Pelatihan Manajemen Dana BOSP/BOS 2026 Resmi Dibuka

KARAWANG (AswajaNews.id) – Pemerintah Kabupaten Karawang resmi membuka Pelatihan Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Karawang ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 23 hingga 30 Juni 2026.

Acara dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP,.M.P. ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, Drs. H. Wawan Setiawan NK, MM.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si. dan Kepala BKPSDM Jajang Jaenudin, S.STP, MM.

Pelatihan diikuti oleh 40 peserta terpilih yang didominasi oleh para Kepala Sekolah baru, dengan rincian 30 Kepala Sekolah SD dan 10 Kepala Sekolah SMP. Jumlah ini merupakan kuota selektif (sekitar 5%) dari total sekitar 800 kepala sekolah di Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda Karawang menegaskan bahwa Bupati Karawang sangat fokus terhadap tata kelola dana BOS. Pergeseran paradigma pengelolaan kini tidak lagi melihat input-output, melainkan harus berorientasi pada income-benefit (manfaat nyata bagi dunia pendidikan).

Sekda mengingatkan bahwa para peserta yang hadir merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan memiliki modal kuat untuk melangkah dalam manajemen BOS, terutama dalam mempelajari sistem ANGKAS dan SIPLah.

“Hidup tanpa integritas tidak akan mendapatkan trust (kepercayaan). Integritas adalah modal awal diri kita. Harus ada keselarasan antara tiga unsur: apa yang ada di hati dan pikiran, apa yang diucapkan, dan apa yang dilaksanakan. Itulah esensi dari integritas dan konsistensi,” tegas Sekda.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Karawang, Jajang Jaenudin, S.STP, MM, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai langkah mitigasi agar kesalahan dalam pengelolaan dana BOS tidak terjadi berulang kali. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya meniadi bahan evaluasi total.

(Ahmad z)