Garut (Aswajanews.id) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melakukan inspeksi terakhir jalur kereta api Cibatu-Garut sebelum resmi dioperasikan dalam waktu dekat. Pengecekan kesiapan teknis dimulai dari Stasiun Bandung, Cibatu, Pasir Jengkol, Wanaraja, sampai Stasiun Garut Kota, menggunakan kereta inspeksi 4. Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil pun memastikan persiapan reaktivasi jalur kereta api sepanjang 19,5 kilometer itu sudah 100 persen dan siap digunakan.

“Saya klaim persiapannya sudah 100 persen,” kata Kang Emil di Stasiun Garut Kota, Kamis (6/1/2022).

Kang Emil berharap Kementerian Perhubungan selaku pemegang otoritas agar segera meresmikan jalur tersebut karena sangat dinantikan masyarakat. Saat ini, pengoperasian jalur kereta api Cibatu-Garut tinggal menunggu finalisasi administrasi.

“Kewenangannya ada di Pak Menteri (Perhubungan), saya harap bisa secepatnya menyelesaikan proses administrasi sehingga warga bisa menikmati fasilitas yang dinantikan ini,” ucapnya.

Dalam inspeksi tersebut, Kang Emil didampingi Dirut PT KAI Didiek Hartantyo berhenti di tiga stasiun pemberhentian yaitu, Pasir Jengkol, Wanaraja, dan Garut. Menurutnya, tiga stasiun tersebut walaupun kecil tapi memiliki fasilitas modern dan lengkap. Pelayanan kepada masyarakat pun diyakininya akan maksimal dengan hadirnya fasilitas bagi penyandang disabilitas.

“Kami berhenti di tiga stasiun, kecil tapi keren dan pelayanannya modern sekali, bangga saya melihatnya,” ujarnya.

Di Stasiun Wanaraja, Kang Emil pun sempat meninjau vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di area stasiun dan di dalam kereta klinik. Sejumlah warga pun menyampaikan harapannya agar jalur kereta Cibatu-Garut segera dioperasikan.

“Tadi saya wawancara warga betul-betul berharap secepatnya dibuka agar perjalanan antar-Garut atau ke Bandung dan Jakarta bisa lebih mudah dan murah,” tuturnya.

Adapun tarif yang akan diberlakukan pada jalur tersebut, Kang Emil menyebut untuk lintas Garut tak sampai Rp5 ribu. Sementara dari Garut ke Bandung kemungkinan Rp10 ribu dan Rp40 ribu bagi penumpang yang menuju Jakarta.

“Tarifnya sangat terjangkau, paling antar-Garutnya Rp4 ribu, ke Bandung mungkin Rp10 ribu, ke Jakarta Rp40 ribu, bandingkan dengan kerepotan pakai mobil,” tutur Kang Emil.

Kang Emil optimistis, hadirnya jalur kereta Cibatu-Garut selain dapat mengurai kemacetan juga akan mendongkrak perekonomian masyarakat Garut.

“Saya pastikan kalau ini sudah dibuka, ekonomi Garut akan meningkat pesat,” ucapnya.

Setelah jalur Cibatu-Garut ini beroperasi, Kang Emil berharap Kementerian Perhubungan dan PT KAI dapat membuka jalur kereta api lainnya di Jabar, khususnya di wilayah pesisir selatan. “Tadi berdiskusi dengan Pak Dirut (PT KAI) rencana pengembangan track lainnya termasuk mimpi besar di Jabar selatan,” ucapnya. (Humas Jabar)

Jakarta (aswajanews.id) – Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 21 Desember 2021 tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Sesjen Kemendikbudristek), Suharti, dalam Webinar Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Tahun 2022, Senin (3/1/2022).

Suharti mengatakan, pemerintah berupaya memulihkan pembelajaran dengan kembali membuka sekolah secara tatap muka di semester genap tahun ajaran 2022 secara terbatas, dan tidak semua satuan pendidikan bisa menggelar PTM secara penuh (100 persen).

