Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 48

Reses Hadiat di Ciwidey–Pasirjambu: Tujuh Desa Ikut Rangkaian, Aspirasi Rutilahu hingga Pasar Murah Mengemuka

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Hadiat memberi keterangan kepada awak media usai reses

BANDUNG (Aswajanews.id) – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PKB Dapil I, Hadiat, S.Pd.I., menggelar reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Aula Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Rabu (25/2/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian reses yang melibatkan tujuh desa di wilayah Dapil I.

Pada pelaksanaan di Panyocokan, perwakilan lima desa hadir secara langsung, yakni Lebakmuncang, Sukawenig, Rawaboga, Nengkelan, dan Panyocokan. Sementara dua desa lainnya mengikuti agenda lanjutan dalam reses yang digelar di Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Forum berlangsung dinamis dengan berbagai aspirasi yang mengemuka, mulai dari rumah tidak layak huni (rutilahu), pembangunan infrastruktur, hingga penataan lingkungan. Camat Ciwidey Nardi Sunardi dan Kepala Desa Panyocokan Usep Komara turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Hadiat menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah.

“Alhamdulillah seluruh desa dalam rangkaian reses ini bisa hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Bagi yang belum sempat menyampaikan, kami siapkan kertas aspirasi dan akan kami pilah untuk menjadi program prioritas tahun 2027,” ujar Hadiat.

Ia menambahkan, setelah agenda di Kecamatan Ciwidey, dirinya langsung melanjutkan reses di Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasirjambu, guna menjangkau konstituen di desa lainnya.

“Setelah dari Ciwidey, kami lanjut ke Sugihmukti, Pasirjambu. Prinsipnya, seluruh desa dalam dapil harus mendapatkan ruang yang sama untuk menyampaikan kebutuhan masyarakatnya,” katanya.

Hadiat saat reses di Panyocokan, Ciwidey

Dalam rangkaian tersebut, Fraksi PKB juga menggelar kegiatan Ramadhan PKB Berbagi dengan membagikan sembako dan sarung kepada peserta menjelang Idulfitri.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus hadir di tengah masyarakat. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tetapi dari ketulusan dan keberpihakan kami kepada konstituen,” ucapnya.

Salah satu aspirasi strategis yang mengemuka adalah permintaan pasar pangan murah, termasuk dari warga Rancabali. Menurut Hadiat, program tersebut telah direalisasikan di sejumlah titik.

“Pasar pangan murah sudah kami setujui dan laksanakan, khususnya di Patengan dan Sukaresmi. Sebelumnya warga Indragiri juga menerima kupon subsidi pangan murah dengan antusiasme tinggi. Aspirasi serupa datang dari masyarakat yang lokasinya cukup jauh dari akses pasar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Panyocokan Usep Komara menyatakan sejumlah kebutuhan prioritas telah disampaikan secara langsung kepada anggota dewan.

“Aspirasi masyarakat hari ini sudah kami sampaikan kepada Pak Hadiat selaku Dewan Fraksi PKB Dapil I. Prioritasnya rutilahu, infrastruktur, dan lingkungan. Selain itu, peserta juga menerima sembako dalam kegiatan hari ini,” ujar Usep.

Ia mengapresiasi pelaksanaan reses yang dinilai memberi ruang komunikasi terbuka antara masyarakat desa dan legislatif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadiat yang telah melaksanakan reses di Desa Panyocokan, sehingga aspirasi masyarakat bisa tersampaikan secara langsung,” katanya.

Di penghujung kegiatan, Hadiat menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

“Saya, Hadiat, S.Pd.I., Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Bandung Dapil I, mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin,” pungkasnya.

(Reporter: Uus)

Dua PPKS Terjaring Patroli Satpol PP Yang Pura pura Pincang

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meresahkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang melaksanakan patroli reaksi cepat di kawasan Lampu Merah Johar, Selasa (24/2/2026) sore.

Patroli yang berlangsung sekitar pukul 16.00–17.00 WIB tersebut difokuskan pada penertiban PPKS yang diduga menggunakan modus berpura-pura pincang untuk menarik simpati pengguna jalan.

Dalam kegiatan itu, petugas berhasil mengamankan dua orang PPKS yang kemudian dibawa untuk pendataan lebih lanjut. Selanjutnya, keduanya diserahkan ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Karawang guna mendapatkan pembinaan serta penanganan secara terpadu.

Pihak Satpol PP menyebut langkah ini merupakan bentuk respon cepat atas aduan warga sekaligus bagian dari upaya menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan ruang publik di wilayah Karawang.

Petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta melaporkan apabila menemukan aktivitas serupa yang dinilai mengganggu ketertiban umum.

(Liputan : Ahmad Z)

Pererat Silaturahmi di Bulan Suci, Kapolda Jabar Buka Puasa Bersama dan Santuni Yatim

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Suasana khidmat dan penuh kebersamaan menyelimuti Masjid Miftahul Janah di lingkungan Polres Karawang pada Selasa malam (24/2/2026). Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Rudi Setiawan, meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama, melaksanakan salat Maghrib, Isya, dan Tarawih berjamaah, serta memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di masjid tersebut. Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian kunjungan kerja Kapolda Jabar di Karawang yang juga mencakup pengecekan jalur mudik dan bazar pangan murah.

Kedatangan orang nomor satu di Polda Jabar tersebut disambut hangat oleh Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Karawang, termasuk Kasat Lantas AKP Sudirianto. Momen berbuka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi internal keluarga besar Polres Karawang, tetapi juga mempererat hubungan antara pimpinan tinggi kepolisian dengan personel di lapangan.


Pantauan di lokasi, Irjen. Pol. Rudi Setiawan tiba di Masjid Miftahul Janah menjelang waktu Maghrib. Ia langsung berbaur dengan para personel dan jamaah lainnya, menciptakan suasana yang akrab dan penuh kehangatan. Tepat saat azan Maghrib berkumandang, yang di wilayah Karawang jatuh pada pukul 18.15 WIB , seluruh jamaah yang hadir bersama-sama membatalkan puasa dengan hidangan ringan yang telah disediakan .

Usai menyantap hidangan berbuka dan melaksanakan salat Maghrib berjamaah, acara dilanjutkan dengan santunan kepada sejumlah anak yatim piatu. Kapolda Jabar secara simbolis menyerahkan bingkisan dan uang saku kepada perwakilan anak-anak yatim yang hadir. Momen ini menjadi puncak haru dari rangkaian acara, di mana kehangatan dan kepedulian sosial begitu terasa.

“Kegiatan ini adalah bentuk syukur kita di bulan yang penuh berkah. Mari kita jadikan momen Ramadhan ini untuk meningkatkan keimanan dan kepedulian kita kepada sesama, khususnya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian kita,” ujar Irjen. Pol. Rudi Setiawan dalam sambutan singkatnya sebelum acara salat Isya.

Setelah santunan, rombongan Kapolda bersama seluruh jamaah melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat Tarawih dan Witir. Masjid Miftahul Janah yang terletak di kompleks Polres Karawang itu tampak penuh sesak oleh personel Polri, ASN, serta warga sekitar yang turut serta meramaikan ibadah malam pertama di bulan Ramadhan 1447 H.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran dan bimbingan langsung dari Kapolda Jabar. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polres Karawang untuk terus mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

“Kehadiran Bapak Kapolda di tengah-tengah kami di malam yang penuh berkah ini merupakan motivasi luar biasa. Semoga kebersamaan ini menambah keberkahan bagi kita semua, khususnya dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan,” kata AKBP Fiki N. Ardiansyah.

Kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim ini merupakan rangkaian akhir dari kunjungan kerja Kapolda Jabar di Karawang. Sebelumnya, pada siang harinya, Irjen. Pol. Rudi Setiawan telah membuka Bazar Gerakan Pangan Murah di Lapang Karangpawitan yang diserbu ribuan warga , serta mengecek kesiapan jalur Tol Japek II Selatan dan Pos Pelayanan Rest Area KM 57 dalam rangka antisipasi arus mudik Lebaran 2026.

Suasana malam di Masjid Miftahul Janah semakin syahdu ketika lantunan ayat suci Al-Qur’an menggema mengisi jeda antara rakaat salat Tarawih. Jamaah yang hadir tampak khusyuk bermunajat, memohon keberkahan di bulan suci. Selepas salat Witir, acara ditutup dengan ramah tamah dan sesi foto bersama antara Kapolda Jabar, Kapolres Karawang, serta seluruh personel dan warga yang hadir.

(Ahmad Z)

Selamat Hari Lahir IPNU: Meneguhkan Peran Pelajar dalam Mengawal Peradaban

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh: Farid Hamdani, Lc. Nahdliyin asal Bandung Barat

Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang diperingati setiap 24 Februari bukan sekadar penanda sejarah berdirinya organisasi pelajar ini pada tahun 1954 di Semarang. Lebih dari itu, momen ini adalah ajang refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen perjuangan pelajar Nahdliyin dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan keilmuan.

Sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama, IPNU lahir dari kegelisahan para ulama dan tokoh muda terhadap pentingnya wadah pembinaan pelajar yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. IPNU didirikan untuk menjawab tantangan zaman, memastikan bahwa generasi muda tetap berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Dalam setiap peringatan hari lahirnya, IPNU mengingatkan kader-kadernya bahwa status sebagai pelajar adalah identitas perjuangan. Pelajar bukan hanya individu yang menempuh pendidikan formal, melainkan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab sosial. Di sekolah, di madrasah, maupun di tengah masyarakat, kader IPNU dituntut menjadi teladan dalam akhlak, disiplin dalam belajar, serta aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan.

IPNU juga dikenal dengan komitmennya terhadap nilai-nilai moderasi Islam. Prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus) menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Nilai-nilai ini relevan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Di tengah tantangan radikalisme, disinformasi digital, dan krisis moral, IPNU memiliki peran strategis sebagai benteng ideologis dan moral bagi pelajar.

Hari Lahir IPNU adalah momentum untuk memperkuat kaderisasi dan inovasi. Di era digital, IPNU dituntut adaptif, kreatif, dan responsif. Media sosial, teknologi informasi, serta ruang-ruang diskusi modern harus dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan pengembangan kapasitas diri. Pelajar IPNU harus mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai ke-NU-an.

Selamat Hari Lahir IPNU. Semoga semakin kokoh dalam menjaga tradisi, semakin progresif dalam merespons perubahan, dan semakin solid dalam mencetak generasi pelajar yang berilmu, berakhlak, serta berkomitmen terhadap agama dan bangsa. IPNU bukan sekadar organisasi, melainkan kawah candradimuka lahirnya pemimpin masa depan Indonesia. ***

Kapolda Jabar Buka Bazar Pangan Murah di Karawang, Warga Antusias

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadhan, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama Polres Karawang menggelar kegiatan Bazar Gerakan Pangan Murah.

Acara yang berlangsung di Lapang Karangpawitan, Karawang, pada Selasa (24/2/2026) ini dibuka secara langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen. Pol. Rudi Setiawan, didampingi Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah.

Pembukaan bazar ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung ke sejumlah stan yang menjual berbagai komoditas bahan pokok. Kehadiran Kapolda Jabar di tengah-tengah masyarakat Karawang ini disambut antusias oleh ratusan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi hari.

Dalam sambutannya, Irjen. Pol. Rudi Setiawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatasi gejolak harga pasar yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Kegiatan ini adalah upaya kita bersama untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau. Kami ingin memastikan bahwa menjelang Ramadhan, pasokan pangan aman dan harga tetap stabil,” ujar Kapolda Jabar di sela-sela acara.

Bazar Gerakan Pangan Murah ini menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, telur, dan daging ayam. Harga yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar pada umumnya. Sebagai contoh, beras kualitas medium dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah per kilogram, dan minyak goreng kemasan sederhana dibanderol empat belas ribu rupiah per liter. Selisih harga yang cukup signifikan ini menjadi daya tarik utama bagi warga.

Salah seorang warga Perumahan Taman Niaga, Indri (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar ini. Ia mengatakan bahwa harga bahan pokok di pasar tradisional belakangan ini mulai merangkak naik.

