Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 38

PHK Massal Menggila di Jabar! 15 Ribu Pekerja Terdampak, Industri Otomotif Terpukul

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat terus meningkat hingga awal 2026. Sektor otomotif dan industri komponennya menjadi yang paling terdampak dalam kondisi ini.

Ketua DPD FSP LEM KSPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, mengungkapkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang.

“Sekitar 15.000 pekerja terdampak di Jawa Barat, dan sebagian besar merupakan pekerja kontrak (PKWT) yang tidak diperpanjang,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Gelombang PHK ini mulai terasa sejak pertengahan 2025, terutama di kawasan industri Karawang dan Bekasi, yang selama ini dikenal sebagai pusat industri otomotif di Asia Tenggara.

Penurunan kinerja industri dipicu oleh melemahnya permintaan pasar serta ketatnya persaingan global.

Tekanan Produk Impor

Sidarta menjelaskan, masuknya kendaraan listrik impor dengan harga lebih murah dari negara seperti China dan Vietnam turut menekan daya saing industri otomotif nasional.

Produk impor dengan harga di bawah Rp200 juta dan fitur kompetitif menyebabkan penjualan produsen otomotif Jepang mengalami penurunan signifikan di pasar domestik.

Selain itu, potensi krisis energi juga menjadi sorotan serius. Jika terjadi gangguan pasokan, dampaknya diperkirakan meluas ke berbagai sektor, mulai dari industri logam, elektronik, mesin hingga usaha kecil dan menengah (UKM).

Sidarta memperkirakan sekitar 70.000 pekerja di Jawa Barat berpotensi terdampak jika krisis energi terjadi. Secara nasional, jumlahnya bahkan bisa mencapai 150.000 pekerja.

“Gangguan sektor energi akan menimbulkan efek berantai luas, tidak hanya bagi industri besar tetapi juga UKM dan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, serikat pekerja mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Selain itu, pembatasan impor terhadap produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri dan melindungi tenaga kerja.

“Produk dalam negeri harus menjadi prioritas agar industri tetap tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja,” tegas Sidarta.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat menekan laju PHK sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru di sektor industri nasional. (Redaksi)

Verifikasi Rutilahu Dipercepat, Pemdes Sukamaju Turun Langsung Pastikan Data Valid

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Pemerintah Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, bergerak cepat melakukan verifikasi data Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan turun langsung ke lapangan. Sebanyak 60 Kepala Penerima Manfaat (KPM) menjadi sasaran peninjauan yang dilakukan secara bertahap sejak 30 Maret 2026.

Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Desa Sukamaju, Acep Handana, bersama jajaran pemerintah desa, unsur kesejahteraan rakyat (Kesra), serta para kepala dusun. Verifikasi dilakukan setiap hari guna memastikan seluruh data akurat, valid, dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Acep menegaskan, langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan yang sebelumnya dihimpun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkimtan) benar-benar tepat sasaran.

“Harapan kami, data yang sudah dicantumkan oleh Disperkimtan ini bisa segera direalisasikan. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini, banyak rumah warga yang kondisinya semakin memprihatinkan, bahkan ada yang sudah roboh,” ujar Acep saat ditemui di Kantor Desa Sukamaju, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, sebanyak 60 unit rumah tidak layak huni di Desa Sukamaju merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera mendapat penanganan. Ia pun mendorong agar minimal 50 persen dari total penerima manfaat dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Acep menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya kepada Bupati Bandung, atas upaya pendataan yang dinilai semakin ketat dan komprehensif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah melakukan pendataan secara menyeluruh. Data ini sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya, namun kini diperkuat kembali oleh Disperkimtan,” tuturnya.

Ia berharap, program Rutilahu dapat segera direalisasikan sebagai solusi konkret bagi masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup warga secara berkelanjutan.

(Red)

Rp458 Juta Hanya untuk Gambar Rumah Dinas, Fisik Nol! Dugaan Mark Up Menguat di Proyek Pemkot Cimahi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ahmad Tarmidzi

CIMAHI (Aswajanews) – Isu dugaan korupsi dalam rencana proyek pembangunan rumah dinas Wali Kota Cimahi kian memanas dan menjadi perbincangan luas di masyarakat, bahkan viral di media sosial. Sorotan tajam datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), Ahmad Tarmidzi, yang menilai ada kejanggalan serius dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut.

Tarmidzi menegaskan, sebagai bagian dari kontrol sosial, pihaknya berkepentingan untuk meluruskan informasi agar masyarakat tidak tersesat oleh narasi yang simpang siur.

“Pemberitaan yang beredar justru membingungkan publik. Bahkan tanggapan Wakil Wali Kota saat kegiatan di SMPN 1 belum menjawab substansi persoalan. Karena itu, kami hadir menjelaskan berdasarkan data yang bisa diakses publik, seperti di SIRUP,” ujar Tarmidzi, Selasa (7/4/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cimahi menganggarkan Rp 359 juta hanya untuk penyusunan rencana atau gambar kerja rumah dinas, melalui mekanisme lelang resmi. Namun, hasil pekerjaan tersebut diduga tidak pernah direalisasikan dalam bentuk pembangunan fisik.

Ironisnya, pada tahun 2025, kembali dianggarkan Rp 99 juta untuk melakukan review terhadap rencana yang sama, tetapi dengan metode berbeda, yakni pengadaan langsung tanpa proses lelang terbuka.

“Ini janggal. Sudah keluar Rp 359 juta, tapi hasilnya tidak dipakai. Lalu tahun berikutnya keluar lagi Rp 99 juta untuk review oleh pihak lain. Ini mengarah pada dugaan pengkondisian,” tegasnya.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang sudah membayar mahal jasa arsitek, namun gambarnya tidak digunakan, lalu kembali membayar orang lain untuk memperbaiki sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.

“Total Rp 458 juta hanya untuk gambar, padahal belum ada satu pun pekerjaan fisik. Ini tidak masuk akal,” katanya.

Lebih jauh, Tarmidzi mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara pagu anggaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam dokumen anggaran, tercatat pagu sebesar Rp 604 juta, sementara secara teknis pekerjaan tersebut diperkirakan cukup dengan Rp 261 juta.

“Ada selisih Rp 343 juta. Pertanyaannya, untuk apa? Ini sangat rawan mark up dan patut dicurigai sebagai ruang penyimpangan,” ujarnya.

Tak hanya itu, sorotan juga tertuju pada biaya pengawasan proyek yang dinilai tidak rasional.

“Bayangkan, biaya pengawasan hampir 95% dari nilai pekerjaan. Ini seperti membayar pengawas hampir sama mahalnya dengan pelaksana. Ini logika yang sulit diterima,” ungkapnya.

