SUKABUMI (Aswajanews.id) – Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota Polda Jabar amankan MPA (22), pelaku aksi kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal itu disampaikan Kapolres Sukabumi Kota Polda Jabar AKBP SY. Zainal Abidin saat konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota Polda Jabar, Senin (18/7/2022).

“Pada tanggal 15 Juli pelaku berhasil diamankan pada pukul 6 pagi di wilayah Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Dimana identitas pelaku yang saat ini sudah ditingkatkan statusnya sebagai tersangka berinisial MPA, umur 22 tahun dan hasil pendalaman data di Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota Polda Jabar pelaku merupakan residivis dari kejadian pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan Sodomi di kasus yang lama,” ujar AKBP SY. Zainal Abidin.

Sementara Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si memuji kesigapan Kapolres Sukabumi Kota Polda Jabar atas keberhasilannya mengamankan pelaku pencabulan anak yang meresahkan masyarakat.

“Adapun barang bukti yang berhasil disita berupa 1 lembar hasil visum, 1 buah dus handphone Samsung, 1 handphone lainnya, 1 kendaraan roda dua, 1 potong kaos berwarna merah dan 1 potong celana bermotif loreng coklat,” tambahnya.

AKBP SY. Zainal Abidin juga mengungkapkan kronologis kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tersangka saat itu datang sambil mengendarai sepeda motor, menculik korban dari kawasan Kecamatan Gunungpuyuh. Korban kemudian dibawa ke salah satu taman kawasan Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

“Jadi awalnya korban bersama dua orang temannya pulang membeli makanan dan berpapasan dengan tersangka. Kemudian tersangka ini berpura-pura menanyakan alamat madrasah atau sekolah, dan minta diantar. Dalam perjalanannya korban menuruti kemauan tersangka, korban dibawa ke salah satu taman di kawasan Kecamatan Citamiang. Di lokasi taman tersebut tersangka melancarkan aksinya menyetubuhi korban sebanyak satu kali,” ungkap AKBP SY. Zainal.

Lanjutnya, usai melampiaskan nafsunya, tersangka kemudian menendang perut korban sebanyak satu kali, kemudian merampas handphone korban. Tak cukup sampai di situ, tersangka juga meninggalkan korban sendiri di lokasi kejadian. Tersangka pun kabur.

Hingga saat ini pelaku masih diamankan di rumah tahanan Mapolres Sukabumi Kota Polda Jabar guna kepentingan penyidikan. Tersangka MPA terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

“Hingga saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Tersangka sudah dilakukan penahanan. Untuk diketahui bahwa tersangka dengan korban ini tidak saling mengenal. Mengenai tersangka ini pedofilia atau bukan, kami masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” pungkas AKBP SY. Zainal Abidin. *(Bidhumas Polda Jabar)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana meminta kepada awak media agar tidak berspekulasi lebih jauh terkait pemberitaan penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Menurutnya, penulisan berita seharusnya bersumber dari keterangan resmi seperti dari pihak kepolisian dan Mabes Polri.

“Jadi begini, penjelasan Mabes Polri itu, ya, itu saja yang ditulis. Kemudian tidak boleh berspekulasi lebih jauh,” kata Yadi dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).

“Karena ini sifatnya kasus, pengamat pun itu sebenarnya tidak bisa mengomentari kasusnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, dirinya memaparkan, hal itu dikarenakan peristiwa ini bersifat kasus.

Sehingga pemberitaan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

“Saya bisa tekankan meskipun faktanya dan yang lainnya ada, tetapi semua berita harus betul-betul melihat dampaknya apa. Begitukan, dampaknya itu penting,” pungkasnya. (*)

KABUPATEN BANDUNG (Aswajanews.id) – Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, didatangi ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk berunjuk rasa pada Kamis (14/7/2022).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan bahwa kedatangan ratusan buruh ke PN Bale Bandung bertujuan untuk menuntut keadilan terkait kasus tiga orang buruh yang dituntut sebesar Rp5 miliar oleh PT Mustika Fortune Abadi.

“Jangan sampai pengusaha-pengusaha yang mempermainkan hukum ini. Bagaimana pekerja yang sudah pegawai tetap dan sudah inkrah di Pengadilan Hubungan Industrial, masih melakukan upaya-upaya hukum lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketenagakerjaan?” kata Dadan, dikutip dari TribunJabar.id, Kamis (14/07/2022).

Menurut Dadan, para pekerja yang dituntut oleh perusahaan lantaran dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seharusnya memperoleh pesangon.

“Ini sebuah putusan pengadilan digugat lagi oleh pengusaha-pegusaha hitam ini,” ujar Dadan. Buruh mendatangi PN hingga Polda Jabar

Dadan menuturkan, para buruh tidak hanya mendatangi PN, lembaga-lembaga lain, termasuk Polda Jabar, juga didatangi untuk melaporkan tindak pidana pengusaha yang tidak membayar pesangon.

“Karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah menetapkan itu,” tegasnya.

“Yang di PN Bandung ada 188 orang, yakni di PT Hongkang ada 38 orang, PT TMW ada 18 orang, dan PT SWI Bogor ada 180 orang. Jadi banyak sekali korban-korba dari perusahaan tersebut,” tambah Dadan.

Kasus telah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industria Menurut Dadan, sebenarnya, kasus dengan perusahaan itu sudah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. “Gugatan mereka mengatakan bahwa si pekerja ini bukan pekerja PT Mustika Abadi, tetapi fakta-fakta hubungan perisdustrial sudah selesai bahwa mereka adalah pekerja di sana,” kata dia.

Namun, Dadan mengatakan, PT Mustika Abadi menggugat ketiga buruh itu ke PN Bale Bandung dan menyatakan ketiganya bukan pekerja PT Mustika Abadi.

“Padahal dalil itu sudah digugatkan dan sudah diputuskan selesai di Pengadilan Hubungan Industrial karena memang itu ranahnya. Perusahaan masih menggugat itu di sini, aneh. Pengadilan masih memanggil juga dan menerima,” katanya.

Dadan berharap agar PN Bale Bandung tidak asal menerima laporan dan langsung memprosesnya. “Kasihan pekerja yang lagi di rumah, tahu-tahu di pengadilan digugat Rp 5 miliar. Kan kasihan,” ujarnya.

Laporan ke Polda Jabar

Dadan mengatakan, para buruh yang dituntut sampai saat ini belum mendapatkan pesangon. “Makanya kami laporkan ke Polda, pidana kejahatan tidak menyampaikan pesangon, pasal 185 Undang-undang Cipta Kerja,” tuturnya.

Dadan menegaskan, para buruh akan datang dalam jumlah lebih banyak jika PN Bale Bandung masih melanjutkan perkara tersebut.

“Buruh yang datang hari ini dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi, Sumedang, Depok, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Kalau ini terus dilanjutkan, kami akan terus kepung Pengadilan Negeri Bale Bandung,” tegas Dadan. (*)

GARUT (Aswajanews.id) – Kepolisian Resor Garut mengungkap modus penipuan harga minyak goreng murah oleh ibu rumah tangga berinisial NW (31 tahun). Kasus ini menyebabkan para pedagang di Kabupaten Garut menangalami kerugian hingga Rp 1,9 miliar.

“Kerugian dari penipuan itu mencapai Rp 1,9 miliar dari total 22 orang korban yang sudah melapor,” kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Wirdhanto Wicaksono saat jumpa pers pengungkapan kasus penipuan modus jual minyak goreng di Garut, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Dia menuturkan, tersangka inisial NW warga Kecamatan Limbangan yang berdomisili di Kecamatan Pameungpeuk, melakukan penipuan terhadap sejumlah pedagang di daerah itu, bahkan di daerah lain di Jawa Barat. Tersangka, kata Kapolres, melakukan aksinya sejak Maret 2022 atau mulai terjadinya kelangkaan minyak goreng di Garut sampai Juni 2022 dengan menjual minyak goreng murah yang menjanjikan pedagang keuntungan besar.

“Untuk jumlah total korban dari penipuan bermodus penjualan minyak goreng di bawah standar ini, kurang lebih ada 20 orang. Namun, kami masih membuka pengaduan apabila ada korban lain,” katanya.

Dia menjelaskan, tersangka melakukan aksinya dengan menawarkan minyak goreng kepada masyarakat atau penjual di Pasar Pameungpeuk, kemudian korbannya tertarik dan mencoba membelinya dengan jumlah sedikit. Tersangka, kata dia, kemudian mendistribusikan minyak goreng murah itu. Akibatnya banyak yang tertarik hingga banyak pedagang lain mau membelinya dengan jumlah besar, minimal menyerahkan uang Rp 50 juta dan paling tinggi Rp 300 juta.

“Korban memesannya, pertama diberikan minyaknya, akhirnya korban tergiur melakukan pemesanan lebih lanjut karena harganya murah. Namun, kemudian setelah ada partai (pesanan) besar, untuk pembelian besar, pelaku tidak memberikan barangnya,” katanya.

Kapolres menyatakan, tersangka menjalankan aksi penipuannya sendirian, tidak ada jaringan lain, tindakannya itu merupakan inisiatif diri sendiri yang memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Setelah berhasil mengumpulkan uang, kata Kapolres, tersangka menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi, renovasi rumah, termasuk membeli mobil, dan sebagian digunakan untuk mengganti uang korban.

“Hasil dari kejahatan ini digunakan yang pertama untuk gali lubang tutup lubang, untuk meng-cover utang, renovasi rumah, dan termasuk kebutuhan pribadi dan keluarga,” katanya.

Tersangka akhirnya ditangkap oleh Satuan Reskrim Polres Garut di wilayah Kota Depok, selanjutnya ditahan dan dijerat Pasal 372 dan 378 Jo Pasal 65 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. *(Humas Polres Garut)

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang Giat Operasi penyakit masyarakat dan peredaran minumanan beralkohol. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang menganggu ketertiban masyarakat.

Kabid PPUD dan PPNS Yan Mahal Rizzal, SH.MH menyampaikan, kegiatan operasi ini dilakukan untuk penegakan Perda Kab. Sumedang. “Giat itu saya yang pimpin langsung dan 10 orang nggota Tim Kelongwewe pada Bidang PPUD, serga 4 orang Anggota Subdenpom Sumedang,” jelas Rizzal saat dikonfirmasi RBO via telepon, Rabu (13/07/2022).

Dasar-dasar kegiatan atau operasi sebagaimana Perda Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, Perda Kab Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sekian itu, Perbup  Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggar Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanganan Covid-19.

“Dan Surat Perintah Kasatpol pp Kab. Smd Nomor :  146/KP.11.01/VII/2022 Tanggal  01  Juli 2022 Dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang,” ungkapnya.

Rizzal menjelaskan, hasil kegiatan dilapangan yang diduga melanggar Pasal 2 Perda Kab. Sumedang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, JO Pasal 8 Huruf e Perda Kabupaten Sumefang 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hasil giat ada sekitar 4 warung pemilik penjual minuman beralkohol antara lain inisial DE didapat Rumah Penduduk Yang berlokasi di Dsn. Cipelang Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya. Barang bukti yang diamankan 12 anggur merah kecil dan besar 25 botol serta arak kecil sebanyak 42 botol.

Pemilik miras lain bernama Endra yang berlokasi di Dsn. Ujungjaya Rt. 03 Rw. 03  Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya. Adapun barang bukti yg diamankan 1 botol anggur merah besar,  12 botol arak kecil, 2 botol arak putih,  5 botol Bir Anker Besar, 3 botol Guinnes Besar dan 2 botol arak besar.

Didapat juga Warung Kopi yang berlokasi di Blok Gendeng  Desa Karyamukti Kecamatan Tomo milik Ibu Ida. Adapun barang bukti yg diamankan, 3 botol anggur merah besar, 7 botol arak kecil, 14 botol Guinnes, 6 botol arak besar dan 7 botol bir Anker.

Terakhir, di Warung Kopi berlokasi di Blok Gendeng  Desa Karyamukti Kecamatan Tomo Milik inisial. Adapun barang bukti yang diamankan 11 botol Bir angker, 6 botol Guinnes dan 14 botol  arak kecil.

Jumlah keseluruhan hasil kegiatan tersebut sebanyak 172 botol minuman yang mengandung alkohol dari berbagai merk. Mereka yang diamankan melanggar Pasal 12 huruf e Perda Kab. Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Setiap orang atau badan dilarang : e. Berada di satu tempat atau berpindah pindah tempat umum secara tetap/sewaktu waktu, hingga melewati batas waktu yang layak tanpa ada kejelasan kepentingan di tempat tsb dgn penampilan mencolok, mengundang perhatian orang lain yg melihatnya untuk bersamanya melakukan perbuatan asusila, sembilan orang yang mendiami lokasi warung kopi,” jelas Rizzal.

Kini, keempat pemilik warung yang menguasai/menjual minuman ber alkohol, dan 9 orang diperintahkan untuk menghadap ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada hari ini untuk dimintai keterangan oleh PPNS.

“Alhamdulillah, selama giat aman terkendali dan para pemilik minuman beralkohol menyadari atas kepemilikan barang bukti yang kita amankan,” pungkasnya. (RN)