“Alhamdulillah, sangat membantu sekali. Harga di sini lebih murah, jadi bisa berhemat. Saya beli beras dan minyak untuk stok di rumah,” tuturnya dengan senyum sumringah sambil menunjukkan belanjaannya.

Antusiasme warga terlihat dari panjangnya antrean di setiap stan penjualan. Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, para bapak-bapak dan remaja pun turut mengantre untuk mendapatkan bahan pokok murah. Panitia dari Polres Karawang mengaku telah menyiapkan stok yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan warga. Mereka juga mengatur alur pembelian agar tidak terjadi penumpukan massa yang dapat mengganggu kelancaran acara.

Selain menyelenggarakan bazar pangan murah, kedatangan Kapolda Jabar di Karawang juga dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tengah mangkal di sekitar lokasi. Bantuan berupa paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban para pekerja sektor informal yang terdampak kenaikan harga pangan.

Tak berhenti di situ, rombongan Kapolda Jabar dan Kapolres Karawang juga turun ke Jalan Bypass Karawang untuk membagikan takjil gratis kepada para pengendara dan warga yang melintas. Aksi sosial ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri kepada sesama, sekaligus mengajak masyarakat untuk selalu berbagi kebaikan, terutama di bulan yang penuh berkah. Para pengendara yang menerima takjil tampak terkejut sekaligus senang atas perhatian yang diberikan.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah, menambahkan bahwa kegiatan serupa akan terus digalakkan oleh jajarannya selama bulan Ramadhan nanti. Pihaknya berencana untuk mengadakan bazar pangan murah keliling di berbagai titik keramaian dan kantong-kantong pemukiman padat penduduk.

“Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait dan para pelaku usaha agar program ini bisa berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak warga,” pungkasnya.

Kegiatan Bazar Gerakan Pangan Murah yang dipadukan dengan aksi sosial pembagian bantuan dan takjil ini berlangsung aman dan lancar. Inisiatif yang diambil oleh Polda Jabar dan Polres Karawang ini tidak hanya mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tetapi juga dinilai efektif dalam membantu menjaga daya beli warga serta meredam potensi kenaikan harga yang dapat memicu inflasi di daerah.

(Ahmad Z)

Bupati Sidak THM, Pastikan Semua Komitmen Menjaga Ketertiban Selama Ramadhan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh SE, bersama Wakil Bupati Maslani, unsur Forkopimda, serta Danyon 305/Tengkorak melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM), guna memastikan kepatuhan terhadap aturan penutupan selama bulan suci Ramadan. Senin 23 Februari 2026.

Sidak tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta menghormati kekhusyukan umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa.

Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah mengeluarkan imbauan sekaligus penegasan agar seluruh THM tidak beroperasi selama Ramadan hingga H+3 Idul Fitri.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pelaku usaha menaati ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bukan semata-mata soal penegakan aturan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan toleransi selama bulan suci,” ujar Bupati.

Dari hasil sidak yang dilakukan di sejumlah titik, didapati bahwa tempat-tempat hiburan malam dalam kondisi tidak beroperasi. Hal ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati.

“Alhamdulillah, hasil pemantauan menunjukkan bahwa para pengelola THM patuh dan tidak beroperasi. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja samanya dalam menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan,” tambahnya.

la juga menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan aturan berjalan konsisten hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan pelaku usaha, suasana Ramadan di Karawang dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhidmatan. (Ahmad Z)

Pesantren Ekologi Ramadhan 2026 di SMAN 1 Kedokanbunder: Cetak Generasi Saleh, Peduli Alam dan Berkarakter

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – SMAN 1 Kedokanbunder, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu menggelar Pesantren Ekologi Ramadhan 2026, Selasa (24/02/2026). Kegiatan ini memadukan pesantren kilat dengan pendidikan spiritual berbasis pelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Kepala SMAN 1 Kedokanbunder H. Abdur Rofiq, S.Pd.Kim menjelaskan bahwa Pesantren Ekologi Ramadhan merupakan program yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Februari 2026.

Menurutnya, program ini bertujuan membentuk generasi yang saleh, berakhlak mulia, serta memiliki wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Tujuan utama Pesantren Ekologi Ramadhan selain meningkatkan iman dan takwa yakni pembelajaran spiritual dan alam, meliputi tadabur alam, pelafalan serta pemahaman ayat atau hadis tentang pelestarian lingkungan. Ada juga aksi nyata seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan pengelolaan sampah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT,” ujarnya.

Program ini menjadi pendidikan keagamaan intensif selama bulan suci Ramadhan yang memadukan penguatan iman, takwa, dan spiritual Islam dengan kesadaran menjaga lingkungan sebagai wujud amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Pesantren Ekologi Ramadhan juga menekankan aksi konkret pelestarian alam, kepedulian sosial, serta internalisasi nilai-nilai karakter siswa.

Selain itu, sejumlah kegiatan pembinaan siswa selama Ramadhan turut digelar, di antaranya tadarus Al-Qur’an, shalat Dhuha, kultum, hingga shalat Dhuhur berjamaah.

Melalui Pesantren Ekologi Ramadhan 2026 ini, SMAN 1 Kedokanbunder berharap mampu melahirkan generasi religius yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga menjadi pelopor pelestarian lingkungan di tengah masyarakat. (Herman/Tongol)

Setelah Setahun Menjabat, Wabup Purwakarta: “Saya Tak Pernah Dilibatkan dalam Pengambilan Kebijakan”

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

PURWAKARTA (Aswajanews) – Setahun kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta memasuki babak baru setelah Wakil Bupati Abang Ijo Hapidin mengungkapkan pengakuan terbuka yang mengejutkan publik.

Melalui kolom komentar akun Instagram @urangpurwakarta.id, Abang Ijo menyatakan dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis sejak dilantik mendampingi Bupati Saepul Bahri Binzein.

“Dimulai dilantik sampe detik ini yang namanya wakil bupati tidak pernah dilibatkan,” tulisnya.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perbincangan luas di media sosial dan memunculkan pertanyaan soal soliditas kepemimpinan di Kabupaten Purwakarta.

