Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 46

Tim Pesantren Ramadhan Center Laksanakan Pendalaman Keagamaan di SMAN 1 Bulakamba

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Tim Pesantren Ramadhan Center (PRC) menggelar kegiatan Pesantren Ramadhan 1447 H di SMAN 1 Bulakamba, Kabupaten Brebes. Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai Senin, 2 Maret 2026.

Di hadapan seluruh peserta, Ketua Tim PRC, Akhmad Sururi, mengajak para siswa untuk bersyukur karena diberi kesempatan mendalami ilmu agama di bulan suci Ramadhan. Menurutnya, salah satu tanda kebaikan seseorang adalah ketika Allah menghendakinya untuk belajar ilmu agama.

“Hari ini kalian harus bahagia, tidak boleh bersedih. Wajah yang ceria dan murah senyum menjadi tanda kebahagiaan. Kita bahagia karena ditakdirkan Allah untuk memahami dan mendalami ilmu agama di Pesantren Ramadhan. Sesungguhnya kita sedang berada di taman surga,” ujar Sururi.


Ia mengutip sabda Muhammad SAW yang menyatakan bahwa siapa pun yang bertemu dengan taman surga hendaknya berhenti. Yang dimaksud taman surga, jelasnya, adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Aula KH Soleh Darat tempat kegiatan berlangsung disebutnya sebagai bagian dari majelis ilmu karena para siswa akan belajar bersama tentang ajaran Islam.

Sururi yang juga Wakil Ketua DPW FKDT Jawa Tengah mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu dengan generasi muda SMAN 1 Bulakamba Brebes. Ia berharap pertemuan selama beberapa hari ke depan membawa manfaat dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan religius bersama Tim PRC Kabupaten Brebes. Momentum ini juga diisi dengan kegiatan tadarus Al-Qur’an serta pendalaman materi keislaman.

Dalam penyampaiannya, Sururi menyinggung keterkaitan antara Al-Qur’an dan sains. Ia menyebut bahwa ilmuwan besar seperti Albert Einstein turut mengkaji fenomena alam yang selaras dengan nilai-nilai ilmiah dalam Al-Qur’an. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa ajaran agama memiliki dimensi keilmuan yang berkontribusi pada peradaban dunia.

“Mendalami ilmu agama adalah bagian dari pembelajaran yang bermakna (meaningful learning) dan memiliki fungsi nyata dalam kehidupan. Pesantren Ramadhan hadir untuk belajar agama dengan berbagai pendekatan agar mudah dipahami dan diamalkan,” imbuhnya yang juga menjabat Sekretaris PD DMI Kabupaten Brebes.

Kegiatan Pesantren Ramadhan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Indra Lesmana, mewakili Kepala Sekolah. Turut hadir dalam pembukaan, KH Mu’min Syafiq selaku Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Brebes, beserta para penyuluh agama dari Kecamatan Wanasari, Brebes, dan Jatibarang.

Pesantren Ramadhan ini diselenggarakan oleh Tim Pesantren Ramadhan Center (PRC) dengan melibatkan unsur IPARI, PD DMI Kabupaten Brebes, FKDT Kabupaten Brebes, serta alumni dan santri lintas pesantren. Kolaborasi berbagai komunitas di Kabupaten Brebes ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan di lingkungan pendidikan formal. (Red)

Direksi PERUMDAM Tirta Tarum Hadiri Tarling Bupati Karawang di Lemahabang

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Direksi PERUMDAM Tirta Tarum Karawang mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan yang digelar Pemerintah Kabupaten Karawang melalui program Tarawih Keliling (Tarling), bertempat di Masjid Al Hamidiah, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang, Senin (2/3/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Karawang Aep Syaepuloh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Acara diawali dengan kegiatan “Cepot Ngabuburit” yang menjadi sarana komunikasi publik secara santai dan menghibur. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menyampaikan berbagai informasi terkait program dan capaian pembangunan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan penyerahan insentif secara simbolis kepada para guru ngaji, guru TPQ, DTA, madrasah (MI dan MTs), amil, serta marbot. Kegiatan juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak yatim dan buka puasa bersama.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Karawang, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Lemahabang, serta unsur Muspika setempat.

Dalam suasana penuh kebersamaan, Bupati Karawang juga memborong dagangan sate maranggi khas Lemahabang untuk dinikmati bersama masyarakat yang hadir.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga rasa syukur, khususnya di bulan suci Ramadan.

“Kita harus bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan keberkahan untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Momentum ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat ibadah dan kepedulian kita,” ujar Aep.

Pada sesi tausiah atau kultum, disampaikan bahwa ibadah puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan proses pendidikan bagi jiwa. Puasa mengajarkan umat untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap sesama serta menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat.

(Liputan: Ahmad Z)

Kadin Minta Prabowo Subianto Batalkan Impor 105 Ribu Mobil dari India untuk Kopdes Merah Putih

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin

JAKARTA (Aswajanews) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengimbau Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Kadin menilai impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi mematikan industri otomotif nasional, tidak menggerakkan ekonomi domestik, serta bertentangan dengan program industrialisasi yang tengah didorong pemerintah. Padahal, industri otomotif dalam negeri disebut siap memenuhi kebutuhan kendaraan operasional tersebut.

“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin.

Menurut Saleh, kebutuhan mobil pikap untuk KDKMP seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif nasional. Impor CBU dinilai berdampak luas terhadap industri perakitan dan komponen dalam negeri yang selama ini telah dibangun.

Ia menjelaskan, industri komponen otomotif—mulai dari mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi hingga perangkat elektronik—merupakan bagian penting dari rantai pasok (backward linkage) industri kendaraan bermotor. Semakin kuat produksi komponen lokal, semakin tinggi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda terhadap perekonomian.

“Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, industri komponen nasional akan tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah,” tegasnya.

Presiden Prabowo dalam 17 program prioritas dan delapan agenda prioritas pemerintahannya menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk membuka lapangan kerja dan mewujudkan keadilan ekonomi. Kebijakan tersebut diyakini mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong transfer teknologi dan pengembangan SDM lokal.

Kadin juga mengingatkan, Indonesia selama ini aktif mengundang investasi asing untuk membangun industri di dalam negeri, termasuk sektor otomotif. Karena itu, industri yang sudah berdiri perlu dijaga melalui regulasi yang selaras.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pengembangan Kopdes Merah Putih.

Perusahaan tersebut tengah merealisasikan impor 105.000 unit kendaraan dari India, terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman dilakukan bertahap sepanjang 2026, dan sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Di sisi lain, sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi Motors, Wuling Motors, DFSK, Toyota, dan Daihatsutelah memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri dengan total kapasitas pikap mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, meski belum dimanfaatkan optimal.

Mayoritas kendaraan tersebut merupakan tipe penggerak 4×2 dengan TKDN di atas 40% serta didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Untuk tipe 4×4, industri nasional disebut mampu memproduksi dengan waktu persiapan tertentu.

Kadin menilai kebijakan impor kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan perlu diselaraskan dengan mandat penguatan industri yang diemban Kementerian Perindustrian. Sinkronisasi lintas kementerian dinilai krusial agar agenda industrialisasi pemerintahan Presiden Prabowo tidak tergerus oleh kebijakan perdagangan yang terlalu longgar.

Secara regulasi, kendaraan bermotor memang termasuk barang bebas impor dan tidak masuk kategori larangan dan pembatasan (lartas). Namun, dari sisi kebijakan industri, Kadin mengingatkan pemerintah agar berhati-hati.

“Secara hukum sah, tetapi secara kebijakan industri, pemerintah harus memastikan pembangunan koperasi desa tidak justru melemahkan utilisasi pabrik otomotif dalam negeri,” pungkas Saleh. (Red)

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq

JAKARTA (Aswajanews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Fadia diamankan bersama dua orang lainnya yang merupakan ajudan dan orang kepercayaannya. “Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, ketiganya tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 10.22 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan intensif. Berbeda dari biasanya, Fadia dan dua orang yang turut diamankan memasuki gedung melalui pintu belakang.

KPK menyebutkan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat atau mengetahui perkara tersebut.

“Kami juga mengimbau agar para pihak yang dimaksud bersikap kooperatif sehingga proses penanganan perkara yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan dapat berjalan efektif,” kata Budi.

Selain mengamankan Fadia dan dua orang terdekatnya, KPK juga melakukan penyegelan di sejumlah lokasi, termasuk kantor Bupati Pekalongan. Hingga kini, identitas dua orang yang turut diamankan belum diungkap ke publik.

Fadia Arafiq diketahui ditangkap saat berada di sebuah hotel di kawasan Simpang Lima, Semarang. Setelah diamankan, ia langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagai informasi, Fadia Arafiq merupakan politikus Golkar putri dari pedangdut almarhum A. Rafiq. Dalam perjalanan karier politiknya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode 2021–2026 dan kembali terpilih untuk masa jabatan 2025–2030.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. (Red)

Cucun Ahmad Syamsurijal Tegaskan Kepemilikan Dapur MBG oleh Anggota DPRD Tidak Langgar Kode Etik

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Cucun Ahmad Syamsurijal menjawab pertanyaan wartawan tentang program MBG

BANDUNG (Aswajanews.id) – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kepemilikan dapur oleh anggota DPRD dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak melanggar kode etik. Pernyataan itu disampaikan usai Reses III DPR RI di Gymnasium Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (2/3/2026).

Pernyataan muncul saat sesi wawancara dengan wartawan. Cucun menjawab pertanyaan mengenai dugaan konflik kepentingan anggota DPRD yang memiliki dapur untuk program MBG.

Ia menegaskan, “Bukan hanya legislator, tetapi bupati pun diperbolehkan membuat dapur MBG, karena hak tersebut sah selama tidak atas nama pribadi.”

Cucun menjelaskan bahwa dirinya tidak ikut terlibat secara langsung dalam operasional dapur MBG. “Jika yayasan yang menjalankan program MBG, semua kegiatan mengikuti prosedur yang berlaku,” ujarnya, ketika wartawan menanyakan kemungkinan legislator menjadi eksekutor.

Cucun menegaskan, “Tidak ada yang dilanggar kode etik.”

Wawancara berlangsung di hadapan insan pers saat Reses III DPR RI, di mana Cucun memberikan penjelasan langsung terkait kepemilikan dapur MBG oleh anggota DPRD.

(Reporter: Uus)

Guru Honorer Bersertifikasi Tak Lagi Boleh Terima Honor BOS, Dana Diminta Dikembalikan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

LAMPUNG SELATAN (Aswajanews) – Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026. Surat itu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (audit) ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan periode Januari–Agustus 2025.

Dalam surat edaran dijelaskan, ketentuan ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat (2) huruf (d), yang menegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum menerima tunjangan profesi guru.

Hindari Pendanaan Ganda

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menghindari praktik pendanaan ganda (double funding/double dipping). Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan tidak lagi diperkenankan menerima tambahan honor yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan kebijakan ini, Dana BOS diharapkan dapat dialokasikan lebih optimal untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Hasil Audit Jadi Dasar

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan bahwa dalam hasil audit periode Januari–Agustus 2025 ditemukan adanya pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah menerima sertifikasi. Hal tersebut dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

“Atas temuan itu, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Lampung Selatan untuk kemudian diteruskan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap,” jelas Marko.

Ia menambahkan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang wajib melakukan pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan dari Dana BOS Reguler (BOSP).

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Berstatus Non-ASN
  • Terdaftar di Dapodik
  • Memiliki NUPTK
  • Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, mengingat kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari regulasi pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian dengan sistem cicilan, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk mendapatkan mekanisme dan pendampingan lebih lanjut.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mencegah tumpang tindih pembiayaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. (Red)

Pesantren Ramadhan di SMAN 1 Bulakamba Wujudkan Generasi Berakhlak dan Hebat

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Bertempat di Aula KH Soleh Darat siswa kelas X dan XI SMAN 1 Bulakamba mengikuti kegiatan Pesantren Ramadhan yang diselenggarakan oleh Tim Pesantren Ramadhan Center Kabupaten Brebes. Kegiatan akan berlangsung 7 hari mulai hari Senin s.d Selasa 2 s.d. 10 Maret 2026.

Ketua Tim Pesantren Ramadhan Center Kab Brebes mengatakan bahwa kegiatan Pesantren Ramadhan di SMAN 1 Bulakamba merupakan ikhtiar bersama untuk menguatkan pendidikan karakter keagamaan. Secar khusus dilaksanakan bulan Ramadhan karena menjadi momentum Ramadhan yang sarat dengan nilai-nilai religius.

Lebih dari itu karena Surat Edaran tiga menteri mengamanatkan untuk pembelajaran bulan Ramadhan juga diisi dengan pesantren kilat dan kegiatan religius lainnya.

“Kegiatan Pesantren Ramadhan ini merupakan amanat SKB Tiga Menteri terkait dengan Pembelajaran sekolah pada saat bulan Ramadhan. Tim Pesantren Ramadhan didalamnya ada unsur Penyuluh Kemenag, Ustad MDT, Alumni dan Santri Senior dari beberapa Pesantren. Kita berkolaborasi dalam kegiatan Pesantren Ramadhan yang dilaksanakan pada beberapa sekolah formal,” kata Akhmad Sururi selaku Ketua Tim Pesantren Ramadhan Center ( PRC ) Kab Brebes sesaat setelah pembukaan di SMAN 1 Bulakamba, Senin 2 Maret 2026.

Sururi melanjutkan, melalui kegiatan Pesantren Ramadhan di sekolah formal kita berkomitmen untuk mewujudkan generasi yang berakhlak dan hebat. Berakhlak itu sangat penting karena sesungguhnya agama mengajarkan akhlak atau etika. Untuk menjadi hebat dengan prestasi yang unggul tentu didasari dengan akhlak atau karakter yang kuat.

“Mewujudkan Indonesia hebat berangkat dari generasi yang cerdas, baik cerdas Intelektual, emosional dan spiritual. Ketiga kecerdasan ini menjadi satu paket untuk mewujudkan generasi yang hebat. Lebih dari itu tentu kompetensi leterasi dan teknologi informasi juga harus dimiliki oleh generasi Z. Semua itu dilandasi dengan akhlak atau moral disertai dengan pengetahuan agama yang cukup,” kata Ketua DPC, FKDT Kab Brebes.

Sururi menambahkan bahwa kehadiran Pesantren Ramadhan juga menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dirinya hadir mewakili komunitas guru MDT yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kab Brebes dengan menggandeng Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) dibawah pimpinan KH Mu’min Syafiq serta alumni dan santri senior sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi untuk mewujudkan generasi yang berakhlak dan hebat.

Pada saat serimonial Pembukaan Pesantren Ramadhan di aula KH Soleh Darat , SMAN 1 Bulakamba dihadiri oleh Waka kurikulum, Indra Lesmana dan beberapa Waka Sekolah serta Dewan Guru dilingkungan SMAN 1 Bulakamba. Hadir juga dalam kesempatan Pembukaan, KH Mu’min Syafiq selaku Ketua IPARI Brebes dan beberapa Penyuluh di tiga Kecamatan, Brebes, Bulakamba dan Wanasari. (Red/Nas)

Pemkab Karawang Gelar Tarawih Keliling ke-6

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Suasana penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Tarawih Keliling Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan di Masjid Al Hamidiah, Desa Pulojaya, Kecamatan Lemahabang. Senin, (02/3/26)

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala OPD, Camat Lemahabang, serta unsur Muspika setempat.

Uniknya, Bupati Karawang memborong dagangan maranggi khas Lemahabang untuk dinikmati bersama-sama.

Bupati menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga rasa syukur.

“Kita harus bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan keberkahan untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Momentum ini adalah waktu terbaik untuk memperkuat ibadah dan kepedulian kita,” ujar Bupati.

Di sesi tausiah atau kultum, ditekankan bahwa ibadah puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan sebuah proses pendidikan bagi jiwa. Puasa mendidik umat agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama serta menjaga kelestarian budaya gotong royong di tengah masyarakat. (Ahmad Z)

Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, Pemkab Karawang Gelar Briefing Staff

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswaja News) – Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar rapat Staff Briefing bulanan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Karawang di Gedung Singaperbangsa Lt3, Senin (2/3).

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD, hingga Camat untuk membahas persiapan teknis menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan implementasi Surat Edaran Bupati mengenai operasional tempat hiburan malam (diskotik) yang wajib tutup selama Ramadhan. Para Camat diminta aktif melakukan patroli wilayah, khususnya memantau kegiatan sahur agar tetap kondusif.

“Untuk rekan-rekan Camat, kita cari solusi malam takbiran. Daripada takbir keliling yang tidak teratur, kita adakan lomba takbiran dan Pemda akan fasilitasi. Fokus pada solusi.” Ujar Sekda.

Sementara itu, Inspektorat mengingatkan seluruh OPD untuk kooperatif dalam audit yang sedang dilakukan oleh BPK untuk mempertahankan opini WTP ke-11 bagi Kabupaten Karawang.
(Ahmad Z)

Kaesang Sambangi Ponpes Al-Amien, Ahmad Ali: Kami Datang untuk Nasihat Ulama

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketum PSI Kaesang Pangarep Safari Ramadan ke Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri

KEDIRI (Aswajanews) – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amien, Ngasinan, Kediri, Jawa Timur, Minggu (1/3/2026).

Kaesang bersama rombongan DPP PSI diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien, KH Anwar Iskandar, di kediamannya. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, rombongan berdialog santai sekaligus makan bersama.

Turut mendampingi Kaesang, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali serta jajaran pengurus PSI wilayah Jawa Timur.

Saat disuguhkan nasi kuning dalam jamuan tersebut, Kaesang sempat melontarkan kelakar yang mengundang senyum hadirin.

“Saya kayak lagi ulang tahun,” ujarnya ringan.

Sementara itu, KH Anwar Iskandar menyampaikan doa dan harapannya untuk PSI agar terus berkembang.

“Mas Kaesang, saya doakan PSI jaya selamanya,” ucapnya.

Safari Ramadan PSI menjadi agenda rutin partai sebagai upaya mempererat silaturahmi dengan tokoh agama, ulama, dan kiai di berbagai daerah.

Menurut Ahmad Ali, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog bagi kader PSI untuk menyerap nasihat dan pandangan dari para tokoh agama.

“Kita bercengkerama, bertukar cerita, dan meminta nasihat dari para alim ulama,” pungkas Ahmad Ali. (Red)

Tinggalkan PDIP, Nina Agustina Resmi Nyebrang ke PSI

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Putri mantan Kapolri Da'i Bachtiar itu datang ke Solo didampingi Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin

INDRAMAYU (Aswajanews) – Peta politik Jawa Barat kembali bergetar. Politisi senior sekaligus mantan Bupati Indramayu, Nina Agustina Bachtiar, resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Keputusan tersebut semakin menguat setelah Nina melakukan pertemuan langsung dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di kediamannya di Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Rabu (25/2/2026).

Putri mantan Kapolri Da’i Bachtiar itu datang didampingi Ketua DPW PSI Jawa Barat, Abang Ijo Hapidin, bersama sejumlah kader PSI.

Nina mengungkapkan, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Ia secara langsung meminta restu atas langkah politik barunya.

“Alhamdulillah beliau merestui saya bergabung ke PSI. Pesannya sederhana tapi mendalam: jaga kebaikan, tetap rendah hati, dan sering turun ke masyarakat,” ujar Nina.

Menurutnya, sosok Jokowi menjadi salah satu alasan kuat dirinya memilih PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep.

“Saya melihat semangat keberlanjutan, keberanian anak muda, dan politik yang lebih segar ada di PSI,” katanya.

Babak Baru Karier Politik

Langkah Nina dinilai sebagai babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebelumnya, ia dikenal sebagai kader PDIP dan menjabat Bupati Indramayu periode 2021–2024.

Pengamat menilai, bergabungnya figur berpengalaman seperti Nina dapat memperkuat struktur dan basis elektoral PSI di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pantura seperti Indramayu.

Di sisi lain, kepindahan ini juga memunculkan spekulasi tentang strategi besar PSI dalam menghadapi kontestasi politik mendatang, terutama dalam memperluas pengaruh di daerah.

Siap Turun ke Masyarakat

Nina menegaskan, keputusannya bukan sekadar perpindahan partai, melainkan komitmen untuk terus mengabdi.

“Saya ingin tetap hadir di tengah masyarakat. Politik bagi saya adalah tentang kerja nyata, bukan hanya simbol,” tegasnya.

Dengan bergabungnya Nina Agustina ke PSI, dinamika politik Jawa Barat dipastikan akan semakin menarik untuk disimak dalam waktu dekat. (Red)

Reses Masa Persidangan III di Ramadan 1447 H, Cucun Tegaskan Negara Wajib Hadir untuk PBI dan 159 Ribu Rutilahu di Kabupaten Bandung

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Cucun Ahmad Syamsurijal bersama tim pada kegiatan reses.

IBANDUNG (Aswajanews.id) – Dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di bulan Ramadan 1447 H, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa pelayanan dasar adalah kewajiban negara dan tidak boleh dibebankan kepada rakyat.

Kegiatan di Gymnasium Si Jalak Harupat itu turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Tarya Witarsa, serta Anggota DPRD Kabupaten Bandung Hadiat bersama sejumlah anggota lainnya.

Cucun menegaskan optimalisasi skema pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, harus menjadi prioritas. Ia tidak ingin ada warga Kabupaten Bandung yang tertahan masuk rumah sakit karena persoalan biaya.

“Saya tidak mau mendengar ada warga Kabupaten Bandung mau masuk rumah sakit terkendala pembiayaan. Negara harus hadir,” tegasnya.

Ia menjelaskan problem yang banyak muncul berkaitan dengan status BPJS PBI yang naik desil. Ada warga yang sudah tidak bekerja namun masih tercatat sebagai karyawan, sehingga statusnya berubah menjadi non-PBI dan menunggak iuran di BPJS Kesehatan.

“Desilnya belum turun, statusnya masih karyawan, akhirnya punya tunggakan. Problem seperti ini tidak bisa diserahkan kepada rakyat. Pemerintah daerah harus cepat menyelesaikan,” ujarnya.

Ia mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD dan Bupati Bandung agar segera ada langkah konkret terhadap PBI yang terkunci atau naik status. Selama masa transisi, ia menegaskan tidak boleh ada rumah sakit, baik RSUD maupun swasta, yang menolak pasien.

“Kalau ada rumah sakit menolak pasien karena status administrasi, saya akan kawal. Negara tidak boleh kalah oleh sistem,” katanya.

Cucun Ahmad Syamsurijal saat reses di Gymnasium Si Jalak Harupat, Ramadan 1447 H

Selain kesehatan, ia menyoroti 159 ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung. Menurutnya, jumlah penduduk rentan miskin dan ekstrem miskin yang besar membuat persoalan rutilahu menjadi tantangan serius.

Ia menjelaskan skema dari Menteri PKP berbasis kebutuhan, bukan kuota daerah. Namun problem di Kabupaten Bandung cukup berat karena dari sekitar 195 ribu data awal, hampir separuh rumah tidak berstatus SHM, termasuk yang berada di kawasan perkebunan dan milik Perum Perhutani.

“Kalau bukan SHM, skema reguler seperti Program BSPS tidak bisa masuk. Ini yang harus dicari jalan keluarnya,” jelasnya.

Sebagai solusi, ia mendorong pendekatan kolaboratif melalui skema pentahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi CSR.

CSR atau Corporate Social Responsibility adalah program tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan bagi badan usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni.

“Kita dorong CSR perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bandung ikut membantu rutilahu. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau dana pusat,” ujarnya.

Meski memiliki dana aspirasi, ia mengakui kapasitasnya terbatas. “Dari aspirasi saya mungkin 8 sampai 10 rumah. Sementara jumlahnya 159 ribu. Ini tugas besar yang harus diselesaikan bersama,” katanya.

Ia kembali mengingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan bantuan perumahan dan memastikan dirinya akan ikut mengawasi secara langsung.

“Saya akan ikut mengawasi. Tidak boleh ada yang main-main dengan BSPS. Anggaran ini untuk rakyat,” tegasnya.

Cucun berharap Ramadan 1447 H menjadi momentum penguatan komitmen semua pihak agar negara benar-benar hadir menyelesaikan persoalan PBI dan rutilahu, sehingga masyarakat Kabupaten Bandung tidak menghadapi persoalan dasar sendirian.

(Reporter: Uus)

Hj Renie Rahayu Fauzi Hadiri Reses Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Cucun A Syamsurijal

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi dampingi Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, pada kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Gimnasium Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (2/3/2026).

Kegiatan yang dikemas dalam tema “Silaturahim Ramadan” itu dihadiri ribuan kader PKB dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung dan sekitarnya.

Dalam Renie Rahayu Fauzi mengatakan bahwa kesempatan reses yang dilakukan Wakil Ketua DPR. RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, selain kang Haji Cucun bertemu masyarakat Kabupaten Bandung di Wilayah Pemilihan (Dapil) 1 dan 2.

Kesempatan tersebut pula, Kata Renie menjadi Ajang bagi dirinya selaku Ketua DPRD Kabupaten Bandung untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan warga di Wilayah Pemilihan satu dan Dua Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah, saya bisa bersilaturahmi langsung dengan masyarakat Davil 1 dan 2 wilayah Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Semoga hal ini menjadi amal ibadah kita, apalagi saat ini di bulan Suci Ramadhan, apa yang kita lakukan mudah mudahan bermanfaat bagi Masyarakat Kabupaten Bandung, Tutupnya. ****

Kang DS Tekankan Stabilitas Pangan, Infrastruktur, dan Disiplin Kinerja ASN di Tengah Ramadan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS) menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga stabilitas pangan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memperkuat disiplin kinerja aparatur selama bulan Ramadan. Hal ini ia sampaikan pada saat memimpin apel bulanan ASN di Lapangan Upakarti, Soreang, Senin (2/3/2026).

Memasuki pekan kedua Ramadan dan menjelang Idulfitri, Kang DS meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat mengantisipasi potensi kenaikan harga dan gangguan distribusi bahan pokok.

“Saya meminta seluruh OPD terkait memastikan ketersediaan bahan pangan aman dan harga tetap stabil. Lakukan operasi pasar murah, perketat pengawasan, dan koordinasikan dengan distributor. Jangan sampai masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan Ramadan,” tegas Kang DS.

Sebagai langkah konkret, ia menyebutkan Pemkab Bandung akan menggelar Pasar Ramadan 1447 Hijriah pada 5–8 Maret 2026 di Plaza Upakarti.

“Pasar Ramadan ini harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Di sektor pembangunan, percepatan infrastruktur dan penanganan sampah menjadi perhatian serius. Menurutnya, pembangunan tidak boleh melambat meski ASN tengah menjalankan ibadah puasa.

“Kita tidak boleh kendor meskipun sedang berpuasa. Justru Ramadan harus menjadi penguat komitmen dan semangat kita dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara penanganan sampah harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan karena menyangkut kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Kang DS juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar disiplin dan responsif dalam menyiapkan dokumen serta data pendukung, terutama saat pemeriksaan BPK RI sebab hal tersebut merupakan pertanggungjawaban Pemerinah Kabupaten Bandung Tahun 2025.

“Saya mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk responsif dan menyiapkan seluruh dokumen serta data secara lengkap dan tepat waktu. Jangan sampai terjadi keterlambatan atau kendala administratif karena ini menyangkut kredibilitas dan integritas Pemerintah Kabupaten Bandung,” tegasnya.

Memasuki satu tahun pertama kepemimpinan Kang DS-Ali Syakieb periode 2025–2030, Kang DS menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN atas kerja sama yang solid. Ia menyebut sejumlah indikator kinerja menunjukkan capaian positif, salah satunya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung yang kini mencapai 75,58 poin.

“IPM kita sudah mencapai 75,58 poin. Ini dilihat dari hasil angka harapan hidup 75,70 tahun, rata-rata lama sekolah 9,4 tahun, dan daya beli masyarakat sebesar Rp11,61 juta per kapita. Ini adalah hasil kerja keras kita semua,” ungkap Kang DS.

Selain itu, ia juga menyinggung situasi global saat ini yang berpotensi berdampak pada ekonomi daerah.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap situasi global yang sedang memanas. Dampaknya bisa kita rasakan melalui kenaikan harga komoditas dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Maka, kita harus siap mengantisipasinya di tingkat daerah,” katanya.

Mengakhiri arahannya, Kang DS mengajak seluruh ASN menjadikan Ramadan sebagai momentum penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan.

“Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperkuat integritas, meningkatkan kinerja, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.****

104 Personel Turun ke Jalan! Polresta Bandung Sikat Balapan Liar & C3 Saat Ngabuburit

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Guna memastikan suasana Ramadan tetap aman dan kondusif, Polresta Bandungmengintensifkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) melalui patroli skala besar menjelang waktu berbuka puasa, Minggu (1/3/2026).

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa patroli difokuskan pada titik-titik keramaian masyarakat mulai pukul 15.00 WIB hingga 18.30 WIB.

“Patroli ini untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman saat ngabuburit. Kehadiran polisi di lapangan adalah langkah preventif agar situasi kamtibmas tetap kondusif,” ujarnya.

Operasi dipimpin langsung Kabagops Polresta Bandung Kompol Aep Suhendi, S.H., didampingi Piket Pamenwas AKP Sugiharto Rudi Hartono, S.H., dengan melibatkan 104 personel gabungan dari berbagai satuan fungsi serta Polsek jajaran.

Petugas menyisir jalur rawan kemacetan menuju rumah makan, bazar Ramadan, pusat takjil, hingga pusat perbelanjaan. Selain pengaturan lalu lintas, patroli juga menyasar potensi gangguan keamanan seperti:

  • Balapan liar
  • Tawuran antar kelompok pemuda
  • Tindak kriminalitas C3 (curat, curas, dan curanmor)
  • Pungutan liar dan kejahatan jalanan lainnya

Kapolresta Bandung, Kombes Pol. Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR, menegaskan komitmen pihaknya menjaga kekhusyukan ibadah masyarakat selama Ramadan.

“Kami hadir untuk memastikan ngabuburit berjalan aman, lalu lintas lancar, dan masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa tanpa gangguan,” tegasnya.

Hingga menjelang berbuka puasa, situasi di wilayah hukum Polresta Bandung terpantau aman dan terkendali. Pihak kepolisian juga mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlibat kegiatan negatif.

Dengan sinergi antara aparat dan masyarakat, diharapkan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bandung tetap terjaga sepanjang bulan suci Ramadan. (Red)

Dandim 0801 Pacitan Pererat Sinergi, Media dan LSM Buka Puasa Bersama di Teleng Ria

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

PACITAN (Aswajanews) – Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan untuk mempererat sinergi dan kebersamaan. Komandan Kodim (Dandim) 0801 Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, SH., M.I.P., menggelar buka puasa bersama insan media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Hotel Parai Pantai Teleng Ria, Minggu (1/3/2026).

Kegiatan yang diinisiasi bersama Forum Pewarta Pacitan (FPPA) ini dihadiri sejumlah awak media lokal serta perwakilan LSM di Kabupaten Pacitan. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sejak awal acara.

Ketua FPPA, Sutikno, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan harmonis antara media, LSM, dan TNI, khususnya Kodim 0801 Pacitan.

“Sebelum buka puasa bersama, kami bersama LSM dan Kodim 0801 Pacitan membagikan takjil kepada para pengguna jalan di sekitar jalan protokol Kota Pacitan. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terlebih di bulan Ramadhan yang penuh berkah,” ujar Sutikno.

Takjil berupa paket makanan ringan dan minuman dibagikan kepada masyarakat yang tengah beraktivitas menjelang waktu berbuka. Aksi sosial tersebut mendapat respons positif dari warga yang merasa terbantu sekaligus mengapresiasi kebersamaan lintas elemen tersebut.

Sementara itu, Dandim 0801 Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan LSM dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, silaturahmi seperti ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang sehat dan kolaboratif antara TNI dan masyarakat.

“Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan semakin mempererat hubungan yang sudah terjalin baik selama ini. Sinergi antara TNI, media, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kondusivitas wilayah,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama, dengan harapan kebersamaan dan kegiatan sosial semacam ini dapat terus membawa manfaat serta keberkahan bagi masyarakat Pacitan. (Cak Met)

JALAN KE SORGA MAH DARI RUMAH JUGA ADA

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh DEDI ASIKIN (Wartawan Senior)

Wallahu, demi Allah sedikitpun tidak ada niat saya menurunkan semangat teman teman krivis pembentukan kabupaten Tasikmalaya Selatan. Saya khawatir PTUN akan menolak gugatan Forkoda. Alasannya tanggal pengajuanya udah kelewat batas. Dalam pasal 55 UU 5 tahin1986 diseburkan batas waktu gugatan atau keberatan seseorang atau kelompok orang terhdap keputusan pemerintah atau pejabat penyelenggara negara adalah 90 hari sejak keputusan itu dikeluarkan.

Moratorium DOB dicetuskan presiden SBY pada awal pemerintahan kedua (sekitar tahun 2010). Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2012di depan sidang pleno DPR, presiden SBY menyampaikan perlu waktu untuk mengevaluasi daerah otonomi baru sehingga memenuhi syarat dan harapan.

Jadi sesungguhnya moratorium itu bukan keputusan resmi melainkan hanya sebuah kebijakan tanpa dasar hukum. Teman saya Boys Iskandar menyebut (tentunya dia bercanda) presiden SBY sedang merasa jadi raja. Jadi itu cuma sabda pandito ratu yang bisa jadi aturan atau Undang undang negara.Oleh kerena itu DPR pernah mengangkangi morsorium itu.

“Beberapa DOB tahun 2012 disahkan DPR Ketua komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa m hgatwkan DPR sudah bertindak sesuai dengan UNDANG UNDANG. Moratorium itu bukan undang undang,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno pun tidak biasa apa-apa. Tapi DOB itu mandeg dilaci Mendagri. Meski PRUN menolak gugatan pForkoda, saya pribadi kok punya keyakinan satu saat bakal ada presiden yang berani m mbatalkan morari itu.

Saya jadi ingat sebuah percakapan anekdot. Menjelang pulang dari tanah suci 1994, saya meenengok seorang teman yang dirawat di rumah sakit di Mekah.
“Kang, doakan saya sembuh agar bisa pulang ke tanah air”
Dengan niat bercandaa saya berkata, pelan, bukankah mati di tanah suci bisa langsung masuk surga?
Sambil menyeringai menahan sakit dia mrnjawab, Ah, jalan ke surga mah di rumah juga ada.

Saya pikir ucapan dia itu benar sekali.Tapi adagiumium ungkapan bahwa mati di tanah suci bisa masuk surga juga memang ada. Wallahu alam dari mana sumbernya. ***

BAZNAS Kabupaten Bandung Salurkan Rp50 Juta untuk 100 Anak Yatim, Program Santunan Dipastikan Berlanjut

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kebersamaan ratusan anak yatim dalam rangkaian kegiatan

BANDUNG (Aswajanews.id) – BAZNAS Kabupaten Bandung menyalurkan santunan belanja senilai Rp50 juta kepada 100 anak yatim dan anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung, Minggu (1/3/2026). Setiap anak menerima bantuan Rp500 ribu untuk memenuhi kebutuhan pakaian menjelang Idulfitri.

Santunan tersebut diberikan dalam bentuk belanja langsung agar bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan penerima. Penerima manfaat berasal dari keluarga rentan, termasuk anak yatim dan santri dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., mengatakan program santunan melalui BAZNAS menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Pemerintah daerah, kata dia, mendukung keberlanjutan program tersebut agar manfaatnya semakin luas.

“Program ini harus terus berjalan dan jangkauannya ditingkatkan, karena masih banyak anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan perhatian,” ujar Bupati Bandung.

Momen pendampingan peserta dalam kegiatan belanja

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung, KH. Yusuf Ali Tantowi, Lc., M.A., menyampaikan santunan belanja merupakan bagian dari program penyaluran zakat yang dilaksanakan secara rutin. Bantuan tersebut difokuskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“BAZNAS berupaya memastikan dana zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berhak, khususnya anak yatim dan keluarga kurang mampu,” ujar Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung.

Selain santunan belanja, BAZNAS Kabupaten Bandung juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, ribuan paket sembako telah didistribusikan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung kebutuhan dasar masyarakat rentan. Program bantuan sosial berbasis zakat tersebut dipastikan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kegiatan santunan belanja dilaksanakan di Yogya Soreang. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah, unsur TNI dan Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta perwakilan organisasi masyarakat dan tamu undangan lainnya.

(Reporter: Uus)

MENGGALI SUMUR TUA DI LUBANG BUAYA NGERI NGERI NGERI

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Penulis: H Dedi Asikin

Perintah itu turun berjenjang, sesuai hierarki militer. Dari Pejabat Panglima Angkatan Darat sekaligus Panglima Kostrad saat itu, Suharto, kepada Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo.

Dari Sarwo Edhie, perintah diteruskan kepada Danyon I Mayor C.I. Santoso, lalu kepada Danki IV Lettu Faizal. Ujung tombaknya adalah Danton I, Letda Sintong Panjaitan.

Misi mereka satu: mencari dan mengangkat jasad para perwira tinggi dan seorang perwira pertama yang diculik dalam peristiwa kelam dini hari 30 September 1965.

Perkiraan awal menyebutkan para korban dibuang di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (saat itu masuk wilayah administratif berbeda).

Informasi penting diperoleh dari seorang agen polisi bernama Sukirman. Saat peristiwa terjadi, ia tengah berpatroli dengan sepeda di dekat rumah Brigjen D.I. Panjaitan ketika diculik oleh gerombolan G30S. Matanya ditutup dan ia dibawa ke sebuah rumah yang tak dikenalnya. Setelah berhasil melarikan diri, Sukirman melapor ke Markas RPKAD di Cijantung.

Penelusuran intelijen memastikan rumah tersebut berada di kawasan Lubang Buaya—yang kala itu dikenal sebagai lokasi latihan militer sukarelawan yang berafiliasi dengan organisasi onderbouw PKI.

Pada 3 Oktober 1965, tiga peleton Kompi I diterjunkan menyisir kawasan tersebut. Sintong mendapat tugas mengawasi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyiksaan. Di situlah para jenderal diyakini terakhir kali terlihat hidup.

Penyisiran dilakukan dengan teliti. Seorang warga memberi informasi tentang lubang yang pernah digali lalu ditimbun kembali. Penggalian dilakukan. Ditemukan tanda-tanda mencurigakan—tanah baru, bekas timbunan.

Tak jauh dari situ, terlihat sebuah sumur tua yang ditutup dedaunan.

Insting militer Sintong berkata: di situlah para korban dibuang.

Perintah pun keluar: gali sumur itu.

Penggalian dilakukan bergantian oleh anggota peleton. Pada kedalaman dua meter, ditemukan dedaunan segar, batang pisang, dan sobekan kain berwarna merah, hijau, dan kuning.

Beberapa warga menawarkan bantuan, termasuk lima tukang gali kubur yang terbiasa bekerja dengan tanah dalam. Mereka turun tangan saat kedalaman mencapai empat meter.

Di kedalaman delapan meter, bau busuk menyengat mulai tercium.

Seorang penggali berteriak minta ditarik ke atas karena tak kuat bernapas. Namun penggalian tetap dilanjutkan.

Dan akhirnya—terlihat jasad manusia.

Sintong yakin, itulah para korban.

Laporan disampaikan secara berjenjang. Tiba-tiba turun perintah: hentikan penggalian.

Perintah itu disebut datang dari Pangkostrad Mayjen Suharto. Ia ingin menyaksikan sendiri proses pengangkatan jasad.

Keesokan harinya, 4 Oktober 1965, pengangkatan kembali dilakukan dengan disaksikan langsung oleh Mayjen Suharto. Sekitar pukul 12.00 WIB, seluruh jasad berhasil diangkat—dalam kondisi sulit dikenali dan berbau menyengat.

Kelak, mereka dikenang sebagai Tujuh Pahlawan Revolusi, korban peristiwa Gerakan 30 September.

Di berbagai kota, nama mereka diabadikan sebagai nama jalan dan monumen.

Di Cirebon, misalnya, berdiri Jalan Tuparev—singkatan dari “Tujuh Pahlawan Revolusi”—sebuah pengingat bahwa sejarah, betapa pun kelamnya, tidak pernah benar-benar terkubur.

Karena sumur tua di Lubang Buaya itu bukan sekadar lubang tanah.
Ia adalah saksi bisu salah satu bab paling mencekam dalam sejarah Indonesia. ***

Menag Minta Maaf soal Polemik Zakat, Tegaskan Tetap Fardhu ‘Ain dan Rukun Islam

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Menag RI, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA

JAKARTA (Aswajanews) – Menag Nasaruddin Umar menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya terkait zakat yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa zakat tetap merupakan kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya.

“Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu ‘ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu (28/2/2026).

Menag menjelaskan, pernyataan yang disampaikannya dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah sesungguhnya dimaksudkan sebagai ajakan melakukan reorientasi pengelolaan dana umat. Ia mendorong agar penguatan ekonomi syariah tidak berhenti pada pendekatan zakat semata, tetapi juga mengoptimalkan instrumen filantropi Islam lainnya seperti wakaf, infak, dan sedekah.

Menurut Nasaruddin, banyak negara telah menunjukkan kemajuan melalui pengelolaan wakaf yang profesional dan terintegrasi. Ia mencontohkan praktik di Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, di mana kementerian yang menangani wakaf mampu menjadikannya motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi umat.

“Inilah model yang ingin kita pelajari dan adaptasi untuk mempercepat kemajuan umat di Indonesia, tanpa mengurangi kewajiban zakat yang sudah jelas dalam ajaran Islam,” tegasnya.

Menag berharap penjelasan ini dapat meluruskan informasi yang beredar serta memperkuat pemahaman publik tentang pentingnya optimalisasi seluruh instrumen dana sosial keagamaan. Ia juga mengajak masyarakat terus menunaikan zakat sekaligus mendukung pengembangan wakaf dan filantropi Islam secara lebih produktif dan berkelanjutan.

(Sumber: Siaran Pers Biro Humas dan Komunikasi Publik)

1...454647...296Halaman 46 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv