PANGALENGAN (Aswajanews.id)  –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan bantuan untuk korban bencana longsor maupun yang turut terdampak longsor di Kampung Giriawas Desa Sakaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, Minggu (20/3/2022) sore.

Penyerahan bantuan itu langsung dilakukan Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama kepada para korban bencana tersebut.

Tercatat, sebanyak 25 kepala keluarga (KK) yang menjadi sasaran penerima bantuan  Bencana Longsor  di Kampung Giriawa Pangalengan tersebut. Masing-masing KK menerima Rp 9 juta, dengan rincian Rp 6 juta untuk sewa rumah sementara dan Rp 3 juta untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Dadang Supriatna mengatakan, penyerahan bantuan kepada para korban bencana longsor maupun yang terdampak bencana longsor segera dilakukan setelah sebelumnya BPBD dan pihak lainnya melakukan assesment pasca terjadi bencana longsor di Kampung Giriawas pada hari Minggu (16/1/2022). Sementara bencana longsor terjadi  pada Sabtu (15/1/2022) sore.

“Penyerahan bantuan pada tahap awal ini, untuk bantuan sewa rumah dulu. Karena kalau kondisi rumah mereka tetap dipaksakan untuk dihuni, dikhawatirkan terancam longsor,” kata Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya usai penyerahan bantuan tersebut.

Bupati Bandung mengatakan  penyerahan  bantuan untuk sewa rumah ini merupakan upaya Pemda dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor tersebut.

“Apalagi sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadhan, mereka diusahakan untuk menempati rumah atau sewa rumah yang aman,” katanya.

Setelah penyerahan bantuan ini, lanjut Dadang Supriatna, BPBD tetap melakukan upaya koordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara untuk melakukan relokasi warga yang rumahnya terancam longsor tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera terealisasi,” harapnya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna meninjau lokasi tanah longsor di Kampung Giriawas Desa Sukaluyu, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu (16/1/2022).

Bencana longsor yang terjadi pada Sabtu sore (15/1/2022) itu, menimpa sebuah rumah setengah jadi, dan menelan korban 1 orang meninggal dunia, 1 luka berat serta 6 orang luka ringan.

Bupati mengatakan, lokasi tersebut cukup rawan. Kontur tanah dengan kemiringan 45 derajat iyang menjadi area longsor ditanami pemiliknya dengan tanaman kentang, dan tidak terdapat tanaman keras sebagai penahan.

Ia pun segera menginstruksikan BPBD, aparat kewilayahan dan Pemerintah Desa setempat agar segera berkoordinasi untuk melakukan relokasi. Hal itu menurutnya harus segera dilakukan, untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan.

“Setelah dicek di lapangan, ada sekitar 20 rumah di lokasi rawan bencana longsor, itu harus segera direlokasi dalam waktu seminggu ini. Kemudian di kemiringan 45 derajat, kita sudah melarang petani menanam sayuran dan lebih mengutamakan tanaman keras,” tutur Bupati.

Saat melihat langsung rumah-rumah penduduk yang rusak terdampak, Bupati mengatakan akan melakukan mitigasi bencana dan perbaikan dengan melibatkan pentahelix.

Pria yang akrab disapa Kang DS  pun meminta para petani di Kabupaten Bandung, untuk belajar dari kejadian serupa agar tidak terulang lagi.

Selanjutnga Kang DS juga turut menginstruksikan Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk membantu penyediaan bibit tanaman keras untuk pemilik lahan di kemiringan.

“Minimal jenis kopi lah, tidak boleh ditanami tanaman yang akarnya longgar. Kalau toh bersikeras ditanami sayuran, tolong lakukan tumpang sari. Harus ada tanaman keras dengan jarak dua meter setengah, itu solusinya,” tegas Kang DS. (Diskominfo)

CILACAP (Aswajanews.id)  –  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui UPT Pemadam Kebakaran Cilacap meluncurkan aplikasi Satuan Pemadam Kebakaran Terpadu (Satkartaru) SIAP di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, Jumat (20/05/2022). Peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tatto Suwarto Pamuji.

Turut hadir Kepala Satpol PP Cilacap Luhur Satrio Muchsin, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Cilacap Supriyadi, para Pejabat di Lingkungan Kabupaten Cilacap, para Pimpinan BUMD dan BUMN serta tamu undangan lainnya.

Aplikasi Satkartaru SIAP diluncurkan dalam rangka transformasi menuju Satpol PP yang lebih responsif untuk mengurangi kebakaran di Kabupaten Cilacap. Satkartaru SIAP akan menerima informasi aduan dari masyarakat kemudian akan diteruskan oleh operator ke Pos Damkar terdekat dari lokasi kejadian.

Sehingga Pos Damkar terdekat akan mengirimkan tim pemadam ke titik lokasi kejadian kebakaran secara cepat. Aplikasi ini dapat di unduh di Play Store yang tersedia di ponsel Android. “Satpol PP Cilacap telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan waktu tanggap atau respon time khususnya dalam kasus kebakaran dan penyelamatan.

“Satpol PP Cilacap juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan dan pembentukan barisan sukarelawan pemadam kebakaran. Tercatat sampai tahun 2021 keanggotaannya mencapai 118 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap”, jelas Luhur.

Ia berharap nantinya masyarakat bisa mengunduh aplikasi ini secara serentak karena akan membantu penanganan kebakaran secara cepat serta mengurangi korban jia maupun harta benda. Acara ditutup dengan menekan tombol pemadam kebakaran secara serentak oleh Bupati, Kepala Satpol PP, dan para pejabat lainnya tanda Aplikasi Satkartaru Siap telah resmi diluncurkan. (Red)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mendapatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan persentase 80,30 persen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Provinsi Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022.

WTP ini merupakan kali keempat (quattrick) beruntun yang diraih Pemkot Bandung, yaitu sejak tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Namun, perlu ada tindak lanjut dari temuan-temuan yang diberikan oleh BPK terkait hasil audit laporan Pemkot Bandung.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menyampaikan, pihaknya akan segera menindak lanjuti temuan yang disampaikan BPK Jabar.

“Dari LHP ini akan tindak lanjuti karena kami juga sudah membuat rencana aksi. Semoga di tahun 2022 akhir kita bisa di atas 85 persen dan bisa memperbaiki manajemen tata kelola keuangan Pemkot Bandung,” ungkap Yana selepas acara penyerahan LHP.

Serupa dengan Yana, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan juga menyampaikan, pihaknya akan terus membantu Pemkot Bandung untuk menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK.

“Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan penilaian objektif terhadap penyelenggaraan penilaian LHP ini. Sebagai tindak lanjut, kami akan mempelajari dan mencermati bersama atas laporan LPH. Semoga bisa bermanfaat untuk Pemkot Bandung ke depannya,” ucap Tedy.

Dalam Laporan penyerahan LHP ini, terdapat enam pemerintah daerah (pemda) yang jugs memperoleh WTP. Di antaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPK Jabar, Arif Agus mengatakan, dari keenam pemda ini, Pemkot Bandung memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase kesesuaian 80,30 persen.

“Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada masalah temuan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, banyak temuan yang sifatnya berulang sama dengan tahun lalu,” ucap Arif

—->(DISKOMINFO)

TANJABBAR (aswajanews.id) – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Memberi masukkan ke Pemerintah Daerah. Hal itu disampaikan Bupati saat memberikan kata sambutan dalam acara Silahturahmi dan Halal Bihalal bersama MUI Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tema “Perkuat Silahturahmi untuk Kebersamaan Melayani Umat, Jumat (20/05/22).

“Silahturahmi ini dilakukan karena banyak agenda kedepannya yang harus dikerjakan secara bersama karena pemerintah daerah itu perlu masukan, bimbingan serta pendampingan dan itu secara formal dimiliki oleh Majelis Ulama,” tutur Bupati.

“Oleh karena itu Majelis Ulama selalu memberikan pertimbangan pertimbangan, kebijakan untuk dilakukan program-program yang akan dituangkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan dan hal lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat kita hari ini,” harapnya.

 Acara yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati tersebut turut dihadiri oleh Tuan Guru, Alim Ulama, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah,Asisten, pengurus MUI, Ketua TP PKK, Ketua DWP serta tamu undangan lainnya. (YS)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan target vaksinasi covid-19 di Kota Bandung sudah terlampaui. Hal ini tak lepas dari peran berbagai pihak, termasuk vaksinasi massal yang dilakukan oleh Partai Nasdem Kota Bandung.

“Selama ini partai Nasdem telah membantu program Pemkot Bandung, terutama masalah vaksinasi. Vaksinasi Massal yang selama ini dilakukan oleh partai Nasdem dapat mempercepat pencapaian target vaksinasi di Kota Bandung,” ujar Yana saat menghadiri Halal Bihalal Partai Nasdem Kota Bandung di Hotel Golden Flower Bandung, Kamis 19 Mei 2022.

Saat ini, kata Yana, capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Bandung mencapai 113 persen. Sedangkan dosis kedua mencapai 103 persen, dan dosis ketiga (34 persen).

“Badan Kesehatan Dunia mengatakan apabila vaksin sudah 100 persen akan menjadi endemi,” kata dia.

Yana berharap, seluruh pihak, termasuk partai politik terus bahu membahu menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan di Kota Bandung.

“Pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, tentunya perlu bantuan termasuk dari partai Nasdem. Terima kasih atas dukungan partai Nasdem pada program-program Pemerintah Kota Bandung,” kata Yana.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Muhammad Farhan mengapresiasi kehadiran Wali Kota Bandung dalam kegiatan Halal Bihalal tersebut.

“Kehadiran wali kota menunjukkan kualitas beliau sebagai pembina utama partai politik di Kota Bandung,” katanya.

Farhan mengatakan, silaturahmi yang telah dibangun, menjadi dasar untuk membangun Kota Bandung menjadi lebih baik.

“Kita harapkan silaturahmi ini bisa menjadi dasar untuk membangun kota kita. Ini juga menjadi edukasi politik bagi masyarakat, walaupun berbeda partai kita tetap bisa bersilaturahmi,” ujar Farhan (rob). (Diskominfo)

BANDUNG (aswajanews.id) – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, fly over (jembatan layang) Kopo bisa dilengkapi dengan rambu-rambu dan fasilitas lainnya. Sehingga nantinya keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.

“Seminggu uji coba, nanti kita tanya lagi rambu-rambu dan kelengkapannya,” ujar Yana, di Balai Kota Bandung, Jumat 20 Mei 2022.

Soal resmi digunakan, Yana akan menanyakan dengan pasti kapan bisa digunakannya infrstruktur tersebut.

“Nanti kita tanya kapan resmi digunakan,” tutur Yana.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Keamanan dan Ketertiban Transportasi (KKT) Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara mengatakan, fly over Kopo di Jalan Bypass Soekarno Hatta, Kota Bandung mulai diujicoba terhitung sejak Kamis, 19 Mei 2022 hingga satu pekan ke depan.

“Itu (flyover) dalam rangka uji coba satu pekan dari Polsek Bojongloa Kidul,” ujarnya.

Asep mengutarakan uji coba flyover Kopo dilintasi kendaraan untuk dua arah yaitu kendaraan dari arah timur seperti dari Cibiru, Cileunyi menuju ke barat ke Bandung dan Cimahi dan sebaliknya kendaraan dari arah barat ke timur.

Ia mengatakan, uji coba flyover Kopo hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak tiap hari.

Asep menjelaskan, uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi friksi antara ban dengan jalan. Termasuk apabila kendaraan tengah berjalan menurun dari flyover mengalami kendala.

“Uji coba dalam rangka satu apakah friksi antara ban dengan jalan bagaimana. Dua bilamana ada turunan ada kendala gak,”  Belum diperoleh sebab masih berlangsung untuk satu pekan ke depan,” ucapnya.

Menurut Asep, pembangunan Flyover Kopo sudah mencapai 90 persen lebih dan hanya tersisa pemasangan penerangan jalan umum dan rambu-rambu. (Diskominfo)

JAKBAR (Aswajanes.id) – Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat memperbaiki parapet turap Kali Angke yang berada di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Wijayakusuma, Grogol Petamburan.

Satgas SDA Kecamatan Grogol Petamburan, Kurniawan mengatakan, perbaikan parapet turap Kali Angke di lokasi dilakukan karena kondisinya sudah ambrol termakan usia.

“Perbaikan dilakukan sepanjang 12 meter dan tinggi 150 sentimeter,” ujarnya, Jumat (20/5).

Ia menjelaskan, perbaikan parapet turap kali ini dikerjakan manual dengan melibatkan empat personel. Proses pengerjaannya sendiri telah dimulai sejak 13 Mei 2022 lalu dan ditargetkan rampung akhir bulan ini.

“Perbaikan turap kita lakukan untuk mencegah kali meluap saat debit air tinggi,” tandasnya.

JAKARTA (Aswajanews.id) – Sebanyak 419 hewan penular rabies (HPR) di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, telah mendapat vaksinasi rabies.

Layanan vaksinasi rabies gratis ini dilakukan dengan sistem jemput bola oleh petugas  Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, sejak Kamis (19/5) hingga Jumat (20/5) hari ini.

Menurut Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Devi Lidya, seluruh hewan peliharaan warga yang divaksin rabies adalah kucing.

“Selama dua hari, tercatat 419 ekor kucing yang divaksin rabies, terdiri dari 175 kucing jantan dan 244  betina,” katanya, Jumat (20/5).

Vaksinasi HPR di pulau berpenghuni ini, jelas Devi, pihaknya akan terus  lakukan untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies.

“Pekan depan kita lakukan layanan jemput bola kembali ke Pulau Pramuka,” tuturnya.

Devi menambahkan, pihaknya juga melakukan monitoring penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap kambing peliharaan warga.

“Sekitar lebih dari 10 ekor kita periksa dan keadaannya sehat semua. Karena hewan kambing maupun sapi di Pulau tidak terlalu banyak,” tandasnya.

Untuk mengantisipasi penyebaran PMK di Kepulauan Seribu, ungkap Devi, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pengunjung atau warga yang membawa kambing atau sapi di dermaga, terutama menjelang Idul Adha nanti. *(Red)

Malang (aswajanews.id) –  Forum Lalu Lintas Kota Malang merekomendasikan empat poin rencana aksi jangka pendek untuk meningkatkan kelancaran pergerakan di kawasan Tlogomas.  Salah satunya adalah rekayasa satu arah pada Jembatan Tunggulmas yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2022 mendatang.  Hal tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Kamis (19/5/2022).

rapat koordinasi rekayasa satu arah pada Jembatan Tunggulmas

Kadishub Heru Mulyono, S.IP., MT mengungkapkan bahwa hasil evaluasi pascadibukanya kembali Jembatan Tunggulmas mengindikasikan perlunya langkah-langkah lanjutan.

“Sambil menunggu pemasangan APILL, arus diatur satu arah yaitu dari Jalan Togomas menuju ke Jalan Saxophone.  Mulai tangal 1 Juni 2022  dan nanti dilakukan evaluasi secara periodik,” sebut Heru.

Heru menambahkan bahwa rekomendasi akan segera diajukan untuk memperoleh persetujuan pimpinan.  Selanjutnya, apabila telah disetujui, maka rentang waktu menuju 1 Juni menurutnya akan dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan dan mematangkan sejumlah langkah lanjutan.

Terkait masih banyak kendaraan yang putar balik di sekitar area simpang Jembatan Tunggulmas dirinya mengimbau ketertiban bersama.  Pasalnya marka pada jalan provinsi tersebut adalah marka solid (lurus tanpa putus) yang artinya tidak boleh untuk putar balik.

“Artinya secara ketentuan, baik sebelum maupun sesudah adanya jembatan, disana memang tidak boleh putar balik.  Harapannya disadari bersama demi kelancaran dan keamanan,” tambah Heru.

Selain pengaturan skema satu arah, Forum Lalu Lintas Kota Malang juga menyepakati tiga poin lain terkait rekayasa lalu lintas di Tunggulmas.

Pertama, memperbaiki pemasangan separator/road barrier dan pemasangan rambu larangan putar balik.  Kedua, pemasangan APILL dan perbaikan kaki simpang mendesak dilakukan. Ketiga, pemutakhiran kajian transportasi menyeluruh kawasan Tlogomas dan Tunggulwulung mendesak dilakukan. *(Diskominfo)

Malang (aswajanews.id) –  Kota Malang terus berupaya untuk terbebas dari stunting. Demi akselerasi penurunan stunting, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang tertanggal 28 Maret 2022.

Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, untuk mencapai angka stunting di 14 persen secara nasional.

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan, terbitnya surat keputusan pembentukan TPPS ini diharapkan dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kota dan kabupaten.

“Perlu adanya penguatan kolaborasi kerja dari berbagai pihak. Upaya ini tidak bisa dilakukan pemerintah saja namun butuh keterlibatan semua pihak, akademisi, media, dan juga masyarakat. Perlu upaya keras dari kita semua untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk masalah stunting ini,” kata Sutiaji pada kegiatan Sinergitas dan Penguatan TPPS di Hotel Aria Gajayana, Kamis (19/5/2022).

Pemilik kursi tertinggi di Pemerintah Kota Malang ini pun menyebutkan, bahwa permasalahan pengentasan stunting membutuhkan dukungan dari Forkopimda disesuaikan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. “Ini memang kita giatkan karena Indonesia masih di bawah standar WHO, yakni masih di angka 23 persen. Kalau di Kota Malang berdasarkan bulan timbang di Februari 2022 angkanya mencapai 9,85 persen,” ujarnya.

“Untuk targetnya paling tidak bisa turun lagi, nanti saya lihat di RPJMD nanti bagaimana. Saat ini di Indonesia belum ada yang bebas stunting. Kita akan kuatkan kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan. Ternyata dari Covid-19 ini kita bisa lihat bahwa angka kemiskinan naik, tapi angka stunting turun. Berarti kala kesadaran lebih tinggi, Insyaallah stunting semakin turun,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Dra. Penny Indriani, MM mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan komitmen seluruh unsur yang terlibat sehingga target penurunan stunting di Kota Malang dapat segera terwujud.

“Berdasarkan dari data tabulasi stunting PK21, diketahui ada 10 kelurahan dengan tisiko stunting tertinggi di Kota Malang. Kelurahan Kota Lama adalah yang tertinggi. Dari 4.069 keluarga sasaran ada 3.567 yang berisi. Selanjutnya diikuti dengan Kelurahan Pandanwangi, Bandungrejosari, Tanjungrejo, Purwantoro, Bumiayu, Bunulrejo, Madyopuro, Buring, dan Sawojajar,” urainya.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang Dra. Maria Ernawati, MM hadir sebagai narasumber menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Malang yang telah bergerak cepat dalam menanggapi peraturan presiden, terkait upaya percepatan penurunan angka stunting. Selain itu, Erna juga memaparkan mekanisme dan tata kerja TPPS, serta gambaran stunting di Indonesia.

“Perkembangan data stunting di Indonesia menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari tahun 2019 berada di angka 27,7 dan menurun menjadi 24,4 di tahun 2021. Sedangkan, di Kota Malang mencapai 25,7 persen berdasarkan SSGI. Untuk mencapai target percepatan memang dibutuhkan sinergitas dan konvergensi yang sesungguhnya. Saya sangat optimis karena TPPS Kota Malang dapat menurunkan prevalensi stunting. Semangat untuk TPPS Kota Malang, saya yakin Kota Malang pasti bisa,” tutupnya.

Pada acara ini Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana, memaparkan masing-masing tugas dan fungsi dari setiap bagian dari tim. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa jumlah keluarga di Kota Malang yang menjadi sasaran adalah 112.016 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 85.828 keluarga dengan potensi risiko stunting dan 26.188 keluarga yang tidak berisiko. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji memberikan arahan saat kegiatan Sinergitas dan Penguatan TPPS. *(Diskominfo)

BOGOR (aswajanews.id) – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor menggelar sosialisasi bendahara pengeluaran di Ibis Hotel Bogor Raya, Jalan Golf Estate, Danau Bogor Raya, Kota Bogor, Kamis (19/5/2022).

Kegiatan sosialisasi yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah dan dihadiri seluruh bendahara pengeluaran OPD ini terkait update peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Peraturan baru ini sebenarnya sudah diterapkan dan sosialisasi ini untuk lebih mendalami regulasi terbaru secara lengkap dan jelas karena Pemerintah Kota Bogor mempunyai kewajiban menyetorkan pajak sekaligus pertemuan rutin dalam rangka rekonsiliasi, pembinaan dan pendampingan terkait proses pengelolaan keuangan,” ujar Kepala BKAD Kota Bogor, Denny Mulyadi.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, para bendahara merupakan orang-orang yang terpercaya dan dipercaya pengguna anggaran atau pimpinan OPD. Diakuinya saat ini Pemkot Bogor masih kesulitan mencari bendahara, karena bendahara mempunyai spesifikasi tertentu.

“Sulit untuk mencetak bendahara-bendahara baru, karena bapak ibu merupakan hasil dari pengalaman berpuluh-puluh tahun dan ini satu potensi,” ujarnya.

Sekda menuturkan, ada beberapa hal yang harus terus-menerus dikembangkan bendahara karena setiap tahun selalu ada aturan baru. Sehingga bendahara harus terus update dan memegang teguh aturan. Menurutnya, aturan itu bisa dikuasai jika dipelajari dan dibaca. Ia menekankan agar bendahara jangan sampai terjebak dan melakukan kesalahan.

Tak hanya mempelajari peraturan, bendahara harus memahami akuntansi dasar, harus teliti, mengingat bendahara mempunyai kewenangan melakukan evaluasi sebelum pencairan anggaran, harus disiplin membuat laporan, memahami DPA. Pasalnya, jika tidak disiplin, laporan keuangan bisa mengalami keterlambatan dan mengakibatkan keterlambatan lainnya.

“Bendahara harus loyalitas dan harus siap disukai dan tidak disukai. Karena bendahara mempunyai fungsi strategis, harus menyimpan uang, melaporkan, menatalaksanakan dan mempertanggungjawabkan, semua pekerjaan berisiko dan saya berharap kinerja bapak ibu bisa terus diperbaiki,” ujar Sekda.(Prokompim)

Malang (aswajanews.id) –  Menggelorakan semangat untuk giat menanam di Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko selalu aktif hadir di berbagai kesempatan. Kali ini orang nomor dua di jajaran Pemerintahan Kota Malang ini melakukan dialog cinta lingkungan bersama Shekinah Multimedia Ministries di Memoir Studio, Jalan Panglima Sudirman, Kamis (19/5/2022).

Bung Edi, sapaan Sofyan Edi Jarwoko mengungkapkan, bahwa undang-undang penataan ruang mengamanahkan kawasan perkotaan harus memiliki ruang terbuka hijau (RTH) 20 persen dari luas wilayah. Di mana untuk Kota Malang sendiri saat ini RTH masih mencapai 10 persen.

“Pesatnya pembangunan kota begitu mempengaruhi keberadaan RTH dan kita tidak bisa menghindar karena itu sudah tuntutan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, maka dibutuhkan komitmen bersama bagi pengambil kebijakan. Karena apa yang diputuskan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini terus mengedukasi masyarakat bahwa RTH bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun juga tanggung jawab bersama masyarakat.

“Untuk itu Pemerintah Kota Malang saat ini terus mengajak masyarakat membangun kesadaran cinta lingkungan,” tegasnya.

Saat menanam, masyarakat diajak diniatkan bersedekah untuk lingkungan dengan cara menanam pohon. Diniatkan bersedekah oksigen agar bisa bermanfaat untuk alam dan bermanfaat untuk kehidupan.

“Agar itu bisa terwujud tidak bisa dilakukan Kota Malang sendiri. Namun juga harus bekerja sama dengan daerah lain termasuk Kota Batu dan Kabupaten Malang,” terangnya.

Direktur Shekinah Multimedia Ministries Pastor Marcus Rumampuk mengatakan senang bisa melakukan dialog langsung dengan Pemerintah Kota Malang terkait kegiatan cinta lingkungan. Termasuk dengan Wakil Wali Kota Malang yang sangat giat melakukan cinta lingkungan dengan menanam pohon.

“Kami sebagai masyarakat Malang sangat merindukan masa lalu. Di mana Kota Malang begitu dingin, saat pagi turun kabut dan oksigen begitu melimpah. Kota Malang tidak ungkep,” kata Marcus.

Markus mengajak masyarakat lebih banyak lagi melakukan kegiatan cinta lingkungan, termasuk dengan menggiatkan aksi menanam pohon. Dengan lingkungan yang kembali hijau diharapkan bisa membuat semua yang tinggal di Kota Malang bisa lebih nyaman dan lebih sehat. Karena menghirup oksigen yang begitu melimpah. (cah/ram)

SEMARANG (Aswajanews.id) – Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 76 Tahun 2022, Polda Jateng melalui Biddokkes menggelar Bakti Kesehatan (Baktikes) berbentuk Khitanan Massal yang dilaksanakan di RS Bhayangkara Tk II Awaloeddin Djamin, Kota Semarang, Kamis (19/5/2022).

Kegiatan itu diikuti 125 anak-anak berusia 5-14 tahun yang berasal dari beragam kalangan masyarakat.

Kepala Rumah sakit (Karumkit) Bhayangkara Semarang, Kombes Pol dr. Muhammad Khusnan Marzuki yang membuka kegiatan menjelaskan khitanan massal dilakukan karena membawa manfaat kesehatan khususnya bagi kaum pria.

“Khitan bagi anak-anak akan membawa hikmah dan berkah tersendiri bagi mereka yang melaksanakan. Selain membawa pahala karena merupakan salah satu sunnah agama, proses khitan juga merupakan salah satu tahapan hidup bagi anak menuju kedewasaan,” ungkap Kombes dr. Khusnan.

Secara psikologis, kata dia, seorang anak belajar mengenai pengorbanan melalui proses khitan dan diharapkan mampu mengembangkan pola pikir anak menjadi lebih dewasa.

“Dia berani berkorban untuk masa depannya di dunia maupun di akhirat. Pola pikir anak sebelum dan setelah dikhitan juga akan berbeda,” lanjutnya.

Selain itu, terang dr. Khusnan, khitan membawa dampak kesehatan fisik bagi anak. Kesehatan anak menjadi lebih terjaga sehingga terhindar dari penyakit kelamin. (Bidhumas)

TANJABBAR (Aswajanews.id) – Komisi II DPRD kabupaten tanjung Jabung Barat menggelar rapat terkait limbah PDAM Tirta Pengabuan yang berada di desa Talang Makmur KM 6 kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis (19/05/22).

Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi II DPRD Tanjung Jabung Barat Syufrayogi syaiful lalu di lanjutkan oleh sekretaris komisi II dprd Tanjab barat satria tubagus Ryan hermawan serta anggota komisi II DPRD Tanjab Barat Mariatul qiftiyah dan Jamilah.

Rapat permasalahan limbah PDAM juga dihadiri oleh staf ahli pemkab Tanjab Barat, Dinas PUPR Tanjab Barat, dinas lingkungan hidup Tanjab barat, camat tebing tinggi, Dirut PDAM Tirta Pengabuan, kades Talang Makmur serta masyarakat yang lahannya terdampak oleh limbah PDAM.

Syufrayogi syaiful mengatakan komisi II hari ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi terkait aduan masyarakat tentang limbah PDAM yang mengakibatkan lahan warga yang rusak.

“Hari ini kita menjadi fasilitator terkait limbah yang katanya mengakibatkan lahan masyarakat rusak dan habis di makan oleh limbah, jadi kita hari ini mendengarkan dulu masukan masukan baik dari masyarakat dan OPD terkait,” ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi II Satria Tubagus Ryan hermawan usai memimpin rapat terkait limbah PDAM Tirta pengabuan mengatakan akan meninjau langsung ke lokasi yang terdampak limbah PDAM Tirta pengabuan di desa talang makmur kecamatan tebing tinggi.

“Kami Komisi II DPRD Tanjab Barat beserta OPD nanti akan turun langsung ke lapangan melihat bagaimana kebun-kebun masyarakat yang terdampak,” tandasnya. (YS)