Sejumlah pengamat menilai kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih rakyat dalam satu paket. Karena itu, mandat politik sejatinya melekat pada keduanya.

“Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki fungsi membantu kepala daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Sinergi adalah kunci,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Purwakarta.

Jika benar terjadi minim pelibatan, kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

Peristiwa Cirata yang Viral

Sorotan terhadap dinamika kepemimpinan ini menguat setelah mencuat kasus pungutan liar saat momen Lebaran di kawasan Waduk Cirata.

Sejumlah pemudik mengaku dimintai uang parkir dengan tarif tidak lazim, padahal mereka hanya berhenti untuk beristirahat, bukan untuk berwisata. Keluhan tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi netizen.

Menindaklanjuti laporan itu, anggota Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan delapan orang terduga pelaku pungli di bahu jalan kawasan Cirata usai Lebaran. Para pelaku dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Abang Ijo menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan pungli itu mencoreng nama baik Purwakarta, terlebih terjadi pada momen arus mudik ketika banyak warga luar daerah melintas.

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana PIP

Perbedaan pendekatan juga terlihat dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu SMP negeri di wilayah Sukasari.

Abang Ijo sebelumnya tampil menyoroti laporan masyarakat secara terbuka. Sementara itu, Bupati Saepul Bahri Binzein disebut mengambil pendekatan berbeda, dengan memastikan dana tetap tersalurkan dan proses internal berjalan.

Di tengah polemik tersebut, sempat muncul persepsi di publik bahwa bupati mengampuni terduga pelaku, meski belum ada penjelasan resmi yang merinci langkah administratif yang ditempuh.

Rangkaian peristiwa itu membuat sebagian kalangan menilai adanya perbedaan gaya kepemimpinan: wakil lebih vokal dalam merespons isu sosial secara langsung, sedangkan bupati dinilai lebih menekankan stabilitas dan mekanisme birokrasi.

Dalam pernyataannya, Abang Ijo juga menantang adanya dialog terbuka demi kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk transparansi sekaligus sinyal perlunya komunikasi internal yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Saepul Bahri Binzein terkait pengakuan wakilnya tersebut maupun tanggapan atas dinamika yang berkembang.

Publik Menunggu Kejelasan

Masyarakat berharap perbedaan pendekatan tidak berkembang menjadi hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi, soliditas pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pelayanan publik.

Publik kini menunggu klarifikasi dan langkah konkret dari kedua pimpinan daerah agar roda pemerintahan di Kabupaten Purwakarta tetap berjalan harmonis sesuai harapan rakyat. (Red)

Groundbreaking RS Adhyaksa Jabar di Lembang, Komitmen Kejaksaan Hadirkan Layanan Kesehatan Modern dan Humanis

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kajati Jabar, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.

BANDUNG (Aswajanews) – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., mendampingi Plt. Wakil Jaksa Agung Prof. Dr. Asep Nana Mulyana dalam kegiatan Groundbreaking Ceremony pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat di Jalan Maribaya No. 94, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (23/2/2026).

Acara peletakan batu pertama tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Pembinaan Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., Kepala Pusat Kesehatan Yustisial Dr. Faizal Arief Nurokhman, M.Si., Ketua DPRD Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Bandung, Forkopimda Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Kajati Jabar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam mendukung pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi penegak hukum, pemerintah daerah, dan mitra strategis.

Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat dibangun di atas lahan seluas ±89.085 meter persegi yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2025 dan telah diverifikasi secara lengkap. Ke depan, rumah sakit ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan berintegritas, tidak hanya bagi keluarga besar Adhyaksa, tetapi juga masyarakat umum.

Selain layanan kesehatan umum, fasilitas ini juga akan mendukung pelayanan kesehatan yustisial, meliputi layanan medis, forensik klinik, hingga dukungan medikolegal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.


Plt. Wakil Jaksa Agung dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat merupakan bagian dari upaya Kejaksaan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Keberadaan rumah sakit ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas serta mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Momentum groundbreaking ini juga menjadi awal tanggung jawab bersama untuk memastikan proses pembangunan berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan. Kejati Jabar berharap seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas agar proyek strategis ini berjalan lancar dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Jawa Barat.

Respons Masyarakat Positif

Usai kegiatan, Kepala Desa Kayuambon, Hari Irawan, menyambut positif pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat di wilayahnya. Ia menilai kehadiran rumah sakit ini akan menjadi fasilitas kesehatan modern yang sangat dibutuhkan masyarakat Lembang dan sekitarnya.

Tokoh masyarakat Kayuambon, Tata S, juga mengaku bersyukur dan berharap pembangunan rumah sakit tersebut dapat menyerap tenaga kerja kesehatan dari wilayah Lembang. Ia juga berharap masyarakat dapat memperoleh fasilitas kesehatan yang lengkap dengan biaya terjangkau, bahkan jika memungkinkan tersedia layanan gratis bagi warga kurang mampu.

Sementara itu, Titi S, warga yang sebelumnya menggarap lahan sayuran di lokasi tersebut, mengaku merasa terbantu karena tetap mendapatkan kerohiman atas dampak pembangunan RS Adhyaksa.

Dengan sinergi antara Kejaksaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, Rumah Sakit Adhyaksa Jawa Barat diharapkan tumbuh menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang modern, unggul, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat. (Red/Penkum Kejati Jabar)

Ramai Konten Penerima LPDP, Stella Christie Ingatkan Soal Moral dan Tanggungjawab

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek), Stella Christie

JAKARTA (Aswajanews) – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menyoroti polemik penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas, yang viral usai mengunggah konten bertajuk “cukup saya WNI, anak jangan”.

Dalam pernyataannya yang dilansir Kompas.com, Minggu (22/2/2026), Stella menegaskan bahwa beasiswa dari negara merupakan amanah, bukan sekadar fasilitas yang bisa dinikmati tanpa tanggung jawab moral.

“Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujar Stella.

Ia juga mengungkapkan pernah mendapat kecaman dari warganet saat mengimbau para penerima beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek untuk memandang beasiswa sebagai bentuk “utang”.

Menurut Stella, setiap beasiswa yang bersumber dari negara pada hakikatnya adalah utang budi kepada rakyat. Karena itu, penerimanya memiliki tanggung jawab moral untuk memberi kontribusi nyata bagi bangsa setelah menyelesaikan studi.

Namun demikian, Stella menilai solusi atas polemik ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa secara berlebihan.

“Meski demikian, jawaban atas persoalan ini bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa melalui lapisan demi lapisan pembatasan. Pembatasan yang berlebihan justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis: penerima beasiswa menjadi kurang bersyukur kepada negara dan sibuk mencari celah untuk menghindari kewajiban,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memicu diskursus publik mengenai makna beasiswa negara, tanggung jawab moral penerima, serta pentingnya penguatan pendidikan karakter sejak dini. (Red)

Cegah Tawuran dan Radikalisme, MWC NU Wanasari Gelar Pesantren Ramadhan di Sekolah Formal

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Sekretaris MWC NU Wanasari, Akhmad Sururi

BREBES (Aswajanews) – Upaya mencegah kenakalan remaja terus digencarkan. Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama(MWC NU) Kecamatan Wanasari akan menyelenggarakan kegiatan Pesantren Ramadhan di sejumlah lembaga pendidikan formal di wilayahnya.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan bulan Ramadhan ini akan digelar selama tiga hari dan ditutup dengan buka puasa bersama. Sejumlah pengurus MWC NU Wanasari akan dilibatkan sebagai narasumber.

Sekretaris MWC NU Wanasari, Akhmad Sururi, menyampaikan hal tersebut usai melakukan koordinasi dengan pihak SMK Ma’arif NU 01 Wanasari, Senin (23/2/2026), di Kantor MWC NU Wanasari, Jalan Pemuda, Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

“Barusan kami koordinasi dengan Kepala SMK Ma’arif NU 01 Wanasari, Ali Fauzan, dan guru PAI terkait persiapan Pesantren Ramadhan. Kegiatan ini akan diikuti seluruh peserta didik kelas X hingga XII. Program ini sudah berjalan beberapa tahun dengan melibatkan santri senior serta alumni sejumlah pondok pesantren,” ujar Sururi.

Menurutnya, Pesantren Ramadhan menjadi bagian penting dari penguatan pendidikan karakter keagamaan di lingkungan pendidikan formal. Ia menilai kondisi remaja saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama terkait maraknya kenakalan remaja, tawuran, dan pergaulan bebas.

“Awal Ramadhan kemarin kita prihatin dengan kejadian tawuran remaja di dua titik wilayah berbeda. Bulan suci yang seharusnya diisi dengan ibadah justru tercoreng aksi tersebut. Ini menjadi keterpanggilan nurani kita untuk mengatasi persoalan sosial melalui pendekatan pendidikan keagamaan,” tegas alumni Pondok Pesantren Lirboyo tersebut.

Selain sebagai langkah preventif terhadap kenakalan remaja, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman Islam yang moderat dan damai kepada para pelajar. Sururi menyebut, sejumlah penelitian menunjukkan adanya pelajar yang terpapar paham keagamaan radikal.

Karena itu, Pesantren Ramadhan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang sejuk, toleran, serta mampu hidup berdampingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“NU harus hadir bersama lembaga pendidikan untuk mewujudkan generasi yang berakhlak, cerdas, dan hebat. Pesantren Ramadhan ini menjadi salah satu ikhtiar nyata ke arah itu,” pungkasnya. (Red/Nas)

Gerakan Pangan Murah Pemkab Bandung Diperkuat Dukungan DPRD, 1.000 Kupon Disalurkan di Rancabali

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Warga memegang kupon belanja

BANDUNG (Aswajanews.id) – Di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat langkah pengendalian harga melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar di Lapangan Voli Desa Sukaresmi, Kecamatan Rancabali, Senin (23/2/2026).

Program yang dilaksanakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus menahan laju kenaikan harga bahan pokok selama bulan suci.

Ratusan warga tetap memadati lokasi kegiatan meski hujan turun sejak pagi. Antrean terlihat tertib di sejumlah stan penjualan beras premium, beras SPHP, minyak premium, Minyakita, telur, gula pasir, tepung terigu, hingga aneka sayuran segar yang dijual di bawah harga pasar.

Koordinator Pelaksana Perwakilan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Azis Ahmad Zaenudin, menegaskan bahwa pihak legislatif mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.

“Ramadan identik dengan peningkatan kebutuhan. Karena itu, kami mendukung langkah pemerintah daerah agar harga tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Warga antre membeli pangan sembako

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bandung Daerah Pemilihan I, Hadiat, S.Pd.I., membagikan 1.000 kupon belanja kepada warga.

“Setiap kupon bernilai potongan Rp5.000 dan dapat digunakan langsung saat berbelanja. Ini bagian dari sinergi kami agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelas Azis.

Camat Rancabali, H. Mamet Slamet, S.IP., M.Si., menilai kegiatan ini sangat strategis, mengingat sebagian wilayah Rancabali memiliki akses cukup jauh dari pasar tradisional.

“Program ini mendekatkan bahan pokok kepada masyarakat. Selain harga lebih stabil, aksesnya juga lebih mudah. Ini sangat membantu warga selama Ramadan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Distribusi, Konsumsi, dan Keamanan Pangan Dispakan Kabupaten Bandung yang hadir mewakili Kepala Dinas menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan sekitar 10 hingga 12 komoditas pangan pokok dan strategis.

“Komoditas yang kami sediakan meliputi beras premium, beras SPHP, minyak premium, Minyakita, telur, gula, tepung terigu, serta sayuran. Kami memastikan harga terjangkau tanpa mengabaikan kualitas,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh produk yang dipasarkan telah melalui pengawasan dan memenuhi standar keamanan pangan. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan konsumen di tengah tingginya permintaan selama Ramadan.

Kehadirannya mewakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Kadispakan) Kabupaten Bandung, Drs. H. Uka Suska Puji Utama, M.Si., sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Di antara antrean warga, Lilis, warga Rancabogo, tampak membawa minyak goreng dan gula pasir yang baru dibelinya. Ia mengaku program ini sangat membantu karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan di pasaran.

“Alhamdulillah, ini sangat membantu. Apalagi sekarang sedang Ramadan, kebutuhan banyak. Dengan adanya program ini dan dukungan dari DPRD yang membagikan kupon, kami merasa terbantu,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan serupa tidak hanya digelar satu kali, tetapi dapat berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat, Gerakan Pangan Murah di Rancabali tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan langkah nyata pengendalian harga yang langsung menyentuh kebutuhan warga selama Ramadan.

(Reporter: Uus)

BAZNAS Jabar Tetapkan Zakat Fitrah 2026! Kota Bekasi Tertinggi Rp50 Ribu, Pangandaran Terendah Rp32.500

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan besaran zakat fitrah Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua BAZNAS Jabar, Anang Jauharuddin, pada 1 Ramadan 1447 H atau 19 Februari 2026 di Bandung.

Dalam edaran itu ditegaskan, besaran zakat fitrah disesuaikan dengan harga rata-rata beras yang dikonsumsi masyarakat di masing-masing daerah.

Untuk wilayah perkotaan dengan nilai tertinggi, Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp50.000 per jiwa. Disusul Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi masing-masing Rp45.000.

Sementara itu, Kota Bandung sebesar Rp42.500 dan Kota Cimahi Rp40.000. Di wilayah kabupaten, Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp45.000. Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang Rp40.000. Kabupaten Subang serta Kabupaten Tasikmalaya Rp37.000, dan Kabupaten Sukabumi Rp35.000. Adapun yang terendah yakni Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar sebesar Rp32.500. Sedangkan Kota Tasikmalaya ditetapkan Rp37.500.

BAZNAS Jabar menegaskan, dengan terbitnya ketentuan terbaru ini, maka besaran zakat fitrah tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai informasi, zakat fitrah wajib ditunaikan setiap Muslim sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri, baik dalam bentuk beras seberat 2,5 kilogram atau setara 3,5 liter per jiwa, maupun dalam bentuk uang sesuai ketentuan daerah masing-masing.

BAZNAS Jabar mengimbau masyarakat menunaikan zakat fitrah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi atau langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota agar penyalurannya tepat sasaran kepada para mustahik. (Red)

Kapolresta Bandung Ultimatum Internal: “Jangan Main-Main dengan Narkoba, Integritas Harga Mati!”

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kapolresta Bandung Kombespol Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR

BANDUNG (Aswajanews) – Komitmen menjaga marwah institusi ditegaskan keras jajaran Polresta Bandung. Dalam arahan kepada Pejabat Utama (PJU), para perwira, dan Kapolsek jajaran, Kapolresta Bandung Aldi Subartono menegaskan bahwa soliditas, integritas, dan loyalitas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama menjaga kepercayaan publik.

Didampingi Wakapolresta AKBP Putu Hendra Binangkari, Kapolresta menekankan bahwa situasi wilayah hukum yang relatif kondusif harus dijaga dengan kerja konkret dan terukur. Ia mengingatkan, kondisi aman tidak boleh membuat lengah.

“Keamanan itu bukan rutinitas. Itu hasil kerja keras yang harus dipertahankan dengan disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya.

Sorotan tajam diarahkan pada potensi penyimpangan internal, terutama terkait tindak pidana narkoba. Kapolresta mengeluarkan peringatan tegas agar tidak ada satu pun anggota yang bermain-main dengan hukum.

“Jangan sampai ada anggota yang mencederai kepercayaan masyarakat. Jika ada pelanggaran berat, pasti ditindak tegas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan melekat yang dimulai dari disiplin pribadi setiap personel. Para Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, dan Kasat Lantas diminta lebih adaptif terhadap pembaruan regulasi, termasuk KUHP dan KUHAP, agar respons terhadap laporan masyarakat tidak keliru dan tetap profesional.

Tak hanya fokus pada penegakan hukum, jajaran juga diminta aktif mendukung program prioritas Polda Jawa Barat, mulai dari penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan greenhouse, program Rutilahu, hingga optimalisasi penyerapan jagung ke Bulog.

Kesiapsiagaan menghadapi Operasi Ketupat turut menjadi perhatian serius. Selain itu, aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat ditegaskan harus ditekan secara konsisten, terutama menjelang meningkatnya mobilitas warga.

Kapolresta menutup arahannya dengan pesan kuat soal kepemimpinan dan kekompakan. Menurutnya, organisasi hanya akan kokoh jika dibangun dengan kebersamaan, bukan ego sektoral.

“Organisasi ini kuat karena soliditas. Jika ada kesalahan, lakukan pembinaan. Tapi kalau pelanggaran berat, tidak ada kompromi,” tandasnya.

Arahan ini menjadi sinyal tegas bahwa tantangan Polresta Bandung ke depan bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan setiap personel bekerja bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)

Akibat Intensitas Hujan Tinggi, Dua Rumah Warga Terkena Longsoran Tanah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) — Dua rumah warga di Kampung Tonggoh Gudang, RT 02 RW 07, Desa Margamulya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, rusak akibat tertimpa longsor pada Minggu (22/2/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah selatan Kabupaten Bandung sejak siang hingga malam hari. Tembok Penahan Tebing (TPT) sepanjang 10 meter dengan tinggi sekitar 6 meter dilaporkan roboh akibat tidak kuat menahan tekanan tanah yang terguyur air. Material longsoran kemudian menghantam dua rumah warga yang berada di bawahnya.


Dua rumah terdampak longsor masing-masing milik Wahyudin (56) dan N. Sunarya (61). Akibat kejadian tersebut, bagian dinding dan struktur bangunan mengalami kerusakan cukup parah.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Warga berhasil menyelamatkan diri sebelum material longsor menghantam rumah. Namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp40 juta.

Kepala Desa Margamulya, Dede Odih, mengatakan pihaknya telah melakukan evakuasi serta pendataan terhadap rumah terdampak. Pemerintah desa juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

“Kami sudah melakukan pendataan dan memastikan kondisi warga terdampak. Kami berharap ada bantuan untuk perbaikan rumah serta penanganan infrastruktur penahan tebing agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Hingga saat ini, warga bersama aparat setempat melakukan pembersihan material longsor di lokasi kejadian. “Pemerintah desa mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah rawan longsor selama musim hujan,” pungkasnya.***

Peran Fatayat, Muslimat, dan IPPNU dalam Penguatan Perempuan Berbasis Nilai Ahlussunnah wal Jamaah

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh: Farid Hamdani, Lc. Nahdliyin asal Bandung Barat

Di tengah arus globalisasi, disrupsi digital, dan tantangan sosial-keagamaan yang semakin kompleks, perempuan Muslim Indonesia menghadapi dua tuntutan sekaligus: menjaga identitas keislaman dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks inilah organisasi perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) seperti Muslimat NU, Fatayat NU, dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) memainkan peran strategis dalam memperkuat perempuan berbasis nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

Menurut saya, kekuatan utama ketiga organisasi ini bukan sekadar pada jumlah anggotanya yang besar, melainkan pada kesinambungan kaderisasi dan fondasi ideologinya yang kokoh. IPPNU membentuk karakter pelajar putri dengan nilai tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang). Di usia remaja, perempuan diperkenalkan pada kepemimpinan, public speaking, manajemen organisasi, dan pemahaman keagamaan yang ramah. Ini penting, sebab penguatan perempuan tidak dimulai saat dewasa, melainkan sejak masa pembentukan jati diri.

Ketika kader IPPNU beranjak dewasa, Fatayat menjadi ruang aktualisasi berikutnya. Fatayat tidak hanya berbicara tentang peran domestik perempuan, tetapi juga tentang advokasi sosial, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, hingga literasi digital. Di sini terlihat bahwa nilai Aswaja tidak dimaknai secara kaku, melainkan kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Perempuan didorong untuk aktif di ruang publik tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Sementara itu, Muslimat NU memainkan peran penting dalam penguatan perempuan pada level keluarga dan komunitas. Melalui majelis taklim, kegiatan sosial, dan program pendidikan anak usia dini, Muslimat membangun fondasi moral masyarakat dari akar rumput. Mereka menjadi penjaga tradisi keagamaan sekaligus penggerak solidaritas sosial. Dalam banyak kasus, Muslimat adalah penopang stabilitas sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Sinergi antara IPPNU, Fatayat, dan Muslimat menunjukkan bahwa penguatan perempuan dalam perspektif NU bukanlah gerakan instan, melainkan proses berkelanjutan dari generasi ke generasi. Model ini unik karena menggabungkan spiritualitas, intelektualitas, dan aktivisme sosial dalam satu garis nilai Aswaja.

Di tengah wacana feminisme global yang kadang tidak sepenuhnya selaras dengan konteks budaya Indonesia, pendekatan organisasi perempuan NU menawarkan jalan tengah. Mereka memperjuangkan kesetaraan tanpa meninggalkan harmoni, mendorong kemandirian tanpa menanggalkan nilai keluarga, serta memperluas peran publik tanpa mengabaikan etika keagamaan.

Dengan demikian, peran Fatayat, Muslimat, dan IPPNU bukan hanya memperkuat perempuan NU, tetapi juga berkontribusi pada wajah Islam Indonesia yang moderat, inklusif, dan berkeadaban. Penguatan perempuan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata yang tumbuh dari akar tradisi dan menjawab tantangan zaman. ***

Baru Terima DP, Rumah Warisan Dibongkar! Tangis Didin Pecah di Majalaya

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Lokasi di Kp Leuwidulang RT 003/RW 003 Sukamaju, Kec Majalaya, Kab Bandung

BANDUNG (Aswajanews) – Tangis pilu menyelimuti kehidupan Didin Haerudin. Bersama istri dan adik kandungnya yang masih berusia 10 tahun, ia kini bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan setelah rumah peninggalan orang tuanya di Kampung Leuwidulang RT 003/RW 003 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dibongkar oleh pihak yang mengaku suruhan calon pembeli.

Ironisnya, pembongkaran dilakukan saat pembayaran rumah senilai sekitar Rp300 juta belum dilunasi.

Didin mengaku menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan kepada seorang pria bernama Ade Supriatna setelah menerima uang muka (DP).

Saat itu, Ade disebut berjanji akan melunasi sisa pembayaran dalam waktu dua hingga tiga hari. “Karena percaya, saya serahkan sertifikat. Katanya mau dilunasi dalam dua atau tiga hari,” ungkap Didin.

Namun janji tinggal janji. Hingga delapan bulan berlalu, pelunasan tak kunjung diterima. Nomor kontak Didin bahkan disebut telah diblokir.

Lebih mengejutkan, rumah tersebut justru dibongkar tanpa sepengetahuan dirinya.
“Saya bersama istri dan adik sedang menginap di rumah mertua selama seminggu. Tiba-tiba dapat kabar rumah sudah dirobohkan. Hanya disisakan satu kamar untuk simpan barang,” tuturnya lirih.

Akibat kejadian itu, Didin dan keluarganya kini tinggal di bangunan tidak layak, bak kandang ternak, tanpa fasilitas memadai.

Secara hukum, kasus ini berpotensi mengandung unsur tindak pidana. Jika benar sertifikat telah dikuasai tanpa pelunasan dan rumah dibongkar tanpa hak, maka dapat mengarah pada dugaan:
– Penipuan (Pasal 492 KUHP), ancaman pidana penjara 4 tahun,
– Penggelapan (Pasal 486 KUHP), ancaman pidana penjara 4 tahun,
– Perusakan barang (Pasal 521 KUHP), ancaman hukuman penjara maks 2 tahun 6 bulan denda maks 50 juta

Selain itu, pembongkaran bangunan tanpa dasar kepemilikan sah atau putusan hukum tetap juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Praktisi hukum Banelaus Naipospos, SH, MH, yang dimintai tanggapan menyebut, dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, peralihan hak baru sah apabila dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta didaftarkan secara resmi.

“Selama belum ada AJB dan pelunasan, hak atas tanah tetap milik penjual. Pembongkaran tanpa hak bisa dipersoalkan secara pidana maupun perdata,” ujarnya.

Kini Didin hanya bisa berharap aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan penipuan dan pembongkaran ilegal tersebut. Ia mengaku belum memahami langkah hukum yang harus ditempuh dan berharap ada pendampingan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak menyerahkan sertifikat asli sebelum pelunasan dan proses hukum dilakukan sesuai prosedur resmi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut sebagai calon pembeli belum dapat dikonfirmasi. (Red)

Soal Gaji Guru PPPK Paruh Waktu, Pemkab Bandung Soroti Ketegasan Kebijakan Pemerintah Pusat

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Bandung sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dapat digunakan untuk membantu pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.

Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk keberpihakan terhadap 4.360 tenaga paruh waktu di Kabupaten Bandung, yang terdiri dari 2.379 guru, 1.941 tenaga kependidikan, dan 40 tenaga administrasi di Disdik yang selama ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan, usulan tersebut muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Tahun ini, terjadi penurunan transfer dana pusat (TKD) hingga kurang lebih Rp1 triliun, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.

“Pemkab Bandung sudah berupaya mengajukan agar dana BOSP bisa digunakan untuk membantu pembayaran gaji guru paruh waktu. Namun berdasarkan hasil rapat nasional pada Februari 2026, ditegaskan bahwa dana BOSP tidak diperbolehkan untuk membiayai gaji,” jelasnya, pada Minggu (22/02/2026).

Dengan adanya ketentuan tersebut, pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan paruh waktu sepenuhnya harus ditanggung melalui APBD Kabupaten Bandung.

Meski demikian, Pemkab Bandung tetap mengalokasikan anggaran pembayaran selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan ke-14 dengan total Rp47,978 miliar. Rinciannya, bidang SD sebesar Rp37,415 miliar (3.479 orang) dan bidang SMP sebesar Rp10,563 miliar (841 orang). Skema yang diberlakukan saat ini menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, di antaranya bagi guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan yang belum menerima TPG.

Selain itu, kebutuhan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan mencapai Rp8,891 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan paruh waktu mencapai Rp56,869 miliar. Sementara itu, total ketersediaan anggaran di bidang SD dan SMP saat ini sebesar Rp46,368 miliar, sehingga terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp10,501 miliar.

Sejak 2021, Pemkab Bandung juga telah memberikan sejumlah perlindungan bagi guru, antara lain melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta jaminan kematian.

Bupati yang akrab disapa Kang DS menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Namun demikian, diperlukan ketegasan dan kejelasan regulasi dari pemerintah pusat agar daerah memiliki ruang kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendukung tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu.

“Kami berharap ada kejelasan dan keberpihakan regulasi dari Kemendikdasmen, sehingga daerah tidak dibatasi secara normatif tetapi tetap bisa menghadirkan solusi konkret bagi para guru,” tegasnya.

Kang DS pun menegaskan bahwa Pemkab Bandung terus berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesejahteraan guru dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, pungkasnya. ***

Pemkab Karawang Gelar Bazar Ramadan 1447 H di Lapangan Karangpawitan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Bupati dan Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh dan H. Maslani membuka secara langsung Bazar Ramadan Karawang Maju 1447 H/ 2026 M di Lapangan Karangpawitan, pada Sabtu (21/2/2026).

Tidak hanya dari UMKM Kuliner, dalam Bazar Ramadan tahun ini juga melibatkan UMKM Kriya dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Karawang.

Bazar Ramadan yang akan berlangsung selama 10 hari (21 Februari – 2 Maret 2026) dengan melibatkan 100 tenan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat khususnya dalam menunjang kebutuhan saat menunaikan ibadah puasa.

“Jadi masyarakat kami mencari hidangan untuk berbuka puasa, tidak usah jauh-jauh tinggal datang saja ke Lapangan Karangpawitan insya allah semuanya ada disini”ucap Bupati Aep Syaepuloh.

Bupati menambahkan, bazar ramadan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada para pelaku UMKM untuk terus berkembang.

“Tidak hanya masyarakat yang mendapatkan kemudahan, termasuk kami memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk berkegiatan di setiap momen-momen penting”ujarnya

Mengenai target-target yang dicanangkan pada bazar ramadan tahun ini Bupati Aep optimis target tersebut dapat tercapai dengan kolaborasi semua pihak.

“Dari Disperindagkopukm target (transaksi) dalam 10 hari mencapai 2,5 miliar, dengan target pengunjung per hari mencapai 3000 pengunjung. Saya yakin optimis mudah-mudahan bisa, kami akan berkolaborasi dengan camat-camat di kewilayahan kita akan mengajak masyarakat untuk bisa hadir disini bersama kepala desanya”pungkas Bupati. (Ahmad Z)

Freddy Projo: Roy Suryo Cs Minta SP3 Kasus Ijazah Jokowi, Tanda Putus Asa?

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

JAKARTA (Aswajanews) – Sekjen DPP Projo, Freddy Alex Damanik, menilai langkah Roy Suryo Cs yang meminta penghentian penyidikan kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk keputusasaan.

Menurut Freddy, sejak awal Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr Tifa melontarkan tudingan ijazah palsu tanpa bukti kuat. Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka justru meminta penyidikan dihentikan.

“Mereka awalnya menuduh ijazah palsu, sibuk mencari-cari pembenaran. Setelah jadi tersangka, malah minta penghentian penyidikan. Kalau bahasa relawan, ini tanda putus asa,” ujar Freddy seperti dikutip dari iNews, Kamis (19/2/2026).

Ia menegaskan, kasus tersebut kini tengah diproses hukum di Polda Metro Jaya. Freddy menyebut, jika kubu Roy Suryo yakin atas tudingannya, seharusnya mereka menyampaikan bukti autentik kepada penyidik, bukan menggugat pasal atau meminta SP3.

“Kalau memang yakin ijazah itu palsu, mana buktinya? Surat autentik, saksi, atau dokumen pendukung? Sampai sekarang tidak pernah ada,” tegasnya.

Seperti diketahui, polemik ijazah Jokowi berbuntut laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak yang menuduh tanpa dasar hukum yang jelas.

(Red)

1...474849...296Halaman 48 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv