya.

Turnamen yang digelar selama hampir satu bulan itu diikuti ratusan peserta dari dalam dan luar Kabupaten Bandung. Pada partai puncak, panitia menyerahkan piala serta uang pembinaan kepada para pemenang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka.

Yusuf berharap ajang serupa dapat terus digelar secara rutin dan berkembang menjadi agenda olahraga yang lebih besar di wilayah Ciwidey.

(Reporter: Uus)

Hari Pers Nasional (HPN) 2026 tidak boleh lagi diperlakukan sebagai ritual tahunan yang jinak. Ketika perayaan pers hanya diisi panggung penghargaan, foto seremonial, dan slogan normatif, maka yang sedang dirayakan sesungguhnya bukan kemerdekaan pers, melainkan kenyamanan kekuasaan.

Slogan “Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi” tidak otomatis memiliki daya politik. Ia akan menjadi mantra kosong jika tidak disertai keberanian mengevaluasi relasi pers dan negara secara jujur—terutama ketika relasi itu kian timpang dan pragmatis.

HPN 2026 semestinya menjadi forum koreksi arah dan negosiasi ulang posisi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di hadapan negara. Pertanyaannya mendasar: apakah negara masih menganggap pers sebagai mitra sejarah dalam menjaga Republik, atau sekadar elemen dekoratif demokrasi prosedural?

Sejarah memberi jawabannya. PWI lahir pada 9 Februari 1946, saat Republik belum mapan, belum stabil, dan belum aman. Pada masa itu, wartawan Indonesia tidak mengambil posisi netral yang steril, apalagi oportunistik. Mereka berpihak secara sadar pada kedaulatan bangsa. Pers berfungsi sebagai instrumen diplomasi, penggerak psikologi nasional, sekaligus benteng ideologis menghadapi propaganda kolonial.

PWI telah menanamkan modal sejarah berupa risiko nyawa, reputasi, dan integritas profesi jauh sebelum negara ini memiliki perangkat hukum dan institusi yang kuat. Dalam konteks itu, menyebut PWI sebagai investor kemerdekaan Republik Indonesia bukan retorika, melainkan fakta historis.

Ironisnya, posisi tawar historis itu kini mengalami penyusutan. Tantangan utama PWI hari ini bukan sekadar disrupsi teknologi atau perubahan pola konsumsi media, melainkan pelemahan posisi struktural pers di hadapan kekuasaan.Relasi yang dahulu ideologis dan strategis kini direduksi menjadi relasi yang:

• Administratif, sibuk pada prosedur dan legitimasi formal.

• Seremonial, hadir tanpa daya pengaruh substantif.

• Berbasis proyek, bergantung pada siklus anggaran dan kepentingan jangka pendek.

Dalam situasi ini, pers berisiko dipersepsikan sebagai objek regulasi dan instrumen stabilisasi opini, bukan sebagai subjek sejarah yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi kekuasaan.

Karena itu, HPN 2026 harus menjadi ruang artikulasi politik pers, dengan setidaknya empat agenda mendasar.

Pertama, pengakuan historis yang berimplikasi kebijakan. Penghormatan terhadap pers tidak cukup berhenti pada pidato atau simbol. Ia harus terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif, penegakan kebebasan pers yang konsisten, serta akses informasi publik yang tidak diskriminatif.

Kedua, pembebasan pers dari ketergantungan ekonomi. Ketika keberlangsungan media bergantung pada iklan pemerintah dan proyek komunikasi, daya kritis akan selalu berada dalam posisi tawar yang lemah. PWI perlu mendorong model keberlanjutan media independen, penguatan media daerah, dan ekosistem pers yang tidak disandera modal maupun kekuasaan.

Ketiga, pemulihan fungsi pers sebagai penjaga etika publik. Di tengah demokrasi elektoral yang makin transaksional, pers tidak cukup menjadi penyampai peristiwa. Ia harus menjadi penafsir kepentingan publik dan pengingat batas moral kekuasaan.

Keempat, kedaulatan informasi nasional. Dominasi platform global dan algoritma asing telah menggeser kendali ruang publik. Tantangannya bukan memilih antara kebebasan atau kontrol, melainkan membangun kerja sama negara dan pers untuk menjaga kedaulatan informasi tanpa melahirkan sensor dan pembungkaman.

HPN 2026 seharusnya menjadi titik balik relasi pers dan negara. PWI bukan produk kekuasaan, melainkan produk sejarah Republik. Ia tidak dilahirkan untuk menyenangkan rezim, tetapi untuk menjaga kewarasan negara.

Sebagai investor kemerdekaan, PWI memiliki kewajiban moral dan historis untuk terus mengingatkan negara pada janji konstitusionalnya, mengkritik kebijakan secara bertanggung jawab, dan memastikan bahwa demokrasi tidak direduksi menjadi prosedur tanpa substansi.

Jika kesadaran ini berhasil ditegakkan, maka HPN 2026 bukan sekadar perayaan usia pers, melainkan pernyataan sikap sejarah: bahwa pers Indonesia masih hidup, berpikir, dan berani. ***

BANDUNG (Aswajanews.id) — Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya salah satu kader muda Persatuan Pencak Silat Indonesia (PPSI), Robby Anbiya Somantri, pada Minggu, 8 Februari 2026.

Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah PPSI Kabupaten Bandung periode 2026–2031 di Aula Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Minggu.

Dalam sambutannya, Kang DS mengenang almarhum sebagai sosok kader muda PPSI yang aktif, berdedikasi, dan memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian seni budaya pencak silat di Kabupaten Bandung.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya salah satu kader muda PPSI, Kang Robi. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta menjadi inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus untuk terus menjaga dan mengembangkan seni budaya silat,” ujar Dadang Supriatna.

Robby Anbiya Somantri merupakan pemuda kelahiran tahun 1991 yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan organisasi di Kabupaten Bandung. Semasa hidupnya, almarhum menjabat sebagai Ketua Manggala Garuda Putih Kabupaten Bandung.

Selain aktif berorganisasi, Robby juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung, menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat.

Almarhum meninggal dunia pada Minggu, 8 Februari 2026 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan organisasi, serta komunitas pencak silat di Kabupaten Bandung.

Ucapan duka cita tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan pembukaan Konferda PPSI Kabupaten Bandung yang berlangsung khidmat.

(Reporter: Uus)

INDRAMAYU (Aswajanews) – Bupati Indramayu Lucky Hakim kembali menunjukkan sikap tegas dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Kali ini, ia resmi memberhentikan sementara Kepala Desa (Kuwu) Sukadadi, Kecamatan Arahan, Caswita, menyusul temuan audit Inspektorat Kabupaten Indramayu yang mengindikasikan kerugian negara mencapai kurang lebih Rp150 juta.

Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Lucky Hakim melalui rekaman video pada Sabtu (7/2/2026). Ia mengungkapkan bahwa surat pemberhentian sementara telah ditandatangani sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah.

“Pada hari ini sudah saya tandatangani surat pemberhentian sementara untuk Kuwu Desa Sukadadi, Kecamatan Arahan, yaitu Pak Caswita,” ujar Lucky Hakim.

Lucky menyatakan penyesalannya atas temuan tersebut. Menurutnya, segala bentuk penyelewengan anggaran merupakan pelanggaran serius karena berdampak langsung pada kepentingan dan hak masyarakat desa.

Ia menegaskan, langkah pemberhentian sementara ini diambil sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Kabupaten Indramayu sekaligus peringatan keras agar praktik serupa tidak terulang.
“Saya berhentikan sementara karena dari temuan Inspektorat terdapat sekitar Rp150 juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Lucky juga secara eksplisit meminta Caswita untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan mengembalikan dana yang diduga merugikan keuangan negara.
“Saya minta yang bersangkutan untuk segera mengembalikan dana tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Lucky Hakim mengingatkan seluruh kepala desa dan jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran negara.

“Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua,” pungkasnya.

Diketahui, langkah tegas ini bukan kali pertama dilakukan Lucky Hakim. Sebelumnya, ia juga pernah memberhentikan sementara sejumlah kepala desa lain di Indramayu akibat temuan dugaan penyelewengan anggaran, di antaranya Kepala Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokan Bunder, Kepala Desa Anjatan Utara Kecamatan Anjatan, serta Kepala Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya. (Red)

KARAWANG (Aswajanews) – Hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dan insan pers kian memprihatinkan. Sejumlah media lokal secara terbuka mempertanyakan komitmen Pemda Karawang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang dinilai tidak lagi menunjukkan itikad baik dalam menjalin kerja sama publikasi.

Persoalan mencuat setelah banyak media mengaku belum menerima pembayaran kerja sama publikasi maupun advertorial (ADV) hingga saat ini. Padahal, pemberitaan telah ditayangkan sesuai permintaan, dan kwitansi pembayaran bahkan sudah diminta sejak awal oleh pihak terkait.

“Beritanya sudah tayang, kwitansi sudah diminta, tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran. Alasannya selalu sama, katanya tidak ada dana,” ujar AZ, Kepala Biro salah satu media di Karawang, Rabu (4/2/2026).

Ironisnya, kondisi tersebut disebut tidak hanya dialami satu atau dua media. Sejumlah perusahaan pers lokal mengungkapkan praktik serupa terjadi secara luas. Di tengah tunggakan pembayaran itu, Diskominfo Karawang justru menerapkan berbagai ketentuan kerja sama yang ketat dan dinilai memberatkan media, tanpa disertai kepastian pemenuhan hak finansial.

“Kalau aturan diperketat, kami masih bisa menyesuaikan. Tapi jangan sampai kewajiban kami dituntut penuh, sementara hak kami justru diabaikan. Ini sudah masuk wilayah tidak profesional,” tegas AZ.

Situasi tersebut menimbulkan kesan bahwa Pemda Karawang melalui Diskominfo tidak lagi memosisikan media sebagai mitra strategis. Padahal, selama ini media memiliki peran penting dalam menyebarluaskan program, kebijakan, serta capaian pemerintah kepada masyarakat.

Sejumlah pemerhati menilai, jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya merugikan media secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip keterbukaan informasi di Kabupaten Karawang. Ketika media dibebani kewajiban tanpa kepastian hak, independensi serta keberlanjutan pers lokal pun berada dalam posisi rentan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tunggakan pembayaran kerja sama dengan media. Sikap tersebut memunculkan pertanyaan besar: masihkah Pemda Karawang menempatkan pers sebagai mitra strategis dan pilar demokrasi, atau kemitraan media kini sekadar menjadi formalitas belaka?
(Red)