KARAWANG (Aswaja News) – Peristiwa mengejutkan terjadi di SDN Jomin Barat 3, Desa Jomin Barat, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jumat (20/2/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. Tiga atap ruang kelas dilaporkan roboh secara tiba-tiba tanpa didahului hujan deras ataupun angin kencang.

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar menyebutkan, saat kejadian cuaca hanya dalam kondisi mendung. “Info terkini min, SDN Jomin Barat 3 tiba-tiba atapnya roboh tadi pukul 14.45,” ujar seorang warga yang berada di lokasi.

Ia menambahkan, tidak ada faktor cuaca ekstrem yang terlihat sebelum insiden terjadi. “Di sini enggak ada hujan ataupun angin, hanya mendung. Ada tiga atap kelas yang roboh dan itu yang pojok kantor,” katanya.

Beruntung, saat peristiwa berlangsung tidak ada aktivitas belajar mengajar karena siswa sedang libur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Warga mengaku telah menghubungi penjaga sekolah dan kepala sekolah tak lama setelah kejadian. “Tadi sudah coba kabarin penjaga sekolah dan langsung kabarin kepala sekolahnya,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun pemerintah setempat terkait penyebab robohnya tiga atap kelas tersebut. Apakah faktor usia bangunan, kualitas konstruksi, atau kurangnya perawatan menjadi pemicu, masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Warga berharap dinas terkait segera turun tangan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah. Mereka khawatir, jika tidak segera ditangani, potensi bahaya serupa bisa mengancam keselamatan siswa saat kegiatan belajar kembali berlangsung.

(Liputan: Ahmad Z)

KARAWANG (Aswaja News) – Seorang pria berinisial IM (31) diduga membacok tiga orang warga di Kampung Sukaseuri Barat, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jumat (20/2) siang.

Pelaku IM diduga mengalami Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) ini, secara tiba-tiba melakukan penganiayaan terhadap tiga warga hingga alami luka bacokan.

“Peristiwa bermula, Senin (20/2) sekitar pukul 07.30 WIB. Pelaku yang saat itu berada di lokasi kejadian tiba-tiba menyerang korban pertama, Ahmad Fauzi (25), yang tengah melintas menggunakan sepeda motor. Secara tiba-tiba mengayunkan golok dan mengenai tangan korban pertama,” ujar Kapolres Karawang, AKBP Fiki N Ardiansyah melalui Ipda Cep Wildan.

Cep Wildan mengungkapkan, tak berhenti di situ, pelaku kemudian menyerang korban kedua, Apandi (52), yang sedang berjalan kaki mengalami luka sabetan di bagian kepala belakang. Aksi beringas pelaku berlanjut saat ia mencoba membacok Siti Anisah (31) yang sedang berjalan menggendong anaknya yang masih berusia 3 tahun di bawah payung.

​”Beruntung, sabetan golok tersebut mengenai payung terlebih dahulu sebelum sampai ke punggung korban. Namun, korban Siti Anisah jatuh tersungkur ke aspal hingga mengalami luka memar di bagian wajah,” katanya.
Menurut Cep Wildan, melihat aksi berbahaya tersebut, warga di sekitar lokasi langsung bereaksi cepat. Massa berhasil melumpuhkan pelaku dengan cara mengikat kaki dan tangan menggunakan tali tambang. Serta menutup mulut pelaku dengan lakban untuk mencegah tindakan agresif lebih lanjut.

​Pelaku kemudian dievakuasi menggunakan ambulans milik Desa Sarimulya menuju Polsek Kotabaru sebelum akhirnya dilarikan ke RSUD Karawang.

​Berdasarkan keterangan tambahan, pihak kepolisian bersama petugas kesehatan Desa Jomin Timur telah membawa terlapor (IM) ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Cisarua, Bandung, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi kejiwaannya.

“Kita mengamankan barang bukti satu buah golok bergagang kayu warna hitam.
​Saat ini, Reskrim Polsek Kotabaru telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi (Suandi dan Nendar Suhendar), serta mengamankan barang bukti guna proses penyelidikan lebih mendalam,” pungkasnya.
(Ahmad Z)

SUBANG (Aswajanews) – Suasana di Lembur Pakuan mendadak memanas, Kamis (19/2/2026). Aksi unjuk rasa yang menyasar gerbang kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berujung ketegangan setelah warga sekitar turun langsung menghadang massa yang hendak masuk ke area rumah dinas tersebut.

