KABUPATEN CIREBON (Aswajanews.id) – Kodim 0620 Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan TMMD Tahun 2022 di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Acara tersebut dibuka langsung oleh Komandan Korem 063/SGJ, Kolonel Inf Dany Rakca Andalasawan dan dihadiri oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron MAg.

Ada yang menarik dari pelaksanaan TMMD kali ini. Masuknya pengentasan stunting menjadi salah satu program yang akan dijalankan pada TMMD, selain pembangunan fisik maupun sosial lainnya.

Danrem 063/SGJ, Kolonel Inf Dany Rakca Andalasawan membenarkan bahwa program stunting akan dijalankan pada TMMD. Menurutnya, masuknya pengentasan stunting sebagai program, tidak terlepas dari posisi Kepala Staff Angkatan Darat, Jendral TNI Dudung Abdurrachman yang didaulat sebagai Bapak Asuh Angkat Stunting Nasional. “TNI itu kan memiliki tugas, yaitu saat Operasi Perang dan Selain Perang. Ada 14 tugas kami selain perang, yaitu membantu pemerintah daerah untuk percepatan target pembangunan nasional yang diantaranya pengentasan stunting ini,” terang Dany usai pembukaan, Selasa (26/7/2022).

Dikatakan Dany Rakca, stunting ini merupakan permasalahan nasional yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah daerah saja. Oleh karena itu, dirinya juga menegaskan TNI akan siap membantu dalam Program Pengentasan Stunting.

“Pak Bupati dan Wakil nanti akan merumuskan bagaimana penanganan terpadunya dalam waktu dekat. Kami dengan jajaran juga sudah berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam program stunting ini. Tak lupa, masyarakat juga akan kami ajak, karena penanganan stunting ini harus bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, khususnya Korem 063/SGJ dan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan TMMD di Desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug. Bupati mengatakan, banyak manfaat dari kegiatan TMMD yang bisa diperoleh masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI, karena dalam TMMD ini banyak kegiatan yang baik, seperti pembangunan fisik, sosial dan juga rutilahu. Masyarakat juga nantinya pasti akan mengikuti program yang dijalankan dan tentu akan membawa dampak positif kedepannya,” tutur Imron.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE MSi menambahkan, TMMD sebagai bukti kemanunggalan TNI kepada masyarakat. Untuk program penanganan stunting sendiri, Wabup menyebut perlu peran serta semua pihak.

“Ini dibuktikan dengan sinergitas antara TNI/Polri dengan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Semoga, langkah ini juga dapat mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, yaitu Kabupaten Cirebon Bersama,” singkatnya. (Diskominfo)

TAPANULI SELATAN (Aswajanews.id) – Selain jalan alternatif yang di lewati masyarakat, jalan rusak ini ada sehari-harinya dinimkati oleh 4 lingkungan untuk dua Kelurahan yaitu Kelurahan Rianiate dan Kelurahan Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Propinsi Sumatera Utara.

Sementara setiap harinya anak-anak yang bersekolah harus berjalan kaki sejauh lebih kurang 2 km, selain itu, disaat warga sakit harus merasakan jalan yang berbatuan dan berlubang serta berlumpur untuk segera di rawat dirumah sakit begitu juga penghasilan pertanian dan perkebunan masyarakat jadi semua terkendala di pengangkutan.

Saat wartawan Rakyat Simpati Indonesia, (RSI) menemui Kepala Lingkungan II Aek Sabatang Godang, Kelurahan Rianiate, Peringatan Halawa, pada hari Kamis (6/7/2022) dilapangan beliau mengakui langsung bahwa penduduk setempat mengeluh tentang kondisi jalan sejak lama bahkan, warga setempat pernah bertemu langsung dengan Bupati Tapanuli Selatan namun sampai saat ini tidak ada tanggapan sama sekali.

“Kami juga bagian dari warga masyarakat Tapanuli Selatan ingin mendapatkan pemerataan pembangunan selayaknya untuk Lingkungan II Aek Sabatang Godang, Lingkungan IV Simpang Aek Sabatang, Lingkungan V Aek Sabatang Menek, Kelurahan Rianiate dan Lingkungan VI Gunung Aek Tandihat, Kelurahan Sangkunur.

“Sehingga kami berharap kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memikirkan pembangunan jalan di daerah kami disini, kami juga bayar pajak kepada pemerintah seperti masyarakat lainnya di Tapanuli Selatan,” kata Peringatan Halawa.

Menurut Peringatan Halawa, jalan tersebut pernah diaspal sekitar dua tahun lalu, tetapi kualitasnya sampai dua tahun telah rusak parah dan hancur total. “Baru setahun telah rusak dan tidak ada perhatian lanjutan terhadap jalan yang kami lewati,” ujarnya.

Sementara hasil perkebunan/pertanian masyarakat begitu banyak seperti Sawit diperkirakan ada mencapai 500 Ton perbulan, Getah mencapai 150.000 Kg perbulan ditambah lagi Pisang, Pinang, Kemiri dan lainnya. Menurut Peringatan Halawa disekitar empat Kepling itu berjumlah lebih kurang 500 Kepala Keluarga, maka dari penghasilan Perkebunan/Pertanian Masyarakat memohon kepada Pemkab Tapsel melalui Media ini cepat diperhatikan Pemerintah agar penghasilan dan trasportasi bisa berjalan sukses. (NN/RSI)

BANDUNG (Aswajanews.id) – Lembaga Swadaya Masyarakat Terdepan Untuk Amanat Rakyat Bersama Satu Tujuan (LSM TUAR BERSATU) mendatangi kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung guna melakukan kordinasi perihal dugaan adanya jasa perparkiran ilegal di Kota Bandung, Senin, (04/06/2022).

Sebab LSM TUAR BERSATU, telah mengangendakan dalam waktu 2 x 24 jam paling lama akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik vital di Kota Bandung terkait dugaan adanya jasa perparkiran yang nakal di Kota Bandung tersebut.

Ironisnya setelah melakukan kordinasi kepada Kepala Kesbangpol Kota Bandung, rencana aksi demo akan tunda karena mempertimbangkan kondusifitas dan kenyamanan masyarakat di Kota Bandung.

Namun demikian  menurut Kepala Kesbangpol Kota Bandung bahwa bukan berarti menyurutkan fungsi lembaga sebagai kontrol sosial tetapi akan diadakan audiensi, dan siap difasilitasi oleh Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung.

Adapun rapat kordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa Dinas yang terkait dalam jasa perpakiran ilegal tersebut di Kota Bandung.

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 241 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir BAB VII Mengenai Bebas Pungutan Karcis pada Pasal 12 yang berbunyi, :

“Untuk seluruh kendaraan yang mengantar jemput penumpang, melintas/lewat atau tidak mendapatkan ruang parkir di pelataran parkir plaza, pusat pembelanjaan, perkantoran dan hotel tetap diberikan karcis sewa parkir dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang waktunya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) menit dan jika melebihi waktu tersebut dikenakan pungutan karcis”.

Dalam ruang audiensi, Ketua LSM TUAR BERSATU Saepulah atau sapaan Mang Anep secara tegas menuntut kepada pihak dinas terkait agar mencabut perijinan perusahaan jasa perparkiran (Secure Parkir) karena diduga dengan data dan bukti yang di dapat bahwa perusahaan jasa perparkiran (secure patkir) tersebut telah melanggar Perwal 1005 tahun 2014 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019.

Sementara itu, Ketua Umum Tuar Bersatu Iwan Ridwan berharap, agar semua pihak yang terkait terutama dalam masalah perparkiran ilegal di Kota Bandung segera memberikan solusi yang terbaik sehingga tidak semakin banyak pihak yang dirugikan atas kebijakan diduga lebih untuk kepentingan yang menguntungkan diri. (Bambang K)

KABUPATEN CIREBON (Aswajanews.id) – Aplikator Biokonsorsiomol mengadakan sosialisasi ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat dengan intensifikasi pertanian metode pertanian zaman purba sistem TOT (Tanpa Olah Tanah) berbasis mikroba dan pemanfaatan sampah untuk pertanian (waste to agriculture) di Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Selasa (19/7/2022).

Aplikator Biokonsorsiomol, Deden Lesmana menjelaskan, ketahanan pangan tidak hanya menjadi tugas TNI tapi juga masyarakat. Pasalnya, menurut Deden, unsur yang paling banyak justru masyarakat.

“Dengan metodelogi tanaman purba semua menggunakan kearifan lokal seperti sampah organik, kotoran hewan dan ramuan probiotik ketika tanam mereka bertahan sampai satu tahun tidak harus olah tanah lagi dan cost-nya pun sangat murah. Itulah yang dinamakan ketahanan pangan,” kata Deden dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon dan Kelompok Wanita Tani Sindangjawa tersebut.

Menurut Deden, ketahanan pangan yang dikonversi dengan teknologi tinggi dan biaya tinggi, tidak diminati petani.

“Ketahanan pangan dengan teknologi tinggi tapi biaya tinggi sudah bukan ketahanan pangan karena petani tidak mau,” ujarnya.

Deden mengatakan, semestinya teknologi semakin tinggi cost-nya harus semakin rendah. Hal itu agar Indonesia bisa mampu bertahan hidup, apalagi di saat proses global warming.

“Saat ini ada salah satu negara yang menyatakan bangkrut dan itu nanti bisa menular pelan-pelan. Harapannya Indonesia jangan sampai krisis pangan,” ujarnya.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap masyarakat tidak bergantung kepada proses kimia seperti pupuk-pupuk kimia yang banyak beredar di pasaran.

“Masyarakat Indonesia jangan bergantung sama pupuk kimia yang sekarang makin susah didapat apalagi sekarang pemerintah mengurangi subsidi artinya pupuk akan semakin mahal,” katanya.

Pihaknya melatih masyarakat menggunakan sampah dan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk.

“Di sini perlu adanya peran pemerintah desa yang membina kelompok tani agar program ini bisa berjalan,” katanya.

Ia mengaku memilih Cirebon dalam menjalankan program karena berdasar angka statistik pertaniannya paling rendah.

“Saya melihat angka statistik Jawa Timur dan Jawa Barat, Cirebon dengan angka statistik pertanian paling rendah. Kemudian pada tahun 2020 sewaktu program petani milenial dari provinsi saya disampaikan oleh Kepala Dinas Holtikultura Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon masuk lima daerah termiskin di Jawa barat,” tegasnya.

Diakui Deden, tidak semua lahan pertanian di Kabupaten Cirebon masuk kategori lahan subur.

“Pertama kali saya melakukan TOT di Argasunya di bekas lahan galian pasir di bekas lahan galian pasir dan berhasil panen. Keberhasilan kami didengar oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan proses demplot di daerah Sindangjawa. Ini adalah desa yang pertama kali yang meminta demplot ke kami,” tuturnya.

Menurut Deden, pihaknya siap bekerja sama dengan semua desa dengan syarat lahan untuk TOT disiapkan.

“Saya berharap Cirebon jangan menjadi lima kota termiskin di Jawa Barat lagi ke depannya, karena Cirebon itu notabenenya nomer 1 pertaniannya di Indonesia ketika zaman VOC dulu,” harapnya.

Sementara itu Kuwu Sindangjawa, H E Kasturi menegaskan pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut, karena dapat menggerakkan roda pembangunan pertanian.

“Sesuai dengan program Bupati bahwa ketahanan pangan harus meningkat. Dengan ketahanan pangan kuat Kabupaten Cirebon menjadi lebih maju lagi,” kata Kasturi.

Diakui Kasturi, kemajuan masyarakat perdesaan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan pembangunan pertaniannya. Melalui penerapan inovasi teknologi pertanian yang efisien dalam biaya produksi, menurut Kasturi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas secara nyata.

“Saya berharap dengan adanya program ini lahan-lahan yang tadinya tidak produktif bisa kembali dimanfaatkan oleh para petani yang ada di desa kami,” pungkasnya. (SC)

KABUPATEN CIREBON (Aswajanews.id) – Rencana kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon pada tahun 2023 nanti akan fokus pada rehabilitasi dan rekontruksi pasca-pandemi Covid 19. Pemkab Cirebon akan fokus pada proses pemulihan dari keterpurukan seluruh aspek pembangunan dari dampak pandemi Covid-19.

Hal itu terungkap dari nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023 yang disampaikan Bupati di hadapan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (15/7/2022).

Menurut Imron, pada tahun kemarin banyak anggaran yang tidak terserap karena banyaknya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan membaiknya kondisi pascaditerjang pandemi Covid 19, menurut Imron, Pemkab Cirebon menargetkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pada tahun sebelumnya PAD Kabupaten Cirebon hanya berkisar Rp600 miliar, maka pada tahun 2023 nanti ditargetkan bisa mencapai Rp800 miliar lebih.

“Jumlah tersebut dihasilkan dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya,” ujar Imron.

Sedangkan prioritas pembangunan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 nanti, akan diarahkan pada sembilan program prioritas yang akan dijalankan. Yakni peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. Kemudian perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat.

Selanjutnya, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana. Pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial.

Dan yang tak kalah penting, untuk mengurangi angka pengangguran pun Pemkab memprioritaskan program, yakni perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan.

“Untuk bisa menekan angka pengangguran terbuka pada kisaran angka 10,30 persen,” kata Imron.

Kemudian, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan keberlanjutan pembangunan. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima, dan peningkatan kondusifitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama.

Wacana tersebut diakui Imron belum final karena baru sebatas usulan dimana nantinya akan digodok di DPRD.

Sementara, rencana APBD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 nanti diproyeksikan sebesar Rp3,6 triliun. Nilai tersebut mayoritas diperoleh dari transfer Pemerintah Pusat, yakni sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian dari pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp1 triliun dengan proyeksi PAD-nya Rp810,8 miliar.

Ia menjelaskan, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari dana transfer umum, dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp86 miliar. Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,4 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik sebesar Rp319 miliar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp471 miliar. Sedangkan pendapatan transfer antardaerah terdiri dari pendapatan dana bagi hasil provinsi sebesar Rp317 miliar dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp758 miliar.

Besarnya target DAK dan bantuan keuangan provinsi tersebut, lanjut Imron, didasarkan atas usulan resmi pemerintah daerah melalui masing-masing SKPD kepada Pemerintah Pusat melalui aplikasi KRISNA di Bappenas dan Musrenbang pada aplikasi SIPD Kemendagri.

Adapun prioritas pembangunan tahun 2023 yang dialokasikan untuk belanja operasional direncanakan sebesar Rp2,8 triliun lebih. Terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp1,7 triliun lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp1 triliun lebih, belanja hibah sebesar Rp39,9 miliar lebih dan belanja bantuan sosial sebesar Rp10,9 miliar lebih.

Imron menjelasakan belanja modal direncanakan sebesar Rp1 triliun lebih, terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp399 miliar, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp264 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp387 miliar. Serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp492 juta. Pemkab pun mempersiapkan untuk belanja tidak terduga dengan nilai yang direncanakan sebesar Rp35 miliar.

Sedangkan penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2023 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya yang diprediksikan sebesar Rp215 miliar.

“Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 digunakan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp40 miliar dan penyertaan modal daerah pada BUMD sebesar Rp5 miliar. Sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp45 miliar. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp170 miliar,” pungkasnya. *(Diskominfo Kabupaten Cirebon)

Bandung (Aswajanews.id) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat memberi izin kepada klub Persib Bandung untuk menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk mengarungi Liga 1 musim 2022/2023.
Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, izin itu diberikan berdasarkan hasil koordinasi bersama berbagai pihak termasuk manajemen Persib Bandung.
“Beberapa poin di antaranya dilaksanakan di Stadion GBLA. Penggunaan GBLA disesuaikan dengan rekomendasi dari PUPR,” kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/7/2022).

Meski diizinkan, menurutnya Stadion GBLA hanya bisa dihadiri penonton atau suporter sebanyak 75 persen dari total kapasitas. Adapun Stadion GBLA tercatat dapat menampung sebanyak 38 ribu penonton jika terisi penuh.

Ibrahim menjelaskan stadion yang hanya bisa diisi dengan kapasitas 75 persen itu menyesuaikan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Sehingga kami menyesuaikan 75 persen dari kapasitas sepenuhnya. Sehingga bisa menampung 29 ribu,” kata dia. Selanjutnya, ia mengatakan,  polisi bakal melakukan pengamanan saat pertandingan Persib sesuai dengan perkiraan ancaman situasi guna menghindari jatuhnya korban sebagaimana pada pertandingan Persib sebelumnya di Stadion GBLA.

Selain itu, menurutnya edukasi terkait regulasi pun bakal disampaikan kepada masyarakat atau suporter Persib agar tidak terjadi penumpukan antrean ketika masuk ke pintu stadion.

“Kita juga ada tanggung jawab menyelesaikan pertandingan tanpa ada masalah,” katanya. *(Ant)