BANDUNG (Aswajanews) – SMP Prima Cendekia Islami (PCI) Baleendah, Kabupaten Bandung, kembali menggelar kegiatan unggulannya, PCI Serial Lecture, sebuah agenda bulanan yang menghadirkan guru besar, akademisi, birokrat, serta praktisi untuk memberikan kuliah umum kepada para siswa.

Pada edisi kali ini, PCI Serial Lecture menghadirkan Prof. Dr. Leli Yulifar, M.Pd., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Kepala Museum Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam kuliah umumnya yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026, Prof. Leli memperkenalkan konsep Smart Museum kepada para siswa SMP PCI.

Dalam pemaparannya, Prof. Leli menegaskan bahwa pembelajaran dari masa lalu tidak hanya bersumber dari buku dan arsip tertulis, tetapi juga dari artefak sejarah yang tersimpan di museum. Menurutnya, museum saat ini telah bermetamorfosis dari sekadar “gudang artefak” menjadi ruang inspirasi, imajinasi, serta digitalisasi.

Salah satu contoh transformasi tersebut adalah yang tengah dikembangkan oleh Museum Pendidikan Nasional UPI. Museum ini menampilkan diorama, artefak, miniatur, hingga koleksi langka dari masa prasejarah hingga era modern. Sebagai museum pendidikan, pengunjung diajak menjelajahi evolusi pendidikan dari zaman kuno hingga modern.

“Kita tidak boleh hanya terpaku pada masa lampau, tetapi harus berorientasi ke masa depan. Museum Pendidikan Nasional menjadi bukti bahwa sejarah masa lalu dapat dinikmati dan diapresiasi untuk masa kini dan masa depan,” ujar pakar museologi asal Ciamis tersebut.

Lebih lanjut, Prof. Leli menjelaskan bahwa Museum Pendidikan Nasional UPI hadir untuk mengubah citra museum yang selama ini terkesan kuno dan hanya mengoleksi barang antik. Melalui konsep Smartcity Museum, museum diharapkan menjadi institusi yang dirindukan, menyenangkan, serta mampu menghadirkan komunikasi interaktif antara masa lalu dan masa kini di era digital.

Transformasi menuju Smart Museum dilakukan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir untuk meningkatkan pengalaman pengunjung, pelestarian artefak, serta digitalisasi koleksi. Museum tidak lagi sekadar tempat pameran benda kuno, tetapi menjadi jembatan antara sejarah dan era digital.

Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah teknologi imersif, seperti Augmented Reality (AR) yang mampu “menghidupkan” objek statis melalui rekonstruksi digital atau pemulihan warna asli artefak. Selain itu, Virtual Reality (VR) memungkinkan pengunjung “berpergian” ke lokasi bersejarah atau ke era asal artefak berada.

Ke depan, Museum Pendidikan Nasional UPI juga akan mengintensifkan interaktivitas digital melalui layar sentuh interaktif, galeri arsip digital yang dapat diakses secara bersamaan, serta gamifikasi seperti berburu harta karun digital untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak dan remaja.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, dalam waktu dekat Museum Pendidikan Nasional UPI akan menjalin kerja sama dengan Faculty of Archaeology Cairo University serta The National Museum of Egyptian Civilization (NMEC), museum terbesar di dunia yang menampilkan sejarah peradaban Mesir secara komprehensif.

“Kolaborasi ini diharapkan memperkaya pengembangan Smart Museum dan memperluas wawasan generasi muda terhadap sejarah dan peradaban dunia,” pungkas Prof. Leli. (red)

KERSANA, BREBES ((Aswajanews) – Dewan Pimpinan Anak Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPAC FKDT) Kecamatan Kersana menggelar kegiatan Sosialisasi Perpanjangan dan Pemutakhiran Izin Operasional (IJOP) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) menuju izin operasional seumur hidup, Ahad (25/1/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat DPAC FKDT Kersana ini diikuti oleh para pengelola dan perwakilan MDTA se-Kecamatan Kersana. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua DPAC FKDT Kersana, Ustadz Asrori.
Dalam sambutannya, Ustadz Asrori menegaskan bahwa pemutakhiran IJOP merupakan hal krusial bagi keberlangsungan dan penguatan legalitas lembaga pendidikan diniyah.

Menurutnya, kelengkapan administrasi dan keakuratan data menjadi fondasi utama agar MDTA diakui secara hukum dan mudah mengakses berbagai program ke depan

“Pemutakhiran IJOP ini sangat penting agar keberadaan MDTA semakin kuat secara hukum dan administrasi. Data yang akurat juga akan memudahkan lembaga dalam mengikuti berbagai program yang akan datang,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPAC FKDT Kersana juga menyampaikan sejumlah agenda strategis organisasi. Di antaranya adalah persiapan Wisuda Akbar Santri MDTA se-Kabupaten Brebes yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, bertempat di Pondok Pesantren Al Hikmah 1. Selain itu, direncanakan pula program ziarah sebagai sarana mempererat ukhuwah dan meningkatkan spiritualitas pengurus serta anggota FKDT.

Tak kalah penting, Ustadz Asrori memberikan pengarahan terkait pengisian data ijazah santri melalui aplikasi SIMADINAH. Ia menekankan bahwa seluruh identitas santri harus diinput sesuai dengan Akta Kelahiran guna menghindari kendala administrasi di masa mendatang.

Materi utama sosialisasi IJOP disampaikan oleh Ustadz Misbahudin. Ia memaparkan secara rinci mekanisme perpanjangan dan pemutakhiran IJOP MDTA menuju izin operasional seumur hidup, meliputi persyaratan administrasi, alur pengajuan, serta penyesuaian data lembaga pada sistem yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, DPAC FKDT Kersana berharap seluruh MDTA di wilayahnya semakin tertib secara administrasi, memiliki legalitas yang jelas, serta siap mendukung dan menyukseskan program-program FKDT baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. (Red)

Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas fondasi kemajemukan. Perbedaan suku, agama, bahasa, budaya, dan tradisi bukanlah sekadar fakta sosial, melainkan identitas yang melekat pada kepribadian bangsa. Dalam konteks ini, menjaga harmoni bukan pekerjaan mudah. Upaya tersebut menuntut kesadaran kolektif, kearifan, dan kehadiran institusi sosial yang mampu merawat perbedaan agar tetap menjadi sumber kekuatan, bukan konflik. Pada titik inilah Nahdlatul Ulama (NU) hadir dan mengambil peran strategis.

Sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU tidak hanya memosisikan diri sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan sosial dan kebudayaan masyarakat. NU tumbuh dari rahim tradisi, hidup di tengah masyarakat akar rumput, serta mengakar kuat pada realitas sosial Indonesia. Ketika banyak organisasi kehilangan relevansi karena tercerabut dari konteks sosial, NU justru bertahan dan terus berkembang karena kesadaran kolektif untuk merawat tradisi dan budaya yang telah menyatu dengan kehidupan masyarakat.

Dalam era globalisasi dan disrupsi nilai yang bergerak begitu cepat, keberadaan NU menjadi semakin penting. Tantangan terhadap harmoni sosial, menguatnya politik identitas, serta arus puritanisme yang kerap menafikan kearifan lokal menuntut NU untuk kembali meneguhkan jati diri. Peran tersebut dijalankan bukan sebagai organisasi yang nostalgik, melainkan sebagai gerakan hidup yang terus beradaptasi tanpa kehilangan akar.

Salah satu kekuatan utama Nahdlatul Ulama terletak pada kemampuan membaca realitas masyarakat secara jernih dan membumi. NU memahami bahwa agama tidak hadir di ruang hampa. Ajaran Islam selalu berdialog dengan budaya, tradisi, dan konteks sosial tempat agama itu dipraktikkan. Oleh karena itu, NU tidak memandang tradisi sebagai ancaman terhadap agama, melainkan sebagai medium dakwah dan sarana merawat harmoni sosial.

Tradisi-tradisi seperti tahlilan, yasinan, selametan, haul, maulid Nabi, dan berbagai ritual sosial-keagamaan lainnya bukan sekadar praktik keagamaan, melainkan ruang perjumpaan sosial. Dalam ruang-ruang tersebut, solidaritas dibangun, empati dirawat, dan perbedaan dilebur dalam kebersamaan. NU menjaga tradisi-tradisi ini bukan karena romantisme masa lalu, tetapi karena nilai sosial dan kemanusiaan yang terkandung di dalamnya.

Dalam masyarakat majemuk, pendekatan kultural semacam ini terbukti lebih efektif dalam membangun harmoni dibandingkan pendekatan yang kaku dan eksklusif. NU tidak memaksakan keseragaman, melainkan menumbuhkan kesadaran bersama bahwa perbedaan merupakan sunnatullah. Prinsip tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i‘tidal (adil) bukan sekadar jargon ideologis, tetapi nilai hidup yang dipraktikkan dalam keseharian warga NU.

Lebih jauh, NU memainkan peran penting dalam menjaga integrasi nasional. Sejarah mencatat keterlibatan NU di garda terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Jihad 1945 menjadi bukti nyata bahwa NU tidak memisahkan agama dari tanggung jawab kebangsaan. Hingga hari ini, komitmen NU terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika tetap terjaga secara konsisten.

Di tengah menguatnya narasi transnasional yang kerap bertentangan dengan nilai kebangsaan, NU hadir sebagai penyangga ideologis. NU menawarkan Islam yang ramah, kontekstual, dan selaras dengan kepribadian bangsa Indonesia. Islam yang tidak memusuhi budaya, tidak alergi terhadap perbedaan, serta tidak menjadikan agama sebagai alat konflik sosial.

Keberlangsungan NU hingga hampir satu abad bukanlah kebetulan. Kondisi tersebut merupakan hasil dari kemampuan NU untuk terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan jati diri. Ketika masyarakat berubah, NU tidak menutup diri. Pesantren-pesantren NU tidak hanya mengajarkan kitab kuning, tetapi juga membuka ruang bagi ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan wacana global. Seluruh pembaruan tersebut tetap dijalankan dengan berpijak pada nilai-nilai tradisi dan akhlak.

NU juga bertahan karena struktur organisasi yang berlapis dan mengakar kuat. Dari pusat hingga ranting, dari kota hingga pelosok desa, NU hadir dalam kehidupan nyata masyarakat. NU bukan organisasi elitis, melainkan organisasi sosial-keagamaan yang menyatu dengan denyut kehidupan umat. Kondisi inilah yang membuat NU tidak mudah goyah oleh perubahan politik maupun arus zaman.

Dalam konteks harmonisasi masyarakat majemuk, peran NU semakin relevan ketika ruang publik dipenuhi oleh ujaran kebencian, polarisasi, dan konflik identitas. Melalui para kiai, ulama, dan warga, NU terus menyuarakan pentingnya akhlak sosial, dialog, dan persaudaraan. NU tidak memproduksi narasi permusuhan, tetapi menghadirkan narasi kesejukan dan persatuan.

Merawat tradisi dan budaya lokal juga berarti merawat memori kolektif bangsa. NU menyadari bahwa bangsa yang tercerabut dari tradisinya akan mudah kehilangan arah. Oleh karena itu, menjaga budaya lokal bukan sikap anti-modernitas, melainkan strategi kebudayaan untuk memastikan bahwa proses modernisasi berjalan tanpa menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, NU bukan hanya organisasi yang masih bertahan, tetapi organisasi yang hidup. NU berdenyut bersama masyarakat, tumbuh seiring perubahan, dan terus berikhtiar menjaga keberlangsungan hidup sosial, budaya, serta kebangsaan Indonesia.

Meneguhkan peran Nahdlatul Ulama dalam harmonisasi masyarakat majemuk bukanlah upaya glorifikasi semata, melainkan pengakuan atas kontribusi nyata yang telah dan terus diberikan NU bagi bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, NU hadir sebagai jangkar moral dan kultural yang menjaga keseimbangan kehidupan bersama.

Dengan merawat tradisi dan budaya yang melekat pada kepribadian masyarakat Indonesia, NU membuktikan bahwa agama dan budaya bukan dua entitas yang saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. NU mengajarkan bahwa keberagamaan yang sehat adalah keberagamaan yang menumbuhkan kedamaian, bukan kegaduhan; keberagamaan yang merawat kehidupan, bukan memecah belah.

Pada point ini saya berharap kedepan, tantangan NU tentu tidak semakin ringan. Namun, selama NU tetap setia pada akar tradisi, terbuka terhadap perubahan, dan konsisten merawat harmoni sosial, NU akan terus hidup dan relevan. NU akan tetap hadir bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai penjaga peradaban dan penyangga keberlangsungan hidup bangsa Indonesia yang majemuk. Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

*A’isy Hanif Firdaus, S. Ag. (Mahasiswa Program Pascasarjana FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang, Penulis Keislaman, LTN PCNU Kabupaten Brebes)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah memiliki karakter unik dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia. Keunikan tersebut terletak pada peran sentral kiai sebagai penggerak utama jam’iyyah, baik dalam dimensi keagamaan, sosial, maupun kebangsaan. Sejak kelahirannya pada tahun 1926, NU tidak dapat dilepaskan dari figur kiai yang menjadi poros otoritas keilmuan, spiritual, dan kultural di tengah masyarakat. Kiai tidak hanya dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penjaga tradisi, penuntun moral, sekaligus pengikat solidaritas sosial warga nahdliyyin.

Namun, perubahan zaman yang begitu cepat menghadirkan tantangan baru bagi peran kiai dalam menggerakkan jam’iyyah. Globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan karakter masyarakat terutama generasi muda menuntut adanya pembacaan ulang terhadap pola kepemimpinan dan strategi penggerakan jam’iyyah. Otoritas tradisional yang dahulu bersifat taken for granted kini dihadapkan pada rasionalitas publik, keterbukaan informasi, dan kompetisi wacana di ruang digital.

Dalam konteks inilah, rekontekstualisasi peran kiai NU menjadi sebuah keniscayaan. Rekontekstualisasi bukanlah upaya menggeser atau mereduksi peran kiai, melainkan ikhtiar menempatkan kembali peran tersebut agar tetap relevan, efektif, dan bermakna di tengah perubahan sosial. Tulisan ini berupaya mengelaborasi bagaimana rekontekstualisasi kiai NU dalam menggerakkan jam’iyyah dapat dilakukan tanpa kehilangan akar tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman kontemporer.

Kiai NU dan Tradisi Penggerakan Jam’iyyah

Secara historis, kiai NU memiliki posisi yang sangat kuat dalam struktur sosial-keagamaan masyarakat. Kekuatan tersebut bersumber dari tiga hal utama: kedalaman ilmu agama, integritas moral, dan kharisma personal. Dalam tradisi pesantren, kiai bukan sekadar pengajar ilmu, tetapi juga teladan hidup yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian. Dari sinilah lahir kepercayaan (trust) masyarakat yang menjadi modal sosial utama dalam menggerakkan jam’iyyah.

Dalam konteks jam’iyyah NU, kiai berfungsi sebagai pengarah utama gerakan organisasi. Keputusan-keputusan strategis NU, baik di tingkat lokal maupun nasional, sering kali tidak lepas dari pandangan dan restu kiai. Model kepemimpinan ini bersifat kultural, di mana ikatan emosional antara kiai dan jamaah menjadi penggerak utama partisipasi warga NU. Pengajian, tahlilan, manaqiban, dan berbagai tradisi keagamaan lainnya menjadi medium efektif dalam mengonsolidasikan jam’iyyah.

Namun, model penggerakan berbasis kharisma personal ini memiliki tantangan ketika berhadapan dengan realitas masyarakat modern. Ketergantungan yang terlalu besar pada figur kiai berpotensi melemahkan sistem organisasi jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang partisipatif dan kaderisasi yang berkelanjutan. Di sinilah kebutuhan akan rekontekstualisasi mulai terasa.

Tantangan Zaman dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi dewasa ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Masyarakat semakin terbuka, kritis, dan terhubung secara global melalui teknologi digital. Generasi muda NU tumbuh dalam ekosistem media sosial yang memungkinkan mereka mengakses berbagai pandangan keagamaan, termasuk yang tidak sejalan dengan tradisi ke-NU-an. Otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh figur lokal, tetapi bersaing dengan ustaz digital, influencer agama, dan wacana transnasional.

Kondisi ini menuntut kiai NU untuk melakukan adaptasi dalam cara berkomunikasi dan menggerakkan jam’iyyah. Pola komunikasi satu arah yang bersifat instruktif perlu dilengkapi dengan pendekatan dialogis dan persuasif. Kiai tidak cukup hanya hadir sebagai pemberi fatwa atau nasihat, tetapi juga sebagai pendengar yang memahami kegelisahan dan kebutuhan umat, khususnya generasi muda.

Selain itu, kompleksitas persoalan sosial mulai dari kemiskinan, ketimpangan pendidikan, radikalisme, hingga krisis ekologi menuntut peran kiai yang lebih luas. Jam’iyyah NU tidak hanya ditantang untuk menjaga tradisi, tetapi juga untuk memberikan solusi nyata atas problem kemanusiaan. Dalam konteks ini, kiai dituntut mampu menggerakkan jam’iyyah ke arah penguatan peran sosial dan pemberdayaan umat.

Rekontekstualisasi Peran Kiai: Dari Sentralistik ke Kolaboratif

Rekontekstualisasi kiai NU dalam menggerakkan jam’iyyah dapat dimaknai sebagai pergeseran peran dari pola kepemimpinan yang sangat sentralistik menuju pola yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Kiai tetap menjadi figur sentral, namun tidak lagi bekerja sendiri. Sinergi dengan struktur organisasi NU, pengurus harian, serta badan otonom seperti GP Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU-IPPNU, dan lainnya menjadi kunci penguatan jam’iyyah.

Dalam kerangka ini, kiai berperan sebagai penjaga nilai (value guardian) dan pengarah visi besar jam’iyyah, sementara aspek teknis dan operasional digerakkan secara kolektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kelembagaan NU, tetapi juga mendorong lahirnya kader-kader muda yang memiliki rasa kepemilikan terhadap jam’iyyah.

Rekontekstualisasi juga menuntut kiai untuk membuka ruang kaderisasi yang lebih sistematis. Pesantren dan majelis taklim tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga laboratorium kepemimpinan dan keorganisasian. Dengan demikian, jam’iyyah NU tidak bergantung pada satu figur, melainkan memiliki regenerasi yang kuat dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam rekontekstualisasi adalah kehadiran kiai NU di ruang digital. Media sosial dan platform daring telah menjadi arena baru dalam pembentukan opini keagamaan. Ketidakhadiran kiai NU di ruang ini berpotensi menciptakan kekosongan wacana yang diisi oleh narasi keagamaan yang sempit dan eksklusif.

Kehadiran kiai NU di ruang digital tidak harus selalu dalam bentuk ceramah formal. Pesan-pesan singkat, refleksi keagamaan, respons terhadap isu aktual, serta keteladanan sikap moderat dapat menjadi konten dakwah yang efektif. Di sinilah kiai NU berperan sebagai penuntun moral yang menyejukkan, sekaligus penggerak jam’iyyah dalam skala yang lebih luas.

Namun demikian, keterlibatan di ruang digital tetap harus berpijak pada etika dan nilai ke-NU-an. Rekontekstualisasi bukan berarti larut dalam budaya sensasi atau polarisasi, melainkan menghadirkan Islam yang ramah, moderat, dan berakar pada tradisi.

Rekontekstualisasi kiai NU dalam menggerakkan jam’iyyah merupakan ikhtiar strategis untuk menjaga keberlanjutan peran NU di tengah perubahan zaman. Kiai tetap menjadi ruh dan penopang utama jam’iyyah, namun dengan cara gerak yang lebih adaptif, kolaboratif, dan kontekstual. Rekontekstualisasi bukanlah bentuk pengingkaran terhadap tradisi, melainkan usaha merawat tradisi agar tetap hidup dan relevan.

Walhasil dengan memadukan otoritas keilmuan, keteladanan moral, serta keterbukaan terhadap perubahan, kiai NU dapat terus menggerakkan jam’iyyah sebagai kekuatan keagamaan dan sosial yang membawa kemaslahatan. Dalam konteks inilah, jam’iyyah NU tidak hanya bertahan sebagai warisan sejarah, tetapi juga tampil sebagai gerakan dinamis yang mampu menjawab tantangan umat, bangsa, dan kemanusiaan di era kontemporer.

Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

*A’isy Hanif Firdaus, S.Ag. (Mahasiswa Program FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang, Penulis Keislaman, LTN Kabupaten Brebes).