Pantauan di lokasi menunjukkan massa yang mengatasnamakan LSM Pemuda bersama sejumlah mahasiswa merangsek hingga ke pintu gerbang. Beberapa di antaranya bahkan terlihat merangkak melewati celah pagar yang dijaga ketat warga. Adu argumen tak terhindarkan, meski situasi masih dalam kendali aparat keamanan.

Dua Isu Besar: Jalan Rusak dan Dugaan “Orang Dalam”

Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyebut aksi ini merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kritik yang sebelumnya disampaikan langsung ke Kantor Dinas Bina Marga tak pernah mendapat respons konkret. Sorotan utama mereka adalah dugaan kegagalan konstruksi pada sejumlah proyek jalan provinsi.

“Banyak proyek yang baru selesai tapi sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan cacat konstruksi,” tegas Andri.

Selain soal infrastruktur, massa juga menyinggung isu yang lebih sensitif: dugaan adanya pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang disebut-sebut bisa “mengatur” proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahkan mencatut nama KDM.

Tudingan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah benar ada praktik perantara proyek yang bermain di balik layar?

Kenapa Lembur Pakuan?

Massa mengaku telah beberapa kali menggelar aksi di kantor dinas maupun Kantor Gubernur. Namun, menurut mereka, respons yang diterima tak memuaskan. Karena itu, Lembur Pakuan dipilih sebagai titik tekan simbolik—tempat tinggal pribadi gubernur yang selama ini dikenal terbuka terhadap aspirasi publik.

Di sisi lain, warga sekitar menunjukkan sikap berbeda. Mereka menganggap aksi di lingkungan tempat tinggal berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan. Sejumlah warga berdiri berlapis di depan gerbang, berupaya mencegah massa masuk lebih jauh.

Langkah warga ini menjadi pemandangan tak biasa—demonstran berhadapan bukan hanya dengan aparat, tetapi juga masyarakat setempat.

Citra Keterbukaan vs Realitas Lapangan

Sejak menjabat, Dedi Mulyadi kerap menampilkan citra pemimpin yang aktif turun ke lapangan dan terbuka terhadap kritik, termasuk dalam pengawasan proyek infrastruktur jalan. Namun peristiwa di Lembur Pakuan memperlihatkan bahwa dinamika kritik terhadap pemerintah daerah belum sepenuhnya mereda.

Kini, publik menunggu dua hal: klarifikasi resmi atas dugaan kegagalan konstruksi dan isu pengaturan proyek, serta langkah konkret pemerintah provinsi untuk menjawab keresahan yang telah berulang kali disuarakan.

Situasi di Lembur Pakuan mungkin telah mereda, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dibawa massa aksi masih menggantung di ruang publik. (Red)

BANDUNG (Aswajanews) – Mengawali 1 Ramadhan 1447 Hijriah, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan informasi terkait kepastian pemenuhan

penggajian untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Guru dan Tenaga Kependidikan yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

Hal ini dikatakan Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Bupati Bandung menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat mengangkat Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus honor
di sekolah menjadi ASN katagori P3K Paruh Waktu sesuai Kepmenpan Nomor 16 Tahun 2025.

“Dengan demikian pemenuhan sumber penggajian dan besaran tetap seperti sebelum diangkat menjadi P3K paruh waktu yang dapat bersumber dari alokasi belanja pegawai atau sumber belanja lainnya, dan khusus untuk P3K paruh waktu Guru dan Tenaga Kependidikan sumber pembayaran gaji/honornya berasal dari BOSP atau tidak bersumber dari APBD,” tutur Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Kang DS menjelaskan adapun untuk jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebanyak 4.320 orang dengan rincian 2.379 guru dan 1.941 orang tenaga kependidikan.

Selanjutnya, kata Kang DS, terbit Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengajukan permohonan diskresi pemanfaatan dana BOSP.

“Apabila setelah dilakukan penghitungan kemampuan APBD, ternyata tidak mampu memenuhi alokasi untuk belanja Gaji P3K paruh waktu,” katanya.

Atas dasar hal itu, Bupati Kang DS telah menyampaikan 2 (surat) yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yaitu Surat
Nomor : 900/265/3516/Disdik tanggal 25 Nopember 2025 dan Surat Nomor : 876/0276/Disdik tanggal 6 Februari 2026.

Bahkan, Bupati Kang DS berkenan secara langsung melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemendikdasmen pada tanggal 24 Nopember 2025 yang diterima secara langsung oleh Dirjen PAUDDikdasmen.

“Peluang diskresi tersebut sangat penting bagi daerah, karena pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bandung menerima penyesuaian/penurunan dana transfer ke daerah (TKD) hampir sebesar Rp. 1 Triliun, yang tentunya berpengaruh secara signifikan pada postur APBD sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada alokasi belanja wajib mengikat serta rencana target dan pencapaian visi misi Kabupaten Bandung,” tuturnya.

Di sisi lain alokasi belanja honor untuk Guru dan Tenaga Kependidikan pada dana BOSP masih tersedia untuk dialokasikan. Sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan Bupati Bandung terhadap peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan.

“Sesungguhnya sejak tahun 2021 telah
memberikan insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan di semua jenjang (PAUD, SD dan SMP) sebesar Rp. 350.000/orang/bulan atau total realisasi untuk tahun 2025 sebesar Rp. 66.276.000.000,- yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Pemkab Bandung juga turut menyikapi perkembangan kebijakan di lapangan, diantaranya pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Jawa Barat tanggal 22 Januari 2026 dengan narasumber Kepala BBPMP dan Kepala BBGTK Kemendikdasmen.

Pada kesempatan itu membahas
dan akan membawa permohonan seluruh Kabupaten/Kota kepada Mendikdasmen sekaligus menjadi bahan pembahasan pada rencana Rapat Konsolidasi Nasional yang akan melibatkan 6 kementerian/lembaga (Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, Bapenas dan BKN) terkait keterbatasan APBD dan permohonan diskresi pemanfaatan dana BOSP untuk sumber anggaran pembayaran gaji Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus P3K paruhwaktu sebagaimana Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025.

Disebutkan, hasil Rapat Konsolidasi Nasional Kemendikdasmen yang berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan 11 Februari 2026 bertempat di PPSDM Kemendikdasmen Depok yang dihadiri 6 Kementerian/Lembaga yaitu Kemendikdasmen, Kemenpan RB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, BKN dan Bapenas, pada prinsipnya tidak membuka peluang pemanfaatan dana BOSP untuk sumber penggajian Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus paruh waktu atau seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab APBD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya terbit Permendikdasmen Nomor 8 tahun 2026 tentang bahwa sumber pembiayaan untuk gaji Guru dan Tendik Paruhwaktu tidak bisa bersumber dari dana BOSP. Padahal sebelumnya sesuai Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Daerah diberikan ruang untuk menyampaikan diskresi penggunaan dana BOSP untuk penggajian P3K.

“Paruh Waktu berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah yang pada tahun 2026 untuk APBD Kabupaten Bandung memang mengalami penurunan/pengurangan alokasi Transfer Keuangan Daerah hampir mendekati angka 1 Triliun yang berpengaruh signifikan dalam postur APBD Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Dijelaskan, kebijakan pemenuhan gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Paruh Waktu. Untuk memastikan seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah diangkat menjadi P3K
paruh waktu mendapatkan penghasilan atau gaji, sebagai wujud komitmen dan keberpihakan untuk peningkatan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan, sesungguhnya telah dikaji dan disiapkan berbagai alternatif dan pendekatan penghitungan yang paling “akomodatif”.

Berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat ketat untuk dapat memenuhi seluruh belanja strategis yang bersifat wajib mengikat serta penyesuaian dan efisiensi pada beberapa belanja program, sehingga bahkan dilakukan penyesuaian pada rencana target dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

“Ditetapkan besaran dan alokasi belanja gaji Guru dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan keyakinan kepada kita semua tentang pentingnya posisi Guru dan Tenaga
Kependidikan untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Adapun penetapan besaran yang paling “realistis” berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah saat ini, katanya, ditetapkan untuk Guru yang telah memperoleh tunjangan profesi guru (TPG) diberikan gaji sebesar Rp. 500.000,- untuk sebanyak 1.786 orang.

Sedangkan untuk Guru yang belum
mendapat tunjangan profesi guru (TPG) sebanyak 593 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 1.941 orang diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- dan besaran gaji tersebut ditambah juga dengan pembayaran asuransi BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan seluruhnya telah disiapkan untuk 14 bulan termasuk Gaji 13 dan 14 nya.

Penetapan besaran tersebut tentunya merupakan kebijakan yang paling realistis untuk saat ini dan bersifat dinamis dengan fokus utama pada pemberian kesejahteraan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, yang secara progresif saat ini.

Bupati Bandung terus melakukan upaya dan terobosan khususnya untuk peningkatan kapasitas fiskal khususnya yang bersumber dari intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dalam rangka mengimbangi atau menutupi penyesuaian atau penurunan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.**

INDRAMAYU (Aswajanews) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat, kini justru menjadi sorotan tajam di Kabupaten Indramayu. Alih-alih menuai apresiasi, pelaksanaan program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah memicu gelombang kritik dan kekecewaan publik.

Keluhan warga ramai bermunculan di media sosial, khususnya Facebook. Sejumlah unggahan memperlihatkan makanan yang diduga tidak higienis, porsi yang dinilai tidak sesuai standar, hingga kualitas bahan pangan yang dipertanyakan. Slogan “Bergizi dan Gratis” pun dianggap hanya menjadi pemanis program, sementara kondisi di lapangan disebut jauh dari ekspektasi.

Di balik polemik kualitas makanan, muncul pula isu yang lebih serius: dugaan praktik monopoli dan “pengondisian” dalam distribusi bahan pokok ke SPPG. Beberapa sumber menyebut adanya oknum yang diduga mengarahkan suplai bahan pangan dari pihak tertentu, sehingga menutup peluang penyedia lain yang dinilai lebih kompetitif dan berkualitas.

Praktik semacam ini dikhawatirkan berimplikasi langsung terhadap mutu bahan makanan yang diterima masyarakat. Jika benar terjadi, maka program yang dibiayai uang negara tersebut berpotensi disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret dan transparan dari pihak berwenang untuk mengklarifikasi maupun membantah isu yang berkembang. Minimnya penjelasan resmi justru memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.

SPPG Krangkeng Ditutup Sementara

Situasi semakin memanas setelah beredar informasi bahwa salah satu SPPG di Kecamatan Krangkeng ditutup sementara. Penutupan tersebut diduga berkaitan dengan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan program. Namun, detail resmi mengenai bentuk pelanggaran maupun hasil evaluasi belum disampaikan secara terbuka kepada publik.

Ketiadaan transparansi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah evaluasi dilakukan secara menyeluruh atau hanya bersifat administratif semata?

FPWI Siap Turun Tangan

Menanggapi carut-marut tersebut, Sekretaris Jenderal Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), Tomi Susanto, menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi independen.

“Kami tidak akan tinggal diam. Ini menyangkut uang rakyat dan hak masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang layak. Dalam waktu dekat, kami akan menginstruksikan seluruh anggota forum untuk turun ke lapangan melakukan penelusuran mendalam,” tegas Tomi.

Ia menambahkan, apabila dalam proses investigasi ditemukan bukti penyimpangan, baik terkait kualitas makanan, mekanisme pengadaan, maupun administrasi anggaran, FPWI siap melaporkannya ke aparat penegak hukum.

“Uang rakyat tidak boleh dipermainkan. Jika ada kejanggalan, kami akan kawal hingga tuntas agar ada efek jera,” ujarnya.

Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, tanpa pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan sistem distribusi yang bersih, program mulia tersebut berisiko tercoreng oleh praktik-praktik tidak bertanggung jawab.

Masyarakat Indramayu kini menunggu langkah tegas pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, membuka hasil evaluasi secara transparan, serta memastikan program kembali berjalan sesuai tujuan awalnya: menyehatkan rakyat, bukan memperkaya oknum. (A. Nur Irsyad)

BANDUNG (Aswajanews) – Di balik deretan rak dan tumpukan kardus di sebuah gudang kawasan Jatinangor, tersimpan praktik yang mengancam kesehatan publik. Aparat Polda Jawa Barat membongkar dugaan penyalahgunaan limbah pangan kedaluwarsa yang diolah ulang dan didistribusikan kembali ke pasaran. Dari bisnis gelap ini, tersangka berinisial JSB diduga mengantongi keuntungan hingga Rp380 juta.

Pengungkapan dilakukan Subdit Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat setelah menerima laporan masyarakat soal peredaran produk susu kental manis dan yoghurt dengan harga tak wajar di wilayah Kabupaten Sumedang.

Kecurigaan bermula dari harga produk yang jauh di bawah standar pasar. Bagi konsumen, murah mungkin terasa menguntungkan. Namun bagi penyidik, selisih harga itu adalah alarm.

Tim bergerak pada 11 Februari 2026 dan menelusuri distribusi barang hingga menemukan sebuah gudang di Kampung Cibesi, Kecamatan Jatinangor. Dari luar tampak seperti tempat penyimpanan biasa. Namun di dalamnya, penyidik menduga terjadi proses sistematis: memilah, menghapus, lalu mengganti tanggal kedaluwarsa produk pangan.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan JSB berperan sebagai pengelola sekaligus pengendali seluruh aktivitas.

“Yang bersangkutan mengoperasionalkan seluruh kegiatan dan diduga menjadi otak dari praktik ini,” ujarnya dalam konferensi pers.

Gudang tersebut dikelola oleh CV SIA, perusahaan berbentuk CV yang telah beroperasi sekitar satu tahun tujuh bulan. Secara administratif, perusahaan itu bergerak di bidang pengelolaan limbah dan menangani barang retur dari retailer maupun distributor resmi.

Namun, alih-alih dimusnahkan, sebagian barang retur dan produk yang telah melewati masa kedaluwarsa diduga “dipoles” ulang.

Penyidik menemukan dugaan praktik penghapusan atau perubahan tanggal kedaluwarsa pada kemasan sebelum produk kembali diedarkan. Artinya, barang yang secara hukum dan standar keamanan sudah tidak layak konsumsi, kembali masuk rantai distribusi—tanpa diketahui konsumen.

Jika terbukti, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Direktur Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Whirdanto, menyatakan penyidik masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Kami masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan distribusi dan alur peredaran barang pangan kedaluwarsa tersebut,” tegasnya.

Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa JSB mungkin bukan pemain tunggal. Penyidik kini membedah alur pasokan: dari mana barang retur diperoleh, siapa saja yang mengetahui kondisi sebenarnya, serta ke mana saja produk tersebut dipasarkan.

Apabila praktik ini telah berlangsung selama lebih dari satu tahun, pertanyaannya: berapa banyak produk yang sudah beredar? Dan berapa banyak konsumen yang tanpa sadar mengonsumsinya?

Ancaman Serius Jelang Ramadan

Momentum pengungkapan ini menjadi krusial. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, konsumsi pangan meningkat signifikan. Celah itu kerap dimanfaatkan oknum untuk mengejar keuntungan instan.

“Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, kami memastikan tidak ada pelanggaran harga, keamanan, maupun mutu pangan yang dapat merugikan masyarakat.”

Kasus ini membuka sisi gelap pengelolaan limbah pangan—ketika sistem retur dan pemusnahan tidak diawasi ketat, ruang manipulasi terbuka lebar.

Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih cermat memeriksa tanggal produksi dan masa berlaku sebelum membeli. Harga murah yang tak masuk akal patut dicurigai.

Sementara itu, penyidik terus mendalami kemungkinan adanya jejaring distribusi yang lebih luas. Jika terbukti terorganisir, kasus ini bisa menyeret lebih banyak pihak dan menjadi salah satu skandal pangan terbesar di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. (Red)

BANDUNG (Aswajanews) – Di balik ramainya peredaran mie basah di sejumlah pasar tradisional Garut, terselip ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat membongkar praktik produksi mie basah yang mengandung formalin dan boraks di sebuah gudang bekas kandang ayam di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Yang mengejutkan, pelaku berinisial WK bukan pemain baru. Ia merupakan residivis kasus serupa yang sebelumnya pernah dipidana enam bulan penjara pada periode 2023–2025. Alih-alih jera, WK kembali menjalankan praktik yang sama hanya beberapa bulan setelah bebas.

Gudang Bekas Kandang Ayam Jadi Pusat Produksi

Lokasi produksi berada di Kampung Cirorek, Desa Karyamukti. Dari luar tampak seperti bangunan biasa. Namun di dalamnya, polisi menemukan aktivitas produksi mie dalam kondisi jauh dari standar higienitas.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan menyebut pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang curiga terhadap tekstur mie yang lebih kenyal dan tahan lama dari biasanya.

Direktur Reskrimsus Polda Jawa Barat Kombes Pol Whirdanto mengungkapkan, dalam proses produksinya tersangka memerintahkan karyawan mencampurkan air, formalin, boraks, garam, dan pewarna makanan sebagai “air adonan”.

Campuran itu diolah bersama tepung menggunakan mesin molen, lalu dicetak, dipotong, direbus, ditiriskan, diberi minyak, dan dikemas untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional.

Di lokasi, polisi menyita mesin molen dan mesin press mie, wajan perebus berukuran besar, tong berisi campuran formalin dan boraks, enam karung tepung terigu, enam karung mie siap edar, kendaraan operasional, serta buku catatan distribusi yang menunjukkan pola pemasaran terstruktur.

Hasil penyidikan mengungkap skala produksi yang tidak kecil. Dalam sehari, pabrik ilegal ini mampu memproduksi 7 kuintal hingga 1 ton mie basah.

Jika satu kilogram mie menjadi sekitar 10 porsi, maka setiap hari beredar sedikitnya 7.000–8.000 porsi mie mengandung bahan berbahaya. Dalam sebulan, angkanya bisa mencapai 210.000 porsi.

Dengan estimasi keuntungan sekitar Rp21 juta per bulan, bisnis ini tergolong menguntungkan—namun berisiko tinggi bagi konsumen.

“Formalin dan boraks dilarang dalam pangan karena berpotensi menyebabkan gangguan organ, kerusakan hati dan ginjal, bahkan bersifat karsinogenik jika dikonsumsi terus-menerus,” tegas Whirdanto.

Lima Kali Pindah Lokasi, Menghindari Pengawasan

Fakta lain yang mengemuka, WK tercatat telah lima kali berpindah lokasi produksi di wilayah Kabupaten Garut sejak kembali beroperasi pada Juli 2025. Pola ini diduga sebagai strategi untuk menghindari pengawasan aparat dan instansi terkait.

Pertanyaannya, bagaimana praktik produksi berbahaya dengan skala hingga satu ton per hari ini bisa luput dari pengawasan dalam waktu berbulan-bulan?

Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan yang dibentuk Polda Jawa Barat bersama lintas instansi kini tengah mendalami kemungkinan adanya jaringan distribusi yang lebih luas.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 136 jo Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pasal 8 ayat (1) huruf a dan i jo Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ancaman hukuman maksimal mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

Kasus ini kembali menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan pangan di tingkat daerah. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan murah, praktik curang demi keuntungan sesaat berpotensi mengorbankan kesehatan ribuan orang.

Polda Jabar mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap produk pangan yang memiliki tekstur terlalu kenyal, tahan lama tidak wajar, atau berbau menyengat, serta segera melaporkan temuan mencurigakan kepada aparat. (Red)

INDRAMAYU (Aswajanews) – Setelah resmi dilantik oleh Bupati Indramayu pada 12 Februari 2026 untuk masa jabatan 2026–2034, para Kepala Desa (Kuwu) se-Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) sekaligus pelantikan Tim Penggerak (TP) PKK di Aula Kecamatan Bangodua, Rabu (18/02/2026).

Di Kecamatan Bangodua, terdapat lima desa yang mengikuti Pemilihan Kuwu Serentak 2025, yakni Desa Beduyut, Desa Tegalgirang, Desa Malangsari, Desa Rancasari, dan Desa Mulyasari.

Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, para Kepala UPTD se-Kecamatan Bangodua, Kepala KUA Bangodua, para kuwu se-Kecamatan Bangodua, Ketua BPD se-Kecamatan Bangodua, Ketua Panitia Pemilihan Kuwu (Panpilwu) Tingkat Desa Tahun 2025, Ketua Bhayangkari Tukdana, Kepala UPTD Puskesmas Bangodua, Ketua Himpaudi Kecamatan Bangodua, Ketua IGTK Kecamatan Bangodua, Pengurus PKK Kecamatan Bangodua, Ketua TP PKK Kecamatan Bangodua, serta para tamu undangan lainnya.

Sertijab ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di lima desa tersebut. Di Desa Rancasari, Wamin menggantikan H. Mansur. Desa Mulyasari kini dipimpin Ayub menggantikan Kasnita. Di Desa Malangsari, Casminto menggantikan H. Nasikin. Sementara Desa Tegalgirang dipimpin Panji Kholifatullah menggantikan Hajiah, dan Desa Beduyut kini dijabat Daryana menggantikan Tabroni.

Dalam sambutannya, Camat Bangodua, Iim Nurahim, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa sebelumnya atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada lima kepala desa yang baru dilantik.

“Saya berharap kepala desa yang baru dapat melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik, sekaligus menghadirkan inovasi yang berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga komunikasi, kerja sama, dan semangat pelayanan agar pembangunan di desa dapat berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum sertijab ini harus menjadi awal komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan digelarnya sertijab tersebut, masyarakat menaruh harapan besar agar kepemimpinan desa yang baru tidak sekadar seremonial, tetapi mampu menghadirkan perubahan nyata, menjaga kondusivitas wilayah, serta membawa desa menuju pembangunan yang lebih cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat.

(Prapto/Herman Tongol)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Sebanyak 15 wartawan yang bertugas di Kabupaten Bandung menggelar silaturahmi menjelang Ramadhan 1447 Hijriah di Waluri, Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Rabu (18/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum konsolidasi internal insan pers daerah menjelang meningkatnya aktivitas peliputan selama bulan puasa.

Kegiatan dihadiri jurnalis dari sejumlah media yang beroperasi di Kabupaten Bandung. Selain mempererat komunikasi, pertemuan itu dimanfaatkan untuk membahas tantangan kerja jurnalistik, termasuk kebutuhan akurasi data dan penguatan verifikasi informasi.

Sejumlah peserta menyoroti meningkatnya arus informasi menjelang Ramadhan, khususnya terkait isu harga kebutuhan pokok, kebijakan pemerintah daerah, serta agenda keagamaan dan sosial masyarakat. Dalam konteks itu, koordinasi dan pertukaran pandangan dinilai penting untuk menjaga kualitas pemberitaan.

“Momentum Ramadhan harus menjadi pengingat untuk tetap disiplin pada prinsip akurasi, keberimbangan, dan independensi,” ujar salah satu peserta.

Diskusi juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika informasi digital yang kian cepat. Wartawan diharapkan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik serta mengedepankan konfirmasi terhadap setiap data yang diperoleh di lapangan.

Pertemuan berlangsung selama beberapa jam dan ditutup dengan doa bersama. Para peserta sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Bandung.

(Reporter: Uus)

BANDUNG (Aswajanews) – Komitmen membangun desa tidak hanya diwujudkan lewat pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hal itu terlihat dalam kegiatan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat yang digelar di Aula Kantor Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun 2026 yang menggandeng BPBD Kabupaten Bandung dalam penguatan kapasitas masyarakat tingkat desa.

Sekitar 60 peserta mengikuti pelatihan tersebut, terdiri dari unsur perangkat desa, Babinsa, perwakilan Kodim 0624/Kabupaten Bandung, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK hingga Linmas. Kehadiran lintas elemen ini menunjukkan keseriusan membangun sistem penanggulangan bencana berbasis kolaborasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung, Diki Sudrajat, S.T., M.Si., menegaskan bahwa wilayah Rancabali memiliki karakter geografis berbukit dengan intensitas hujan cukup tinggi.

Kondisi tersebut membuat potensi bencana seperti tanah longsor, banjir, dan angin kencang perlu diantisipasi sejak dini.

“Mitigasi bukan hanya soal penanganan saat bencana terjadi, tetapi bagaimana masyarakat mampu mengenali risiko, menyiapkan langkah pencegahan, hingga memahami prosedur evakuasi,” ujarnya.

Ia menekankan, desa tangguh bencana harus memiliki sistem pelaporan cepat, koordinasi yang jelas, serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai.

Pelatihan ini menjadi fondasi awal membentuk pola pikir siaga di tingkat akar rumput.

Sementara itu, Sekretaris Desa Cipelah, Rosidin, menyampaikan bahwa program TMMD memberikan dampak signifikan bagi desa, karena tidak hanya menyentuh pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat.

“Ketika aparatur desa dan warga memiliki pemahaman yang sama tentang risiko dan penanganan bencana, maka respon akan lebih cepat dan terarah,” katanya.

Materi pelatihan mencakup pemetaan risiko bencana desa, langkah mitigasi berbasis lingkungan, prosedur tanggap darurat, serta perlindungan kelompok rentan.

Selain itu, peserta juga didorong membangun koordinasi antarwilayah dusun agar sistem peringatan dan pelaporan berjalan efektif.

Melalui kegiatan ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah desa semakin diperkuat.

Harapannya, Desa Cipelah mampu menjadi contoh desa yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga siap menghadapi berbagai potensi ancaman bencana secara mandiri dan terorganisir. (Red)