Google search engine
Beranda blog Halaman 62

Kades Pebatan Pimpin Kirab Bendera Merah Putih Sambut Harlah NU di Wanasari

0

BREBES (Aswajanews) – Kepala Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Moh. Abd. Ghofur, memimpin langsung kirab panji bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) yang diselenggarakan oleh MWC NU Wanasari, Jumat (2/1/2026).

Kirab bendera tersebut berkeliling di wilayah Dukuh Pebatan Barat, Desa Pebatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian kirab panji bendera NU yang digelar untuk menumbuhkan semangat kebangsaan sekaligus menguatkan peran NU di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya saat pelepasan kirab, Kades Pebatan Moh. Abd. Ghofur menyampaikan harapannya agar kegiatan ini mampu memperkokoh rasa nasionalisme serta semangat warga NU dalam menggerakkan organisasi.

“Kirab panji bendera dalam rangka Harlah NU ini semoga dapat memperkuat rasa kebangsaan dan semangat dalam menggerakkan NU. Kehadiran NU beserta badan otonomnya sungguh luar biasa dan menjadi bukti bahwa warga NU memiliki semangat yang sama dalam menegakkan serta mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya.

Kirab bendera diikuti oleh seluruh elemen NU Ranting Pebatan Barat, di antaranya Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, serta para santri MDTA Pebatan Barat. Dengan penuh khidmat, peserta mengiringi pasukan pembawa bendera menuju Dukuh Siasem Limbung, Desa Siasem.

Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut Ketua Tanfidziyah MWC NU Wanasari, H. Takmuri. Sebelum melepas kirab secara simbolis, ia menjelaskan bahwa kirab panji bendera NU telah dimulai sejak 27 Desember 2025 dan akan berakhir pada 7 Januari 2026 di Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari.

“Kirab bendera ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Harlah NU. Puncak acara akan diisi dengan pengajian umum di Desa Kertabesuki dengan penceramah KH Hudalloh Karim, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Brebes,” jelas H. Takmuri.

Prosesi pelepasan kirab dipandu oleh Akhmad Sururi, Sekretaris MWC NU Wanasari. Seluruh peserta dengan khidmat menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Syubbanul Wathon. Pasukan pembawa bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pebatan kemudian bergerak dari halaman MDT Pebatan Barat menuju Dukuh Siasem Limbung. (Red)

Membaca Pemikiran KH. Yahya Cholil Staquf tentang Human Dignity, Peace Ethics, dan Global Responsibility

0

Pendidikan Islam di Pondok Pesantren dalam Perspektif Islam Nusantara

Pondok pesantren merupakan fondasi utama dalam perjalanan sejarah pembentukan peradaban Islam di Nusantara. Keberadaan dan perkembangan entitas ini bukan hanya sekadar sebagai lembaga pendidikan keagamaan, melainkan sebagai tempat interaksi antara nilai-nilai ilahiah dan realitas sosial manusia. Dalam pandangan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, pesantren memegang peranan penting sebagai penjaga keberlanjutan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial. Di sinilah Islam Nusantara menemukan maknanya sebagai ungkapan keberislaman yang dinamis, relevan, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Islam Nusantara, seperti yang sering ditekankan oleh Gus Yahya, tidak merupakan sekte atau ideologi tandingan terhadap Islam itu sendiri. Sebaliknya, ini adalah cara untuk memahami dan menghidupi Islam melalui pengalaman sejarah, budaya, dan realitas masyarakat Nusantara. Islam bukan untuk menghapus budaya, tetapi untuk memuliakan manusia dengan pendekatan yang beradab dan bijaksana. Dalam konteks ini, pesantren berfungsi sebagai ruang penting untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada ajaran Islam dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman.

Pesantren dan Pendidikan Islam: Memelihara Akal, Etika, dan Kemanusiaan

Menurut pandangan Gus Yahya dalam berbagai kesempatan, pendidikan Islam di pesantren seharusnya tidak dipersempit hanya sebatas transfer ilmu fikih atau penguasaan teks-teks klasik. Sebaliknya, pendidikan harus menjadi proses pembentukan individu secara utuh—mendapatkan pencerahan pikiran, kelembutan hati, dan gerakan yang diarahkan pada kebaikan bersama. Pesantren lebih dari sekedar tempat belajar, melainkan juga tempat untuk membentuk karakter dan kesadaran moral.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), pesantren menyediakan dasar yang signifikan bahwa pendidikan agama perlu menumbuhkan kesadaran etis, bukan sekadar ketaatan simbolis. Gus Yahya sering menyatakan bahwa tantangan terbesar umat Islam saat ini bukan kurangnya pengetahuan agama, tetapi ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan nilai kemanusiaan dalam praktik beragama. Ketika agama kehilangan dimensi etikanya, ia berpotensi menjadi alat untuk tindakan kekerasan, baik secara simbolis maupun sosial.

Karena itu, pendidikan Islam yang berbasis pesantren wajib melatih santri untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Tradisi keilmuan pesantren seperti bahtsul masail, musyawarah, dan pengkajian turats sebenarnya adalah latihan intelektual untuk menghargai perbedaan pandangan serta mengembangkan kedewasaan berpikir. Ini adalah bentuk pendidikan demokratis yang berasal dari tradisi Islam itu sendiri.

Martabat Manusia: Inti Etika Islam dalam Pandangan Gus Yahya

Salah satu fokus pemikiran KH. Yahya Cholil Staquf adalah penekanan pada martabat manusia sebagai dasar etika Islam. Menurutnya, Islam hadir untuk menjaga kehormatan manusia tanpa melihat latar belakang agama, etnis, atau identitas sosial. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama dalam melindungi jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dalam konteks pesantren, penghormatan terhadap martabat manusia seharusnya menjadi jiwa pendidikan. Santri tidak dilatih untuk merasa paling benar, tetapi untuk menyadari keterbatasan diri dan menghormati keberadaan orang lain. Gus Yahya kerap menegaskan bahwa merendahkan martabat manusia atas nama agama justru bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri.

Martabat manusia juga menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang adil dan beradab. Pendidikan Islam yang berakar pada nilai ini akan menciptakan individu yang menolak kekerasan, diskriminasi, dan dehumanisasi dalam bentuk apapun. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menghasilkan ahli agama, tetapi juga penjaga nilai kemanusiaan yang universal.
Etika Perdamaian: Prinsip Pendidikan di Pesantren

Dalam pemikiran Gus Yahya, damai bukan hanya kondisi tanpa pertikaian, tetapi hasil dari etika sosial yang dirancang dengan kesadaran. Pesantren memiliki posisi penting dalam menanamkan etika perdamaian sebagai cara hidup yang saling menghargai dan bermartabat.

Islam Nusantara mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang tidak terhindarkan dan harus dihadapi dengan kebijaksanaan, bukan dengan permusuhan. Pendidikan Islam harus mengembangkan pemahaman yang matang tentang perbedaan, baik dalam mazhab, agama, maupun pandangan sosial-politik. Pesantren menjadi tempat yang aman untuk belajar berdiskusi tanpa prasangka atau kebencian.

Gus Yahya sering mengingatkan bahwa konflik biasanya muncul bukan dari perbedaan itu sendiri, tetapi dari ketidakmampuan memahami kemanusiaan orang lain. Oleh karena itu, pendidikan di pesantren harus menekankan pentingnya menjaga perdamaian sebagai bagian dari tanggung jawab iman.

Tanggung Jawab Global: Pesantren di Panggung Internasional

Dalam konteks dunia yang lebih luas, Gus Yahya berpendapat bahwa umat Islam, termasuk pesantren, tidak boleh berperilaku eksklusif atau defensif. Dunia saat ini saling terhubung, dan isu-isu kemanusiaan bersifat universal. Pesantren harus dapat mencetak generasi yang memiliki kesadaran global, tanpa melupakan akar tradisinya.

Tanggung jawab global berarti kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan di tingkat internasional. Pesantren seharusnya tidak hanya berbicara atas nama umat Islam, tetapi juga untuk kemanusiaan pada umumnya. Inilah bentuk tanggung jawab moral yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai berkah bagi seluruh umat.

Pesantren sebagai Pelindung Peradaban kini dan di masa depan, pendidikan Islam di pesantren menurut pandangan Islam Nusantara karya KH. Yahya Cholil Staquf adalah usaha untuk merawat kemanusiaan melalui nilai-nilai Islam yang hidup, inklusif, dan beradab. Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pusat pembentukan peradaban yang mengangkat martabat manusia, mengajarkan etika perdamaian, dan menumbuhkan tanggung jawab global.

Di tengah dunia yang semakin dipenuhi konflik dan perpecahan, pesantren memiliki kesempatan besar untuk menjadi penunjuk moral. Dari pesantren, Islam tidak hanya sekadar diajarkan, tetapi juga dihidupkan sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kehidupan yang adil, damai, dan bermartabat.

*Oleh: A’isy Hanif Firdaus, S.Ag. (Mahasiswa Pascasarjana FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang, Penulis keislaman, LTN PCNU Kabupaten Brebes)

Kades Sukapura Gaspol Program Pentahelix, Kerja Bakti Digilir di Setiap RW

0

BANDUNG (Aswajanews.id) — Kepala Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Ganjar, tancap gas menjalankan Program Pentahelix melalui kerja bakti kebersihan lingkungan yang digelar secara bergilir di setiap RW. Program ini ditegaskan bukan kegiatan seremonial, melainkan aksi nyata penanganan persoalan sampah dan kebersihan desa.

Pelaksanaan kerja bakti Pentahelix kali ini berlangsung di RW 06 Desa Sukapura, Minggu (4/1/2026). Warga bersama pemerintah desa turun langsung membersihkan sampah, gorong-gorong, serta saluran air di lingkungan permukiman.

Ganjar menegaskan, Program Pentahelix dirancang sebagai gerakan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sistem kerja bakti bergilir antar-RW diterapkan agar kegiatan tetap konsisten meskipun tidak dilakukan secara serentak.

“Yang terpenting ada aksi nyata dan dilakukan secara berkesinambungan, meskipun dilaksanakan bergiliran antarwilayah,” ujar Ganjar.

Ganjar, Kades Sukapura

Ia menjelaskan, pembersihan saluran air dan pengelolaan sampah menjadi fokus utama karena selama ini kerap dikeluhkan warga, terutama saat musim hujan yang rawan genangan.

Menurutnya, dampak awal dari Program Pentahelix mulai terlihat dengan tumbuhnya kembali semangat kebersamaan dan gotong royong warga yang belakangan sempat menurun.

Selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih, kelancaran aliran solokan diharapkan dapat meminimalkan persoalan sampah serta menjaga kebersihan Desa Sukapura secara menyeluruh.

Pemerintah Desa Sukapura juga terus mengimbau masyarakat agar menjadikan kerja bakti sebagai kebiasaan, tidak hanya saat Program Pentahelix berlangsung, tetapi sebagai wujud kepedulian bersama terhadap lingkungan.

Dari tingkat wilayah, kegiatan kerja bakti ini mendapat respons positif dari warga RW 06. Sejak pagi hari, warga tampak antusias terlibat membersihkan lingkungan sekitar.

Ketua RW 06 Desa Sukapura, Lili Jaelani, mengatakan kondisi lingkungan yang sebelumnya dipenuhi sampah kini kembali bersih berkat kerja bakti bersama.

“Warga antusias turun gotong royong setelah kami sampaikan melalui RT dan pengumuman di masjid,” ujarnya.

Ia berharap Program Pentahelix dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar kebersihan lingkungan di RW 06 Desa Sukapura tetap terjaga dan memberi dampak jangka panjang bagi warga.

(Reporter: Uus)

HEROISME KIYAI DAN SANTRI

0
Penulis: H Dedi Asikin

Komando perang belum juga terdengar. Padahal ribuan santri dan kiyai dari berbagai pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa timur sudah standby di berbagai titik. Mereka telah siap dengan senjata bumbu runcing bersatu dalam laskar Hizbullah.

Sementara Bung Tomo sudah terus menerus memompa semangat mereka dengan semboyan merdeka atau mati. Padahal tentara sekutu sudah wara wiri kesana kemari sambil mempertontonkan senjata modern sebangsa mirtraliyur.
Apalagi setelah panglima perang mereka brigadir jenderal Mallaby terbunuh tanggal 30 Oktober 1945.

Tenyata KH Hasyim Asy’ari sebagai panglima perang tertinggi masih menunggu datangnya dua pasukan dari Jawa Barat yang sangat di andalkan.
Tidak lain adalah pasukan dari pondok pesantren Babakan Ciwaringin dan Buntet
Tanggal 9 Nopember sekutu mengeluarkan perintah sekaligus ancaman.
Tanggal 10 Nopember pagi hari seluruh laskar Indonesia harus meletakkan senjata dan menyerah. Jika tidak maka kota Surabaya akan di bumi hanguskan .

Ternyata perintah dan ancaman sekutu itu justru di jawab dengan sliweran bambu runcing menyerang truk truk tentara sekutu.

Rupanya komando serbu telah di keluarkan oleh KH Asyhari dan semboyan merdeka atau mati trus di suarakan oleh bung Tomo lewat radio Domei milik tentara Jepang.
Satu persatu tentara sekutu berjatuhan dari atas truck dan mati.
Siang hari itu seluruh tentara sekutu di tarik mundur dan pulang Kalkuta yang merupakan pangkalan peteng mereka.

Kemenangan laskar rakyat yang di dukung laskar kiyai dan santri mendasari keputusan presiden nomor 316 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 yang menetapkan hari pahlawan Nasional 10 Nopember. Itulah kisah heroisme kiyai dan santri mempertahankan kemerdekaan republik ini. ***

Rumah Kosong Saat Liburan, Orang Kepercayaan Justru Jadi Pencuri

0

CIMAHI (Aswajanews) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cimahi berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar sebuah rumah mewah di Kompleks Taman Mutiara, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pemuda berinisial J dan IA yang diduga sebagai pelaku utama.

Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra menjelaskan, kasus ini terungkap berkat laporan cepat korban berinisial RY. Aksi pencurian terjadi pada Selasa (23/12/2025) saat rumah dalam kondisi kosong karena ditinggal pemiliknya berlibur akhir tahun.

Hasil penyelidikan mengungkap modus operandi yang mengejutkan. Para pelaku tidak merusak pintu atau jendela, melainkan masuk ke dalam rumah menggunakan kunci asli yang sebelumnya dititipkan korban kepada mereka.

“Pelaku merupakan orang yang dipercaya korban untuk memegang kunci rumah. Namun kepercayaan itu justru disalahgunakan untuk melakukan pencurian saat pemilik rumah tidak berada di tempat,” ujar Kapolres saat konferensi pers di Parongpong, Senin (29/12/2025).

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp600 juta. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV, sebuah kompresor, serta beberapa peralatan rumah tangga lainnya.

Saat ini, Satreskrim Polres Cimahi masih melakukan pengembangan guna melacak keberadaan barang-barang berharga lain yang dilaporkan hilang.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 363 Jo Pasal 55 dan/atau 56 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara.

Kapolres menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan komitmen Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya mobilitas warga saat musim libur panjang.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat meninggalkan rumah. Pastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik dan hanya menitipkan kunci kepada pihak yang benar-benar dapat dipercaya,” pungkasnya. (Red)

17 Pegawai Kanwil Kemenag Jabar Terima Satyalancana Karya Satya pada HAB ke-80

0

BANDUNG (Aswajanews) – Wakil Gubernur Jawa Barat bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya X, XX, dan XXX Tahun kepada 17 pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat. Penyematan tersebut berlangsung dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Tahun 2026 di Lapangan Kanwil Kemenag Jawa Barat, Sabtu (3/1).

Penyematan tanda kehormatan dilakukan secara simbolis dalam suasana upacara yang berlangsung khidmat. Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan negara yang diberikan kepada aparatur sipil negara atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, dan dedikasi dalam menjalankan tugas secara terus-menerus selama 10, 20, dan 30 tahun.

Momen tersebut menjadi bagian penting dari peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama yang mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Selain sebagai bentuk apresiasi negara, pemberian Satyalancana Karya Satya juga menjadi pengingat akan nilai pengabdian dan tanggung jawab moral aparatur Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kepala Kanwil Kemenag Jabar, H. Dudu Rohman

Usai upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, menyampaikan harapannya kepada para penerima penghargaan. Ia menegaskan bahwa Satyalancana Karya Satya bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui kinerja dan keteladanan.

“Satyalancana ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan. Saya berharap penghargaan ini menjadi pemantik semangat untuk terus bekerja dengan integritas, profesionalisme, serta memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” ujar Dudu Rohman.

Ia juga berharap para penerima Satyalancana Karya Satya dapat menjadi teladan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat, khususnya dalam menjaga etika kerja, disiplin, dan semangat melayani. Menurutnya, pengalaman panjang yang dimiliki para penerima penghargaan merupakan modal penting dalam mendukung terwujudnya Kementerian Agama yang semakin berdampak dan dipercaya publik.

Penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya pada peringatan HAB ke-80 ini diharapkan mampu memperkuat semangat pengabdian aparatur Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dalam menjaga komitmen pelayanan publik, merawat kerukunan umat beragama, serta berkontribusi aktif mewujudkan Indonesia yang damai, maju, dan bermartabat.

Adapun 17 pegawai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah:

  1. Drs. H. Ahmad Patoni, M.M. (XXX Tahun)
  2. Drs. H. Annur Safarnaa, M.Si. (XXX Tahun)
  3. Hj. Fitri Imandasari, S.A.P., M.M. (XX Tahun)
  4. Hj. Siti Dieny Hafshoh, S.Ag. (XX Tahun)
  5. Dr. H. Ohan Burhan, M.Pd.I. (X Tahun)
  6. H. Boy Hary Novian, S.E., M.M. (X Tahun)
  7. H. Irlan Hakim, S.E., M.A.B. (X Tahun)
  8. Saepul Falah, S.T. (X Tahun)
  9. Yeti Susanti, S.Pd.I. (X Tahun)
  10. Willy Andrian, S.Kom. (X Tahun)
  11. Yuyu Rukmana, S.E. (X Tahun)
  12. Edi Kusnadi, S.H.I. (X Tahun)
  13. Ery Chaerudin, S.E. (X Tahun)
  14. Noppi Riawanti Noor, S.Pd.I. (X Tahun)
  15. Ardi Rahardi, S.Pd.I. (X Tahun)
  16. H. Amin Baejuri, M.Pd.I. (X Tahun)
  17. Rd. T.Z. Mutaqien (X Tahun)

Kakanwil Kemenag Jabar Tekankan Pentingnya Silaturahmi ASN Aktif dan Purnabakti

0

BANDUNG (Aswajanews) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, menegaskan pentingnya menjalin silaturahmi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif dengan para purnabakti Kementerian Agama.
Hal tersebut disampaikan Dudu Rohman dalam kegiatan Riung Mumpulung, agenda rutin yang diselenggarakan setiap peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama.

Kegiatan ini mempertemukan ASN aktif dengan para purnabakti, dan digelar usai upacara peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama, di Aula Kanwil Kemenag Jawa Barat, Jalan Jenderal Sudirman No. 644, Kota Bandung, Sabtu (3/1/2025).

Menurut Dudu, silaturahmi melalui wadah Persaudaraan Pensiunan Kementerian Agama (PPKA) memiliki makna yang lebih dari sekadar menjaga keakraban. Ia menilai para purnabakti merupakan sosok sahabat sekaligus guru yang dapat memberikan nasihat dan masukan berharga bagi ASN aktif.

“Silaturahmi melalui wadah PPKA ini bukan hanya soal keakraban dan persaudaraan. Lebih dari itu, para purnabakti adalah sahabat yang akan mengingatkan jika ada kekeliruan dan memberikan nasihat. Kami sangat terbuka dan berharap masukan tersebut menjadi kekuatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Dudu.

Dalam kegiatan tersebut hadir dua mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yakni K.H. Muhaemin Luthfi (Kakanwil periode 2006–2011) dan K.H. Saeroji (Kakanwil periode 2011–2014).

Dudu mengaku merasa bahagia dapat kembali bertemu dengan para tokoh yang pernah menjadi guru dan pembimbingnya hingga mengantarkannya pada posisi saat ini.

Dudu mengenang, pada masa kepemimpinan K.H. Muhaemin Luthfi ia diangkat sebagai Penyelenggara Zakat dan Wakaf, sementara pada era K.H. Saeroji ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.

Turut hadir Ketua PPKA, H. Taqdimullah, yang juga merupakan mantan Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Bandung. Dudu menyampaikan bahwa semasa mengikuti pelatihan, Taqdimullah merupakan salah satu pemateri yang memberikan kontribusi penting dalam perjalanan kariernya.

Dalam kesempatan yang sama, Taqdimullah memaparkan sejumlah program PPKA sebagai wadah resmi para pensiunan Kementerian Agama untuk tetap aktif dan produktif, di antaranya kegiatan senam, tadabur alam, serta aktivitas sosial lainnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jabar H. M. Ali Abdul Latief, para Kepala Bidang, serta para Pembimas di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat.
(Kontributor: Tri Budiono)

HAB ke-80 Kemenag RI, Bupati Karawang: Momentum Refleksi, Evaluasi, dan Penguatan Pengabdian

0

Karawang (Aswaja News) – Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk refleksi, evaluasi, serta penguatan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat memberikan amanat pada Upacara Peringatan HAB ke-80 Kemenag RI Tahun 2026 tingkat Kabupaten Karawang yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang, Sabtu (3/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama serta menghadirkan pelayanan keagamaan yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Hari Amal Bhakti ini menjadi pengingat akan peran strategis Kementerian Agama RI dalam menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat moderasi beragama, serta menghadirkan pelayanan keagamaan yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Bupati.

Pada peringatan HAB ke-80 tahun 2026 ini, Kementerian Agama RI mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju”. Tema tersebut menegaskan pentingnya persatuan dan sinergi lintas umat beragama sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Mengakhiri amanatnya, Bupati Karawang mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama dan masyarakat untuk terus memperkuat semangat pengabdian, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menjunjung tinggi nilai etika dan integritas.

“Sesuai tema HAB ke-80, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju, marilah kita satukan tekad. Dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika, kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat,” pungkasnya.

(Liputan: Ahmad Z)

Plt Kakankemenag Bandung: Integritas Fondasi Layanan Keagamaan yang Berdampak

0
Plt Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, H. Asep Saefulloh

BANDUNG (Aswajanews.id) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, H. Asep Saefulloh, menegaskan bahwa integritas aparatur merupakan kunci utama dalam menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Asep pada puncak peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat Kabupaten Bandung, yang digelar di Pondok Pesantren Modern Al-Ihsan Baleendah, Sabtu (3/1/2026).

Menurut Asep, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama dituntut bekerja secara jujur, profesional, dan patuh terhadap regulasi. Ia menekankan bahwa program yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa integritas aparatur yang menjalankannya.

“Penghargaan Satya Lencana ini merupakan hak seluruh ASN. Karena itu, setiap aparatur wajib menjaga integritas serta nama baik kelembagaan yang kita naungi,” tegasnya.

Asep juga mendorong ASN Kemenag Kabupaten Bandung untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri, seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis. Ia menegaskan bahwa layanan keagamaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama pada unit layanan terdepan seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada kesempatan tersebut, Asep turut menyoroti pentingnya penguatan moderasi beragama sebagai fondasi kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama akan terus menjadi arus utama kebijakan Kementerian Agama ke depan.

Penguatan moderasi beragama tersebut sejalan dengan ASTA PROTAS Kementerian Agama 2025–2029, yang meliputi peningkatan kerukunan dan cinta kemanusiaan, penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak, pendidikan keagamaan unggul dan terintegrasi, pemberdayaan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, sukses penyelenggaraan ibadah haji, serta digitalisasi tata kelola.

Selain penguatan internal, Asep juga mendorong peningkatan sinergi lintas sektor dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta penguatan kebersamaan dan ukhuwah antarpegawai. Menurutnya, kekompakan menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan administrasi pernikahan.

Ia menegaskan, peringatan HAB ke-80 bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi dan penguatan komitmen untuk membangun Kementerian Agama yang profesional, adaptif, dan benar-benar hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Puncak peringatan HAB ke-80 Kemenag tingkat Kabupaten Bandung tersebut turut dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pejabat dan ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung.
(Reporter: Uus)

Pengelolaan BUMDes Cipaingeun Disorot, Dana Penyertaan Modal Dipinjamkan ke Aparatur

0

TASIKMALAYA (Aswajanews) – Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cipaingeun, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya, kian menguat. Pengelola BUMDes mengakui bahwa dana penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa selama dua tahun anggaran direalisasikan dalam bentuk pinjaman kepada aparatur desa serta sejumlah Ketua RT dan RW.

Ketua BUMDes Desa Cipaingeun, Ahmad Sungkawa alias Cucu, saat dikonfirmasi Jumat (27/12/2025), membenarkan bahwa penyertaan modal BUMDes Tahun Anggaran 2024 dan 2025 digunakan untuk skema pinjaman.

“Benar, dana penyertaan modal BUMDes dari Dana Desa direalisasikan untuk pinjaman aparatur desa serta Ketua RW dan RT. Pada 2024 sebesar Rp40 juta, sementara Rp10 juta digunakan untuk pembiayaan restrukturisasi BUMDes. Sedangkan pada 2025 direalisasikan sebesar Rp50 juta,” ujar Cucu.

Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2024 pinjaman diberikan kepada delapan orang penerima dengan nominal masing-masing Rp5 juta. Sedangkan pada 2025, pinjaman disalurkan kepada sepuluh orang penerima dengan nominal yang sama.

“Skema pinjaman selama tiga tahun atau 36 bulan, dengan cicilan Rp200 ribu per bulan. Total pengembalian dari pinjaman Rp5 juta menjadi Rp7,2 juta termasuk bunga,” jelasnya.

Namun kebijakan tersebut memicu keluhan dari masyarakat. Pada Minggu (29/12/2025), dilakukan konfirmasi lanjutan yang disaksikan dan dibenarkan oleh Ketua BUMDes serta Kepala Desa Cipaingeun. Dalam kesempatan itu, Opik, salah seorang anggota BUMDes, mengakui adanya komplain warga.

“Kami mengakui kesalahan karena penyertaan modal BUMDes hanya direalisasikan untuk pinjaman aparatur desa, sehingga menimbulkan komplain dari masyarakat,” ungkap Opik.

Pengakuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pengelolaan penyertaan modal BUMDes belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa secara luas dan berkeadilan.

Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) DPD Tasikmalaya, Ade Hera, menilai kebijakan Pemerintah Desa Cipaingeun mencerminkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan Dana Desa dan BUMDes.

“BUMDes dibentuk untuk kepentingan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh, bukan untuk aparatur desa atau kelompok tertentu. Jika dana hanya dipinjamkan kepada aparatur dan RT/RW, maka patut dipertanyakan dan berpotensi melanggar aturan,” tegasnya.

Ade Hera menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Ia mendorong pemerintah desa membuka ruang klarifikasi kepada publik serta meminta aparat pengawas, termasuk inspektorat, segera turun tangan melakukan pemeriksaan agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Cipaingeun belum memberikan keterangan resmi terkait langkah lanjutan atas dugaan tersebut.
(Tim)

216 Jabatan Pemkab Karawang Dirombak Bupati Aep

0

KARAWANG (Aswaja News) – Puncak malam pergantian Tahun Baru 2026 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan perombakan besar-besaran birokrasi. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara resmi melantik, merotasi, dan memutasi sebanyak 216 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karawang.

Prosesi Pengukuhan, Pemberhentian, dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, serta Penugasan Tambahan tersebut digelar di Lapangan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Rabu malam (31/12/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Aep Syaepuloh menegaskan bahwa keputusan rotasi dan promosi jabatan ini bukan bersifat populis, melainkan bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan janji-janji pembangunan kepada masyarakat Karawang dalam lima tahun kepemimpinannya.

“Tentunya hari ini Kabupaten Karawang harus bisa melangkah cepat. Keputusan ini bukan keputusan populis, ini adalah ikhtiar saya sebagai bupati bersama wakil bupati agar janji-janji kepada masyarakat bisa terealisasi,” ujar Aep.

Aep mengaku bersyukur dikelilingi oleh jajaran Forkopimda dan aparatur sipil negara (ASN) yang solid serta memiliki etos kerja tinggi. Ia menilai capaian yang mulai dirasakan masyarakat saat ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh ASN.

“Hampir satu tahun saya menjabat, sekarang masyarakat sudah mulai merasakan hasilnya. Ini bukan karena saya, tapi karena kerja keras semua teman-teman ASN di Karawang,” tegasnya.

Menurut Aep, Karawang memiliki karakter dan potensi yang berbeda dibanding daerah lain, sehingga memerlukan pola kerja yang fokus dan tidak terpengaruh oleh perbandingan eksternal.

“Kita tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Karawang punya banyak potensi, maka saya tidak lirik kanan kiri, saya fokus ke depan untuk membangun dan menggali potensi Karawang agar lebih maju,” katanya.

Ia juga menepis isu praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi kali ini. “Ini murni seleksi. Tidak ada jual beli jabatan,” tandas Aep.

Lebih lanjut, Aep menyebut momentum malam tahun baru sebagai refleksi bersama bagi seluruh jajaran pemerintahan.

“Malam ini jadi malam refleksi bagi kita semua. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya ingin menjadi lebih baik,” ucapnya.

Bupati Aep mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak terlena dengan jabatan yang diemban dan benar-benar bekerja maksimal untuk melayani masyarakat.

“Jabatan ini jangan membuat terlena. Bekerjalah semaksimal mungkin, karena masyarakat sekarang sudah mulai merasakan dampaknya,” imbuhnya.

Terkait potensi daerah, Aep menyoroti keberadaan lahan pertanian yang luas di Karawang. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Aep juga meminta komitmen penuh dari pejabat yang baru dipromosikan dan dirotasi. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi ketat selama enam bulan ke depan.

“Kami minta komitmen selama enam bulan. Kalau tidak bisa kerja, akan kami cabut dan turunkan jabatannya. Camat yang tidak bisa kerja, bisa kami turunkan jadi sekretaris camat. Apakah mungkin? Sangat mungkin,” katanya dengan tegas.

Menutup sambutannya, Bupati Aep mengajak seluruh jajaran ASN untuk mengubah pola kerja lama dan membangun budaya kerja kolaboratif.

“Ke depan kita harus terbang bersama. Di mana pun dan dengan siapa pun kita bekerja, ayo majukan Karawang. Ubah pola kerja dari superman menjadi super tim. Jangan hanya slogan, Karawang harus benar-benar maju, bukan sekadar jargon,” pungkasnya.

(Liputan : Ahmad Z)

Pemkab Karawang Pertahankan Kategori Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif se-Jawa Barat

0

KARAWANG (Aswaja News) – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pertahankan kategori Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif Se-Jawa Barat, raihan tersebut diumumkan dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025) malam.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2025, Pemkab Karawang berhasil mempertahankan predikat informatif dengan nilai terbaik yang sebelumnya juga diraih pada tahun 2024.

Hadir mewakili Bupati, Wakil Bupati Karawang H. Maslani menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebagai informasi, Predikat Informatif untuk kabupaten/kota di Indonesia diberikan oleh Komisi Informasi (KI) melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi dalam menyediakan akses informasi publik.

(Liputan : Ahmad Z)

Menutup Akhir Tahun 2025, Pemkab bersama Baznas Karawang Salurkan 1,3 M Bantuan untuk Sumatera dan Palestina

0

KARAWANG (AswajaNews) – Menutup akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Baznas Karawang menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk bencana Sumatera dan Palestina, Kamis (31/12/25) malam.

Bantuan yang diberikan sebanyak Rp 1,3 milyar atau Rp 1.360.698.336 salah satu bagian dari program ASN Peduli sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang H Aep Syaepuloh mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Karawang atas kepedulian yang diberikan untuk sesama.

“Alhamdulillah, hari ini juga kita sudah menggalang dana (ASN Peduli) untuk saudara kita sebesar Rp 1,3 miliar. Bismillah Insyaallah akan kami salurkan untuk bencana Sumatera, Padang dan saudara kita di Palestina,” ujarnya.

la berharap bantuan yang diberikan mampu meringankan beban masyarakat terdampak bencana di Sumatera, Padang dan sekitarnya.
(Liputan : Ahmad Z)

PBNU Sepakati Muktamar Ke-35 NU Digelar Secepatnya untuk Akhiri Konflik Internal

0

KEDIRI (Aswajanews) – Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama para Mustasyar PBNU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025), menyepakati penyelenggaraan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dalam waktu secepat-cepatnya. Kesepakatan ini diambil sebagai langkah konstitusional untuk menyelesaikan konflik internal yang tengah berlangsung di tubuh PBNU.

Rapat yang berlangsung pada 4 Rajab 1447 H tersebut diinisiasi oleh Syuriyah PBNU dan dihadiri langsung oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, para Mustasyar PBNU, serta sesepuh Nahdlatul Ulama.

Juru Bicara Pertemuan Lirboyo, Abdul Muid Shohib (Gus Muid), menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil melalui musyawarah yang mendalam dengan mengedepankan kemaslahatan dan keutuhan Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Forum sepakat bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan adalah menggelar Muktamar Ke-35 NU sesegera mungkin. Ini merupakan ikhtiar islah demi menjaga keutuhan dan kemaslahatan Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” ujar Gus Muid dalam keterangan resminya.

Menurutnya, rapat konsultasi ini juga mencerminkan keprihatinan para ulama dan sesepuh NU terhadap eskalasi konflik internal PBNU yang belum menunjukkan titik temu. Oleh karena itu, muktamar dinilai sebagai forum tertinggi dan paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan secara organisasi.

“Keputusan ini bukan lahir secara tiba-tiba, melainkan puncak dari rangkaian musyawarah para ulama dan sesepuh NU, mulai dari pertemuan di Ploso, Tebuireng, hingga Musyawarah Kubro di Lirboyo,” tambahnya.

Gus Muid menjelaskan, pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU akan diselenggarakan oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dengan melibatkan para Mustasyar PBNU, sesepuh NU, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan.

“Pelibatan para mustasyar, sesepuh, dan pengasuh pesantren dimaksudkan agar muktamar benar-benar menjadi ruang islah, persatuan, serta penguatan khidmah NU bagi umat dan bangsa,” tegasnya.

Ia berharap keputusan hasil Pertemuan Lirboyo dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh elemen NU dan menjadi momentum konsolidasi organisasi ke depan.

“Semangat utama yang ingin dijaga adalah persatuan. NU harus kembali solid agar dapat menjalankan peran keumatan dan kebangsaan secara maksimal,” pungkas Gus Muid.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kembali menghadiri pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo untuk memenuhi undangan para kiai sepuh dan Mustasyar NU. Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025 yang ditandatangani Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH M. Anwar Manshur.

“Ini merupakan bentuk ta’dzim kami kepada para sesepuh, sekaligus komitmen untuk terus membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik bagi jam’iyah,” ujar Gus Yahya.

Pertemuan di Lirboyo ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian silaturahim dan musyawarah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso (30 November 2025), Pondok Pesantren Tebuireng (6 Desember 2025), serta Musyawarah Kubro di Lirboyo (21 Desember 2025).
Agenda utama pertemuan bertajuk Silaturahim Bersama Mustasyar, Syuriyah, dan Sesepuh Nahdlatul Ulama ini dimulai pukul 10.00 WIB. ***

Pengurus PSI Kabupaten Majalengka Tegas Tolak Upaya Kudeta Internal

0

Majalengka (Aswajanews) – Menjelang pergantian Tahun Baru 2026, Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Majalengka, Nano S. Warning, menyampaikan sikap tegas menolak adanya dugaan upaya kudeta dan intervensi tidak prosedural di internal kepengurusan partai.

Pernyataan tersebut disampaikan Nano kepada seluruh jajaran pengurus DPD, para Ketua DPC, serta segenap kader dan simpatisan PSI Kabupaten Majalengka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keterbukaan informasi.

“Perlu kami sampaikan informasi penting mengenai situasi terkini yang sedang berlangsung di internal DPD PSI Kabupaten Majalengka, agar seluruh kader memahami kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditambah maupun dikurangi,” ujar Nano.

Nano menjelaskan, DPD PSI Majalengka telah menuntaskan amanah organisasi dengan melengkapi struktur kepengurusan mulai dari tingkat DPD, DPC, hingga DPRt. Seluruh data kepengurusan tersebut, kata dia, telah dinyatakan valid dan diverifikasi 100 persen oleh DPW PSI.

Namun demikian, di tengah proses konsolidasi tersebut, muncul dinamika politik yang dinilai memprihatinkan. Nano mengungkapkan adanya dugaan upaya “kudeta” politik serta intervensi sepihak yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menggeser kedudukan pengurus DPD PSI Majalengka secara tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur partai.

“Kami memandang tindakan semacam ini berpotensi memicu konflik internal yang negatif serta dapat merugikan soliditas partai yang selama ini telah kita bangun bersama,” tegasnya.

Terkait situasi tersebut, Nano menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh jajaran pengurus dan kader PSI Majalengka untuk menyikapinya secara bijak, dewasa, dan tetap mengedepankan kepentingan organisasi.

Ia juga mengajak seluruh kader untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, serta komitmen terhadap aturan dan nilai-nilai perjuangan Partai Solidaritas Indonesia.

(Red)

Tanpa Pesta Kembang Api dan Konvoi, Aparat Gabungan Jaga Majalaya Tetap Aman di Malam Tahun Baru

0

BANDUNG (Aswajanews) – Menjelang malam pergantian Tahun Baru 2025–2026, Polsek Majalaya menggelar apel kesiapsiagaan pengamanan bersama pasukan gabungan di Markas Komando (Mako) Polsek Majalaya, Kabupaten Bandung, Rabu (31/12/2025) sore.

Apel siaga tersebut melibatkan berbagai unsur, di antaranya Polri, Brimob, Reskrim, Tim Resmob, TNI dari Koramil Majalaya–Solokanjeruk, Satpol PP, Dinas Perhubungan, tenaga kesehatan dari puskesmas dan klinik, RAPI, Pokdar Kamtibmas, LSM, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur masyarakat lainnya.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subarotono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR melalui Kapolsek Majalaya Kompol Suyatno, S.Pd.I., M.M. menegaskan bahwa pengamanan malam pergantian tahun merupakan puncak dari Operasi Lilin 2025 yang telah berlangsung sejak 20 Desember 2025 dan akan berakhir pada 4 Januari 2026.

“Pengamanan malam ini bukan sekadar rutinitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama untuk memastikan masyarakat Majalaya dapat melewati pergantian tahun dengan aman dan nyaman,” tegas Kompol Suyatno.

Ia juga mengingatkan bahwa perayaan Tahun Baru 2026 diimbau berlangsung secara sederhana. Selain sebagai bentuk empati atas musibah bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, imbauan tersebut bertujuan untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami mengimbau agar tidak ada pesta kembang api, petasan, maupun konvoi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Apabila ditemukan, silakan ditertibkan dengan cara yang humanis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kompol Suyatno menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran aparat bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada warga.

“Yang kita hadapi adalah saudara-saudara kita sendiri. Tegur dengan baik, layani dengan hati, dan jaga situasi tetap kondusif,” pesannya.

Sementara itu, Danramil 2404/Majalaya Kapten Inf Purwanto menyebut apel kesiapsiagaan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan wilayah Majalaya selama malam pergantian tahun.

Ia mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga kesehatan, kekompakan, dan kewaspadaan selama bertugas hingga dini hari.

“Jangan bertindak sendiri apabila menghadapi permasalahan di lapangan. Selesaikan secara bersama-sama. Tujuan kita satu, yaitu Majalaya tetap aman, nyaman, dan kondusif,” ujarnya.

Dengan pengerahan personel gabungan di sejumlah titik strategis, aparat berharap malam pergantian Tahun Baru 2025–2026 di Kecamatan Majalaya dapat berlangsung tertib, aman, dan tanpa gangguan kamtibmas.
(Red)

MUSANCAB FKDT Kecamatan se Kab Kudus : Meneguhkan Ukhuwah Antar Diniyah Mewujudkan MDT Bermartabat

0
Oleh : Akhmad Sururi

Perhelatan untuk komunitas Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah di Kab Kudus akan dilaksanakan besok tanggal 1 Januari 2026. Perhelatan formal sebagai amanat tertinggi di tingkat kecamatan dalam bentuk Musyawarah Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah akan dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kab Kudus.

Sebagai forum yang menjadi rumah besar MDT akan menentukan progam kerja 4 tahun kedepan, menyusun rekomendasi dan memilih kepengurusan DPAC FKDT Kecamatan untuk masa khidmat 2026 – 2030. Tiga hal ini menjadi amanat penting dalam Musancab FKDT yang diselenggarakan secara serentak oleh DPW FKDT Jawa Tengah.

FKDT sebagai wadah para pegiat pendidikan keagamaan menjadi entitas garda terdepan dalam ikut serta memperkuat pendidikan karakter. Searah dengan hal tersebut perhatian pemerintah daerah Kab Kudus terhadap MDT yang sangat tinggi tentu memiliki makna tersendiri untuk guru MDT terkhusus bagi pengurus FKDT di Kudus. FKDT diharapkan menjadi satu kekuatan yang utuh bersama Pemda Kab Kudus dalam ikut serta mewujudkan visi dan misi Kab Kudus, ” Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”,

Oleh karena itu soliditas kepengurusan FKDT dengan semangat menjunjung tinggi ukhuwah antar Diniyah menjadi modal utama. Diksi religius dan cerdas menjadi wilayah garapan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang membutuhkan semangat kebersamaan dan sinergis. Dua hal ini akan dapat mendorong berbagai elemen masyarakat di Kab Kudus untuk menemukan kesadaran pentingnya MDT.

Musancab bukan semata mata memilih siapa yang akan memimpin FKDT Kecamatan empat tahun kedepan, akan tetapi lebih dari itu merumuskan langkah peningkatan kualitas pendidikan MDT juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Hal mengingat eksistensi MDT sebagai lembaga pendidikan non formal keagamaan yang memiliki fungsi menanamkan nilai-nilai tafaquh fiddin sebagai pilar dalan tujuan sistem pendidikan Nasional.

Kementerian Agama Kabupaten Kudus sebagai
lembaga pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya untuk memberikan layanan dan peningkatan kualitas pendidikan secara bersama sama. Oleh karena itu kehadiran Kementerian agama dalam hal ini Seksi PD Pontren selaku pelaksana teknis memiliki arti yang sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pelayanan kepada MDT.

Musancab yang dilaksanakan tepat pada tanggal 1 Januari 2026 menjadi momentum untuk mewujudkan semangat baru dalam ikatan kebersamaan (ukhuwah). Sesungguhnya dengan semangat bersama itulah menjadi tonggak awal tahun 2026 untuk mewujudkan MDT bermartabat. Dengan bermartabat maka MDT dibawah kordinasi FKDT akan terus memelihara dan menjaga tradisi keagamaan berbasis pesantren dan terus melakukan inovasi untuk pengembangan kemajuan MDT.

Hadirnya Pemkab Kudus dengan HKGS ( Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta ) sebesar satu juta setiap guru MDT menjadi bentuk apresiasi yang luar biasa dan menjadi nomor wahid se Indonesia dari sisi angka nominal rupiah yang diberikan kepada guru MDT. Hal tersebut tentu menjadi keberpihakan dan kebijakan yang sangat bermanfaat untuk umat.

Akhirnya kita berharap semoga Musancab besok bisa terlaksana dengan sukses dan dapat menghasilkan keputusan untuk kemajuan MDT di Kab Kudus. Semangat ukhuwah persaudaraan yang kita junjung bersama menjadi pesan agama untuk selalu berpegang teguh kepada tali agama Alloh. ***

Water Park di Majalaya Disorot Tajam: Insiden Berulang, Keselamatan Publik Dipertanyakan, Aparat Diminta Bertindak

0

BANDUNG (Aswajanews) – Rentetan insiden kecelakaan yang dilaporkan terjadi berulang di sebuah water park di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, memunculkan pertanyaan serius mengenai standar keselamatan publik dan efektivitas pengawasan terhadap operasional wahana wisata tersebut.

Berbagai kesaksian pengunjung menunjukkan bahwa kecelakaan bukan peristiwa tunggal. Sejumlah orang tua menyebut anak-anak mereka mengalami luka di area kolam renang, termasuk akibat menginjak pecahan keramik tajam yang diduga telah lama berada di dasar kolam.

Salah seorang pengunjung mengaku anaknya mengalami pendarahan cukup serius saat libur Natal lalu. Namun, menurut pengakuannya, permintaan penanganan medis tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak pengelola.

“Anak saya berdarah cukup parah karena keramik pecah. Kami minta dibawa ke klinik, tapi tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.

Kondisi fisik kolam yang dilaporkan rusak di sejumlah titik, ditambah minimnya pengawasan aktif petugas di tengah tingginya jumlah pengunjung anak-anak, memperbesar risiko kecelakaan. Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik terkait pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keselamatan konsumen.

Insiden kembali dilaporkan terjadi pada Selasa (30/12/2025). Rombongan pengajian anak tingkat SMP asal Rancajigang disebut mengalami kecelakaan serupa. Dua pengunjung dilaporkan mengalami luka dan meminta penanganan medis, namun kembali dinilai tidak mendapatkan respons cepat.

Fakta-fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana standar tanggap darurat, kesiapan petugas, serta manajemen risiko diterapkan dalam operasional water park yang setiap harinya melayani pengunjung anak-anak.

Situasi ini berpotensi melanggar kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keselamatan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan rasa aman dan keselamatan dalam penggunaan jasa.

Hingga kini, tidak terlihat adanya informasi terbuka terkait prosedur medis darurat, keberadaan petugas kesehatan, fasilitas P3K yang memadai, maupun kerja sama resmi dengan klinik atau rumah sakit terdekat.

Aspek Lingkungan Tak Kalah Mengkhawatirkan

Selain aspek keselamatan, persoalan lingkungan hidup menjadi sorotan tak kalah serius. Hingga berita ini diturunkan, pengelola belum pernah membuka informasi mengenai sumber air kolam renang—apakah berasal dari air tanah atau sumur artesis—beserta legalitas dan izin pemanfaatannya.

Jika terbukti menggunakan air tanah tanpa izin atau melebihi ketentuan, hal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta peraturan daerah terkait pengendalian pemanfaatan air tanah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, pengelolaan limbah air kolam yang mengandung klorin dan bahan kimia tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pelaku usaha wajib mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Tanpa sistem pengolahan limbah yang jelas, air bekas kolam diduga langsung dialirkan ke saluran umum. Sejumlah warga sekitar mengaku menemukan ikan mati di kolam milik warga, yang diduga akibat aliran air buangan dari water park tersebut.

“Kami hanya melihat airnya mengalir keluar. Tidak pernah ada penjelasan air itu dibuang ke mana,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka pengelola berpotensi dikenai sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam regulasi lingkungan hidup.

Klarifikasi Pengelola

Saat dikonfirmasi Aswajanews, Vena selaku pengelola water park membantah adanya kelalaian. Ia menyatakan tidak menerima laporan resmi terkait luka serius maupun permintaan penanganan medis.

“Kalau memang ada kejadian, seharusnya disampaikan langsung. Kami selalu ada di tempat,” ujarnya.

Namun pernyataan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kesaksian sejumlah pengunjung yang mengaku telah menyampaikan keluhan secara langsung, meski tidak melalui mekanisme pelaporan formal.

Hingga kini, pengelola juga belum menyampaikan keterangan rinci terkait perizinan air tanah, dokumen lingkungan, maupun sistem pembuangan limbah kolam renang.

Desakan Pengawasan dan Penegakan Aturan

Situasi ini memunculkan desakan agar pemerintah daerah dan instansi terkait tidak bersikap pasif. Peninjauan lapangan, audit perizinan, serta evaluasi standar keselamatan dinilai mendesak dilakukan untuk memastikan keselamatan publik benar-benar menjadi prioritas.

Dinas teknis, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas usaha diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan transparan. Tanpa langkah nyata, kekhawatiran publik adalah insiden serupa akan terus berulang, sementara potensi dampak lingkungan dapat semakin meluas.

Aswajanews menegaskan bahwa pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers, untuk mendorong keterbukaan, akuntabilitas, serta perlindungan keselamatan masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.

(Red/Tim)

Kapolri Awali Rilis Akhir Tahun 2025 dengan Doa untuk Korban Bencana dan Personel Polri

0
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA (Aswajanews) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Kapolri mengawali dengan mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Tentulah dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengheningkan cipta, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban di Sumatera. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Sigit.

Kapolri juga menyampaikan doa bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana.

Selain itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan personel dan pegawai Polri yang meninggal dunia sepanjang tahun 2025.

“Demikian juga dengan 915 pegawai negeri pada Polri yang telah mendahului kita semua sepanjang tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaik atas pengabdian mereka, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025.

Ia menegaskan bahwa pengabdian seluruh personel Polri diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mendukung terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045.

“Atas nama pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Polri yang telah berjuang dan bekerja keras melaksanakan tugas pengabdian sebagai Bhayangkara negara. Semoga tugas dan pengabdian tersebut benar-benar bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, serta mendukung terwujudnya visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa Rilis Akhir Tahun merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan Polri kepada publik. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen institusi Polri dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan kewajiban Polri sebagai institusi yang selalu terbuka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas serta transparansi kepada masyarakat,” pungkasnya.

(Red)

Rois Syuriah MWC NU Wanasari Lepas Kirab Bendera Merah Putih dan NU di Glonggong Dukuh

0

BREBES (Aswajanews) – Rois Syuriah MWC NU Wanasari, KH Sobarudin, secara simbolis melepas Kirab Bendera Merah Putih, Bendera NU, dan Badan Otonom NU di TPQ Muslimat NU Glonggong Dukuh, Desa Glonggong, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Selasa (30/12/2025).

Pelepasan kirab ditandai dengan pembacaan Surat Al-Fatihah dan shalawat, yang diikuti oleh pengurus NU ranting, badan otonom NU, serta barisan santri TPQ Muslimat NU dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Glonggong Dukuh.

KH Sobarudin menjelaskan bahwa kirab bendera ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh MWC NU Wanasari. Kegiatan kirab dilakukan secara estafet, dimulai dengan apel pelepasan pada Sabtu, 27 Desember 2025, dan akan berakhir pada acara puncak berupa pengajian umum di Desa Kertabesuki.

Pelaksanaan kirab di Glonggong Dukuh berlangsung meriah dengan iringan grup marching band GP Ansor Glonggong Dukuh, diikuti barisan Fatayat NU serta badan otonom NU lainnya yang berjalan tertib di belakang pasukan pembawa bendera.

Turut hadir dan memberikan sambutan pada acara pelepasan, Ketua Tanfidziyah MWC NU Wanasari, H. Takmuri, didampingi Sekretaris MWC NU Wanasari, Akhmad Sururi. Hadir pula jajaran pengurus NU Ranting Glonggong Dukuh, termasuk Rois Syuriah Kyai Masruri serta pengurus Tanfidziyah lainnya.

Dalam sambutannya, Akhmad Sururi menegaskan pentingnya warga NU untuk terus berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta menjaga semangat kebangsaan. Menurutnya, kirab bendera menjadi simbol kekompakan dan semangat khidmah warga Nahdliyyin, baik secara struktural maupun kultural, terhadap NU dan bangsa Indonesia.

“Semangat ber-NU dengan menjaga ukhuwah nahdliyah sangat penting. Melalui kirab bendera ini, seluruh elemen NU dan badan otonom bersatu dalam satu barisan. Inilah kekuatan kita dalam kehidupan beragama dan berbangsa,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa pengurus NU harus terus memperkuat barisan dalam bingkai ukhuwah nahdliyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah wathaniyah sebagai wujud pengabdian kepada Republik Indonesia.

Kegiatan pelepasan kirab bendera ini turut dihadiri Hj. Tuti Nur Khayati, MA, pengurus PAC Muslimat NU Wanasari, yang bertindak sebagai protokoler. Ia memandu jalannya acara sejak pelepasan hingga prosesi penyebaran bendera di Gedung NU Ranting Desa Glonggong.
(Red/Nas)

Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts