BANDUNG (Aswajanews.id) — Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara, menegaskan kesiapan PSI Jawa Barat menghadapi agenda politik 2029. Ia menyebut struktur kepengurusan PSI di Jawa Barat telah terbentuk 100 persen hingga tingkat kecamatan dan kini memasuki fase penguatan konsolidasi serta kesiapan administrasi menuju verifikasi KPU 2027.

Hal itu disampaikan Iwan dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Jawa Barat yang digelar di Bandung, Selasa (7/1/2026), dan diikuti pengurus DPW, DPD, serta DPC se-Jawa Barat.

“Rakorwil ini menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa struktur PSI Jawa Barat sudah siap. DPD dan DPC telah terbentuk seratus persen, sekarang tinggal memastikan struktur tersebut berjalan efektif dan solid,” ujar Iwan.

Menurutnya, Rakorwil juga menjadi forum konsolidasi penting karena selama ini jajaran DPW belum pernah bertemu langsung dengan seluruh pengurus DPC. Melalui kegiatan tersebut, seluruh kader disatukan pemahamannya terkait arah kebijakan partai serta arahan DPP PSI, khususnya dalam penguatan organisasi dan keanggotaan.

Iwan menambahkan, DPP PSI telah menetapkan sejumlah target nasional dalam menghadapi Pemilu 2029, termasuk penguatan infrastruktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Menatap 2029 tidak mudah. Diperlukan infrastruktur partai yang kuat sampai ke tingkat paling bawah. Itu yang menjadi fokus utama Rakorwil ini,” katanya.

Ia menekankan bahwa pengalaman PSI dalam dua kali proses verifikasi KPU menjadi pelajaran penting, terutama dalam aspek kelengkapan administrasi dan validitas keanggotaan. Karena itu, pengurus di tingkat kabupaten dan kota diminta lebih selektif dan serius dalam merekrut anggota.

“Administrasi adalah kunci. Jangan sampai saat verifikasi faktual, anggota yang direkrut justru mengaku tidak pernah mendaftar. Ini harus benar-benar dijaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan DPP PSI menargetkan pada 2026 setiap daerah memiliki minimal 4.000 anggota yang telah memenuhi persyaratan administrasi secara valid. Target tersebut akan menjadi indikator penilaian kinerja struktur partai di daerah.

“Waktu masih panjang. DPD dan DPC harus berbenah, merekrut anggota yang benar-benar mau dan serius. Jika struktur berjalan baik dan target tercapai, DPW dan DPP akan mendorong dengan berbagai program, termasuk dukungan atribut dan alat peraga partai,” jelasnya.

Saat ini, PSI Jawa Barat terus mempersiapkan diri menghadapi verifikasi KPU 2027 dengan memanfaatkan satu tahun ke depan untuk memperkuat struktur, merekrut anggota, serta memantapkan konsolidasi di seluruh kabupaten dan kota.

(Reporter: Uus)

BANDUNG (Aswajanews.id) — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Sumedang, Firman Firdaus, menegaskan bahwa konsolidasi kader dan penguatan struktur organisasi menjadi kunci utama dalam menghadapi agenda politik 2029. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jawa Barat di Bandung, Selasa (7/1/2026).

Menurut Firman, Rakorwil merupakan momentum strategis untuk memastikan kesiapan partai hingga ke tingkat paling bawah. Ia menyebutkan bahwa struktur organisasi PSI di Kabupaten Sumedang saat ini telah terbentuk secara menyeluruh di tingkat kecamatan.

“Di Sumedang sudah terbentuk 26 Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Pekerjaan rumah kami selanjutnya adalah pembentukan hingga ke tingkat DPRT yang dilakukan secara bertahap,” ujar Firman.

Selain penguatan organisasi, Firman juga menyoroti dampak positif kegiatan partai terhadap pergerakan ekonomi lokal. Sejumlah kebutuhan Rakorwil, seperti cinderamata narasumber berupa boneka gajah, iket KDM, hingga bendera dan umbul-umbul, melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Kabupaten Sumedang.

“Untuk cinderamata, kami memesan sekitar 30 unit dengan kualitas berbeda antara VIP dan reguler. Sebagian besar kami arahkan ke UMKM Sumedang agar roda ekonomi lokal ikut bergerak,” katanya.

Ia mengakui bahwa proses produksi dilakukan dalam waktu yang relatif singkat karena mendekati tenggat pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menuntut kerja cepat dan ekstra dari para pelaku UMKM yang terlibat.

“Pemesanan sering kali sudah mepet dengan deadline, sehingga pengerjaannya harus dikebut agar selesai tepat waktu,” ujarnya.

Dari sisi politik, Firman mengungkapkan adanya penguatan signifikan menjelang 2029, yang ditandai dengan bergabungnya sejumlah tokoh dan kader dari partai lain ke PSI. Salah satunya adalah mantan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sumedang yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD setempat.

“Masuknya tokoh-tokoh berpengalaman dari partai lain tentu menjadi tambahan kekuatan bagi PSI di Sumedang,” ucapnya.

Terkait target politik, Firman menyampaikan bahwa PSI Sumedang menargetkan pembentukan lebih dari satu fraksi di legislatif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut akan dibuktikan melalui kerja nyata hingga Pemilu 2029.

“Target ideal kami tentu lima sampai enam kursi. Namun pembuktiannya ada di 2029. Bagi kami, satu kursi pun sudah patut disyukuri,” katanya.

Firman menambahkan, Rakorwil juga menjadi sarana pendidikan politik bagi para pengurus, khususnya di tingkat DPC, agar memiliki pemahaman yang utuh terkait arah perjuangan dan pergerakan partai dalam jangka panjang.

(Reporter: Uus)

Jakarta (Aswajanews) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang saat ini didorong sejumlah fraksi di DPR. Sikap tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron, yang menyebut partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.

“Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujar Herman Khaeron, Selasa (6/1).

Menurut Herman, baik pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD sama-sama sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai opsi pilkada melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik nasional.

Meski demikian, Herman menekankan bahwa pembahasan usulan tersebut harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Prinsip Partai Demokrat jelas, apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus dihormati, dan persatuan nasional harus dijaga,” tegasnya.

Dengan bergabungnya Demokrat, kini tercatat enam dari delapan fraksi di DPR mendukung usulan pilkada melalui DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PKB, dan Demokrat. Sementara itu, PKS mengusulkan variasi sistem untuk tiap level pemerintahan daerah, dan PDIP menyatakan penolakan tegas.

Namun demikian, sikap resmi DPP Demokrat tersebut berbeda dengan pernyataan sejumlah kader dan pengurus partai sebelumnya. Demokrat diketahui pernah menolak keras pilkada melalui DPRD pada 2014, bahkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono kala itu menerbitkan Perppu untuk mempertahankan pilkada langsung.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Renanda Bachtar beberapa waktu lalu menegaskan bahwa partainya menolak usulan tersebut. Hal senada disampaikan anggota DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman yang menilai pilkada lewat DPRD bukan solusi atas mahalnya biaya politik, praktik politik uang, dan persoalan netralitas aparatur negara.

“Masalah utama pilkada ada pada lemahnya regulasi, bukan pada sistem pemilihannya,” kata Benny.

Usulan pilkada melalui DPRD rencananya akan dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Pembahasan dijadwalkan berlangsung setelah Lebaran, sekitar April hingga Mei mendatang. (Red)

Pilkada langsung sejak awal reformasi dipromosikan sebagai mahkota demokrasi lokal. Melalui mekanisme ini, rakyat diyakini memperoleh kembali hak politiknya untuk menentukan siapa yang layak memimpin daerahnya. Dalam konstruksi ideal, pemilihan langsung diharapkan melahirkan kepala daerah yang legitimate, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Namun pertanyaan mendasarnya kini tidak bisa lagi dihindari: yang benar-benar berbicara dalam Pilkada langsung itu suara rakyat, atau suara uang?

Dalam praktik, Pilkada langsung semakin menjauh daricita-cita demokrasi. Kontestasi elektoral di tingkat daerah kerap berubah menjadi ajang transaksi politik terbuka. Politik uang, mobilisasi aparat informal, tekanan sosial, hingga penggunaan kekerasan simbolik menjadi fenomena yang berulang hampir di setiap Pilkada.

Suara rakyat yang seharusnya bebas dan otonom justru tereduksi menjadi komoditas yang dapat dibeli, diarahkan, bahkan dipaksa. Demokrasi lokal, dalam kondisi demikian, tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme kedaulatan rakyat, melainkan sebagai pasar kekuasaan.

Biaya politik Pilkada langsung menjadi persoalan struktural yang tidak dapat diabaikan. Untuk dapat bersaing, kandidat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar—baik untuk kampanye resmi maupun praktik-praktik tidak resmi yang secara diam-diam dianggap “normal”. Konsekuensinya bersifat sistemik.

Kepala daerah yang terpilih membawa beban pengembalian modal politik, sehingga kebijakan publik kerap diarahkan bukan pada kepentingan rakyat luas, melainkan pada kepentingan pribadi, keluarga, danjaringan pendukungnya. Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan eksploitasi sumber daya daerah bukanlah penyimpangan semata, tetapi sering kali menjadi kelanjutan logis dari mahalnya biaya politikPilkada.

Ironi semakin tajam ketika negara turut menanggung biaya besar dalam penyelenggaraan Pilkada. Anggaran publik dihabiskan untuk proses elektoral yang penuh konflik, sengketa, dan polarisasi sosial, namun hasilnya sering kali tidak sebanding dengan kualitas kepemimpinan daerah yang dihasilkan. Tidak sedikit kepala daerah yang minim kapasitas, bermasalah secara etik dan hukum, serta gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam situasi ini, Pilkada langsung tidak hanya mahal, tetapi juga tidak efektif.

Kondisi tersebut menuntut keberanian untuk melakukan koreksi mendasar. Salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan secara serius adalah penunjukan gubernur dan bupati oleh Presiden. Dalam kerangka negara kesatuan dan sistem presidensial, kepala daerah pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan nasional di daerah. Oleh karena itu, model penunjukan bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya rasional untuk memulihkan efektivitas pemerintahan dan mengurangi patologi politik elektoral.

Penunjukan oleh Presiden memiliki sejumlah keunggulan argumentatif. Pertama, model ini secara signifikan memotong mata rantai politik uang karena jabatan tidak lagi diperebutkan melalui kontestasi massa yang mahal.

Kedua, terjadi efisiensi anggaran negarayang sangat besar, karena biaya Pilkada dapat dialihkan untuk kebutuhan publik yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial.

Ketiga, kepala daerah menjadi lebih akuntabel secara vertikal, karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada sponsor politik atau oligarki lokal.

Tentu, penunjukan kepala daerah tidak boleh dilakukan secara tertutup dan sewenang-wenang. Mekanisme seleksi harus berbasis meritokrasi, rekam jejak, integritas, serta kapasitas kepemimpinan, dengan tetap membuka ruang partisipasi publik melalui uji kelayakan, pengawasan DPRD, dan kontrol masyarakat sipil. Demokrasi tidak identik dengan pemilihan langsung semata, tetapi juga dengan kualitas pemerintahan, keadilan kebijakan, dan keberpihakan pada kepentinganrakyat.

Pada akhirnya, pertanyaan “suara rakyat atau suara uang” bukanlah retorika kosong, melainkan refleksi krisis demokrasi lokal yang nyata. Ketika Pilkada langsung lebih sering memenangkan pemilik modal daripada pemilik kedaulatan, maka negara berkewajiban mencari jalan koreksi.

Penunjukan kepala daerah oleh Presiden, dalam konteks darurat demokrasi elektoral, layak dipertimbangkan sebagai solusi sementara yang rasional dan bertanggung jawab, demi menyelamatkan negara dari demokrasi yang mahal, semu, dan semakin menjauh dari kepentingan rakyat. ***

Karawang (Aswaja News) – Rotasi dan mutasi jabatan merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut tidak semata-mata bertujuan untuk pengisian jabatan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan karier aparatur, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, dalam Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Penugasan Tambahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut digelar di Aula Husni Hamid, Senin (5/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Aep menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Karawang.

“Hari ini kita harus bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Karawang melantik sebanyak 63 pejabat, yang terdiri dari 26 pejabat administrator, 35 pejabat pengawas, 1 Kepala Puskesmas, dan 1 Koordinator Wilayah (Korwil).

Pelantikan dilakukan secara bertahap seiring dengan diterbitkannya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sebelumnya, pada 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang juga telah melantik 216 pejabat.

Bupati Aep menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Selain itu, Pemkab Karawang juga melakukan evaluasi perangkat daerah serta perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025.

(Ahmad Z)