“Ada dua fokus utama dari penyesuaian SKB 4 Menteri tahun 2022. Pertama, harus dipastikan bahwa tenaga pendidikan harus sudah tervaksinasi. Jadi kami sangat memohon kepada para guru atau tenaga pendidikan untuk segera vaksinasi agar bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Dengan vaksinasi, kita ingin pastikan bahwa anak-anak kita menjadi semakin aman di sekolah,” tuturnya.

Dalam SKB Empat Menteri tersebut, tercantum bahwa satuan pendidikan di wilayah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1 dan 2 bisa melaksanakan PTM dengan jumlah peserta didik 100 persen jika capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80 persen. Dengan begitu, sekolah juga bisa menyelenggarakan PTM setiap hari dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari.

Namun jika capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah PPKM level 1 dan 2 berada di antara angka 50—80 persen, maka satuan pendidikan di wilayah tersebut hanya diperbolehkan menyelenggarakan PTM terbatas dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas. PTM terbatas di wilayah itu bisa diselenggarakan setiap hari, namun harus dilakukan bergantian sesuai dengan jadwal yang diatur sekolah berdasarkan jumlah siswa dan ketersediaan ruang kelas, dengan lama belajar maksimal enam jam pelajaran per hari.

Suharti menegaskan, penetapan SKB 4 Menteri telah melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan generasi bangsa. “Mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut memberikan keyakinan kepada kita semua, bahwa pembelajaran tatap muka ini dilakukan semata-mata demi kebaikan untuk semua, baik untuk guru, keluarga, maupun peserta didik,” katanya.

Dalam webinar yang sama, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, mengatakan, semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2, dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas, sehingga hanya satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara penuh.

“Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi wilayah yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat,” ujarnya.

Jumeri mengatakan, ada pengecualian dalam ketentuan mengenai pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Peraturan tersebut dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis. Satuan pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis dapat melaksanakan PTM secara penuh dengan kapasitas peserta didik 100 persen. Daerah yang masuk dalam kondisi khusus tersebut dapat dilihat pada Keputusan Mendikbudristek Nomor 160/P/2021 (https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2413).

“Secara garis besar, beberapa daerah di Indonesia sudah memasuki level 1 atau zona hijau. Sementara dari sisi persentase tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi, data kami mencatat sebanyak 81 persen dari 4,5 juta atau sebanyak 3,606 juta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah menerima vaksinasi. Bahkan 72 persen atau 3,26 juta di antaranya sudah menerima vaksinasi dosis 2,” kata Jumeri.

Saat ini, lanjutnya, tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau PPKM level 4. Hampir semua daerah di berbagai wilayah Indonesia masuk kategori PPKM level 1 dan level 2. Ia menjelaskan, di Pulau Jawa dan Bali, 31 persen wilayahnya sudah masuk kategori PPKM level 1, lalu 59 persen termasuk PPKM level 2, dan 10 persen sisanya adalah PPKM level 3. Sementara di Pulau Sumatera sebanyak 62 persen wilayahnya ada di zona hijau (level 1), 35 persen zona kuning (level 2), dan 4 persen di zona oranye (level 3). “Di Sulawesi, 42 persen itu berada di level 1, 46 persen di zona level 2, dan 12 persen di level 3. Sementara itu di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua didominasi berada di level 2,” ujar Jumeri.

Ia juga mengimbau agar satuan pendidikan menggunakan teknologi untuk pemantauan evaluasi PTM terbatas yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), EMIS (sistem informasi data pendidikan dari Kementerian Agama), dan PeduliLindungi, termasuk penggunaan QR Code PeduliLindungi untuk pengunjung dan tamu di satuan pendidikan. “Satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19,” tegasnya. (Sumber : Kemendikbudristek)

Jakarta (Aswajanews.id) – Sebanyak 419 jemaah Indonesia hari ini berangkat ke Saudi untuk menunaikan ibadah umrah. Keberangkatan mereka dilepas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, mewakili Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Kepada jemaah dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Hilman menyampaikan pesan Menag agar mematuhi aturan di tanah air dan di Arab Saudi.

“Jaga kepercayaan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Tunjukkan bahwa jemaah umrah Indonesia patuh pada aturan, khususnya patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ingatlah, pandemi Covid-19 belum berakhir,” ucap Hilman membacakan sambutan Menag sekaligus melepas jemaah di asrama haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu (8/1/2022).

Sesuai arahan Menag, lanjut Hilman, pihaknya tengah memfinalisasi regulasi tentang penyelenggaraan umrah di masa pandemi, termasuk yang terkait integrasi sistem dengan pemerintah Arab Saudi. Ini dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan jemaah.

“Proses verifikasi sertifikasi vaksin, tes kesehatan, karantina dan screening kesehatan dilaksanakan secara mudah, cepat, valid, akurat, serta menjamin kepatuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh kedua negara, Indonesia dan Arab Saudi,” kata Hilman.

Hilman juga menyampaikan terima kasih Menag kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia atas dukungannya terhadap penyelenggaraan ibadah umrah kali ini.

“Kami menitipkan jemaah umrah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan terbaik sebagai tamu Allah, saudara sesama muslim dan pengunjung dua tanah suci,” ungkap Hilman.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah, kepada kementerian/lembaga yang turut berpikir dan bekerja untuk suksesnya pemberangkatan jemaah umrah. Persiapan penyelenggaraan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Satgas Covid-19, Otoritas Bandara, serta BNPB.

“Semoga Allah meridai kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah umrah, serta bangsa dan negara,” tandasnya.

Hadir, Wakil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Sulaiman, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi dan Haji Terpadu Jaja Jaelani, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin. (Humas)

Polres Gunung Mas (Aswajanews.id) – Personil Polsek Rungan, Polres Gunung Mas jajaran Polda Kalteng, melaksanakan sosialisasi berupa Tatap Muka secara langsung kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gumas, Kalteng, Jum’at (07/01/2022) Siang.

Dalam hal ini Polsek Rungan Polres Gumas membentangkan Spanduk Yang Bertuliskan “Stop Pungli… Pemberi dan Penerima sama – sama melanggar hukum, ada pungli laporkan segera. dan sekaligus Mensosialisasikan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan tugas sapu bersih pungutan liar,” kepada masyarakat.

Kapolsek Rungan Ipda Fedrick Liano, S.E., berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat agar mengetahui dan mempedomi hal-hal yang menjadi larangan serta ancaman pidananya.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini, Masyarakat dapat mengingat dan mengaplikasikan sejak dini anti pungli di tempat tinggalnya serta kedepan menciptakan generasi yang bebas dari pungli,” ucap Kapolsek.

“Dapat memahami bahwa pungutan liar tidak dibenarkan, dan ada sanksi hukum bagi yang memberi maupun bagi yang menerima,” tambahnya. (Div Humas Polri)

Indramayu (Aswajanews.id) – Program vaksinasi untuk anak berumur 6 sampai 11 Tahun di Kabupaten Indramayu serentak hari ini dilaksanakan di sejumlah sekolah dasar. Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri menargetkan sebanyak 171.663 anak berumur 6 hingga 11 tahun telah divaksinasi dengan rentang waktu 14 hari kedepan. Hal ini dalam rangka sinergitas percepatan vaksinasi seluruh Indonesia yang diharapkan rampung pada akhir Januari 2022.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Indramayu dr. Wawan Ridwan mengatakan, untuk melakukan percepatan vaksinasi terhadap anak berumur 6 hingga 11 tahun perlu adanya sinergitas dan kekompakan dari semua elemen masyarakat, termasuk melakukan edukasi terhadap orang tua anak agar bersedia buah hatinya disuntik vaksin.

“Kebetulan tadi kami rapat dinas dengan kepala Puskesmas dan sudah saya sampaikan bahwa jumlah sasaran anak usia 6-11 tahun adalah 171.663 anak, dan harus selesai dalam waktu 14 hari ke depan jadi tiap hari harus tervaksin 12.261 anak, sehingga rata-rata setiap Puskesmas harus memvaksin 250 anak setiap hari,” ujar Wawan ketika dihubungi melalui telepon selularnya, Kamis (6/1/2022).

Wawan berharap, target vaksinasi untuk anak berumur 6 hingga 11 tahun bisa tercapai demi terciptanya Herd Immunity sehingga perlu adanya dorongan dan dukungan dari masyarakat untuk terwujudnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen sekaligus melindungi anak-anak dari paparan Covid-19.

“Harapan kami semua anak usia 6 hingga 11 tahun yang juga siswa SD bisa tervaksin semua, sehingga tercipta herd immunity dan pada saatnya dilaksanakan PTM mereka sudah siap,” harapnya. (Diskominfo)

Subang (Aswajanews.id) – Bupati Subang, H. Ruhimat didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang, H. Asep Nuroni, S.Sos., M.Si, melantik dan melaksanakan pengambilan sumpah jabatan kepada kepala desa terpilih Desa Pusakaratu Kecamatan Pusakanagara, di Aula Kecamatan Pusakanagara. Kamis, (6/1/2022).

Kepala Desa yang dilantik adalah Aan Ana yang kembali terpilih untuk melanjutkan jabatannya di periode kedua yaitu periode 2022-2028.

Camat Pusakanagara Drs. Muhamad Rudi, MM. dalam laporannya menyampaikan bahwa di Kecamatan Pusakanagara terdapat 2 desa yang mengadakan pemilihan kepala desa, yaitu desa Gempol dan Desa Pusakaratu.

Dirinya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kang Jimat dan dinas terkait yang telah membantu penyelenggaraan pilkades serentak.

“Terima kasih kepada pak bupati yang sangat peka, kami diberi dua kemudahan yang pertama Perbup ttg pilkades, dan yang kedua adalah anggaran, kalau dulu diserahkan ke Calon Kades, tahun ini beda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami tidak memungut dari Calon Kades” Ungkap Rudi.

Acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan Aan Ana sebagai kades terpilih dan penandatanganan berita acara pelantikan oleh saksi, Plt. Kadispemdes Subang, Camat Pusakanagara dan Rohaniwan.

Kepala Desa Pusakaratu Aan Ana dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas pelantikan yang dilaksanakan. Dirinya memohon bimbingan kepada Kang Jimat dalam membangun Desa Pusakaratu semakin maju dan dirinya akan siap mendukung Program Bupati.

Aan pun mengucapkan rasa terima kasih atas pemberian seragam dari Kang Jimat.

“sesuai namanya semoga menjadi Jimat bagi saya memimpin desa Pusakaratu dengan amanah. Mari kita bersatu padu, apa artinya saya sebagai kepala desa tanpa dukungan dari masyarakat serta bimbingan dari Pak Bupati dan Kecamatan” Ujar Aan.

Kang Jimat dalam sambutannya menyampaikan hari ini adalah periode kedua Aan Ana mengemban amanah dari masyarakat. “Tolong jaga amanat dengan baik, nasihat ini untuk diri saya juga, jalankan tugas dengan sesuai SOP, jangan sekali-kali melenceng. Saya Titipkan amanah Wargi Subang, amankan dana desa, jangan sampai ada masalah dengan APH/ permasalahan hukum, para pendukungnya tolong ingatkan Pak Aan” Ujar Kang Jimat.

Kang Jimat menghaturkan rasa terima kasihnya kepada badan pengawas, panitia dan para warga Pusakaratu. “Terima kasih kepda seluruh warga desa dengan membuktikan kedewasaannya dalam berdemokrasi, saya apresiasi kepada Badan Pengawas dan panitia karena pilkades terlaksanan dengan aman nyaman dan tertib.” lanjut Kang Jimat.

Selanjutnya Kang Jimat mengungkapkan permohonan maaf dan salamnya untuk kepala desa dan warga Pusakanagara. “Tadi pas sampai sini, para kepala desa mengajukan proposal untuk perbaikan jalan, itu bagus, tapi maaf pak, bu, dua tahun ini anggaran habis untuk penanganan covid” Ungkap Kang Jimat.

Kang Jimat juga menegaskan bahwa baju yang diberikan merupakan ‘kanyaah’ darinya yang dananya berasal dari uang miliknya dan bukan dari APBD. “Semoga jadi pengingat Pak Aan nasihat Kang Jimat untuk terus menjaga amanah dan tidak melakukan hal yang tidak diinginkan” Tutup Kang Jimat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0605, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pertanian, Ketua DPRD Kabupaten Subang beserta Anggota DPRD dapil Pantura, Jajaran Muspika Pusakanagara, dan tamu undangan lainnya. *(Akim/Diskominfo)

Indramayu (Aswajanews.id) – Pemerintahan Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, beberapa hari yang lalu tampak sedang merealisasikan pelaksanaan pembangunan desa yaitu untuk kegiatan pekerjaan rabat beton yang berlokasi di blok pangsor RT 26/RW 08, dengan anggaran sebesar Rp13.060.000,- (Tiga Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah). Adapun sumber anggarannya yaitu dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan rabat beton itu dikerjakan secara manual oleh beberapa orang pekerja dengan menggunakan mesin adukan molen bukan adukan coran dari pabrikasi ready mix yang diproduksi oleh Batching Plant. Padahal tidak jauh dari lokasi kegiatan ada beberapa Batching Plant yang memproduksi adukan coran beton.

Tampak pada papan informasi yang dipasang kegiatan tersebut dilaksanakan oleh TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa). Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelusuran wartawan aswajanews.id, dari sumber yang minta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa kegiatan pekerjaan rabat beton tersebut diduga tidak dilaksanakan oleh TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) melaikan adalah telah diborongkan kepada RW setempat dengan nominal sekitar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

“Uangnya langsung diserahkan oleh pihak pemdes karena itu kan dananya masuk rekening desa,” ucapnya.

Adapun ketika disinggung soal TPKD, “Ya mungkin tidak tau kan itu pelaksanaanya diduga diborongkan ke rw setempat,” pungkas sumber tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Enjang Black Ketua LSM Gampil turut angkat bicara. Ia mengatakan sangat menyayangkan atas kejadian itu.

“Apabila benar diborongkan hanya Rp 6 jt berarti kegiatan pekerjaan rabat beton tersebut terdapat selisih sekitar rp 7,6 jt, Jika melihat total yang sebenarnya yaitu rp 13 jt lebih,” ujarnya.

Menurut Enjang, selain ada selisih anggaran disitu juga berarti ada permasalahan lain yaitu tentang TPKD yang diduga hanya formalitas saja. (AS/Hn)

Ungaran (Aswajanews.id) – Sebanyak 208 orang kepala desa di Kabupaten Semarang sepakat untuk mengelola dana pembangunan desa, sesuai aturan yang berlaku. Kepala Desa Boto Kecamatan Bancak Sjaichul Hadi menyampaikan, para kepala desa siap melindungi warga yang mau melaporkan pelanggaran integritas proses pembangunan desa.

“(Kami) akan berperan proaktif dalam upaya pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme,” ujarnya mewakili para kades, saat membacakan naskah Pakta Integritas di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang, Kamis (6/1/2022).

Bupati Semarang Ngesti Nugraha kembali mengingatkan para kades, untuk menggunakan seluruh anggaran dana yang diterima sesuai peraturan yang berlaku.

Khusus untuk dana desa dari pemerintah pusat, Ngesti meminta kades memedomani Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022. Di antaranya, penggunaan untuk bantuan langsung tunai desa minimal 40 persen dari total dana desa. Selain itu, delapan persen untuk penanganan Covid, 20 persen untuk ketahanan pangan, dan 32 persen untuk pelaksanaan kegiatan prioritas lainnya.

“Tak kalah pentingnya adalah percepatan pencatatan dan sertifikasi aset desa,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Mindarto menjelaskan, pencairan dana desa se-Kabupaten Semarang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) pada 2021, menduduki peringkat ketiga terbaik se-Jawa Tengah. Sedangkan di tingkat nasional, lanjutnya, menduduki peringkat kelima terbaik.

Disampaikan, pada 2022, jumlah dana desa yang diterima mencapai Rp190.973.161.000.

“Total dana desa tahun 2022 naik Rp 2,6 miliar dibanding tahun lalu,” jelasnya. (Sumber : Diskominfo Kab Semarang)