Menurutnya, rangkaian kejanggalan ini berpotensi mengarah pada pemborosan keuangan negara serta indikasi praktik mark up dan KKN, yang merugikan masyarakat.

“Uang sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih nyata seperti infrastruktur jalan, sekolah, atau fasilitas kesehatan,” tambahnya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka seluruh dokumen terkait proyek tersebut secara transparan dan melakukan audit investigatif guna meredam keresahan publik.

“Cimahi punya sejarah kelam soal korupsi kepala daerah. Jangan sampai ini terulang. Transparansi adalah kunci,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, pihaknya akan segera melayangkan surat resmi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi serta dinas terkait. Surat tersebut juga akan ditembuskan kepada inspektorat, aparat penegak hukum Tipidkor, hingga Kejaksaan Negeri untuk mendorong adanya klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut. (Red/Nas)

Mandiri di Usia Senja

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh: Lukman Nur Hakim, S.Psi.,M.Pd.

Hari raya idul fitri menjadi momentum yang paling sakral, mengikat ranting-ranting yang bercerai berai, baik disebabkan oleh dunia kerja (pekerjaan) ataupun rumah tangga (pernikahan). Menghentikan kesibukan rutinitas harian beralih kekesatuan dan persatuan keluarga, mencurahkan rasa kangen melalui silaturahmi dengan kedua orang tua dan saudara maupun teman-teman masa lalu di kampung halamannya, lewat tradisi mudik (mulih dilik) pulang sebentar.

Usai mudikpun, kembali lagi ketempat kerja dan meninggalkan kedua orang tua yang sudah tidak muda.

Orang tua yang kini ditinggal sudah terlihat keriput, rambut berubah warna dan hidupnya tidak sekuat dulu, dalam aktivitas keseharianpun memerlukan bantuan orang lain. Baik dalam mengurus diri sendiri maupun kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga sudah mulai terserang gangguan penyakit lupa.

Menjadi tua itu pasti dan kembali mudah tidak mungkin. Anak yang dulu dikandungnya, lahir didunia, hidup bersama keluarga, sekolah, bekerja dan ketika sudah menikah hidup bersama pasangnya. Menjalani siklus kehidupan yang diberikan Allah Swt. Dari awal, hidup bersama kedua orang tua bermanja-manjaan penuh suka dan cerita. Selanjutnya harus hidup bersama orang lain membangun keluarganya sendiri. Anak yang dulu selalu berada pada ketergantungan orang tua, kini harus meninggalkan keduanya. Berpisah dan kembali sesaat.

Kesendirian dalam hidup sungguh terasa berat kalau hanya direnungkan semata. Saat anak-anak masih kecil bila ia di tinggal akan menangis namun sebaliknya saat dewasa para orang tualah yang menangis tatkala ditinggal oleh anak-anaknya.

Disaat kesendirian, tidak ada yang dimintai bantuan, anak-anak tidak berada dalam satu rumah. Mereka tinggal di rumah sendiri masing-masing bersama keluarganya. Maka salah satu jalan untuk dapat membuat suasana roda rumah tangga lansia terasa hidup kembali, orang tua harus bisa mandiri disisa-sisa tenaga yang masih setia bersamanya.

Dalam kesendirian ada kemandirian yang harus dilakukan dan dijaga dengan tetap mengacu pada standar tingkat kemampuan fisik (tenaga) yang dimiliki, seperti saat membawa maupun memindahkan barang, maka harus mempertimbangkan beberapa hal; 1). Berat atau bobot barang. Hindari mengangkat, menggeser, atau membawa barang yang berat, diluar kemampuannya. Sekiranya tidak mampu membawanya maka harus rela meninggalkannya. 2). Dalam waktu bekerja, janganlah terlalu lama, menguras tenaga banyak tetapi perbanyak istirahat. 3). Dari sisi jarak tempuh, tidak terlalu jauh dalam berjalan yang akan membuat cepat capai. 4). Melihat kondisi jalan yang akan dilalui, tidak licin dan naik turun yang curam, hal ini akan berakibat membahayakan diri dalam perjalanannya.

Satu lagi sifat yang menempel pada lansia (lanjut usia) identik dengan sering lupa (demensia) suatu gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami gejala sering lupa. Baik tentang diri sendiri maupun mengingat yang lain. Seperti lupa jalan maupun menaruh sesuatu. Hal ini disebabkan oleh penurunan memori, daya ingat dan pola pikir, perubahan sikap dan bicara, gangguan gerak dan sering berhalusinasi. Oleh karena itu buatlah pembiasaan dalam menaruh sesuatu dan piliahlah warna yang kontras dan mudah diingat pada barang yang dimilikinya.

Lansia sendiri menandakan tahap akhir dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia yang ditandai dengan proses penuaan pada fisik, psikologis, dan psikososial. Serta memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan serta kesejahteraan sosial.

Bagi seorang anak yang memiliki orang tua lansia diharapkan adanya pendampingan yang cukup, agar orang tua nyaman dalam memenuhi aktivitas kebutuhan keseharianya sendiri, baik makan dan minum serta yang lainnya. Bila anak masih tinggal bersama orang tua.

Apabila orang tua tinggal sendiri, sedangkan anak-anaknya sudah tidak serumah lagi. Maka diperlukan pendampingan jarak jauh, melalui komunikasi lewat dunia maya, baik telpon, WhatsApp, Fecebook maupun Vidio Call. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali keluarga dan agar orang tua tidak berada dalam kebingungan maupun kesepian.

Membangun Kemandirian
Bagi lansia dalam menuju kemandirian diperlukan persiapan dan dibuat, kemandirian bukan datang dengan sendirinya. Menjadi mandiri dapat melalui dengan pendekatan yang holistik. Mulai dari fisik, kognitif, sosial dan spiritual.

Aktivitas fisik lansia agar bisa tetap mandiri, dapat dengan cara berolah raga ringan seperti senam dan jalan santai. Agar tetap terjaga mood dan untuk mengurangi depresi. Tidak ketinggalan pula menggerakan fisik dengan membiasakan menyapu lantai rumah dan halaman, memasak sendiri dan berjalan menuju tempat ibadah untuk menjalankan sholat jamaah. Ditambah istirahat yang cukup dan asupan gizi yang seimbang pula. Sehingga Kondisi fisik tetap terjaga.

Pendekatan kognitif, melalui usaha menstimulan otak dengan aktifitas permainan yang merangsang berfikir seperti bermain catur, puzzle, teka-teki silang. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar ingatan tetap tajam. Menajamkan kognitif dapat pula melalui membaca, menghadiri pengajian (Majlis Takkim) maupun menulis atau membuat ketrampilan-ketrampilan baru dan memecahkan masalah sendiri. Dengan akal selalu diajak untuk berfikir dengan baik akan dapat mengurangi gangguan ingatan dan ketergantungan pada orang lain ketika ada masalah yang sedang dihadapi.

Dukungan sosial dan emosional, Bagaimana seminimal mungkin para orang tua kita tidak kesepian. Berusaha untuk selalu mendegarkan cerita mereka, agar merasa dihargai dan tidak sendirian. Berusaha selalu menyapa baik secara langsung maupun lewat media elektronik. Bagi orang tua sendiri diharapkan tetap berusaha aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Sehingga masih tercipka komunikasi yang baik terhadap lingkungannya.

Memperbanyak nilai-nilai spiritual untuk menghindari post-power syndrome, mendapatkan ketenangan jiwa dan memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mencari ridho Allah Swt. Menjalankan perintah-Nya, berdzikir, ikhlas menerima atas semua ketetappan-Nya. Sebagai penegasan terakhir dalam tulisan ini, tetaplah terus berusaha agar saat kembali kepada Sang Pencipta dalam kondisi menggapai ridho-Nya, husnul hotimah. Aamiiin. ***

Penguatan Ghirah Ahlussunnah wal Jamaah: Menjaga Marwah, Meneguhkan Arah Perjuangan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Oleh: A'isy Hanif Firdaus, S.Ag., M.Pd.*

Di tengah arus zaman yang semakin kompleks, keberadaan Nahdlatul Ulama bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai kontrol sosial masyarakat dan penjaga nilai, penjaga tradisi, dan penuntun arah umat. Maka bagi seluruh pengurus dan badan otonom, amanah yang telah dimandatkan bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tetap hidup, kuat, dan tidak tergoyahkan.

Kita harus menyadari bahwa tantangan hari ini tidak selalu datang dalam bentuk yang terang. Ada upaya-upaya yang mencoba masuk secara halus membawa narasi, membungkus kepentingan, bahkan memanfaatkan ruang organisasi untuk tujuan yang tidak sejalan dengan arah gerak NU. Inilah bentuk ujian bagi kita: apakah kita cukup kuat menjaga prinsip, atau justru lengah dan memberi ruang bagi penyimpangan.

Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya simbol, melainkan sistem nilai yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Nilai tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i’tidal harus menjadi karakter yang melekat dalam setiap gerak organisasi. Namun nilai itu tidak akan berarti tanpa ghirah semangat juang yang lahir dari pemahaman, keikhlasan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan para ulama.

Oleh karena itu, penguatan ghirah menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak boleh hanya aktif secara struktural, tetapi harus hidup secara ideologis. Setiap pengurus dan badan otonom harus menjadi benteng pertama dalam menjaga arah perjuangan. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diarahkan, dan tidak mudah dipecah belah.

Saya menarasikan sebagai langkah nyata:

  1. Perkuat pemahaman Aswaja An-Nahdliyah secara mendalam dan berkelanjutan.

  2. Bangun soliditas internal, karena perpecahan kecil bisa menjadi pintu masuk bagi kepentingan luar.

  3. Tegas dalam prinsip, tanpa kehilangan adab dan kebijaksanaan.

  4. Waspada terhadap setiap bentuk infiltrasi pemikiran dan gerakan, sekecil apapun.

  5. Rawat kaderisasi, agar generasi penerus memiliki fondasi yang kokoh dan tidak mudah goyah.

Hari ini Kita tidak sedang menghadapi sekadar perbedaan, tetapi potensi pengaburan arah yang bisa merusak marwah organisasi. Maka sikap kita harus jelas: tidak reaktif tanpa arah, namun juga tidak diam tanpa sikap. Kita bergerak dengan ilmu, berdiri dengan prinsip, dan melangkah dengan kebersamaan.

Menjaga marwah NU adalah menjaga kehormatan ulama itu sendiri. Menguatkan ghirah adalah memastikan perjuangan tetap berada di relnya. Dan bersikap tegas adalah bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang kita emban.

Jika barisan ini kokoh, maka tidak akan ada kekuatan yang mampu mengacak-acak organisasi. Namun jika kita lengah, maka celah sekecil apapun bisa menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang merusak.

Walhasil Mari kita teguhkan langkah, kuatkan barisan, dan pastikan bahwa Nahdlatul Ulama tetap berjalan pada jalan Ahlussunnah wal Jamaah bukan untuk ditarik oleh kepentingan, tetapi untuk menuntun umat menuju kemaslahatan.***

*A’isy Hanif Firdaus, S.Ag., M.Pd., Alumni Program Studi Magister FAI Unwahas Semarang, Sekretaris PRNU Kedawon, LTN PCNU Kabupaten Brebes

KH Subhan Ma’mun: Haul Massal Menyambungkan Ruh dengan Para Leluhur

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
KH Subhan Ma'mun

BREBES (Aswajanews) – Haul Massal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum spiritual yang menyambungkan ruh manusia yang masih hidup dengan para leluhur yang telah wafat. Hal tersebut disampaikan oleh KH Subhan Ma’mun dalam pengajian Haul Massal dan Halal Bihalal di Desa Jagalempeni Selatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Ahad (5/4/2026) bertepatan dengan 16 Syawal 1447 H.

Di hadapan ratusan jamaah, Pengasuh Pondok Pesantren As Salafiyah Luwungragi itu menjelaskan bahwa sedekah dan bacaan Al-Qur’an yang dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal akan sampai dan memberi manfaat bagi mereka. Ia menekankan pentingnya niat dan penyebutan dalam amalan tertentu, khususnya pada bacaan tahlil dan Al-Qur’an.

“Sedekah maupun bacaan Qur’an yang dihadiahkan kepada leluhur itu sampai kepada mereka. Hanya saja, untuk bacaan perlu disertai kalimat khusus, sedangkan infak dalam bentuk uang tidak harus disebutkan secara khusus,” ujarnya.

Lebih lanjut, KH Subhan menegaskan bahwa amal jariyah berupa infak dalam kegiatan haul memiliki nilai pahala yang utuh bagi setiap arwah yang diniatkan. Ia mengilustrasikan, jika satu rumah menginfakkan Rp30 ribu untuk sepuluh arwah, maka masing-masing tetap memperoleh pahala penuh, bukan dibagi.

“Matematika Allah tidak sama dengan matematika manusia,” tegasnya.

Selain sebagai bentuk doa, Haul Massal juga merupakan wujud nyata birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. KH Subhan mengutip ajaran dalam kitab Risalatul Qusairiyyah tentang pentingnya memuliakan orang tua, termasuk melalui sedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada mereka.

Dalam tausiyahnya, ia juga mengisahkan pengalaman sebuah desa di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, yang sebelumnya kerap dilanda bencana. Setelah masyarakat setempat rutin menggelar haul massal dan mengirim doa kepada leluhur, bencana tersebut tidak lagi terjadi.

“Di situlah pentingnya menyambungkan ruh dengan para leluhur. Bisa jadi di antara mereka terdapat kekasih Allah yang membawa keberkahan bagi lingkungan,” ungkapnya.

KH Subhan juga menyebut bahwa kawasan pemakaman di Jagalempeni Selatan diyakini menyimpan banyak wali Allah yang hidupnya sederhana dan tidak menampakkan kemuliaannya, namun memiliki derajat tinggi di sisi-Nya.

Kegiatan Haul Massal dan Halal Bihalal di Jagalempeni Selatan sendiri telah berlangsung sejak era 1970-an dan terus dilestarikan hingga kini. Rangkaian acara diawali dengan khataman Al-Qur’an 30 juz di mushola, masjid, dan makbaroh, dilanjutkan pembacaan arwah, serta istighotsah dan tahlil pada malam harinya.

Acara puncak turut dihadiri Sekretaris MWC NU Wanasari Akhmad Sururi, jajaran pengurus ranting NU Jagalempeni Selatan, badan otonom NU, serta tokoh masyarakat seperti H. Akhmad Sujai, H. Akhmad Junaidi, dan Kyai Akhmad Suduri. (Red/Nas)

Arwah Dinata Nahkodai Garda Pemuda NasDem Indramayu, Siap Kawal Program Lucky Hakim

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Pemuda NasDem Kabupaten Indramayu resmi dilantik. Dalam momentum tersebut, Arwah Dinata, S.Hum dikukuhkan sebagai ketua, menandai babak baru konsolidasi organisasi kepemudaan di bawah naungan Partai NasDem.

Pelantikan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Indramayu Lucky Hakim, Akhmad Khaerani selaku Wasekjend DPP Garda, Januardy Siregar (Komandan Nasional Baret), Tedy Irawan (Sekwil DPW Garda), Aditya (Wakil Sekretaris DPW Garda), Hj. Sri Wahyuni Herman, ST (Sekretaris NasDem), Letkol Inf. (Purn) Masnori, Wahidin (OKK NasDem), serta Andry Prayitna, ST (Ketua AMKI Kabupaten Indramayu).

Dalam sambutannya, Lucky Hakim memberikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru Garda Pemuda NasDem. Ia menaruh harapan besar agar organisasi ini mampu menjadi motor penggerak perubahan serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

“Saya berharap Garda Pemuda NasDem dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan dan menjadi penggerak perubahan yang positif di Kabupaten Indramayu,” ujarnya.

Pelantikan ini tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan peran pemuda untuk mendukung program dan perjuangan Partai NasDem. Dengan kepengurusan baru, Garda Pemuda NasDem Indramayu diharapkan mampu hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan daerah.

Di kesempatan yang sama, Ketua Garda Pemuda NasDem Indramayu Arwah Dinata menegaskan komitmennya untuk menjadikan organisasi sebagai wadah pemuda yang aktif, solid, dan berdampak positif.

“Kami siap mengawal kepemimpinan Bupati Lucky Hakim untuk mewujudkan Indramayu yang ‘beberes’ serta siap membirukan Indramayu,” tegasnya.

Acara pelantikan berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, menjadi titik awal kepengurusan baru dalam menggerakkan energi pemuda di bawah panji restorasi. (Sn)

Ratusan Jamaah Tumpah Ruah! Halal Bihalal & Haul Akbar Al-Khidmad di Petarukan Penuh Haru dan Kekhusyukan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

PEMALANG (Aswajanews) – Suasana religius menyelimuti Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, saat ratusan jamaah tumpah ruah memadati halaman kediaman Kyai Amir dalam gelaran Halal Bihalal Jamaah Al-Khidmad dan Haul Akbar Kyai Amari ke-64, Ahad (5/4/2026).

Sejak pagi, jamaah dari berbagai wilayah mulai berdatangan, memenuhi lokasi acara dengan penuh antusias. Lantunan dzikir dan shalawat menggema, menciptakan suasana khusyuk yang menyentuh hati.

Rangkaian acara berlangsung sakral dan tertib, diawali dengan tawasul, dilanjutkan dzikir bersama, pembacaan Maulidurrasul, manaqib, hingga istighosah. Nuansa kebersamaan dan kekhidmatan semakin terasa saat para jamaah larut dalam doa dan harapan.

Kyai Amir selaku tuan rumah sekaligus ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dalam balutan suasana Idulfitri.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar, kami mengucapkan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” tuturnya di hadapan jamaah.

Ia juga mengingatkan pentingnya mengamalkan ajaran Rasulullah ﷺ, dengan menyampaikan sebuah hadits tentang tiga amalan utama yang dapat meringankan hisab seseorang di akhirat.

“Tiga perkara, yang jika ada pada diri seseorang, maka Allah akan menghisabnya dengan hisab yang ringan dan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat-Nya.” Para sahabat bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW bersabda, “Engkau memberi kepada orang yang menghalangimu (tidak mau memberimu), engkau menyambung silaturahmi dengan orang yang memutuskanmu, dan engkau memaafkan orang yang menzalimimu.”

Sementara itu, dalam tausyiah yang penuh hikmah, KH Zaenal Mustofa mengajak jamaah untuk menjadikan halal bihalal sebagai sarana pembersihan hati sekaligus penguat persaudaraan.

Ia menegaskan bahwa ciri orang bertakwa bukan hanya tampak dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap sosial.

“Orang bertakwa itu gemar bersedekah, mampu menahan amarah, dan menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.


Acara yang telah menjadi agenda rutin tahunan ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, ulama, serta aparatur pemerintahan setempat. Kehadiran mereka semakin menambah semarak sekaligus memperkuat nilai kebersamaan antara ulama dan masyarakat.

Gelaran ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang spiritual yang memperkuat nilai keimanan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(Nuridin)

Disdik Kabupaten Bandung Monitoring UPK Paket C di PKBM Nurul Falah Ciwidey

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Peserta Paket C mengikuti Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) di PKBM Nurul Falah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (5/4/2026)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Falah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (5/4/2026).

Kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan ujian kesetaraan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di PKBM Nurul Falah Ciwidey, sebanyak 100 warga belajar mengikuti UPK Paket C, yang merupakan program pendidikan kesetaraan setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ujian tersebut dilaksanakan selama tiga hari di lokasi PKBM Nurul Falah, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah, S.Sos., M.Si., melalui Kasi Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Edi Rismawan, S.Pd., menyampaikan bahwa hasil monitoring menunjukkan proses ujian berlangsung dengan baik.

“Dari hasil monitoring yang dilakukan, pelaksanaan UPK di PKBM Nurul Falah berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala PKBM Nurul Falah Ciwidey H. Eman Sulaeman, S.Pd., mengatakan program pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Menurutnya, keberadaan PKBM juga menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah daerah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bandung.

“Melalui pendidikan kesetaraan ini masyarakat tetap memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan membuka peluang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.

Program pendidikan kesetaraan melalui PKBM hingga kini masih menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan formal, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi warga di berbagai daerah.

(Reporter: Uus)

Obral Diskon Hukuman di Ujung Jarum Suntik: Donor Darah, Jalur “Tol” Koruptor Pangkas Masa Tahanan?

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Menjadi dermawan ternyata bisa menjadi investasi paling menguntungkan bagi para penggarong uang rakyat. Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang kian terjal, sebuah celah regulasi kembali menyeruak ke permukaan: mekanisme remisi tambahan melalui donor darah.

Cukup dengan menyumbangkan darah empat kali setahun, seorang narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) bisa mendapatkan “bonus” potongan masa tahanan yang legal secara administratif.

Berdasarkan analisa hukum terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, narapidana yang mendonorkan darahnya minimal empat kali dalam setahun berhak atas remisi tambahan sebesar 1/2 dari Remisi Umum yang diperoleh.

Jika seorang koruptor mendapat diskon HUT RI selama dua bulan, maka setetes darah yang disumbangkan bisa menambah diskon tersebut menjadi tiga bulan. Sebuah transaksi kemanusiaan yang terasa sangat transaksional di mata hukum.

Ironi Kemanusiaan di Balik Jeruji

“Ini adalah bentuk kompensasi yang sangat timpang. Koruptor merugikan jutaan rakyat melalui kebijakan yang korup, namun dosanya seolah bisa dicuci hanya dengan beberapa ratus CC darah,” ujar pengamat kebijakan publik Dadang Djamaludin, S.E., M.H., Minggu (5/4/2026).

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang membatalkan syarat Justice Collaborator (JC) bagi koruptor, pintu remisi kini terbuka lebar tanpa hambatan. Koruptor tidak lagi perlu repot-repot membongkar jaringan sindikatnya; cukup menjaga kesehatan, makan enak di dalam sel, dan menunggu jarum petugas PMI datang menjemput.

PMI: Penyelamat atau “Pemberi Diskon”?

Namun, jalur “tol” ini tidak sepenuhnya mulus. Kabar buruk bagi para pemburu remisi, Palang Merah Indonesia (PMI) kabarnya kian selektif. Berdasarkan standar kesehatan Permenkes No. 91 Tahun 2015, PMI mulai enggan mengambil risiko medis dengan mengambil darah dari warga binaan di Lapas karena kerentanan penyakit menular.

Tanpa adanya surat keterangan atau piagam sah dari PMI, maka “tiket” pengurangan masa tahanan ini otomatis hangus. Hal ini menciptakan anomali hukum: regulasi negara menjanjikan diskon, namun otoritas medis menutup pintunya.

Analisa Kritis: Keadilan yang Terluka

Secara yuridis, donor darah memang dikategorikan sebagai perbuatan kemanusiaan yang luar biasa. Namun, menerapkannya secara saklek pada kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti korupsi justru melukai rasa keadilan masyarakat.

Diharapkan pemerintah segera meninjau ulang relevansi remisi tambahan ini. Jangan sampai jeruji besi kehilangan taringnya hanya karena selembar sertifikat donor darah yang bisa didapatkan sambil duduk manis di dalam Lapas. Rakyat butuh pengembalian kerugian negara, bukan sekadar setetes darah sebagai pengganti hukuman badan. (Red)

Perang Timur Tengah dan Potensi Perang Dunia

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
oleh; H. Dedi Asikin

Perang di kawasan Timur Tengah diperkirakan akan semakin memanas dan berkepanjangan. Dinamika konflik yang terus berkembang membuat situasi kian kompleks dan menarik perhatian dunia. Namun demikian, sejumlah pengamat pertahanan dan militer memprediksi bahwa konflik ini belum berpotensi melebar menjadi perang dunia ketiga.

Sejumlah analisis menyebutkan bahwa hingga kini belum terlihat keterlibatan langsung negara-negara besar dalam bentuk blok atau poros global sebagaimana yang pernah terjadi pada Perang Dunia II. Kepentingan ekonomi dan industri menjadi salah satu faktor utama yang menahan negara-negara besar untuk tidak terlibat lebih jauh dalam konflik terbuka berskala global.

Situasi bisa berubah apabila terjadi eskalasi signifikan, misalnya jika teknologi persenjataan canggih seperti rudal hipersonik digunakan secara masif dan mampu meruntuhkan sistem pertahanan di sejumlah negara kawasan seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah. Namun sejauh ini, konflik yang terjadi masih terlihat sebagai perang terbatas dengan pola keterlibatan beberapa pihak utama saja.

Kondisi serupa juga terlihat dalam Perang Rusia-Ukraina, di mana eskalasi dijaga agar tidak meluas menjadi konflik global.

Upaya perdamaian sebenarnya telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Joko Widodo yang berinisiatif melakukan kunjungan langsung ke Rusia dan Ukraina. Langkah tersebut mencerminkan niat baik untuk mendamaikan pihak yang bertikai, sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur’an, khususnya pesan untuk memperbaiki hubungan di antara pihak-pihak yang berselisih.

Harapan moral kita tentu perang ini tidak melebar, dan jika memungkinkan dapat segera berakhir melalui jalan damai. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepentingan politik, militer, dan ekonomi masih menjadi faktor dominan yang membuat konflik sulit dihentikan dalam waktu dekat. ***

Hampir Punah, Tari Koncong Dayak Diangkat Jadi Game Edukatif

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemetaan Kebutuhan Budaya, Analisis Masalah, dan Content Mapping” yang digelar di Singkawang, Sabtu (4/4/2026)

SINGKAWANG (Aswajanews) – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, upaya pelestarian budaya lokal kini menemukan pendekatan baru melalui media interaktif berbasis pendidikan. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan game edukatif yang mengangkat Tari Koncong Dayak Salako.

Tiga peneliti, yakni Dr. Herwulan Irine Purnama, M.Pd, Dr. Hamidulloh Ibda, M.Pd, dan Dr. Rois Saifuddin Zuhri, M.Pd, mengembangkan game bertajuk Game Edukatif Tari Bermuatan Seni Koncong Dayak (GARISKOYAK) sebagai media pelestarian budaya bagi generasi muda.

Pengembangan game ini mendapat dukungan dari Dana Indonesiana Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program penciptaan karya kreatif inovatif tahun 2026.

Ketua tim peneliti, Dr. Herwulan, menjelaskan bahwa Gariskoyak bukan sekadar digitalisasi tarian ke dalam bentuk permainan, melainkan juga upaya menggali nilai filosofis, historis, dan kearifan lokal yang terkandung dalam Tari Koncong Dayak.

“Adil Ka’ Talino, Bacuramin Ka’ Saruga, Basengat Ka’ Jubata,” ujarnya, mengutip semboyan khas Dayak yang sarat makna keadilan, kehidupan, dan spiritualitas.

Ia menegaskan pentingnya menjaga batasan budaya dalam proses digitalisasi agar keaslian nilai tetap terjaga meskipun dikemas dalam teknologi modern.

Pengembangan Gariskoyak diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemetaan Kebutuhan Budaya, Analisis Masalah, dan Content Mapping” yang digelar di Singkawang, Sabtu (4/4/2026).

Dalam prosesnya, tim peneliti menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu:

  1. Gameplay yang menarik bagi anak-anak
  2. Narasi yang memuat nilai luhur budaya Dayak Salako
  3. Karakter yang merepresentasikan identitas budaya secara akurat
  4. Misi berbasis kearifan lokal

Tak hanya berhenti pada tahap pengembangan, game ini juga akan diuji coba di dua sekolah dasar untuk mengukur efektivitasnya sebagai media pembelajaran.

Kolaborasi dalam proyek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari seniman, tokoh adat, hingga akademisi. Di antaranya Ketua Sanggar Mancar, Kapalo Binuo Garantunk Sakawokng, serta maestro Tari Koncong Dayak.

Sementara itu, Dr. Hamidulloh Ibda menjelaskan bahwa pengembangan game menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation).

“Metode ini memungkinkan proses yang sistematis, kolaboratif, dan terukur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.

Game Gariskoyak ditujukan untuk siswa SD kelas 4–6, namun juga dapat digunakan oleh siswa SMP kelas awal.

Adapun luaran yang ditargetkan meliputi prototipe game, panduan penggunaan, laporan evaluasi, hak cipta, publikasi ilmiah, hingga buku edukasi berbasis budaya lokal.

Rois Saifuddin Zuhri menambahkan, secara teknis game ini akan dilengkapi animasi interaktif yang mampu membacakan teks serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan pembelajaran.

Diharapkan, Gariskoyak dapat menjadi model inovatif dalam pelestarian budaya lokal yang tidak hanya edukatif, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman.

(Khairul Anwar)

Kuota Haji Kabupaten Bandung Turun Drastis, 582 Jemaah Berangkat via Kertajati

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Suasana kegiatan manasik haji tingkat Kabupaten Bandung di Masjid Agung Al Fathu, Soreang, Sabtu (4/4/2026)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Sebanyak 582 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi melalui Embarkasi Bandara Internasional Kertajati (KJT).

Dari total tersebut, 441 jemaah tergabung dalam kloter pertama. Sementara itu, kloter kedua berjumlah 155 jemaah yang akan diberangkatkan bersama jemaah dari Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung, H. Dudi Suryadarma, menyampaikan bahwa kloter pertama dijadwalkan berangkat pada 9 Mei 2026, dengan para jemaah mulai masuk asrama sehari sebelumnya. Adapun kloter kedua akan diberangkatkan pada 18 Mei 2026 melalui Lanud Sulaeman, Kecamatan Margahayu, sebelum menuju Embarkasi Kertajati.

Seluruh jemaah tahun ini akan diberangkatkan melalui Kertajati dengan asrama haji berlokasi di wilayah Indramayu sebelum melanjutkan penerbangan ke Tanah Suci.

Dudi mengungkapkan, jumlah jemaah haji Kabupaten Bandung tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 2.564 orang. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan sistem kuota yang kini mempertimbangkan daftar tunggu pendaftar haji secara lebih ketat.

Selain jumlah keberangkatan, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji juga diukur dari indikator lain, seperti menurunnya angka kematian, berkurangnya jemaah tersesat, serta meningkatnya kualitas pelayanan.

“Tahun lalu ada enam jemaah asal Kabupaten Bandung yang wafat di Tanah Suci. Harapan kita tahun ini seluruh jemaah bisa pulang dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik menjelang keberangkatan, mengingat kesehatan menjadi faktor utama dalam kelancaran ibadah haji.

Terkait situasi keamanan di Timur Tengah, Dudi memastikan hingga saat ini kondisi masih aman. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah.

“Arab Saudi masih membuka pelayanan bagi jemaah dari berbagai negara. Untuk jemaah Indonesia, insyaallah aman,” pungkasnya.

(Reporter: Uus/Nas)

WFH Setiap Jumat, Pemkot Cimahi Ubah Pola Kerja ASN Lebih Fleksibel dan Berbasis Kinerja

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

CIMAHI (Aswajanews) – Pemerintah Kota Cimahi resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis teknologi.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem kerja yang berorientasi pada hasil.

“Transformasi ini bertujuan mendorong pola kerja berbasis output, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” ujarnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat, mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam implementasinya, Pemkot Cimahi menetapkan maksimal 75 persen ASN menjalankan WFH dan 25 persen tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) setiap hari Jumat. Pengaturan teknis disesuaikan oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan kebutuhan layanan.

Namun demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi pejabat struktural tertentu. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), serta camat dan lurah tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan optimal.

Sementara itu, unit layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa. Di antaranya rumah sakit daerah (RSUD), puskesmas, Satpol PP dan Damkar, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (khususnya layanan kebersihan), Disdukcapil, DPMPTSP termasuk Mal Pelayanan Publik (MPP), Bappenda, Dinas Perhubungan, hingga satuan pendidikan.

Meski begitu, pengaturan WFH secara terbatas masih dimungkinkan di unit layanan publik, selama tidak mengganggu kualitas dan kontinuitas pelayanan.

“Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal. WFH tidak boleh menurunkan kualitas layanan,” tegas Ngatiyana.

Selain meningkatkan efisiensi kerja, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung penghematan energi dan pengurangan polusi. ASN didorong membatasi penggunaan kendaraan dinas berbahan bakar fosil serta beralih ke transportasi umum, kendaraan listrik, sepeda, atau berjalan kaki jika memungkinkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Cimahi menerapkan sistem pengawasan ketat melalui presensi digital. ASN yang menjalankan WFH wajib melakukan absensi dari lokasi domisili yang telah terdaftar. Jam kerja tetap mengikuti ketentuan nasional, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan.

Pemerintah Kota Cimahi juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Laporan dari setiap perangkat daerah akan menjadi dasar penilaian efektivitas kebijakan WFH, baik dari sisi efisiensi anggaran, penghematan energi, maupun kualitas pelayanan publik.

(Red)

Ribuan Santri Brebes Berangkat ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BREBES (Aswajanews) – Lebih dari seribu santri asal Kabupaten Brebes kembali menempuh perjalanan menuju Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dalam gelombang pertama pemberangkatan pasca libur. Tercatat sebanyak 1.085 santri diberangkatkan menggunakan 22 armada bus pada Jumat malam, 3 April 2026.

Rombongan santri diberangkatkan dari berbagai titik di wilayah Brebes. Untuk wilayah barat meliputi Ketanggungan, Kersana, dan Kluwut Bulakamba. Sementara wilayah tengah dan Pantura berangkat dari sejumlah lokasi seperti Universitas Muhadi Setia Budi (UNMUS), Pal Gamprit Rengaspendawa, Masjid At-Taqwa Jagalempeni, hingga Exit Tol Brebes Timur. Adapun wilayah selatan dipusatkan di Kanzul Ilmi Center (KIC) Talok, Bumiayu.

Penasehat Santri Brebes di Lirboyo, Akhmad Miftahusalam, menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 716 santri putra dan 369 santri putri. Ia menambahkan, data tersebut masih berpotensi bertambah karena terdapat dua armada bus yang belum melaporkan jumlah pasti santri.

“Pemberangkatan gelombang pertama mencapai 22 armada bus. Untuk gelombang kedua dan ketiga biasanya tidak sebanyak ini, dan akan menyusul dalam beberapa minggu hingga bulan ke depan,” jelasnya.

Akhmad Sururi

Dalam prosesi pelepasan di wilayah Kecamatan Wanasari, Ketua PAC HIMASAL Wanasari, Akhmad Sururi, menyampaikan pesan kepada para santri agar menjaga adab dan terus mendoakan orang tua selama menimba ilmu di pesantren.

“Malam ini adalah malam yang penuh kebahagiaan. Selamat perjalanan, jangan lupa berdoa dan menjaga adab sebagai santri. Saat kembali ke pesantren, jangan pernah berhenti mendoakan orang tua di rumah,” pesannya.

Selain itu, Sekretaris MWC NU Wanasari juga mengingatkan pentingnya fokus dalam menuntut ilmu, memperbanyak ibadah seperti sholat malam, riyadah, serta berziarah ke makam para pendiri dan masyayekh Lirboyo.


Pelepasan santri di Masjid At-Taqwa Jagalempeni dipimpin doa oleh Imam Ghozali selaku Dewan Penasehat HIMASAL Kabupaten Brebes. Sementara di titik pemberangkatan Wanasari Tengah, doa dipimpin oleh KH Makdori.

Pemberangkatan ini menjadi momentum haru sekaligus penuh harapan, di mana para santri kembali melanjutkan perjuangan menuntut ilmu di salah satu pesantren terbesar di Indonesia. (Red/Nas)

SPPG Jayawinangun Diduga Langgar UU Lingkungan, Limbah Dapur MBG Dibuang ke Saluran Warga

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sistem sanitasi lingkungan di SPPG Jayawinangun menjadi sorotan. Pasalnya, hasil pantauan tim di lapangan menemukan dugaan pembuangan air limbah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) langsung ke saluran milik warga.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan masyarakat sekitar. Limbah yang dibuang disebut mengeluarkan bau tidak sedap dan dikhawatirkan berpotensi mencemari air tanah warga.

Ketua DPD GNPK-RI Kabupaten Indramayu, Karyanto, yang akrab disapa Elang, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Menurutnya, pembuangan limbah tanpa pengolahan yang sesuai standar merupakan pelanggaran serius terhadap aturan lingkungan hidup.

“Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) MBG seharusnya dirancang untuk mengolah limbah dapur seperti minyak, lemak, dan sisa makanan melalui proses fisik seperti grease trap serta pengolahan biologis anaerob dan aerob. Tujuannya agar limbah aman, tidak berbau, dan memenuhi baku mutu lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika benar limbah dibuang langsung tanpa proses sesuai standar operasional prosedur (SOP), maka hal tersebut berpotensi melanggar Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Temuan ini jelas tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti tidak memenuhi standar, maka harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Elang menjelaskan bahwa hasil olahan IPAL dapur MBG wajib memenuhi standar baku mutu, di antaranya:

  • pH: 6–9
  • BOD: ≤ 30 mg/L
  • COD: ≤ 100 mg/L
  • TSS: ≤ 30 mg/L
  • Minyak & Lemak: ≤ 10 mg/L

Standar tersebut menjadi acuan penting dalam proyek pemerintah maupun institusi pendidikan guna memastikan limbah tidak mencemari lingkungan.

Ia juga menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran ini kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

(Herman/Tongol)

Wujudkan Konektivitas Desa, Jembatan Perintis Garuda Resmi Dimulai

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Karawang kembali ditunjukkan melalui peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Merah Putih atau Jembatan Perintis Garuda, Kamis (2/4/2026).

Pembangunan jembatan ini menjadi langkah nyata dalam mendukung konektivitas antarwilayah desa, khususnya yang menghubungkan Desa Kamurang, Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang.

Dandim 0604/Karawang menegaskan, proyek tersebut merupakan bagian dari implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan harus tetap menjadi prioritas, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.

“Ini adalah tugas kita bersama. Di tengah efisiensi, kepentingan masyarakat harus tetap diutamakan. Ekonomi daerah akan tumbuh jika sarana dan prasarana penunjangnya dalam kondisi baik,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karawang menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dede yang telah mewakafkan tanahnya demi kepentingan umum.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Dede atas keikhlasannya. Semoga menjadi keberkahan. Jembatan ini akan memudahkan akses masyarakat, sesuai arahan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Jembatan Perintis Garuda yang juga dikenal sebagai Jembatan Merah Putih ini memiliki panjang 90 meter dan lebar 1,5 meter.

Ke depan, jembatan ini diharapkan tidak hanya memperpendek jarak tempuh warga, tetapi juga menjadi simbol penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karawang, sekaligus memperkuat langkah menuju Karawang Maju dan Indonesia Emas 2045.

(Ahmad Z)

Aksi KOMPI Indramayu di Depan Pendopo Berujung Ricuh, Fasilitas Umum Rusak

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Pendopo Indramayu, Kamis (2/4/2026), berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum di kawasan Alun-Alun Indramayu dilaporkan mengalami kerusakan akibat aksi massa.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap Program Strategi Nasional (PSN) revitalisasi tambak ikan di Pantura Jawa Barat. Program yang berjalan pada 2025–2026 itu bertujuan mengoptimalkan 20.413 hektare lahan tidak produktif menjadi kawasan budidaya ikan nila salin berkelanjutan berbasis teknologi IPAL.

Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas tambak secara signifikan, dari 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun, dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp30,65 triliun. Selain itu, program ini juga diproyeksikan mampu membuka lebih dari 119 ribu lapangan kerja serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, KOMPI yang dipelopori H. Juhadi menilai program tersebut tidak berpihak kepada petambak lokal. Mereka menolak skema kemitraan yang dinilai berpotensi memiskinkan masyarakat pesisir.

“Masyarakat Indramayu tetap menjunjung kesantunan dan tidak boleh anarkis. Hari ini kita hanya menyampaikan aspirasi. Kalau tidak ada kemitraan yang adil, lebih baik kita tolak saja karena akan memiskinkan petani tambak. Mari kita pulang dengan santun,” ujar Juhadi dalam orasinya.

Meski sempat diimbau untuk membubarkan diri secara tertib, situasi di lapangan berubah saat massa mulai meninggalkan lokasi. Sejumlah peserta aksi justru meluapkan emosi dengan merusak fasilitas umum di area Alun-Alun.

Kerusakan terlihat pada berbagai sarana publik, seperti kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, lampu hias, pot bunga, hingga Tugu Nol Kilometer. Selain itu, papan informasi dan ornamen bola yang menjadi ikon kota juga tidak luput dari aksi perusakan.


Sejumlah warga menyayangkan tindakan anarkis tersebut. Mereka menilai aksi penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas yang dibangun dari uang rakyat.

“Kalau mau aksi, silakan saja. Kalau belum bisa bertemu bupati, bisa dijadwalkan audiensi berikutnya. Bukan malah merusak fasilitas umum,” ujar Sai, salah seorang warga.

Warga juga menegaskan bahwa fasilitas publik merupakan milik bersama yang harus dijaga. Mereka meminta pihak yang bertanggung jawab atas aksi perusakan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (Sn)

Halal Bihalal PD IGRA dan KKRA Kabupaten Bandung Dihadiri 900 Guru RA, Perkuat Silaturahmi dan Lestarikan Budaya Sunda

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews.id) – Sekitar 900 kepala dan guru Raudhatul Athfal (RA) dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang digelar Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PD IGRA) bersama Kelompok Kerja RA (KKRA), Kamis (2/4/2026), di Dome Balerame Soreang.

Pertemuan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Kaulinan Barudak, sebuah program yang mendorong pengenalan kembali permainan tradisional Sunda dalam proses pembelajaran anak usia dini.

Mengusung tema “Ngamumule Budaya Sunda, Nguatkeun Silaturahmi, Ngaronjatkeun Kaparigelan Guru RA”, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan bagi para pendidik RA setelah merayakan Hari Raya Idulfitri.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa sejak awal acara. Para peserta yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung memanfaatkan momentum tersebut untuk saling bersilaturahmi dan mempererat hubungan antar sesama pendidik.

Ketua PD IGRA Kabupaten Bandung, Hj. Ahadiyati Emila, S.Ag, mengatakan pertemuan ini tidak hanya menjadi tradisi saling memaafkan setelah Idulfitri, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan di lingkungan RA.

“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi setelah Idulfitri, saling memaafkan, sekaligus memperkuat kebersamaan di antara kepala dan guru RA se-Kabupaten Bandung,” ujar Hj. Ahadiyati Emila.

Selain menjadi ajang silaturahmi, para peserta juga mengikuti pelatihan Kaulinan Barudak sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak melalui kegiatan belajar di sekolah.

Menurut Hj. Ahadiyati Emila, pendekatan berbasis budaya lokal penting diterapkan dalam pendidikan anak usia dini karena mampu menghadirkan proses belajar yang lebih menyenangkan sekaligus membangun karakter.

“Harapannya setelah mengikuti pelatihan ini, para guru bisa menyampaikan kembali kepada anak didiknya di sekolah sehingga anak-anak dapat mengenal dan mencintai budaya daerahnya sejak dini,” katanya.

Melalui kegiatan tersebut, para guru diharapkan semakin kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang tidak hanya edukatif tetapi juga menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Hj. Emma Dety Dadang Supriatna, S.Pd.I., M.M.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, H. Ramlan Rustandi, S.Ag., M.Si, Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kabupaten Bandung dan Plt Kasi Penmad, Hj. Nana Rostiana, M.Ag, serta sejumlah pejabat, pengurus organisasi, dan tamu undangan lainnya.

Melalui momentum tersebut, keluarga besar RA di Kabupaten Bandung diharapkan semakin solid dalam menjalankan perannya mendidik generasi muda yang berkarakter sekaligus mencintai budaya daerahnya. (Uus/Nas)

Tanpa Tenda dan Kursi, Mutasi Kepala SD-SMP Berjalan dengan Efisiensi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE melantik dan mengukuhkan Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bertempat di Lapangan SMPN 2 Telukjambe Timur pada Kamis (2/4/2026).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 800.1.3.3/kep.524-bkpsdm/2026 dan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 800.1.2.5/kep.377-bkpsdm/2026 tercatat sebanyak 364 ASN yang dilantik dan dikukuhkan diantaranya Kepala SD sebanyak 323 orang, Kepala SMP 30 orang dan pejabat fungsional 11 orang. Bupati menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam sambutannya, Bupati Aep menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karawang. la menggambarkan sektor pendidikan sebagai sebuah “kapal besar” yang mengangkut aset paling berharga bangsa.

“Terima kasih kepada keluarga besar Disdikbud karena yang kita bawa ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa depan. Saya berharap amanah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak generasi muda Karawang,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti program prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Karawang serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan di sekolah-sekolah. la menegaskan agar pihak sekolah maupun mitra MBG untuk bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Saya tegaskan kepada seluruh pihak untuk bekerja sesuai standar. Laporkan segera apabila ditemukan adanya penyelewengan terkait program MBG ini,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga memastikan bahwa program unggulan Karawang Cerdas akan terus berlanjut, bahkan ditambah kapasitasnya guna memastikan target wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak di Karawang tercapai.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut juga terdapat pelantikan PNS dan CPNS sebanyak 4 orang yang merupakan lulusan dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
(AZ)

1...373839...296Halaman 38 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv