INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Unit Reskrim Polsek Lohbener jajaran Polres Indramayu Polda Jabar menyita jutaan butir petasan siap edar. Berbagai jenis petasan tersebut itu diketahui dibuat di Kabupaten Indramayu dan akan dikirim ke Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo, S.I.K., M.Si menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyimpan, menimbun bahan baku pembuatan petasan yang akibatnya dapat menimbulkan ledakan besar yang dapat merusak bangunan serta menghilangkan korban jiwa.

“Kami akan melakukan tindakan tegas dan razia jika tetap memperjual belikan atau mengedarkan petasan karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam beribadah,” ungkap Ibrahim Tompo.

Kapolres Indramayu Polda Jabar AKBP M Fahri Siregar mengatakan, pelakunya kini sudah diamankan, masing-masing berinisial DS (43) warga Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang dan MKDN (41) warga Desa Telukagung, Kecamatan Indramayu.

Mereka menyelundupkan petasan dalam jumlah besar itu menggunakan kendaraan Pick Up Nopol E 8550 RB.

“Pelaku berikut barang bukti sudah kami amankan dan bawa ke Polsek Lohbener Polres Indramayu Polda Jabar untuk dilakukan proses hukum yang berlaku,” ujarnya Senin (3/4/2023).

Barang bukti petasan siap edar itu terdiri dari 100 bal petasan yang dibungkus kertas coklat. Isinya terdapat 1 juta butir petasan jenis korek, 9 ribu petasan jenis jarasan atau sawahan.

Selain itu, ada pula petasan jenis bola asap sebanyak 40 dus berisikan 7.200 butir, kupu-kupu 5 dus berisikan 21.000 butir. Adapun penangkapan pelaku, diceritakan Kompol Nurani berawal dari laporan warga.

Pada Sabtu (1/4/2023) sekitar pukul 17.00 WIB, piket siaga unit Reskrim Polsek Lohbener Polres Indramayu Polda Jabar mendapat laporan tersebut. Warga itu melaporkan ada kendaraan mencurigakan yang diduga habis memuat petasan dalam jumlah besar.

“Mendapat laporan tersebut kami pun saat itu langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud pelapor,” ujarnya.

“Berbekal informasi warga, akhirnya kami berhasil menemukan kendaraan pick up yang digunakan pelaku,” katanya.

Kendaraan itu langsung diberhentikan Polisi di Jalur Pantura Indramayu di Desa/Kecamatan Lohbener. Polisi pun lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan jutaan butir petasan yang disembunyikan pelaku dibalik terpal biru.

“Mereka membawa barang bukti dengan cara menutupnya rapat dengan terpal biru,” jelas Kapolres. (Bid Humas)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak lama lagi akan menghirup udara segar, setelah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Indonesia (Jari), Yayat Y. Biaro mengatakan, Anas Urbaningrum dijadwalkan akan bebas pada tanggal 10 April 2023.

“Bertepatan dengan 19 Ramadhan 1444 Hijriah, kawan-kawan Jari akan berjumpa melepas kerinduan dengan Anas Urbaningrum, kawan dan sahabat kita,” kata Yayat dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu (2/4).

Ia mengatakan, rekan-rekan Jari bakal memecah rindu yang sudah dipendam lama karena selama ini terhalang ketidakadilan dan penjegalan politik dengan cara yang dzalim.

Yayat menambahkan, Kornas Jari terbentuk karena menyadari Anas telah menjadi korban kriminalisasi.

“Satu dekade lalu kami berhimpun dalam Jaringan Indonesia karena terpanggil oleh satu kesadaran, menemani Anas yang dihempaskan oleh tangan kotor kekuasaan, dikriminalisasi, dan dipenjarakan,” katanya.

Setelah bebas nanti, kata Yayat lagi, kalau takdir keadilan pasti akan datang menghampiri mantan anggota DPR RI tersebut.

“Bagai menapaki anak tangga dari takdir keadilan yang pasti akan datang. Hukum harus tegak bersama keadilan, bukan dengan mengabaikan keadilan,” katanya. (*)

LAMPUNG (Aswajanews.id) – Polres Kota Metro, Lampung berhasil mengungkap sejumlah kasus pada rangkaian Operasi Cempaka 2023.

Kapolres Metro AKBP Heri Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.I.K didampingi Kasat Reskrim Polres Metro Iptu Mangara Panjaitan, S.T.K., S.I.K dan Kasi Humas Polres Metro AKP Suliyani mengatakan, Operasi Cempaka telah dilaksanakan Polres Metro dan jajaran selama 14 hari. “Mulai dari tanggal 17 s/d 30 Maret 2023, dengan sasaran penyakit masyarakat (pekat),” ungkapnya.

Secara rinci, Kapolres menyebutkan, sebanyak 11 kasus berhasil diungkap yaitu Curat 1 kasus, Curas 1 kasus, Tipu gelap 1 kasus, Perjudian 4 kasus, Penganiayaan 1 kasus, Pengeroyokan 1 kasus, sajam 1 kasus dan pemerasan 1 kasus dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 17 orang dan BB (barang bukti) ratusan botol miras berbagai merk, sajam, beberapa unit Handphone, uang tunai dll,” ungkap AKBP Heri.

“Operasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan warga masyarakat, serta memelihara keamanan dan ketertiban (harkamtibmas) di wilayah hukum Polres Metro,” ucap Heri.

Untuk itu, Heri menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika ada hal yang dianggap mengganggu ketertiban atau kegiatan yang merupakan penyakit masyarakat

“Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika ada penyakit masyarakat di lingkungan nya seperti perjudian,narkoba,prostitusi ataupun aktivitas yang mengganggu ketertiban lainnya, tujuannya yaitu agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” tutup Kapolres. (Red)

YALIMO (Aswajanews.id) – Demi terus menjaga situasi agar tetap kondusif, Satgas Yonif Raider 142/KJ melalui Pos Kotis Elelim dan Pos Apahapsili bersama dengan Polres Yalimo melaksanakan Patroli dan sweeping Gabungan di wilayah Distrik Elelim dan Distrik Apahapsili, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (01/4/2023).

Dalam keterangannya, Dansatgas Yonif Raider 142/KJ Letkol Inf Esnan Haryadi menyampaikan bahwa untuk terus menciptakan rasa aman dengan situasi dan kondisi yang kondusif, bersama dengan Polres Yalimo melaksanakan Patroli dan Sweeping Gabungan.

“Patroli dan sweeping gabungan ini kita lakukan secara serentak di 2 Distrik wilayah Kabupaten Yalimo yaitu Distrik Elelim dengan Pos Kotis Elelin dan Dsitrik Apahapsili dengan Pos Apter Apahapsili Satgas Yonif Raider 142/KJ,” jelas Dansatgas Yonif Raider 142/KJ Letkol Inf Esnan Haryadi.

“Ini kita lakukan pada awal bulan April 2023 dan dalam pelaksanaan ibadah puasa bulan suci Ramadhan bagi umat Islam demi mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa saja hal-hal yang tidak kita inginkan, baik itu peredaran Narkoba dan penyelundupan benda-benda terlarang, baik Itu Miras, senjata dan lain sebagainya,” imbuh Dansatgas.

Lebih lanjut Dansatgas Yonif Raider 142/KJ Letkol Inf Esnan Haryadi berharap situasi Kamtibmas dan keadaan yang sudah kondusif tetap selalu terjaga.

Dalam pelaksanaan Patroli dan sweeping Gabungan dari Polres Yalino dipimpin oleh Kabag Ops Polres Yalimo AKP Lambertus Limbong dan turut hadir dari Pos Kotis Satgas Perwira Seksi Intelijen Lettu Inf Sahrul Rozi dan Danpos Apahapsili Letda Inf Edwin Harianja. *(Papen Satgas Yonif Raider 142/KJ)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Kementerian Agama (Kemenag) berjanji akan menindak PT Naila Syafaah Mandiri Wisata (NSWM) milik Mahfudz Abdulah alias Abi (52), yang diduga melakukan penipuan kepada jemaah. Terkini, Kemenag sudah menghapus perusahaan tersebut sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) buntut kasus tersebut.

“Dari kemarin PT NSWM sudah kita take down dari daftar PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) di seluruh aplikasi kita,” kata Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Ibadah Haji Khusus Kementerian Agama, Mujib Roni, Sabtu (1/4/2023).

Mujib mengatakan dengan demikian perusahaan tersebut di-blacklist dari semua aplikasi umrah yang terdaftar di Kementerian Agama.

“Artinya sudah tidak muncul dalam seluruh aplikasi, Siskopatuh, Umrah Cerdas dan Haji Pintar. Dan kami sudah lama menonaktifkan username dan password-nya dalam sistem pelaporan kita (Siskopatuh),” ujarnya.

Mujib menambahkan, Senin (3/4) pekan depan pihaknya juga akan berkoordinasi terkait langkah selanjutnya terhadap PT NSWM. Dia memastikan Kementerian Agama akan segera memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.

“Senin akan kita rapatkan bersama unsur pimpinan dan Insya Allah minggu depan ini sanksi dalam bentuk keputusan Menteri Agama sudah terbit,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga orang tersangka. Yakni Mahfudz Abdulah alias Abi (52) dan istrinya Halijah Amin alias Bunda (48) sebagai pemilik PT NSWM, dan Hermansyah (59) sebagai direktur utama perusahaan.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 126 juncto Pasal 119 A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah dalam Pasal 126 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan/atau denda Rp 10 miliar.

Pengungkapan Kasus

Kasus ini terungkap setelah Satuan Tugas (Satgas) antimafia umrah Polda Metro Jaya menerima laporan dari Kementerian Agama (Kemenag).

“Jadi korban melapor ke Konjen di Arab Saudi, mereka terlunta-lunta tidak bisa pulang ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah,” ujar Dirkrimum Polda Metro Kombes Hengki kepada wartawan, Senin (27/3).

Jemaah tersebut rata-rata terlunta-lunta di Arab Saudi selama sembilan hari. Jemaah tersebut bahkan ada yang tidur di jalanan. Selain itu, ada korban yang tidak dapat berangkat ke Tanah Suci sama sekali. Laporan korban ke konjen tersebut kemudian diteruskan ke Kemenag. Pihak Kemenag kemudian melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. (*)

JAKARTA (Aswajanews.id) – Puluhan pasien di RSUD Pasar Minggu dengan sabar menunggu antrean untuk pemeriksaan di salah satu poliklinik rawat jalan.

Pada umumnya layanan kesehatan di DKI Jakarta jauh lebih baik pada saat ini dibanding daerah lain. Indikatornya dari antrean pasien yang tak terlalu panjang.

Meskipun demikian, secara Nasional, layanan kesehatan memang masih perlu ditingkatkan. Masih ada puskesmas di daerah yang tenaga dokternya baru tersedia pada hari-hari tertentu.

Atau bahkan ada pasien yang harus menempuh perjalanan berjam-jam dari rumahnya agar bisa mendapatkan pelayanan dokter.

Rasio jumlah dokter dibanding jumlah penduduk secara Nasional masih belum ideal, yakni 0,42 dokter per seribu penduduk. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mematok rasio ideal satu negara adalah satu dokter per seribu penduduk.

Pada kenyataannya perguruan tinggi swasta dan negeri sudah meluluskan ribuan tenaga dokter. Hanya saja, tidak semua lulusannya kemudian terjun sebagai dokter.

Salah satu dugaan kurangnya jumlah tenaga dokter adalah akibat sulitnya mengantongi surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP) dari organisasi profesi. Tanpa mengantongi itu semua, maka dokter tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, berangkat dari keprihatinan itu, sejumlah dokter lantas mendirikan organisasi Forum Dokter Pejuang STR dan Diaspora (Forum Dokter Susah Praktik) sebagai bentuk perjuangan terhadap nasib mereka.

Tak hanya dokter, tenaga farmasi dan perawat juga menghadapi persoalan serupa. Kesulitan untuk mendapat pengakuan kompetensi dari organisasi profesi membuat banyak lulusan yang tidak bisa segera menerapkan ilmu yang didapat.

Berlindung di balik keselamatan pasien, membuat dokter dan tenaga kesehatan terpaksa masih harus menjalani tahapan panjang, sebelum bisa menerapkan ilmu yang didapat.

Sungguh dilematis, di tengah banyaknya tenaga dokter yang siap untuk memberikan pelayanan,  namun di sisi lain masih banyak daerah yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.

Harapan Lebih Baik

RUU Kesehatan (Omnibus Law) diharapkan menjadi jawaban atas kesulitan yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan, terutama terkait penerbitan STR dan SIP oleh organisasi profesi.

Kehadiran RUU Kesehatan ini mendapat dukungan dari sembilan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), yakni PDSI (Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia), PASI (Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia), Farmasis Indonesia Bersatu (FIB), Forum Dokter Pejuang STR, Diaspora (Forum Dokter Susah Praktik), Tim Pemerhati Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Indonesia, Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI), Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI), dan KAMPAK (Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Kuat).

Juru bicara KTKI dr. Erfen Gustiawan menyatakan dukungannya terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar segera menerbitkan RUU Kesehatan (Omnibus Law) mengingat langkah ini selaras dengan perjuangan dokter dan tenaga kesehatan selama ini.

Sesuai usulan di dalam RUU Kesehatan agar STR dibuat seumur hidup, seperti halnya KTP dan dihapuskannya SIP, yang hal ini juga dilakukan sejumlah negara lain, dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan.

KTKI mengingatkan hampir Rp160 triliun devisa negara yang hilang di bidang kesehatan apabila persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan tidak kunjung diperbaiki.

Terkait hal itu, KTKI juga mendukung kebijakan yang menyebutkan bahwa organisasi tenaga kesehatan tidaklah tunggal agar tenaga kesehatan dapat memilih organisasi yang terbaik demi tercapainya pelayanan dan kesehatan masyarakat.

Sedangkan Ketua Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edi Priyanto mengatakan hadirnya RUU Kesehatan membuat perjuangan dokter selama ini mendapat dukungan dan tidak lagi merasa sendirian.

Regulasi, bagi PDSi juga dibutuhkan bagi dokter-dokter lulusan luar negeri agar bisa mendapatkan perlakuan setara ketika membuka praktik di Indonesia. Harapannya RUU Kesehatan bisa mengakomodir hal-hal seperti itu agar pelayanan kesehatan di dalam negeri dapat ditingkatkan. Hal senada juga diungkap Wakil Ketua Umum PDSI Prof. dr. Deby Vinski yang mengatakan RUU Kesehatan juga mengatur agar organisasi profesi kesehatan tidak lagi menjadi wadah tunggal, tujuannya agar tenaga kesehatan dapat memilih yang terbaik demi tercapainya pelayanan paripurna terhadap masyarakat.

Inovasi

Hadirnya UU Kesehatan yang baru diharapkan dapat melepaskan belenggu tenaga kesehatan dalam melakukan inovasi di bidang kesehatan. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak lagi diserbu dengan produk-produk impor di bidang kesehatan.

Ketua Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI) Brigjen Pol Mufti Djusnir, M.Si, Apt mengatakan sejauh ini belum ada undang-undang yang bisa mengayomi profesi apoteker dan dengan hadirnya UU Kesehatan diharapkan apoteker bisa lebih memiliki peran.

Terkait produk impor, PASI berharap dengan hadirnya UU Kesehatan, apoteker bisa berkontribusi memberikan arahan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat.

Mufti yang juga menjabat Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional RI ini mengatakan sejak merdeka, pengobatan di Indonesia tidak kalah dengan luar negeri, bahkan dalam pengobatan, profesi apoteker berperan untuk memberi rekomendasi kontra indikasi dan efek samping, termasuk produk impor.

Sedangkan Ketua Umum Farmasi Indonesia Bersatu Apt Merry Patrilinila berharap penyederhanaan terhadap praktik profesi apoteker serta menjauhkan pengenaan biaya-biaya yang membebani selama ini.

Biaya-biaya seperti itu sudah ada sejak masuk menjalani profesi itu, sehingga membuat tenaga apoteker tidak mempunyai pilihan lain untuk menurutinya. Dengan hadirnya berbagai wadah organisasi profesi akan membuat lulusan apoteker memiliki banyak pilihan, dalam arti mencari wadah yang tidak mencekik, tetapi bisa memperjuangkan nasib mereka.

Memang harus diakui banyak dari kebijakan terpusat sebelumnya membuat banyak lulusan kedokteran atau farmasi yang terpaksa menyudahi praktiknya untuk menggantung ijazah dan menggeluti profesi di luar yang ditekuni selama ini.

Oleh karena itu hadirnya RUU Kesehatan ini diharapkan bisa memberikan jawaban bagi terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas untuk seluruh negeri.

Hadirnya UU Kesehatan ini juga diharapkan bisa menghapus adanya dugaan makelar atau calo dalam praktik dunia kesehatan selama ini, sehingga tenaga kesehatan ke depan benar-benar dapat menerapkan ilmu dengan lebih profesional. *(Ant)