JAKARTA (Aswajanews) – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meninjau display inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) TNI Angkatan Darat yang ditampilkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) di Resimen Latihan Tempur (Menlatpur) Kostrad, Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Peninjauan ini dititikberatkan pada pemanfaatan hasil Litbanghan untuk memperkuat sistem latihan dan mendukung kesiapan operasi prajurit TNI AD.

Beragam produk dan sistem pendukung operasi hasil riset dalam negeri ditampilkan sebagai bagian dari komitmen TNI AD dalam mendorong kemandirian alutsista serta penguatan kemampuan tempur berbasis teknologi. Inovasi Litbanghan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas latihan dan pelaksanaan tugas pokok satuan di tengah dinamika lingkungan strategis, termasuk tantangan perang elektronika.

Kasad memberikan perhatian khusus terhadap potensi pengembangan dan penerapan hasil Litbanghan agar dapat diimplementasikan secara nyata di satuan. Menurutnya, penguatan fasilitas dan metode latihan harus sejalan dengan kebutuhan prajurit di lapangan.

“Banyak hal yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan. Fasilitas latihan, metode latihan di upgrade bagaimana sistem latihannya, kemampuan dan kesejahteraan anggota,” ujar Kasad.

Hasil Litbanghan TNI AD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan, sistem operasi, serta kemampuan prajurit dalam mengoperasionalkan berbagai sarana dan perlengkapan pendukung tugas. Penguatan fungsi Litbanghan dinilai sebagai elemen strategis dalam mewujudkan TNI AD yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pertahanan.

Kasad menegaskan bahwa inovasi yang lahir dari Litbanghan harus menjawab kebutuhan riil di lapangan serta berkontribusi langsung terhadap kesiapan operasional satuan. Oleh karena itu, sinergi antara perencana, pelaksana riset, dan satuan pengguna menjadi kunci keberhasilan implementasi hasil Litbanghan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kasad dan para pejabat utama Mabesad juga meninjau secara singkat pembangunan dan renovasi fasilitas Menlatpur Kostrad yang diproyeksikan sebagai sarana pendukung latihan terpadu bagi satuan-satuan TNI AD.

(Sumber: Dispenad)

CIANJUR (Aswajanews) – Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H., meresmikan Gedung Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) dan Lapangan Tenis Kejaksaan Negeri Cianjur, Rabu (21/01/2026).

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Asisten Pembinaan (Asbin), Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Jabar, Ketua IAD Wilayah Jawa Barat beserta jajaran pengurus, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, pengurus IAD Daerah Cianjur, KBPA Kabupaten Cianjur, serta seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Cianjur.

Dalam sambutannya, Kajati Jabar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur beserta jajaran, pengurus IAD, serta seluruh pihak internal yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen sehingga pembangunan gedung dan lapangan tenis tersebut dapat terwujud.

Menurut Kajati, peresmian ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus komitmen internal Kejaksaan dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, baik untuk mendukung peran organisasi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini maupun dalam menjaga kesehatan dan kebersamaan seluruh insan Adhyaksa.

Kajati Jabar berharap, fasilitas yang representatif ini dapat menjadi ruang aktualisasi, silaturahmi, dan konsolidasi peran IAD sebagai mitra strategis Kejaksaan, khususnya dalam mendukung kegiatan keluarga, sosial, serta penguatan keadhyaksaan. Sementara itu, keberadaan lapangan tenis diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dan kebugaran jasmani, sekaligus menumbuhkan nilai sportivitas, disiplin, dan soliditas dalam bekerja.

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti sebagai simbol komitmen Kejaksaan dalam mendukung kenyamanan serta kesejahteraan aparatur Kejaksaan di daerah.

(Red/Penkum Kejati Jabar)

JAKARTA (Aswajanews) – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan. Namun, FWK menegaskan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak boleh berhenti sebatas pencitraan atau lip service.

FWK mendesak agar para perusak hutan dihukum seberat-beratnya guna menimbulkan efek jera serta memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hal itu mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan yang digelar di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Koordinator FWK, Raja Parlindungan Pane, menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan serta kewajiban korporasi untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Praktik illegal logging dan illegal mining harus dihentikan. Penderitaan rakyat akibat perambahan hutan tidak boleh terulang. Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera belum lama ini harus menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Raja Pane.

Para peserta diskusi sepakat bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan kunci agar pencabutan izin ini tidak berakhir sebagai kebijakan simbolik. Hadir dalam diskusi tersebut antara lain wartawan senior M. Nasir, Budi Nugraha, Muhammad Iqbal Irsyad, Herry Sinamarata, Berman Nainggolan, Krista Riyanto, serta Sarwani dari Departemen Ekuin PWI Pusat.

FWK juga menyoroti temuan banyaknya kayu gelondongan yang hanyut saat bencana ekologis melanda Sumatera. Peristiwa tersebut mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik perambahan hutan di wilayah hulu sungai.

“Semua pelaku perusakan hutan harus dimintai pertanggungjawaban. Mereka wajib memulihkan hak masyarakat dan lingkungan serta mengembalikan fungsi hutan agar kembali lestari,” lanjut Raja Pane.

FWK menegaskan, kawasan hutan yang izinnya telah dibekukan harus dipulihkan oleh perusahaan yang melanggar, bukan dibebankan kepada negara. FWK juga menolak pengalihan kawasan hutan bermasalah tersebut kepada BUMN maupun swasta lainnya.

“Kawasan hutan yang rusak harus segera dipulihkan. Ini tanggung jawab perusahaan pelanggar, bukan negara,” ujar Raja Pane.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan, dengan total luas mencapai sekitar 1.010.592 hektare.
FWK menyatakan dukungannya terhadap program pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, di hadapan para pemimpin dunia dan pemilik perusahaan multinasional. ***

JAKARTA (Aswajanews) — Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencabut 28 perusahaan yang melanggar aturan pemanfaatan hutan. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi di tiga provinsi terdampak bencana, yakni di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pencabutan ini dilakukan usai rapat terbatas yang dipimpin Prabowo dari London, Inggris, pada Senin (19/1). Dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahan yang terindikasi melakukan pelanggaran.

Saat itu, Prabowo langsung menginstruksikan untuk segera menindak perusahaan yang terbukti melanggar perizinan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat memimpin konferensi pers Satgas PKH, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).

Sebanyak 28 perusahaan itu terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.991 hektare; serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK).

Sebanyak 22 pemilik PBPH yang dicabut masing-masing 3 perusahaan di Aceh, 6 perusahaan di Sumatra Barat, dan 13 perusahaan di Sumatra Utara. Sedangkan 6 pemilik PBPHHK masing-masing 2 perusahaan di Aceh, 2 perusahaan di Sumatra Barat, dan 2 perusahaan di Sumatra Utara.

Prasetyo berterima kasih kepada Satgas PKH beserta seluruh jajaran di lapangan yang terus bekerja keras dan tak henti-hentinya melakukan penertiban.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus-menerus memberikan dukungan kepada kami semua di dalam menjalankan tugas dari negara,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah akan terus berkomitmen menertibkan usaha-usaha berbasis sumber daya alam agar tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua ini kita laksanakan untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” katanya. (Nana S)

LONDON (Aswajanews) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di 10 Downing Street, London, Selasa (20/1). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menggelar pembicaraan bilateral guna membahas peluang penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris, khususnya di sektor maritim.

Perdana Menteri Keir Starmer dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kemajuan hubungan bilateral kedua negara. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesepakatan kerja sama maritim yang telah disepakati pada November 2025 lalu.

“Terima kasih atas kesepakatan maritim yang kami tandatangani, meskipun dilakukan secara virtual pada KTT G20. Kesepakatan tersebut sangat penting bagi Inggris karena telah membuka banyak lapangan pekerjaan,” ujar Starmer.

Kerja sama maritim yang dimaksud adalah Maritime Partnership Programme (MPP), di mana Indonesia dan Inggris berkomitmen mengembangkan kemampuan maritim Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas angkatan laut serta pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Program kerja sama bernilai sekitar 4 miliar Pound Sterling tersebut dipimpin oleh perusahaan pertahanan Inggris, Babcock. Kemitraan ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja baru di Inggris. Sementara bagi Indonesia, kerja sama ini diharapkan membuka peluang investasi baru di sektor galangan kapal, merevitalisasi komunitas nelayan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyambut positif kemitraan maritim Indonesia–Inggris dan menegaskan pentingnya kerja sama ini bagi pembangunan ekonomi kelautan nasional.

“Kami sangat puas dengan pelaksanaan kemitraan maritim ini. Saya yakin kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
(Nana S)

JAKARTA (Aswajanews) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemberian perlindungan hukum kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas equality before the law. Sebaliknya, perlindungan tersebut merupakan instrumen konstitusional yang bersifat afirmatif untuk menjamin kebebasan pers dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.

Penegasan itu tertuang dalam amar Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin (19/1/2026) di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyoroti posisi wartawan yang kerap berada dalam kondisi rentan ketika berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial. MK menilai penggunaan instrumen hukum pidana dan perdata secara serampangan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah berpotensi besar memicu kriminalisasi pers.

“Pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, melainkan justru instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” tegas Guntur Hamzah.

MK juga mengingatkan bahwa proses hukum kerap disalahgunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai alat untuk membungkam kritik, membatasi arus informasi, serta menekan kebebasan berekspresi.

Urgensi Kepastian Hukum Pasal 8 UU Pers

Perkara pengujian undang-undang ini diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) melalui Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekretaris Jenderal Ponco Sulaksono. Para pemohon mempersoalkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dinilai multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

MK berpandangan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak semata-mata melindungi individu jurnalis, tetapi juga menjaga hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat.

Perlindungan Tidak Bersifat Absolut

Meski memberikan jaminan perlindungan yang kuat, MK menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak bersifat absolut. Jaminan tersebut hanya berlaku sepanjang wartawan:

1. Menjalankan tugas jurnalistik secara sah;
2. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik; dan
3. Taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan putusan ini, negara dan masyarakat memiliki kewajiban konstitusional untuk mencegah segala bentuk tindakan sewenang-wenang, intimidasi, maupun langkah represif yang dapat menghambat kerja-kerja jurnalistik.

MK pun memosisikan pers sebagai pilar demokrasi yang harus dilindungi dari berbagai upaya kriminalisasi yang berlindung di balik instrumen hukum. (*)

BANDUNG (Aswajanews) – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Barat, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., memimpin kegiatan groundbreaking pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Selasa (20/1/2026). Pembangunan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Presiden Prabowo Subianto: 3 Juta Rumahuntuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.

Rumah susun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang telah dilakukan pinjam pakai melalui Sertifikat Hak Pakai (SHP), berlokasi di Jalan Babakan Sari III, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.

Kegiatan groundbreaking dihadiri oleh Asisten Bidang Pembinaan Kejati Jabar Novika Muzairah Rauf, S.H., M.H., Asisten Bidang Intelijen Kejati Jabar Dr. Agustinus Herimulyanto, S.H., M.H.Li, serta Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Rini Dyah Mawarty, S.T., M.T., bersama perwakilan instansi terkait dan perangkat desa setempat.

Dimulainya pembangunan fisik rumah susun ditandai dengan penancapan tiang pancang pertama secara simbolis, yang disaksikan langsung oleh pimpinan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran.

Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini merupakan bagian dari program pembangunan perumahan nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi aparatur sipil negara, khususnya ASN di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Wakajati Jabar Dr. Taufan Zakaria menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas peluncuran Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Menurutnya, pembangunan rumah susun ini merupakan program strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung penegakan hukum di daerah.

“Dengan tersedianya hunian yang layak, diharapkan aparatur kejaksaan dapat bekerja lebih profesional, fokus, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

(Red)

KARAWANG (Aswajanews) – Korban diduga orang hilang akibat tenggelam di wilayah banjir Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Senin (19/1/2026).

Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas IPDA Cep Wildan menyampaikan bahwa proses pencarian dan evakuasi korban dipimpin langsung oleh Kapolsek Telukjambe Barat IPTU Reynal Dimas O.P. dengan melibatkan personel gabungan lintas instansi.

Korban diketahui bernama Adi Suwardi, warga Dusun Pangasinan RT 001 RW 001, Desa Karangligar. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sekitar pukul 13.00 WIB setelah terakhir terlihat berjalan seorang diri di sekitar wilayah terdampak banjir.

Mendapat laporan dari pihak keluarga, jajaran Polsek Telukjambe Barat bersama Satpolairud Polres Karawang, BKO Ditpolairud Polda Jawa Barat, Brimob, TNI, BPBD Karawang, serta relawan Tagana segera melakukan upaya pencarian dengan menyisir lokasi menggunakan perahu karet.

“Korban ditemukan sekitar pukul 17.00 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan evakuasi dan penanganan sesuai prosedur,” jelas Kasi Humas.

Setelah dievakuasi, petugas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk proses pemeriksaan awal kepolisian. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dimakamkan.

Polres Karawang menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban serta mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang masih terdampak banjir, guna menghindari kejadian serupa.
(Liputan : Ahmad Z)