Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 54

Sekjen: Kemenag Serius Benahi Tata Kelola dan Sejahterakan Guru

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin

JAKARTA (Aswajanews) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah menjadi prioritas Kemenag untuk meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan yang unggul dan kompetitif.

Selama ini, pihaknya intensif melakukan koordinasi terkait berbagai kebijakan tentang guru dengan Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Keuangan, maupun Komisi VIII DPR RI.

“Kemenag serius benahi tata kelola dan sejahterakan guru. Kami pastikan bahwa perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru agama dan madrasah terus dilakukan dan diperjuangkan. Selama ini yang sudah berjalan seperti kenaikan TPG dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Selain itu, akselerasi sertifikasi guru agama dan madrasah juga mengalami kenaikan tajam pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya” tegas Kamaruddin di Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Terkait rekruitmen guru non ASN, Kamaruddin menyatakan bahwa koordinasi dalam proses pengangkatan guru madrasah swasta maupun guru agama di sekolah itu sangat penting. Sebab, koordinasi akan memudahkan proses pendataan sekaligus afirmasi terhadap mereka.

Sekjen Kemenag menegaskan hal ini sebagai penjelasan atas keterangan yang dia sampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR. Raker saat itu antara lain membahas tentang usulan tambahan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan penanganan masalah guru honorer madrasah.

Sekjen mengatakan bahwa pernyataannya di DPR itu dalam semangat memberikan afirmasi kepada guru, mencari solusi terbaik, bukan mendikotomisasi. “Saya memohon maaf setulus-tulusnya jika dalam penjelasan saya ada yang kurang berkenan, tidak ada maksud sama sekali untuk menyinggung para guru. Saya sangat menghormati guru dan terus menerus memperjuangkan nasib dan kesejahteraan mereka,” ujar Kamaruddin Amin.

Kamaruddin menjelaskan, guru agama di sekolah tidak hanya diangkat oleh Kementerian Agama. Mereka ada juga yang diangkat oleh yayasan, pemerintah daerah, sekolah kedinasan dari K/L lain, dan juga oleh kepala sekolah.

“Koordinasi sejak awal dalam proses pengangkatan guru agama di sekolah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dengan Kementerian Agama itu sangat penting. Sebab, itu akan memudahkan pendataan, tata kelola, dan afirmasi,” tegasnya.

“Afirmasi itu bisa dalam bentuk pendataan yang tersistem, peningkatan kompetensi guru, dan juga terkait kesejahteraannya yang belakangan ini terus kita upayakan,” sambungnya.

Khusus terkait pengangkatan guru pada madrasah swasta, menurut Sekjen, telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021. Regulasi ini menjadi pedoman dalam pengangkatan guru pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pedoman itu mengatur beberapa hal terkait rekrutmen guru di madrasah swasta sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pendidikan menyampaikan usulan kebutuhan guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberikan persetujuan/rekomendasi proses seleksi calon guru setelah melakukan analisis kebutuhan guru pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA).

3. Penyelenggara pendidikan membentuk panitia seleksi yang berasal dari unsur yayasan/penyelenggara pendidikan, unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenjang Pendidikan yang diselenggarakan (RA, MI, MTs, MA, atau MAK).

5. Pelamar mengirimkan surat lamaran dalam amplop tertutup atau melalui media elektronik.
6. Isi surat lamaran terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B.

Sekjen Kemenag menambahkan bahwa saat ini masih ada 423.398 guru madrasah yang belum mengikuti sertifikasi guru. Mereka yang _eligible_ akan menjadi prioritas diikutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun ini secara bertahap di LPTK, sebagaimana yang berjalan di tahun lalu.

“Bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Komisi VIII DPR, Kemenag serius melakukan akselerasi perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi  melalui PPG dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru. Ini menjadi concern pemerintah sebagai perhatian terhadap dunia pendidikan,” tandasnya. (Kontributor: Moh Khoeron)

Abad Kedua NU dan Ujian Kedigdayaan Organisasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh A. Miftahussalam

Dua aspek menonjol yang mendasari berdirinya Nahdlatul Ulama adalah kemapanan ideologi dan kemampuan mengakomodir budaya. Inilah saya kira yang menjadikan Nahdlatul Ulama masih survive dan bahkan secara kuantitas mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Rumusan ahlus sunnah wal jamaah yang dikelompokkan dalam tiga bidang (teologi Asy’ari-Maturidi, fiqh empat madzhab, dan akhlak atau tasawuf Ghazali-Junaidi) adalah ideologi mapan yang terbukti dapat diterima serta diaplikasikan dalam konteks ke-Indonesia-an. Dan berdasar tiga pembidangan ini pula kemudian Nahdlatul Ulama dalam perjalanannya di Nusantara berhasil membersamai cara hidup, adat-istiadat, kepercayaan, kesenian, dan nilai-nilai yang berkembang maupun diwariskan secara turun-temurun sebagai satu budaya yang tidak ditabrak oleh Nahdlatul Ulama.

Selama satu abad dua aspek ini (kemapanan ideologi dan kemampuan mengakomodir budaya) sedemikian dominan mewarnai dinamika perjalanan Nahdlatul Ulama dalam upaya merealisasikan tiga hal yang disebut oleh salah satu Rais ‘Aam, KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudz, sebagai tanggung jawab Nahdlatul Ulama yaitu (1) meningkatkan keberagamaan umat (embrio tashwirul afkãr), (2) meningkatkan kesadaran bernegara (embrio nahdlatul wathan) serta (3) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (embrio nahdlatut tujjãr).

Nah, memasuki abad ke-2 ini sudah semestinya NU semakin serius dalam mengemban tiga tanggung jawab besar ini. Apa saja yang harus dilakukan? Saya termasuk yang sepakat bahwa NU harus digdaya demi mewujudkan tiga agenda besar itu. Lalu seperti apa upaya membangun kedigdayaan itu?

• Peningkatan kualitas kajian turats dan adanya kaderisasi struktural di pesantren

Kajian turats warisan intelektual ulama klasik harus tetap menjadi inti pendidikan pesantren yang dilakukan secara serius. Kajian ini bukan sekadar rutinitas melainkan dengan pendekatan kritis, kontekstual, dan interdisipliner (misalnya dikaitkan dengan isu kontemporer seperti bioetika, ekonomi syariah, bahkan hingga AI). Hal ini juga diikuti dengan kaderisasi struktural yang jelas di pesantren.

Harapannya Nahdlatul Ulama akan memiliki cadangan ulama dan pemimpin yang sangat kuat secara keilmuan aswaja, sehingga organisasi tidak mudah digoyang oleh pemikiran ekstrem atau liberal yang dangkal, dan pesantren tetap menjadi “mesin produksi” kader berkualitas tinggi.

• Menjaga jarak dengan semua partai politik, pemerintah, dan semua simpul global

NU harus benar-benar netral struktural terhadap partai politik (tidak memberi dukungan resmi, tidak mengizinkan jabatan ganda struktural PBNU dengan jabatan partai/pemerintahan kecuali dalam kapasitas pribadi yang sangat terbatas). Menjaga jarak juga diterapkan terhadap pemerintah (bekerja sama hanya pada isu strategis keumatan dan kebangsaan, bukan menjadi “tukang stempel” kebijakan), serta terhadap simpul global (tidak menjadi proxy organisasi internasional mana pun, baik dari Timur Tengah, Barat, maupun aktor non-negara). Menjaga jarak dengan mereka juga bermakna melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh dan advokasi serius bagi kelompok tertindas dan masyarakat korban pembangunan dan korban kedzaliman sistemik.

Jika ini berhasil maka harapannya NU akan mampu meningkatkan kemandirian moral dan politik, kredibilitas sebagai penjaga nilai agama dan kebangsaan tetap tinggi, serta terhindar dari jebakan politik transaksional yang melemahkan organisasi dari dalam.

• Memaksimalkan potensi ekonomi warga

Jumlah warga Nahdlatul Ulama (terutama di pedesaan, pesisir, dan semi-urban) memiliki jumlah sangat besar namun potensi ekonominya masih kurang tergarap secara kolektif (minim wirausaha skala besar, tradisi entrepreneurship lemah dibanding kelompok lain). Dalam hal ini perlu konsep membangun ekosistem ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi modern, BUMDes NU, platform ekonomi digital NU, inkubator usaha santri, wakaf produktif skala besar, hingga korporasi (misalnya di sektor agribisnis, UMKM, maupun ekonomi kreatif pesantren).

Dengan demikian NU tidak hanya menjadi sebatas formalitas organisasi sosial-keagamaan melainkan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri, mampu mendanai program sendiri tanpa bergantung sponsor eksternal, serta meningkatkan kesejahteraan warga nahdliyin secara nyata.

• Memperbaiki tata kelola

Tata kelola (governance) NU saat ini masih banyak kelemahan: birokrasi lambat, koordinasi antar-level lemah, pengelolaan aset dan keuangan kurang transparan, serta manajemen SDM kepengurusan belum profesional. Perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh: struktur organisasi layaknya “pemerintahan mini” (dengan divisi/divisi yang jelas), sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan berstandar, manajemen berbasis data, audit internal rutin, serta transformasi dari model lama ke model manajemen modern.

Dengan tata kelola yang baik diharapkan NU mampu menjalankan tiga agenda besar secara sistematis, efisien, dan terukur sehingga potensi besarnya benar-benar terealisasi menjadi kekuatan digdaya.

• Familiar dengan teknologi

NU harus menjadi organisasi yang melek dan menguasai teknologi, bukan sekadar pengguna pasif. Ini mencakup: (1) platform digital terintegrasi (Digdaya NU sebagai pusat data dan layanan), pemanfaatan AI dalam manajemen organisasi, analisis data warga, prediksi kebutuhan kaderisasi, hingga konten-konten publikasi, dakwah, maupun membangun opini, (2) mewujudkan beberapa pendidikan sains-teknologi di pesantren, dan (3) mengembangkan konten digital NU yang masif di media sosial, hingga membangun ekosistem startup santri.

Kemampuan merealisasikan hal ini akan menjadikan NU tetap relevan di era digital, mampu menjangkau generasi muda yang lahir di dunia digital, mencegah fragmentasi digital, dan bahkan menjadi pelopor peradaban digital berbasis nilai-nilai keislaman Nusantara.

Pertanyaannya, apakah Muktamar XXXV Nahdlatul Ulama akan melahirkan kepemimpinan yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mendigdayakan Nahdlatul Ulama? Semoga. ***

Polresta Bandung Gelar Apel Operasi Keselamatan Lodaya 2026, Tekan Lakalantas dan Kemacetan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

Bandung (Aswajanews) – Polresta Bandung menggelar Apel Pasukan Operasi Keselamatan Lodaya 2026 sebagai bentuk kesiapan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) serta mengurai titik-titik kemacetan di wilayah hukumnya. Apel berlangsung di Lapangan Apel Polresta Bandung, Senin (2/2/2026) pagi.

Apel dipimpin langsung oleh Wakapolresta Bandung AKBP Putu Hendra Binangkari, dan diikuti oleh seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan Lodaya 2026.

Kasatlantas Polresta Bandung Kompol Ega Prayudi menjelaskan bahwa apel tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan operasi yang menitikberatkan pada penertiban pelanggaran lalu lintas yang kasat mata.

“Pelanggaran yang terlihat langsung di lapangan akan kami tindak. Selain itu, operasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Bandung,” ujar Ega.

Ia menambahkan, Operasi Keselamatan Lodaya 2026 akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai hari ini. Sasaran operasi meliputi para pengguna jalan, kendaraan umum, travel, hingga bus yang dinilai masih kurang tertib berlalu lintas.

“Berdasarkan data, pelanggaran dari kendaraan-kendaraan tersebut masih cukup tinggi dan menimbulkan banyak korban. Karena itu, selain penindakan, kami juga mengedepankan sosialisasi dan imbauan agar kecelakaan dapat dicegah,” jelasnya.

Kompol Ega Prayudi juga mengimbau masyarakat agar selalu berkendara dengan tertib dan mengutamakan keselamatan.

“Lengkapi surat-surat kendaraan, patuhi aturan lalu lintas, jangan serobot, dan jangan kebut-kebutan. Perilaku tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain,” tegasnya.

Apel Operasi Keselamatan Lodaya 2026 ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pola pengamanan yang akan diterapkan selama operasi berlangsung di wilayah hukum Polresta Bandung.

“Apel pengecekan ini merupakan langkah awal untuk memastikan seluruh personel memahami tugas, tanggung jawab, dan perannya masing-masing dalam mendukung keberhasilan Operasi Keselamatan Lodaya 2026,” pungkasnya. (Red)

Harlah 1 Abad NU di Brebes, Abah Labib Panjatkan Doa Khusus untuk Brebes Berkah dan Indonesia Damai

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
KH Labib Shodik Suchemi, Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda

BREBES (Aswajanews) – Doa sembilan ulama dan kiai kharismatik Kabupaten Brebes mengalun khidmat dalam rangkaian peringatan Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Alun-alun Brebes, Sabtu (31/1/2026). Puluhan ribu warga Nahdliyin memadati lokasi, larut dalam suasana istighotsah dan doa bersama yang sarat makna.

Doa dibacakan secara bergiliran oleh para kiai dan ulama Brebes dengan penuh kekhusyukan. Salah satu yang memimpin doa adalah KH Labib Shodik Suchemi, Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikmah 1 Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.

Dengan lantunan doa berbahasa Arab, kiai yang akrab disapa Abah Labib tersebut memanjatkan doa khusus untuk Kabupaten Brebes dan bangsa Indonesia.

“Ya Allah, jadikanlah Brebes sebagai daerah yang aman, damai, jauh dari bencana, serta Engkau limpahkan keberkahan. Berkahilah ekonomi masyarakatnya, jadikan mereka taat kepada hukum-hukum Allah dan patuh terhadap hukum negara. Jadikan Brebes di bawah kepemimpinan Bupati Hj Paramita Widya Kusuma menjadi Brebes yang beres,” doa Abah Labib di hadapan puluhan ribu jamaah.

Selain mendoakan Brebes, Abah Labib juga memohon keselamatan dan keberkahan untuk bangsa Indonesia agar dijauhkan dari berbagai bencana, dianugerahi kedamaian, ketenteraman, keamanan, serta menjadi negeri yang penuh ampunan Allah SWT.


Usai istighotsah, Abah Labib selaku tokoh agama Kabupaten Brebes menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Brebes Hj Paramita Widya Kusuma yang hadir langsung dalam peringatan Harlah NU ke-100 tersebut. Kehadiran dan sambutan Bupati dinilai memiliki makna strategis bagi masa depan NU dan umat di Brebes.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hj Paramita Widya Kusuma, SE, MM tampak menundukkan kepala dengan penuh kekhusyukan bersama sang suami, mengikuti rangkaian doa istighotsah yang dipimpin para kiai.

Adapun sembilan kiai yang memimpin doa antara lain KH Subhan Ma’mun, KH Labib Shodik Suchemi, KH Muhammad Soleh Basalamah, KH Mas Mansur Tarsudi, KH Jawahir, KH Farikhin, dan KH Nurudin.

Momentum satu abad NU ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, perwakilan Dandim Brebes, anggota DPRD Kabupaten Brebes, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Brebes.

Hadir pula Rais Syuriyah PCNU Brebes KH Hudalloh Karim dan Ketua Tanfidziyah PCNU Brebes KH Sholahudin Masruri yang menyampaikan sambutan. Perwakilan PWNU Jawa Tengah juga tampak hadir dan memberikan sambutan sebelum istighotsah dimulai.

(Red/Nas)

Polisi Tetapkan Habib Bahar Tersangka Pengeroyokan Banser

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

TANGERANG (Aswajanews) – Pendakwah Habib Bahar bin Smith resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Rida, anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama wilayah Kota Tangerang, Banten. Dalam perkara ini, Habib Bahar dijerat dengan pasal berlapis.

“Kami sudah menetapkan tersangka,” ujar Kasatreskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Awaludin Kanur, saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (31/1/2026).

Awaludin menjelaskan, Habib Bahar disangkakan melanggar Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan kekerasan, dan/atau Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan/atau Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara berdasarkan hasil penyidikan yang berjalan sejak laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya.

Penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 23 September 2025. Selain itu, polisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-19 kepada pihak pelapor pada 23 Desember 2025.

Awaludin mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar sebagai tersangka untuk dimintai keterangan pada Rabu, 4 Februari 2026.

“Kami mengirimkan panggilan kepada tersangka untuk hadir dan memberikan keterangan pada Rabu, 4 Februari 2026,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Polres Metro Tangerang Kota akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Red)

Bencana Cisarua: Menag Pastikan Pemulasaran Syariat dan Bantuan Nyata untuk Korban

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KBB (Aswajanews) – Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, menegaskan kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran tersebut diwujudkan mulai dari proses pemulasaran jenazah hingga pendampingan menyeluruh terhadap keluarga korban.

Penegasan itu disampaikan Menag saat meninjau langsung lokasi bencana dan posko penanganan bersama Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, Minggu (1/2/2026).

Dalam kunjungannya, Menag memberikan penguatan spiritual kepada keluarga terdampak agar tetap tegar menghadapi musibah. Ia menekankan bahwa bencana merupakan bagian dari takdir Allah SWT dan setiap ikhtiar kemanusiaan yang dilakukan tidaklah sia-sia.

“Pastikan insyaallah tidak ada yang sia-sia dari apa pun yang kita lakukan di tempat ini. Semua ini adalah takdir, garis tangan, yang telah tercatat di sisi Allah,” ujar Menag.

Menag juga menjelaskan bahwa korban yang wafat akibat bencana termasuk dalam golongan syuhada, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW.

“Syahid bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tetapi juga mereka yang wafat karena tertimbun longsor, tenggelam, penyakit menular, atau sakit yang berkepanjangan,” jelasnya.

Terkait penanganan jenazah, Menag menekankan pentingnya pemulasaran sesuai ketentuan syariat Islam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada para korban. Ia memastikan Posko Kementerian Agama yang berdampingan dengan Tim DVI berperan aktif dalam proses tersebut.

“Pemulasaran harus dilakukan dengan benar, hati-hati, dan sesuai syariat. Itu adalah amanah kemanusiaan,” tegasnya.

Selain pemulasaran, Kementerian Agama juga memastikan pendampingan berkelanjutan bagi keluarga korban. Menag menegaskan bahwa anak-anak dan anggota keluarga yang ditinggalkan tidak akan dibiarkan menghadapi musibah seorang diri.

“Kami akan terus mendampingi. Bapak dan ibu semua adalah bagian dari kami, dan negara tidak akan meninggalkan,” ujarnya.

Sebagai wujud nyata kehadiran negara, Kementerian Agama menyalurkan bantuan sewa rumah bagi 21 guru madrasah terdampak dengan total nilai Rp126 juta, guna menjamin tempat tinggal sementara yang layak selama masa pemulihan.

Selain itu, Kemenag juga memberikan santunan kepada keluarga 10 siswa madrasah yang wafat akibat banjir dan longsor dengan total bantuan sebesar Rp160 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban.

Dalam penanganan darurat, Kemenag turut menyalurkan bantuan pemulasaran jenazah sebesar Rp10 juta. Menag menegaskan bahwa pemulasaran yang layak merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap korban dan tanggung jawab kemanusiaan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman, yang turut mendampingi Menag, menyampaikan bahwa jajaran Kemenag Jabar terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan tim gabungan.

“Kami memastikan pelayanan keagamaan, pendampingan keluarga, serta penyaluran bantuan berjalan seiring dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak,” ujar Dudu.

Menag juga menegaskan bahwa seluruh bantuan dan pendampingan diberikan tanpa membedakan latar belakang agama, karena seluruh korban merupakan saudara sebangsa dan setanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia mengajak seluruh pihak untuk memperbanyak doa dan memperkuat solidaritas kemanusiaan bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

(Kontributor: Ani Dwi Utami)

Tebing 20 Meter Longsor di Pangalengan, Dua Bocah Tewas Tertimbun Saat Makan Bersama

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Bencana tanah longsor menerjang sebuah rumah kontrakan di Kampung Mekar Sari RT 03 RW 10, Desa Tribaktimulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu (1/2/2026) siang. Peristiwa tragis ini menewaskan dua anak dari satu keluarga setelah tertimbun material longsor dari tebing setinggi sekitar 20 meter.

Longsor terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Tebing curam yang berada tepat di belakang rumah korban tiba-tiba ambruk dan menghantam bangunan tempat tinggal keluarga tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Bandung, Diki, mengungkapkan bahwa saat kejadian seluruh anggota keluarga sedang berada di dalam rumah dan tengah makan bersama di dapur.

“Peristiwa terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Hujan deras memicu longsoran dari tebing di belakang rumah, material langsung menghantam dinding bangunan,” ujar Diki saat dikonfirmasi.

Dalam kejadian itu, kepala keluarga Ato bersama istrinya, Desi, selamat namun mengalami trauma. Dua anak mereka tertimbun material longsor. Seorang bayi berusia sekitar tiga bulan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara anak kedua yang berusia sekitar lima tahun sempat dievakuasi ke RSUD Bedas, Kecamatan Cimaung, namun nyawanya tidak tertolong.

“Total korban meninggal dunia dua orang, keduanya anak-anak,” tegas Diki.

Pasca kejadian, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung, pemerintah desa dan Kecamatan Pangalengan, TNI-Polri, serta Satpol PP langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban dan penanganan darurat.

“Kami bersama unsur terkait bergerak cepat melakukan evakuasi dan penanganan awal di lokasi bencana,” jelasnya.

Hingga Minggu sore, BPBD Kabupaten Bandung masih melakukan asesmen lanjutan guna memastikan keamanan lokasi serta mengantisipasi potensi longsor susulan. Kondisi tanah di wilayah tersebut dilaporkan masih labil, sementara cuaca berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.****

Musim Rotasi Kepsek di Karawang Disusupi Dugaan Makelar Jabatan, LBH Maskar: Jual Kedekatan, Jual Jabatan!

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Musim rotasi dan pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Karawang kembali diselimuti isu klasik yang tak kunjung usai: dugaan praktik makelar jabatan.

Sejumlah oknum disebut-sebut aktif menawarkan “jalur khusus” untuk menduduki posisi kepala sekolah dengan mengatasnamakan kedekatan dengan pejabat daerah, mulai dari kepala dinas hingga bupati. Modusnya pun dinilai berulang dan terstruktur.

Dugaan tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Massa Keadilan Rakyat Indonesia (Maskar Indonesia), H. Nanang Komarudin, SH, MH. Menurutnya, praktik percaloan jabatan bukanlah fenomena baru, melainkan pola lama yang selalu muncul setiap kali terjadi pergantian kepala sekolah.

“Setiap musim pengangkatan kepala sekolah, selalu muncul orang-orang yang mengaku dekat dengan kepala dinas bahkan bupati. Modusnya sama: menjual kedekatan, menjanjikan jabatan, lalu meminta sejumlah uang,” ujar Nanang kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).

Nanang mengungkapkan, sebagian oknum yang berperan sebagai makelar jabatan tersebut diduga berasal dari lingkaran mantan tim sukses politik. Mereka merasa memiliki “hak istimewa” pasca pemilihan kepala daerah, lalu memanfaatkan momentum pengangkatan pejabat di sektor pendidikan sebagai ladang bisnis baru.

“Ini bukan sekadar persoalan moral. Praktik seperti ini sudah masuk kategori kejahatan administratif dan mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, karena yang diperjualbelikan adalah jabatan publik di dunia pendidikan,” tegasnya.

Ia menilai, praktik jual-beli jabatan kepala sekolah sangat berbahaya bagi masa depan pendidikan. Sistem merit, kompetensi, dan profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar penempatan kepala sekolah justru tergerus oleh transaksi uang dan kepentingan politik.

“Kepala sekolah yang lahir dari proses transaksional tidak akan fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Energinya habis untuk mengembalikan ‘modal’, bukan membangun kualitas sekolah,” lanjut Nanang.

Karena itu, LBH Maskar Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bersikap tegas dan tidak menutup mata terhadap fenomena tersebut. Menurut Nanang, pencegahan sebenarnya dapat dilakukan secara serius melalui reformasi birokrasi yang konsisten.

“Buka seluruh proses seleksi secara transparan. Umumkan nilai, rekam jejak, dan tahapan seleksi secara terbuka. Selama masih ada ruang abu-abu, para makelar akan terus hidup,” tandasnya.

Sebagai langkah konkret, LBH Maskar Indonesia membuka posko pengaduan bagi guru maupun pihak lain yang merasa menjadi korban praktik percaloan jabatan kepala sekolah. Pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut demi menjaga integritas dunia pendidikan di Kabupaten Karawang.

“Pendidikan seharusnya menjadi sektor paling bersih dari praktik kotor. Jika ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya guru, tetapi masa depan anak-anak Karawang,” pungkasnya. (Red)

HK Damin Sada Kritik KDM: Jangan Sibuk Konten, Bekasi Terendam Banjir

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BEKASI (Aswajanews) – Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, HK Damin Sada, melontarkan kritik keras terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilainya lebih menonjolkan aksi simbolik dan konten ketimbang menyentuh persoalan mendesak masyarakat.

Damin secara tegas meminta KDM menghentikan apa yang ia sebut sebagai “drama” dan mulai memfokuskan perhatian pada masalah serius yang saat ini dihadapi warga Bekasi, khususnya banjir yang melanda wilayah Bekasi Utara.

Kritik tersebut dipicu oleh perhatian KDM yang dinilai berlebihan terhadap kasus penjual es kue yang sempat viral di media sosial. Menurut Damin, bantuan terhadap pedagang tersebut sudah sangat memadai dan tidak lagi pantas menjadi prioritas utama seorang gubernur.

“Dedi Mulyadi itu Gubernur Jawa Barat. Jangan mengurus hal-hal sepele yang sudah ditangani banyak pihak. Urusan penjual es kue itu bantuannya sudah sangat cukup,” tegas Damin Sada dalam unggahan di akun media sosialnya, Sabtu (31/1/2026).

Damin menekankan, di saat yang sama ribuan warga Bekasi Utara tengah menderita akibat banjir, namun perhatian pimpinan daerah justru dinilai tidak berada di lokasi krisis.

“Sebaiknya KDM fokus memprioritaskan banjir di Bekasi Utara. Ada ribuan masyarakat terdampak di sana. Itu jauh lebih penting dan membutuhkan kehadiran negara melalui tangan Gubernur,” ujarnya.

Menurut Damin, kehadiran langsung gubernur serta langkah konkret seperti normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase jauh lebih dibutuhkan dibandingkan aktivitas yang berpotensi hanya menciptakan sensasi di ruang publik.

Pernyataan Damin Sada ini menambah daftar aspirasi dan kritik masyarakat yang mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera mengambil langkah serius dan terukur untuk mengatasi persoalan banjir menahun di wilayah Bekasi.
(Red)

Kapolres Karawang dan Forkopimda Tinjau Banjir Cilamaya Wetan, Dua Desa Terendam

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang meninjau langsung lokasi bencana banjir di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Sabtu (31/01/2026).

Peninjauan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB dengan titik utama di Desa Muarabaru. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah bersama TNI dan Polri dalam memastikan kondisi masyarakat terdampak, sekaligus mengevaluasi langkah penanganan banjir yang telah dan akan dilakukan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Naryanto, S.Kom., M.Han., Sekda Karawang H. Asep Aang Rahmatulloh, S.STP., M.P., Kalak BPBD Karawang Usep Supriatna, A.P., M.Si., Kapolsek Cilamaya, Danramil Cilamaya, Camat Cilamaya Wetan, unsur Muspika, para kepala desa, personel Polres Karawang, serta BPBD Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil peninjauan, banjir merendam dua desa, yakni Desa Muara dan Desa Muarabaru. Di Desa Muara, sebanyak 199 rumah terdampak dengan total 711 jiwa dari 254 kepala keluarga (KK), terdiri atas 42 balita, 9 bayi, dan 41 lansia. Ketinggian air di wilayah ini berkisar antara 20 hingga 40 sentimeter.

Sementara itu, di Desa Muarabaru, banjir berdampak pada 433 rumah dengan jumlah 1.396 jiwa dari 421 KK, termasuk 79 balita, 13 bayi, dan 98 lansia. Ketinggian air di desa tersebut mencapai 30 hingga 80 sentimeter.

Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan pendistribusian bantuan logistik di BPBD Kabupaten Karawang. Selanjutnya, rombongan meninjau langsung kondisi warga terdampak di Desa Muarabaru serta meninjau lokasi tanggul jebol di Dusun Tanjung Jaya, Desa Muara. Kegiatan diakhiri dengan koordinasi lintas instansi di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan.

Melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan, Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah menyampaikan bahwa Polres Karawang bersama Forkopimda akan terus bersinergi dalam penanganan bencana banjir, mulai dari pengamanan lokasi, pendistribusian bantuan, hingga memastikan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

(Liputan: Ahmad Z)

Banjir Cilamaya Akibat Hujan Deras, Bupati Karawang Tegaskan Respons Pemerintah Harus Lebih Besar

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Karawang dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan tanggul Kali Bawah jebol di Desa Muara dan Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Sabtu (31/1/2026). Akibatnya, air meluap ke permukiman warga dan melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE langsung meninjau lokasi tanggul jebol bersama Dandim 0604 Karawang, Kapolres Karawang, Camat Cilamaya Wetan, BPBD, dan unsur terkait lainnya. Ia menyebut kerusakan tanggul cukup parah.

“Awalnya lebar tanggul sekitar lima meter, kini melebar hingga 15–20 meter. Ini membutuhkan penanganan cepat dan serius,” tegas Bupati Aep.

Pemerintah Kabupaten Karawang segera berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk percepatan perbaikan. Pemkab juga membuka akses penuh bagi distribusi material agar proses perbaikan tidak terhambat.

Selain perbaikan infrastruktur, Pemkab menyiapkan langkah tanggap darurat bagi warga terdampak, termasuk pendirian dapur umum di kantor kecamatan. Dinas Kesehatan pun disiagakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dengan dukungan Puskesmas Cilamaya dan RSUD Jatisari.

(Liputan: Ahmad Z)

Target Besar PSI, Jokowi Perintahkan Mesin Partai Sampai RT

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

MAKASSAR (Aswajanews) – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras bahkan “mati-matian” demi memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026), sebagaimana dilansir dari KompasTV.

Menurut Jokowi, kekuatan utama partai politik terletak pada struktur organisasi yang kuat, hidup, dan benar-benar bekerja hingga ke akar rumput. “Kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Tapi strukturnya harus benar-benar hidup, bisa bekerja sampai ke akar rumput, menyentuh masyarakat terbawah. Itu struktur yang ideal,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya masih sanggup turun langsung ke lapangan untuk mendukung PSI, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

“Kalau diperlukan saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke semua provinsi, ke kabupaten/kota, bahkan sampai ke kecamatan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menekankan pentingnya militansi kader dan pengurus partai. Ia pun menyatakan siap bekerja sekuat tenaga jika seluruh jajaran PSI melakukan hal yang sama.

“Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja mati-matian untuk PSI,” ucapnya dengan lantang.

Selain itu, Jokowi yang hadir sebagai Ketua Dewan Penasihat PSI mendorong agar struktur partai diperluas hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

“Target PSI itu besar, maka mesinnya juga harus besar. Tidak bisa struktur hanya sampai DPD, struktur harus sampai desa, RT/RW,” pungkasnya.
(Red)

30 Ribu Nahdliyin Membanjiri Alun-alun Brebes, Istighotsah Kubro PCNU Teguhkan NU Abad Kedua

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews.id) – Sekitar 30 ribu warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin) memadati Alun-alun Brebes dalam gelaran Istighotsah Kubro yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Brebes, Sabtu pagi, 31 Januari 2026. Kegiatan akbar ini menjadi bagian penting peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-100, yang berlangsung khidmat, penuh kekhusyukan, dan sarat semangat kebangsaan.

Sejak pagi hari, lautan jamaah dari berbagai penjuru Kabupaten Brebes memadati pusat kota. Acara diawali sambutan Ketua Tanfidziyah PCNU Brebes, KH. Sholahuddin Masruri. Dengan penuh semangat, Gus Abah Sholah menyapa jamaah melalui pekikan, “Siapa kita?” yang dijawab serempak, “NU!”, disusul yel-yel lantang “NKRI Harga Mati.”Pekik tersebut menjadi penegasan komitmen warga NU Brebes dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Dalam sambutannya, Gus Sholah juga menyinggung makna Kirab Merah Putih yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Kirab tersebut dimaknai sebagai simbol perjuangan dan ikhtiar kolektif untuk menjaga Kabupaten Brebes tetap damai, rukun, dan sejahtera di tengah dinamika zaman. Suasana harlah NU ke-100 semakin terasa ketika Gus Sholah bersama Rais Syuriyah PCNU Brebes, KH. Hudalloh Karim, tampil kompak membacakan puisi reflektif tentang sejarah, perjuangan, dan masa depan Nahdlatul Ulama.

Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Harlah NU ke-100. Ia berharap NU di usia satu abad semakin kokoh dan terus berperan aktif sebagai salah satu pilar strategis pembangunan daerah. Bupati juga menekankan pentingnya mempererat ukhuwah Islamiyah yang berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.

Lebih lanjut, Bupati mendorong warga Nahdliyin agar melek teknologi dan adaptif terhadap perkembangan zaman, tanpa meninggalkan jati diri Islam moderat yang membumi. Ia berharap dari momentum ini lahir gagasan-gagasan konstruktif dari para tokoh NU untuk bersama-sama membangun Brebes yang semakin maju dan sejahtera.

Sambutan berikutnya disampaikan Wakil Ketua PWNU, KH. Mandzur Labib, yang menegaskan bahwa peringatan harlah bukan sekadar seremoni, melainkan momentum muhasabah. NU dituntut mampu membaca perubahan zaman, menyikapi tantangan dengan bijak, serta terus berinovasi dalam menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Brebes, KH. Hudalloh Karim, dalam tausiyahnya berharap seluruh jamaah yang hadir mendapatkan keberkahan dan kelak dicatat sebagai santri spiritual Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas kehadiran puluhan ribu Nahdliyin sebagai bukti nyata kekuatan jam’iyyah NU Brebes. Memasuki abad kedua, NU diharapkan semakin mandiri di berbagai bidang kehidupan.

Puncak acara diisi dengan Istighotsah Kubro yang dipimpin KH. Mas Mansyur Tarsudi. Lantunan doa dan dzikir menggema, menghadirkan suasana khusyuk dan haru di tengah lautan jamaah. Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin sembilan kiai sepuh Brebes, yakni KH. Subhan Mamun, Syekh Sholeh Basalamah, KH. Labib Shodiq, KH. Zaerukhi Al Hafidz, KH. Syaefudin Mahmud, KH. Abdul Wachid, KH. Nurudin Syamsudin, KH. Khoeron Ahsan, dan KH. Jawahir Ahmad.

Istighotsah Kubro PCNU Brebes menjadi peneguh ikhtiar lahir dan batin, memadukan doa, nasionalisme, dan semangat kebersamaan dalam

(Pewarta: A’isy Hanif Firdaus / LTN PCNU Kabupaten Brebes)

Deklarasi APK Jadi Tonggak Penguatan Pers Daerah, AKPERSI Karawang Sampaikan Apresiasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Aliansi Pewarta Karawang (APK) resmi mendeklarasikan keberadaannya melalui kegiatan Deklarasi dan Syukuran yang digelar pada Rabu siang di Resto Sunda Kampung Budaya, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Kegiatan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung lancar, khidmat, dan sarat nuansa kekeluargaan.

Deklarasi APK menjadi momentum penting bagi insan pers di Kabupaten Karawang dalam memperkuat persatuan, memperkokoh soliditas, serta menegaskan komitmen terhadap profesionalisme jurnalistik di tengah dinamika dunia pers yang kian kompleks. Sejumlah wartawan dan wartawati dari berbagai media serta organisasi pers tampak hadir, menunjukkan antusiasme dan dukungan atas lahirnya wadah baru bagi pewarta Karawang.

Aliansi Pewarta Karawang berada di bawah pembinaan Nurcahya dan dipimpin oleh Ujang Apih sebagai Ketua. Dalam sambutannya, Ujang Apih menegaskan bahwa APK dibentuk sebagai ruang bersama bagi pewarta lintas media untuk saling menguatkan, menjaga marwah profesi wartawan, serta mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berimbang, akurat, dan menjunjung tinggi etika.

“APK hadir bukan untuk memecah atau membedakan, melainkan sebagai pemersatu pewarta di Karawang. Kami ingin membangun kekuatan kolektif insan pers yang profesional, berintegritas, serta konsisten berpegang pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” tegas Ujang Apih.

Sementara itu, Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Karawang turut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas deklarasi Aliansi Pewarta Karawang. AKPERSI menilai kehadiran APK sebagai langkah positif dalam memperkaya ekosistem pers lokal sekaligus memperkuat sinergi antarorganisasi kewartawanan.

Ketua AKPERSI Karawang menyampaikan harapan agar APK dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga independensi pers serta memperjuangkan kebebasan jurnalistik yang bertanggung jawab.

“Kami dari AKPERSI Karawang mengucapkan selamat dan sukses atas deklarasi Aliansi Pewarta Karawang. Semoga APK mampu menjadi wadah pemersatu insan pers, menjaga profesionalisme, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah melalui karya jurnalistik yang berkualitas dan beretika,” ujarnya.

AKPERSI juga berharap ke depan terjalin kolaborasi dan sinergi yang sehat antara APK dengan organisasi pers lainnya, khususnya dalam mengawal kepentingan publik, menyuarakan kebenaran, serta memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan wartawan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa Sekretariat Aliansi Pewarta Karawang beralamat di Jl. Johar Utara RT 006 RW 018, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sekretariat ini terbuka sebagai ruang silaturahmi, koordinasi, dan konsolidasi bagi insan pers.

Dengan dideklarasikannya Aliansi Pewarta Karawang, diharapkan terbangun iklim pers yang semakin solid, profesional, dan berintegritas di Kabupaten Karawang, serta mampu menjadi pilar informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat luas.

(Liputan: Ahmad Z)

Kepala UPTD Sapras Baleendah Estapet Lakukan Monitoring dan Normalisasi Drainase

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana (Sapras) Wilayah Baleendah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung, melakukan normalisasi drainase pada ruas jalan akses Dayeuhkolot–Cibaduyut.

Kegiatan ini merupakan respons cepat atas keluhan masyarakat sekaligus implementasi instruksi Bupati Bandung, HM Dadang Supriatna, terkait optimalisasi fungsi drainase yang selama ini kerap mengalami kendala.

Kepala UPTD Sarpras Baleendah, Yaumisidik Ginanjar, menyampaikan bahwa normalisasi saluran dan perbaikan jalan dilakukan untuk mengurangi potensi genangan banjir serta meminimalisasi risiko kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak.

“Hari ini UPTD Sapras Baleendah melaksanakan normalisasi saluran dan perbaikan jalan di wilayah terusan Dayeuhkolot–Cibaduyut. Mudah-mudahan langkah ini menjadi solusi untuk mengurangi genangan banjir dan memperbaiki kondisi jalan yang membahayakan pengendara,” ujar Yaumisidik, Jumat (30/1/2026).

Sebelumnya, Yaumisidik Ginanjar bersama jajaran juga melakukan monitoring langsung ke sejumlah wilayah, di antaranya Baleendah, Rancamanyar, dan Dayeuhkolot, guna mengidentifikasi titik-titik rawan genangan dan kerusakan infrastruktur.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati saat berkendara, khususnya di lokasi yang masih dalam proses perbaikan, serta selalu mengutamakan keselamatan.

Lebih lanjut, Yaumisidik menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPUTR Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Normalisasi drainase dilakukan untuk mengatasi saluran yang tersumbat oleh sampah dan sedimen, sekaligus mendukung pengendalian air permukaan.

“Selain normalisasi saluran, perbaikan jalan juga berperan penting dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas serta meminimalisasi potensi banjir,” imbuhnya.

Normalisasi drainase ini diharapkan mampu mencegah terjadinya genangan air yang kerap muncul saat musim hujan, memastikan aliran air berjalan lancar, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat sekitar.

“UPTD Sarpras Baleendah akan terus bersikap responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan infrastruktur wilayah, agar tercipta kawasan yang tertata, nyaman, dan bebas dari risiko banjir,” pungkasnya. ***

SMP Negeri 4 Kotabaru Lakukan Uji Organoleptik MBG Sebelum Distribusi ke Siswa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – SMP Negeri 4 Kotabaru, Kabupaten Karawang, melaksanakan uji organoleptik terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan kepada para siswa, Jumat (30/1/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan makanan yang dibagikan aman, layak konsumsi, dan sesuai standar kualitas.

Uji organoleptik tersebut dilakukan oleh Personal In Charge (PIC) atau penanggung jawab MBG di sekolah yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Selain melakukan pengujian, PIC juga bertugas menjalin koordinasi dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal ini diungkapkan oleh Pak Ndol melalui sebuah video yang diunggah di akun Facebook miliknya. Dalam video tersebut, tampak Bu Ade selaku PIC MBG SMP Negeri 4 Kotabaru Karawang tengah melakukan uji organoleptik pada menu MBG.

Uji organoleptik dilakukan dengan menilai aroma, rasa, serta tampilan makanan guna memastikan kondisi makanan tetap segar dan tidak mengalami perubahan yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Jika prosedur ini dijalankan dengan baik dan benar, risiko keracunan makanan dapat diminimalisasi.

Kepala SMP Negeri 4 Kotabaru, Ahmad Fadholi, menegaskan bahwa uji organoleptik merupakan tahapan penting sebelum makanan diterima oleh siswa. Menurutnya, proses ini bertujuan agar penerima MBG memperoleh makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga layak dan nyaman untuk dikonsumsi.

(Liputan: Ahmad Z)

Skandal Penghalangan Wartawan? Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sukabumi Diserbu Kritik

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

Kabupaten Sukabumi (Aswajanews) – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penghambatan tugas jurnalistik oleh oknum petugas keamanan (security) di lingkungan Kementerian Haji Kabupaten Sukabumi beredar luas dan menuai sorotan publik.

Insiden tersebut terjadi pada Rabu (28/1/2026), saat Kepala Biro Media Lawinvestigasi.com, Adam Firmando, hendak melakukan konfirmasi kepada pejabat publik yang berwenang terkait sejumlah isu di lingkungan Kementerian Haji Kabupaten Sukabumi. Namun, upaya konfirmasi tersebut diduga dihalangi oleh oknum security.

Dalam keterangannya, Adam menegaskan bahwa tindakan menghalangi kerja wartawan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) serta Pasal 18 ayat (1).

“Upaya security yang menghalangi tugas jurnalis merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dan dapat dikategorikan sebagai perampasan hak jurnalistik,” ujar Adam.

Ia menilai insiden tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh instansi pemerintahan agar menghormati tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang serta berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“Jangan sampai ketertutupan ini justru menjadi indikasi adanya sesuatu yang ingin ditutupi. Di era keterbukaan informasi saat ini, siapa pun yang menghalangi kerja jurnalis patut dipertanyakan komitmennya terhadap transparansi dan profesionalitas,” tambahnya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian kalangan aktivis pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Sukabumi. Banyak pihak menilai bahwa dugaan perintah kepada security untuk menghalangi wartawan mencerminkan sikap eksklusif, tertutup, serta bertentangan dengan fungsi kontrol sosial media.

Adam menegaskan, sikap tersebut sangat kontras dengan imbauan resmi dari Mabes Polri dan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Bahkan, Mabes Polri menegaskan bahwa wartawan harus dilindungi dalam menjalankan tugas peliputan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transparansi pelayanan publik.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sikap di lingkungan Kementerian Haji Kabupaten Sukabumi dinilai jauh dari semangat keterbukaan tersebut.

Sejumlah jurnalis mengaku mengalami kesulitan saat mencoba melakukan konfirmasi terkait sejumlah poin penting, termasuk isu yang seharusnya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Ini bukan lagi persoalan miskomunikasi, melainkan indikasi nyata adanya ‘alergi’ terhadap wartawan. Wartawan bukan musuh pemerintah, melainkan mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika pemerintah tertutup, maka jangan salahkan apabila publik menaruh kecurigaan,” tegas Adam.

Ia menambahkan, sikap membungkam media tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga berpotensi menutup ruang koreksi, pengawasan, serta keseimbangan informasi yang menjadi hak publik.
(Deni/Mul/Red)

Wabup Bandung Ali Syakieb: Belum Ada Dapur MBG Ditutup karena Tak Penuhi Syarat

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program strategis nasional Presiden Republik Indonesia. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui peresmian Dapur Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) Margahayu Selatan 003 yang berlokasi di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu.

Peresmian dapur tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, pada Jumat (30/01/2026).

Dalam sambutannya, Wabup Ali menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada dapur MBG di Kabupaten Bandung yang ditutup karena tidak memenuhi persyaratan. Ia menyebut, secara umum pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bandung berjalan relatif aman dan terkendali.

“Alhamdulillah, sejauh ini di Kabupaten Bandung belum ada dapur MBG yang ditutup karena tidak memenuhi syarat. Saya melihat pelaksanaannya relatif aman, meskipun tetap harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

Wabup Ali juga menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif strategis Presiden RI yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik di seluruh Indonesia. Dengan asupan nutrisi yang cukup, siswa diharapkan dapat lebih fokus belajar sehingga kualitas pendidikan nasional semakin meningkat.

“Program Makan Bergizi Gratis ini patut diapresiasi karena tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kecerdasan anak-anak, tetapi juga memberi manfaat luas bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, kehadiran dapur-dapur MBG telah menciptakan permintaan besar terhadap bahan pangan dalam jumlah massal. Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru serta menggerakkan perekonomian lokal, mulai dari petani, peternak, pedagang pasar tradisional, hingga pelaku UMKM.

“Setiap dapur MBG membutuhkan beras, lauk-pauk, sayuran, dan bumbu. Ini membuka peluang pasar yang pasti bagi para pemasok bahan baku, sehingga pendapatan mereka menjadi lebih stabil,” terangnya.

Selain itu, Wabup Ali menyoroti dampak positif program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, dapur MBG membutuhkan banyak tenaga kerja, mulai dari juru masak, asisten dapur, tenaga pengemasan, hingga pengemudi.

“Program MBG tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga memberi penghidupan bagi banyak keluarga melalui penciptaan lapangan pekerjaan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Ali juga menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pengelola dapurdalam menjaga kualitas makanan dan kebersihan fasilitas. Meski mengapresiasi kondisi Dapur SPPG Margahayu Selatan 003 yang dinilainya sangat baik, ia mengingatkan agar standar tersebut tetap dijaga secara berkelanjutan.

“Saya selalu menekankan, meskipun awalnya sudah bagus, komitmen dan konsistensi harus terus diutamakan,” tegasnya.

Ia juga meminta para mitra dan pengelola dapur MBG untuk menyusun serta menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara ketat guna meminimalisasi risiko keracunan makanan.

“Jangan sampai terjadi kasus keracunan seperti di daerah lain. SOP harus jelas, baik yang bersifat nasional maupun yang disusun secara internal,” katanya.

Menutup sambutannya, Wabup Ali menegaskan bahwa peresmian dapur SPPG ini merupakan bukti keseriusan Pemda Kabupaten Bandung dalam mendukung penuh program nasional Presiden RI.

“Kita ingin anak-anak Kabupaten Bandung tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter. Dengan gizi yang cukup dan layanan pendidikan yang baik, masa depan mereka akan jauh lebih cerah,” pungkasnya. (Red)

Hunian Layak untuk Rakyat: Prabowo Siapkan 141 Ribu Rumah Subsidi dan 80 Ribu Lapangan Kerja

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BOGOR (Aswajanews) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis sore (29/1/2026).

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut membahas sejumlah perkembangan strategis terkait program perumahan nasional, khususnya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP melaporkan bahwa pemerintah telah melakukan land clearing lahan seluas 30 hektare yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah juga telah merampungkan rencana ground breaking pembangunan sebanyak 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan yang saling berdekatan. Lokasi pembangunan dinilai strategis karena berada dekat dengan kawasan perkotaan serta memiliki akses yang memadai terhadap berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, kawasan industri, dan jalan utama.

Pembangunan perumahan berskala besar ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 80.000 tenaga kerja dari berbagai sektor, sekaligus mendorong percepatan perputaran roda perekonomian di wilayah sekitarnya.

Melalui Menteri PKP, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah agar sebanyak mungkin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan rumah bersubsidi serta pemangkasan berbagai perizinan dan biaya administrasi yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan perumahan rakyat.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Red)

Kaesang Soroti Bencana Alam di Rakernas PSI, Ketua Dewan Pembina “Bapak J” Masih Misterius

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep

MAKASSAR (Aswajanews) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di salah satu hotel di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (29/1/2026).

Dalam pidato pembukaannya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Kaesang Pangarep, menyoroti berbagai persoalan bangsa, khususnya terkait bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia, mulai dari longsor hingga kerusakan hutan.

Menurut Kaesang, kader PSI tidak cukup hanya bersikap reaktif terhadap bencana, tetapi juga harus bersikap kritis dan solutif.

“Dan tugas kita bukan hanya menjaga, melainkan mempertanyakan mengapa bencana alam itu terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya,” ujar Kaesang di hadapan para kader.

Dalam kesempatan tersebut, Kaesang juga menyinggung sosok Ketua Dewan Pembina PSI yang hingga kini masih misterius dan hanya dikenal dengan inisial “Bapak J”. Ia membocorkan bahwa sosok tersebut dijadwalkan hadir pada hari kedua Rakernas PSI 2026.

Saat menyapa undangan, Kaesang menyebut Grace Natalie selaku Sekretaris Dewan Pembina PSI, lalu mempertanyakan ketidakhadiran Ketua Dewan Pembina.

“Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pembina PSI Ibu Grace Natalie beserta seluruh jajarannya tanpa ada ketuanya. Ketuanya di mana? Belum datang? Oh, yaudah. Insyaallah besok datang,” ucap Kaesang yang disambut tepuk tangan peserta Rakernas.

Kaesang kemudian melanjutkan sambutannya dengan menyapa jajaran pengurus DPP PSI. Ia juga menyinggung Ketua Dewan Pakar Nasional PSI, Sunni Tanuwidjaja, yang berhalangan hadir dan diwakili oleh Sekretaris Dewan Pakar Nasional, Muhammad Surya, yang akrab disapa Om Cuya.

“Ini memang Sulawesi Selatan, secara khusus saya tadi meminta untuk menyebut Sekretaris Dewan Pakar, Bapak Muhammad Surya atau yang kita kenal semua dengan Om Cuya,” tuturnya.

Diketahui, dalam struktur kepengurusan PSI periode 2025–2030, Ketua Dewan Pembina PSI tercatat dengan inisial “Bapak J”. Hingga kini, PSI belum secara resmi mengumumkan identitas sosok tersebut, meski belakangan kerap dihubung-hubungkan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. (Red)

1...535455...296Halaman 54 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv