KUNINGAN (Aswajanews.id) – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyebutkan jamaah haji asal daerahnya yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 6 dan 13 sudah pulang ke tanah air dengan kondisi selamat.

“Kepulangan jamaah haji asal Kuningan ini terjadi di waktu berbeda yakni untuk Kloter 6 pada Selasa (25/6) dan Kloter 13 pada Jumat (5/7) kemarin,” kata Penjabat (Pj) Bupati Kuningan Iip Hidajat dilansir Antara, Sabtu (6/7).

Ia menjelaskan, dua rombongan haji tersebut, sebelumnya melakukan perjalanan udara menggunakan pesawat khusus milik maskapai Saudi Arabia Airlines yang mendarat di Bandara Kertajati.

Setibanya di bandara itu, kata dia, jamaah haji langsung dijemput menggunakan beberapa armada bus. Kemudian dipulangkan ke rumahnya masing-masing yang berada di Kabupaten Kuningan.

Iip mengatakan, sejauh ini sudah ada sekitar 863 haji, yang telah menunaikan ibadah haji dan bisa kembali ke Kuningan dalam keadaan sehat.

“Sebenarnya khusus Kloter 6 dari Kabupaten Kuningan ini berjumlah 432 orang. Namun sebelum pemberangkatan haji pada 16 Mei 2024, ternyata ada satu orang yang meninggal dunia,” ujarnya.

Menurutnya, jamaah haji dari dua kloter tersebut berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, karena mereka sudah mempersiapkan banyak hal untuk kegiatan tersebut. Ia juga menuturkan setiap haji asal Kuningan pun, selalu mendapatkan asupan makanan yang cukup selama menunaikan ibadah di Makkah, Arab Saudi.

Selain itu, Iip mengatakan para petugas haji sudah melakukan tugasnya untuk mendampingi setiap kloter, sehingga semuanya dapat kembali ke Kabupaten Kuningan tanpa kurang suatu apapun.

“Kami mengucapkan selamat datang kembali di Kabupaten Kuningan. Semoga kalian bisa membagi berkah, menjadi haji yang mabrur,” katanya.

Ia menambahkan untuk kepulangan rombongan terakhir jamaah haji asal Kuningan yang tergabung dalam kloter 30, dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Senin (22/7).

Iip meminta setiap haji asal Kuningan harus bisa menjaga kesehatan, karena biasanya pihak keluarga akan menyambut kepulangan mereka.

“Jangan lupa beristirahat setelah perjalanan jauh dan tetap jaga kondisi kesehatan,” ucap dia. (*)

www.youtube.com/@anas-aswaja

PEMALANG (Aswajanews.id) – Ketersediaan pupuk di Kabupaten Pemalang sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Tengah dikategorikan aman. Hal tersebut diungkapkan Perwakilan Pupuk Indonesia Fachrudin saat silaturahmi antara Produsen Pupuk Indonesia, Distributor, dan Kios Pupuk Lengkap se-Kabupaten Pemalang dengan Bupati Mansur Hidayat di Gedung RGP Serba Sambal, Rabu (3/7/2024).

“Kami dari Pupuk Indonesia juga telah menyetok yang kami taruh di dua gudang, yakni di Beji, berisi urea sebanyak 2613 ton, itu 300% dari stok minimum yang harus disediakan,” ungkapnya.

“Satunya lagi ada di gudang Taman yang isinya NPK sebanyak 1515 ton, itu lebih dari 400% dari stok minimum, kesimpulanya stok di Kabupaten Pemalang dikategorikan aman,” imbuh Fachrudin.

Fachrudin juga mengungkapkan kebanggaannya bisa mendukung sektor pertanian di Kabupaten Pemalang yang menurut data menjadi salah satu penyuplai padi terbesar di Jawa Tengah.

“Kabupaten Pemalang ini memiliki indeks pertanahan tertinggi se-Jawa Tengah dengan luas lahan total kurang lebih 32.000, Pemalang bisa menjadi peringkat 4 penyuplai produksi padi di Jawa Tengah ini sangat membanggakan sekali,” ujar Fachrudin.

Sementara itu Bupati Mansur mengapresiasi peran para distributor dan kios pupuk yang selama ini telah mendukung dengan menyadiakan suplai pupuk.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada distributor, bahwa sudah tersedianya pupuk saat ini tentunya dengan peringkat ke-4 se-Jawa Tengah ini harus kita pertahankan,” tandas Mansur.

Mansur mengungkapkan pentingnya sinergi antara penyalur dan petani dalam mempertahankan posisi tersebut.

“Kita harus bersinergi antara penyalur pupuk dan para petaninya, sehingga produksi padi di Kabupaten Pemalang masih dan tetap menjadi sentra ataupun penopang kebutuhan pangan di Jawa Tengah,” tegas Mansur.

“Tentunya kita semua juga harus menjaga segala permasalahan yang ada di lapangan, bagaimana koordinasi petani dengan penyalur, belum lagi masalah Kartu Tani,” terangnya.

“Karena petani juga terganggu dengan kartu ini, mengapa harus ada kartu tani, maksudnya agar berbaginya itu adil. Saya mengajak ke teman-teman supaya bersama-sama agar pertanian lebih maju dan berproduksi maksimal,” pungkasnya. *(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang)

www.youtube.com/@anas-aswaja

SUMEDANG (Aswajanews.id) – Pj Sekda Sumedang Tuti Ruswati, bersama salah satu ahli dari ASEAN Smart City Networking (ASCN) Erikeu beserta jajaran melakukan diskusi penting terkait persiapan Kabupaten Sumedang sebagai anggota ASEAN Smart City Networking, Jumat (5/7/2024).

Dalam diskusi yang digelar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan yang dihibahkan, Pemda Kabupaten Sumedang berencana memaparkan best practice terkait dengan keberhasilan penanganan stunting, kemiskinan, dan berbagai program pembangunan lainnya yang akan di selenggarakan di Laos dalam forum tingkat ASEAN. “Ini merupakan langkah strategis untuk berbagi pengalaman dan mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan di kawasan ASEAN,” kata Pj Sekda Tuti.

Selain itu, Kabupaten Sumedang juga memiliki rencana untuk mengakselerasi kawasan perkotaan Jatinangor menjadi kawasan Smart City Jatinangor Digital Knowledge. “Diharapkan kawasan ini dapat menjadi contoh nyata dari konsep Smart City Jatinangor Digital Knowledge yang mampu melahirkan inovasi-inovasi di bidang teknologi dan pengetahuan digital,” ungkapnya.

Sementara itu, ahli dari ASCN Erikeu mengatakan, pihaknya akan turut membantu Sumedang dalam menyusun proposal pendanaan kepada anggota-anggota ASCN.  “Ini adalah salah satu contoh, bagaimana Kabupaten Sumedang membuka pintu seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan semua stakeholder baik itu dari investor dalam dan luar negeri, private sektor dan akademisi,” kata Erikeu.

Ia berharap melalui kerjasama ini, kawasan Jatinangor dapat terwujud sebagai City of Digital Knowledge yang menjadi keunggulan Sumedang dan menjadi prototype yang nantinya akan direplikasi di kota/kabupaten lainnya di Indonesia maupun di tingkat ASEAN.

“Melalui kerjasama yang terjalin, Sumedang dapat menjadi contoh nyata bagi kota/kabupaten lain di Indonesia serta di ASEAN dalam mengimplementasikan konsep Smart City dan pengembangan kawasan berbasis digital,” katanya. *(Red)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Sumedang (Aswajanews.id) – Pj Bupati Sumedang Yudia Ramli telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 64 tahun 2024 yang isinya melarang keras kegiatan judi konvensional, judi online, trading, permainan slot, dan kegiatan sejenisnya.

Surat edaran tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2). Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, surat edaran juga memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam SE tersebut, Pj Bupati Sumedang menegaskan beberapa poin penting kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumedang.

“ASN dilarang keras untuk melakukan kegiatan judi konvensional, judi online, trading, permainan slot, dan kegiatan sejenisnya,” ujar Pj Bupati dalam surat tersebut.

Selain itu, seluruh camat, lurah dan Kades diminta untuk memberikan imbauan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing terkait larangan tersebut.

Ditegaskan pula bahwa siapapun yang melanggar larangan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Surat edaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Sumedang serta sebagai implementasi dari Undang-Undang yang berlaku,” tuturnya.

Semua pihak diharapkan dapat mematuhi larangan tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

“Ini sebagai upaya menciptakan kondusifitas dan kewaspadaan dini di wilayah Kabupaten Sumedang,” ucapnya.(Red)

CIAMIS (aswajanews.id) – Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan stunting meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup di masyarakat.

Lain halnya dengan masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis belum bisa merasakan dari hasil pembangunan SPAM di wilayahnya. Padahal SPAM yang dibangun sejak tahun 2023 dengan menelan anggaran Rp 800 juta, yang diharapkan masyarakat merasakan dan dirasakan manfaatnya.

Irsan selaku Ketua Karang Taruna beserta RT dan BPD pada awak media mengatakan bahwa SPAM yang dibangun di Dusun Cigalugur Girang yang menelan anggaran ratusan juta sejak tahun 2023 rencananya untuk disalurkan ke tiga Dusun yaitu Dusun Petir, Cigalugur dan Dusun Tengah tapi sampai sekarang masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Salah satu warga di sekitar lokasi SPAM mengatakan, padahal dari pemerintah SPAM itu sudah diserahkan ke pihak Desa Sukamulya menurut kabar waktu itu akan dikelolanya oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) akan tetapi waktu itu ketua Bumdes, Agus Sudrajat yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulya otomatis Bumdes itu tidak berjalan karena tidak ada ketuanya.

Windani Nugraha Sekretaris Desa Sukamulya, Rabu (03/07/2024) mengatakan bahwa Bumdes Desa Sukamulya sampai saat ini belum terbentuk kepengurusannya dikarenakan ketua yang dulu sekarang menjabat Kepala Desa.

Mengenai SPAM yang ada di Desa Sukamulya Windani Nugraha mengakuinya memang sampai saat ini belum dikelola karena beberapa hal yang harus dibenahi mungkin salah satunya Bumdes itu sendiri dan belum dibicarakan dengan tokoh masyarakat apa mau dikelola oleh Bumdes atau oleh masyarakat.

Agus Sudrajat selaku kepala desa mengatakan, terkait SPAM sudah diserahkan dari dinas DPUPRP Kabupaten Ciamis ke pihak desa di bulan Mei 2024. “Terhitung sejak bulan Juni harus dibahas sistem pengelolaannya bersama BPD, karena di situ ada retrebusi beserta mekanismenya, karena masyarakat ada yang paham dan tidak paham,” ujarnya.

Sementara itu menurut Kades Sukamulya, masyarakat taunya hanya mengalir, memakai dan gratis. “Awalnya desa itu lokus stunting kita desa diberi program SPAM itu,” tegasnya.

“Memang kita masih mencari waktu membahas dikarenakan ketua BPDnya PNS dan memang untuk BUMDES sendiri di desa Sukamulya belum terbentuk kepengurusannya,” pungkasnya. *(Nana S)

www.youtube.com/@anas-aswaja

INDRAMAYU (Aswajanews.id) – Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik, terutama disektor pertanian upaya terus dilakukan pemerintah desa Tambi Lor kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu dalam hal pembangunan infrastruktur jalan (Rabat beton), TPT dan lainnya.

Kuwu desa Tambi Lor Hj. Herawati atau yang akrab disapa Kuwu Hj. Era menjelaskan bahwa selama dua periode menjabat, dirinya beserta kaur pemerintah desa Tambi Lor terus berupaya mendengarkan keluhan dan kritik dari warga yang mayoritas petani, terutama terkait persoalan saluran irigasi dan jalan.

“Kami pemerintah desa Tambi Lor terus berupaya memaksimalkan pembangunan diberbagai bidang, dan yang kami dahulukan yang berskala prioritas, yang sudah kita sepakati dalam musyawarah desa (Musdes), seperti pembangunan rabat beton, pembangunan Tembok Penahan Tanah untuk saluran irigasi, pemberdayaan masyarakat yakni padat karya, dan untuk anggaran ADD dan DD serta Banprov tahun 2024 kami prioritaskan untuk beberapa titik rabat beton jalan yang tersebar didesa Tambi Lor,” ujarnya.

Sementara itu salah satu warga Tambi Lor Kustin merasa sangat bersyukur punya pemimpin yang selalu mendengarkan keluhan warganya. Ia berterimakasih kepada kuwu Era beserta kaur pemerintahannya, atas pembangunan rabat beton di desanya.

“Terimakasih ibu kuwu dan pamong desa Tambi Lor yang telah membangun jalan, sehingga jalan kami tidak becek lagi, dan telah memperbaiki rumah saya,” tukasnya. (Prapto/Herman Tongol)

www.youtube.com/@anas-aswaja

Makkah (Aswajanews.id) – Kontrak layanan haji ke depan tidak akan dilakukan setiap tahun. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuka kemungkinan dilakukan kontrak jangka panjang tiga tahun untuk penyediaan layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Inovasi baru layanan penyelenggaraan haji ini dibahas bersama oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Masyath di kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Makkah.

Delegasi PPIH dipimpin oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief. Hadir Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, serta Konsul Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Nasrullah Jasam.

“Salah satu yang muncul dalam surat yang disampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi adalah mengenai kontrak tiga tahun, khususnya di Masya’ir,” terang Hilman Latief usai bertemu Wamenhaj Abdul Fattah Masyath di Makkah, Minggu (30/6/2024).

Hilman melihat Kerajaan Saudi mendorong agar semua misi haji, termasuk Indonesia, bisa mempersiapkan lebih dini penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Selain itu, proses kontrak layanannya juga dilakukan dalam jangka panjang. Sehingga, persiapan-persiapan fasilitas bisa dilakukan dalam kontrak tiga tahun.

“Dengan kontrak jangka panjang, maka waktunya menjadi lebih cukup untuk mempersiapkan layanan secara lebih baik. Ada kepastian penggunaan, ada kepastian kerja sama, dan ini nanti kita jajaki bersama ke depan,” ujar Hilman.

“Kita diskusikan juga mengenai tempat, terkait kesediaan dan kepastian tempat pada saat Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina), serta skenario-skenario baru yang bisa dijalankan, dikembangkan, dan diperkuat oleh misi haji, termasuk Indonesia,” sebutnya lagi.

Hilman Latief dalam pertemuan ini menyampaikan terima kasih kepada Wamenhaj Abdul Fattah Masyath atas dukungan yang diberikan kepada misi haji Indonesia selama penyelenggaraan haji 1445 H. Selain soal kontrak jangka panjang, kedua pihak mendiskusikan beberapa regulasi yang telah dijalankan serta perubahan regulasi tentang haji.

“Dari hasil diskusi, nampaknya akan ada beberapa perkembangan yang saat ini mereka masih rumuskan untuk penyelenggaraan haji yang akan datang, baik reguler maupun haji khusus. Ini akan terus kita update ke depan,” lanjutnya.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, kata Hilman, menyampaikan apresiasi kepada misi haji Indonesia atas suksesnya pelaksanaan murur saat puncak haji di Armuzna. Ke depan, PPIH akan merumuskan skenario-skenario baru untuk memberikan kemudahan dan kenyamaan bagi jemaah dalam menjalani ibadah. Misalnya, tanazul yang terorganisir dengan baik dan lebih siap

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Wamenhaj tentang kesiapan tempat selama di Arafah dan Mina bisa menjadi landasan bagi kita untuk menetapkan kemungkinan pemetaan kuota bagi jemaah haji Indonesia di masa mendatang,” tegasnya.

Hilman menambahkan, Wamenhaj dalam pertemuan ini juga mengapresiasi upaya Indonesia dalam menekan angka kematian. Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, sampai hari ini, ada 329 jemaah wafat. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu (586 pada rentang operasional yang sama).

Sebagaimana diketahui, Indonesia menerapkan syarat istithaah kesehatan sebelum jemaah haji melakukan pelunasan. Hilman menggarisbawahi pentingnya untuk terus memperkuat skema istithaah kesehatan ini pada operasional haji 1446 H/2025 M.

“Kita berharap ke depan bisa lebih rendah lagi. Ini bahan evaluasi kita juga dalam memperkuat skema istithaah jemaah,” tandasnya. *(Kontributor: Indah/Moh Khoeron)

www.youtube.com/@anas-aswaja