Facebook Instagram Twitter Youtube
Facebook Instagram Twitter Youtube
Google search engine
Beranda blog Halaman 55

Ombudsman RI Tegaskan: Pelayanan Tampak Baik Tapi Masih Banyak Penyimpangan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

JAKARTA (Aswajanews) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) resmi melakukan transformasi besar dalam sistem pengawasan pelayanan publik di Indonesia. Mulai tahun 2025, skema Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang telah diterapkan sejak 2013 digantikan dengan Penilaian Malaadministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Transformasi ini melahirkan instrumen baru bernama Opini Ombudsman RI, yang dirancang untuk memastikan instansi pemerintah tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga terbebas dari praktik malaadministrasi yang merugikan masyarakat.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa perubahan tersebut didasarkan pada temuan empiris di lapangan. Selama ini, banyak instansi dinilai baik dari sisi dokumen—terutama dalam pemenuhan 14 komponen standar pelayanan—namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan.

“Jika pelayanan publik dinilai baik tetapi masih ditemukan malaadministrasi, maka terdapat kesenjangan serius. Inilah yang ingin kami tutup. Opini Ombudsman RI bergeser pada tata kelola yang substansial, meliputi kompetensi, transparansi, akuntabilitas, hingga kepercayaan masyarakat,” ujar Najih di Jakarta, Kamis (29/1).

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menegaskan bahwa penilaian baru ini bersifat citizen-centric, dengan menempatkan suara masyarakat sebagai pengguna layanan publik sebagai variabel penentu utama.

Penilaian akan dilakukan melalui empat dimensi utama, yakni:

  1. Dimensi Input, meliputi pengetahuan pelaksana, perencanaan, serta pengawasan internal.

  2. Dimensi Proses, mencakup persepsi pelaksana dan pengguna layanan terhadap potensi malaadministrasi.

  3. Dimensi Output, dengan mengolaborasikan data sekunder dari BPS, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

  4. Dimensi Pengaduan, yang menilai budaya pengelolaan aduan serta kepatuhan instansi terhadap produk pengawasan Ombudsman, seperti tindakan korektif dan rekomendasi.

Langkah transformasi ini diambil meskipun data tahun 2024 menunjukkan 84,16 persen atau 494 entitas berada di Zona Hijau kepatuhan pelayanan publik. Ombudsman menilai capaian tersebut belum cukup untuk menjamin hilangnya praktik malaadministrasi secara substantif.

Pada tahun 2025, penilaian akan dilakukan di 310 lokus, yang terdiri atas 38 kementerian dan 8 lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 56 pemerintah kota dan 170 pemerintah kabupaten.

“Kepatuhan hukum atas produk pengawasan Ombudsman merupakan bukti nyata kepedulian penyelenggara layanan terhadap kehidupan masyarakat yang bermartabat,” pungkas Najih.

(Sumber: Antara)

Astacita Prabowo Dijalankan di Karawang, Bupati dan Kapolres Kompak Tanam Jagung

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Karawang turut berpartisipasi aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman jagung pipil yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Barat di lahan milik PT Pulau Intan, Cikampek, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang yang mendampingi Kapolres Karawang AKBP Fiki Ardiansyah. Penanaman jagung tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Polres Karawang dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah.

Bupati Karawang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda nasional, khususnya di sektor pangan yang berkelanjutan.

“Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo tentang ketahanan pangan, pagi ini saya menemani Bapak Kapolres Karawang AKBP Fiki Ardiansyah melaksanakan penanaman jagung pipil di lahan PT Pulau Intan, Cikampek,” ujar Bupati Karawang.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan sektor swasta dapat terus diperkuat guna mendukung kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Liputan: Ahmad Z)

Anggota Komisi III DPRD Indramayu Tinjau PDAM Tirta Darma Ayu Cabang Kedokanbunder

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu melakukan peninjauan ke fasilitas pengolahan air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Darma Ayu Cabang Kedokanbunder yang berlokasi di Desa Kedokanbunder Wetan, Kecamatan Kedokanbunder, Rabu (28/01/2024).

Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap kualitas serta kinerja layanan air bersih yang diberikan PDAM kepada masyarakat.

Selain itu, peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana efisiensi pengelolaan air bersih serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga.


Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Indramayu, Kiki Arindi dan Nico Antonio, bersama anggota Komisi III lainnya, berdiskusi langsung dengan pihak PDAM. Diskusi tersebut membahas berbagai potensi peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan air, serta solusi atas permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Nico Antonio, salah satu anggota Komisi III DPRD Indramayu, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat.

“Kami melakukan kunjungan kerja ini untuk mengetahui secara langsung kondisi serta proses pengolahan air, khususnya air yang bersumber dari mata air Kuningan. Kami juga ingin memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengingat masih banyak keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPRD Indramayu,” ujarnya.

Peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja PDAM sebagai penyedia layanan publik. Hasil dari kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi maupun merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dan peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Indramayu.
(Herman/Tongol)

Tanamkan Thaharah Sejak Dini, MTsN 4 Indramayu Gelar Seminar dan Simulasi Mandi Wajib

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – MTsN 4 Indramayu melaksanakan kegiatan seminar dan simulasi mandi wajib dalam rangka kegiatan kokurikuler kelas VII pada Rabu (28/01/2026). Kegiatan yang berlangsung di aula asrama MTsN 4 Indramayu ini diikuti oleh seluruh siswa kelas VII dengan penuh antusias.

Seminar tersebut menghadirkan Drs. Hanafi sebagai pemateri. Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci mengenai pengertian mandi wajib, sebab-sebab diwajibkannya mandi besar, rukun dan sunnah mandi wajib, serta hal-hal yang perlu diperhatikan agar bersuci sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk memperkuat pemahaman peserta didik, kegiatan ini dilengkapi dengan simulasi praktik mandi wajib. Melalui simulasi tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teori, tetapi juga mengetahui langkah-langkah mandi wajib yang benar dan sistematis sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif dengan adanya sesi tanya jawab antara siswa dan pemateri. Para siswa tampak aktif mengajukan pertanyaan seputar thaharah dan tata cara bersuci yang benar.

Kegiatan kokurikuler ini bertujuan menanamkan pemahaman keagamaan sejak dini, khususnya dalam aspek thaharah sebagai dasar sahnya ibadah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya madrasah dalam membentuk karakter religius serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala MTsN 4 Indramayu, Drs. H. Jalaluddin, M.A., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan kokurikuler yang bersifat aplikatif sangat dibutuhkan oleh peserta didik.

“Pemahaman tentang thaharah, termasuk mandi wajib, merupakan dasar penting dalam menjalankan ibadah. Melalui seminar dan simulasi ini, kami berharap siswa kelas VII mampu memahami dan mempraktikkan tata cara bersuci dengan benar dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, MTsN 4 Indramayu akan terus mendukung kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada penguatan karakter religius dan pembentukan akhlak mulia peserta didik.

(Kontributor: Sigit/Dwi Wahyuni)

Aksi Nyata Pemdes Sliyeg Lor: Selokan Dibersihkan, Ancaman Banjir Ditekan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Pemerintah Desa Sliyeg Lor bersama warga melaksanakan aksi bersih-bersih selokan sebagai langkah nyata pencegahan banjir dan penyebaran penyakit, Kamis (29/01/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Sliyeg Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat setempat.

Aksi gotong royong dimulai sejak pagi hari dengan fokus membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan endapan lumpur. Warga bersama aparat desa bahu-membahu mengangkat sampah plastik, ranting, serta material lain yang menghambat aliran air. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan fungsi selokan kembali optimal, terutama di tengah musim penghujan guna mencegah terjadinya banjir.

Kepala Desa Sliyeg Lor, H. Yunani, menegaskan bahwa kebersihan lingkungan merupakan kunci utama dalam mencegah banjir serta penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah dengue (DBD) dan diare.

“Membersihkan selokan bukan hanya tugas pemerintah desa, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan gotong royong, lingkungan menjadi sehat, aliran air lancar, dan risiko penyakit dapat ditekan,” tegasnya.

Ia juga mengimbau warga agar menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, tidak membuang sampah sembarangan, serta rutin melaksanakan kerja bakti. Menurutnya, kesadaran kolektif dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan lingkungan desa.

Warga menyambut positif kegiatan tersebut dan berharap aksi serupa dapat dilakukan secara rutin, khususnya di titik-titik rawan genangan air. Dengan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, Desa Sliyeg Lor berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas banjir.
(Herman/Tongol)

Wamenkum Nilai Penabrak Jambret di Sleman Lakukan Pembelaan Terpaksa

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

JAKARTA (Aswajanews) – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai tindakan penabrakan terhadap pelaku jambret di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (noodweer).

“Pendapat saya pribadi, seorang korban jambret yang kemudian menabrak pelaku hingga tewas, bagi saya itu adalah pembelaan terpaksa,” ujar Edward Omar Sharif Hiariej, yang akrab disapa Eddy, usai menghadiri acara sosialisasi KUHP–KUHAP baru kepada Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Jakarta, Rabu.

Eddy menjelaskan, pembelaan terpaksa terjadi karena barang milik korban masih berada dalam penguasaan pelaku jambret saat pengejaran berlangsung. Kondisi tersebut, menurutnya, berbeda apabila pelaku telah membuang barang hasil kejahatan tersebut.

“Mengapa pembelaan terpaksa? Karena barang yang dijambret itu masih berada dalam kekuasaan pelaku. Selesai cerita. Kecuali jika saat dikejar pelaku membuang tasnya, itu lain cerita,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa konsep pembelaan terpaksa dalam hukum pidana tidak hanya berlaku untuk melindungi tubuh atau nyawa seseorang, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak milik atau properti.

“Pembelaan terpaksa itu tidak hanya terhadap tubuh dan nyawa, tetapi juga terhadap properti dan hak milik,” jelas Eddy.

Untuk memperkuat pandangannya, Eddy merujuk pada literatur klasik hukum pidana Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, yang memuat contoh kasus pencuri yang kepergok pemilik rumah dan dikejar saat membawa barang curian.

“Dalam buku itu dijelaskan, pencuri yang lari sambil membawa barang curian masih dapat dikejar oleh pemilik rumah dengan alasan pembelaan terpaksa, selama barang tersebut masih dalam penguasaannya. Itu wajar,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dua pelaku jambret berinisial RDA dan RS, warga Pagar Alam, Sumatra Selatan, tewas setelah tertabrak dan terpental hingga menabrak tembok dalam peristiwa kejar-kejaran di Sleman. Keduanya dikejar oleh Hogi Minaya, suami korban penjambretan bernama Arsita.

Dalam kejadian tersebut, Hogi mengendarai mobil Mitsubishi Xpander, sementara Arsita sebelumnya berkendara menggunakan sepeda motor. Selama pengejaran, sempat terjadi beberapa kali senggolan antara mobil Hogi dan sepeda motor pelaku sebelum akhirnya kecelakaan fatal terjadi.

Peristiwa ini menimbulkan dua perkara hukum, yakni kasus penjambretan yang dihentikan atau SP3 karena pelaku tewas di tempat, serta perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Aparat kepolisian telah memediasi kedua belah pihak dan menempuh mekanisme restorative justice.
(Ant)

BBM PT KAI Disorot Publik, LSM GRASI Peringatkan Potensi Kerugian Negara

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Ketua Umum LSM GRASI, Mardi M. Malau, SP

BANDUNG (Aswajanews) – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GRASI) menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen masyarakat sipil dalam mendukung tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

LSM GRASI menilai PT KAI (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan administratif untuk mengelola keuangan negara secara profesional serta bertanggung jawab kepada publik.
Sehubungan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan BBM tersebut, LSM GRASI menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak PT KAI (Persero) agar membuka secara transparan seluruh data dan dokumen terkait pengadaan, distribusi, serta realisasi penggunaan BBM, khususnya di wilayah Daerah Operasi (DAOP) II.

Selain itu, LSM GRASI juga mendesak dilakukannya audit menyeluruh yang independen dan objektif terhadap pengelolaan BBM di seluruh wilayah operasional PT KAI (Persero). Mereka menegaskan bahwa Direksi dan Manajemen PT KAI bertanggung jawab penuh atas setiap potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

LSM GRASI turut meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau tindak pidana korupsi. Mereka juga menolak segala bentuk pembiaran, perlindungan, maupun upaya menutup-nutupi fakta terhadap oknum yang diduga terlibat.

Ketua Umum LSM GRASI, Mardi M. Malau, SP, menegaskan bahwa pernyataan sikap ini disampaikan secara konstitusional dan berdasarkan kepentingan publik. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan demi terwujudnya PT KAI (Persero) sebagai BUMN yang bersih, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat.

“Apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, LSM GRASI siap menempuh langkah-langkah lanjutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum serta pengawasan publik secara berkelanjutan,” tegasnya.
Demikian pernyataan sikap LSM GRASI disampaikan kepada publik, saat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Daop 2 Bandung, Rabu (28/1/2026).
(Red/Nas)

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya Sambangi Korban Bencana Longsor Cisarua

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KBB (Aswajanews) – Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKB, H. Asep Romy Romaya, mengunjungi lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/1/2026).

Dalam kunjungannya, Asep Romy Romaya yang juga menjabat sebagai Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung, menyempatkan diri menemui para korban terdampak yang selamat dari bencana longsor tersebut.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Bang Romy ini menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa uang tunai, beras, mi instan, air mineral, makanan tambahan bayi, pakaian layak pakai, serta masker. Bantuan diserahkan secara langsung kepada warga yang saat ini mengungsi karena tempat tinggal mereka berada di zona merah rawan longsor.

Bang Romy turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana tersebut.
“Semoga Allah SWT menerima mereka di sisi-Nya dan memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

Kepada para korban selamat, Bang Romy berpesan agar tetap bersabar dan berserah diri kepada Allah SWT dalam menghadapi musibah ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, mengingat bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

“Warga diharapkan menjauh dari lokasi rawan bencana dan segera mencari tempat yang dinilai aman demi keselamatan bersama,” pungkasnya.***

Haul Massal Sesepuh Dusun Kedawon dan Pelantikan PRNU Kedawon Masa Khidmat 2025–2030 Berlangsung Khidmat

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

Kedawon, Brebes (Aswajanews.id) – Masyarakat Dusun Kedawon menggelar Haul Massal Sesepuh dan Doa Bersama yang dirangkaikan dengan Pelantikan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU) Kedawon Masa Khidmat 2025–2030. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Masjid Jami’ Baitul Muttaqin, Dusun Kedawon, Rabu siang (28/01/2026).

Acara ini dihadiri Kepala Desa Rengaspendawa, Wakil Bupati Kabupaten Brebes Wurja, S.E., jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Larangan, PCNU Kabupaten Brebes, para tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Haul massal dan pelantikan PRNU menghadirkan KH Achmad Chalwani Annawawi, Rais Idaroh Aliyah Jam’iyyah Ahlith Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Purworejo, sebagai penceramah utama.

Dalam mauidhah hasanahnya, KH Achmad Chalwani menyampaikan sejarah panjang tarekat serta manhaj Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjadi fondasi utama Nahdlatul Ulama. Ia menguraikan peran para alim ulama, masyayikh, dan sesepuh dalam menjaga kesinambungan ajaran Islam moderat di Nusantara, sehingga NU tetap kokoh sebagai jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah hingga saat ini.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kekuatan NU tidak hanya terletak pada struktur organisasi, melainkan pada sanad keilmuan, amaliyah, serta kekuatan doa yang diwariskan para pendahulu. Tradisi haul, tahlil, dan doa bersama dinilai sebagai sarana menjaga hubungan spiritual antara generasi penerus dengan para sesepuh yang telah mengabdikan hidupnya bagi agama dan umat.

Selain itu, KH Achmad Chalwani juga menyampaikan pesan penting mengenai doa-doa yang perlu senantiasa dipanjatkan oleh warga Nahdliyyin, di antaranya doa untuk keselamatan bangsa dan negara, keteguhan iman, persatuan umat, keberkahan rezeki, serta keistiqamahan para pengurus NU dalam menjalankan amanah organisasi.


Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PRNU Kedawon, Sya’roni Ika, S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan PRNU Kedawon masa khidmat 2025–2030 merupakan momentum penting untuk melanjutkan perjuangan jam’iyyah di tingkat akar rumput. Ia mengajak seluruh pengurus yang dilantik agar menjalankan khidmat dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, serta komitmen dalam merawat tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah dan melayani umat.

Menurutnya, penguatan organisasi NU harus berjalan seiring dengan penguatan spiritual masyarakat, sebagaimana tercermin dalam rangkaian haul massal yang sarat nilai keteladanan para sesepuh.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan tahlil dan doa bersama untuk para sesepuh Dusun Kedawon pada pagi hari di makam dusun setempat. Kegiatan dilanjutkan siang harinya dengan prosesi pelantikan PRNU Kedawon masa khidmat 2025–2030, sambutan-sambutan, serta tausiyah keagamaan. Seluruh rangkaian acara berlangsung lancar dan diikuti dengan penuh antusias oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Dusun Kedawon berharap nilai-nilai perjuangan para sesepuh dan ulama senantiasa hidup serta menjadi pijakan moral bagi para pengurus PRNU dalam mengemban amanah organisasi dan menjaga keberlangsungan Nahdlatul Ulama di tingkat ranting.

(Kontributor: A’isy Hanif Firdaus)

Kejati Jabar Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir Bandang dan Longsor di Cisarua KBB

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

CISARUA, KBB (Aswajanews) – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Barat beserta anggota, melaksanakan kegiatan bakti sosial bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (28/01/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyalurkan berbagai bantuan logistik berupa 300 karung beras ukuran 5 kilogram, 100 karton telur, 300 dus mi instan, serta 100 paket makanan dan selimut. Bantuan diserahkan secara langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat yang membutuhkan, sekaligus bentuk empati dan kepedulian terhadap warga yang terdampak musibah bencana alam.

Diharapkan, melalui kegiatan ini, kehadiran jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama IAD dapat memberikan semangat dan dukungan moril kepada masyarakat agar segera bangkit serta pulih dari dampak bencana.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan nilai-nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk penanganan dampak bencana alam.

(Red/Kasi Penkum Kejati Jabar)

Rakerwil Kemenag Jabar Diwarnai Subuh Berjamaah dan Senam Pagi, Perkuat Spiritualitas ASN

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

GARUT (Aswajanews) – Aktivitas Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Hotel Harmoni, Cipanas, Kabupaten Garut, pada 27–29 Januari 2026, tidak hanya diisi dengan agenda pemaparan materi dan rapat komisi. Rakerwil kali ini juga menghadirkan kegiatan bernuansa penguatan spiritual dan kebugaran jasmani.

Kegiatan tersebut diisi dengan Salat Subuh Berjamaah, dilanjutkan tausiyah, serta senam pagi yang diikuti seluruh peserta.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, M.Si., menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus menjadikan shalat berjamaah sebagai kekuatan spiritual dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berakhlak mulia.

“Salat Subuh berjamaah bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah, menumbuhkan disiplin, serta membangun karakter umat yang religius dan bertanggung jawab,” ujar Dudu Rohman di sela kegiatan.

Ia juga menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pembinaan umat. Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang edukasi, diskusi, dan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

“Masjid harus menjadi pusat peradaban. Dengan memakmurkan masjid, insyaallah kehidupan masyarakat akan semakin berkah,” tandasnya.

Salat Subuh berjamaah pada Selasa (28/1/2026) tersebut diimami oleh H. Roby Syamsi. Usai salat, tausiyah disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Bogor, H. Dede Supriatna, S.Ag., M.Pd.I.

Dalam ceramahnya, Dede Supriatna mengingatkan bahwa manusia sejatinya sedang “berlari” menuju akhirat, sebagaimana dunia juga terus berjalan meninggalkan manusia. Menurutnya, terdapat generasi yang hanya mengejar dunia, ada pula yang hanya mengejar akhirat. Namun ASN Kementerian Agama idealnya menjadi generasi dunia–akhirat.

“Ini merupakan implementasi firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 201. Ada kelompok yang sukses di dunia tetapi gagal di akhirat, dan ada pula yang sukses di dunia sekaligus akhirat serta terhindar dari api neraka,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa di dunia masih ada kesempatan beramal, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah hisab. Oleh karena itu, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat menjadi kunci utama dalam menjalani kehidupan.

Kegiatan Rakerwil ini turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Jabar, Drs. H. Mohammad Ali Abdul Latief, M.Ag., para kepala bidang, serta para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan pagi ditutup dengan senam bersama. Meski udara Cipanas terasa dingin, para peserta tampak antusias menggerakkan tubuh hingga berkeringat, menciptakan suasana segar dan penuh kebersamaan.

(Kontributor: Eva Nurwidiawati)

PSI Sebut Ada Gerakan Sistematis Fitnah Jokowi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

JAKARTA (Aswajanews) – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Penelitian dan Pengembangan, Dedek Prayudi, menilai maraknya isu yang menyudutkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan bagian dari gerakan sistematis yang terorganisasi.
Hal itu disampaikan Dedek saat menanggapi berbagai isu liar yang belakangan kembali menyerang Jokowi.

Menurutnya, serangan tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan menjatuhkan citra Jokowi.

“Fitnah terbaru terhadap Pak Jokowi memperlihatkan bahwa ini adalah gerakan yang sistematis. Fitnah bertubi-tubi melalui berbagai isu menunjukkan adanya orang besar yang mengorkestrasi serangan ini,” ujar Dedek dalam keterangan pers, Senin (26/1).

Dedek juga menanggapi pernyataan pakar hukum tata negara Refly Harun yang mengklaim bahwa Eggi Sudjana pernah ditawari proyek bernilai triliunan rupiah jika bersedia meminta maaf kepada Jokowi.

Isu tersebut berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta penghasutan terhadap Jokowi.

Menanggapi hal itu, Dedek meminta Refly Harun agar lebih fokus menjalankan perannya sebagai advokat dan tidak memperkeruh suasana dengan manuver politik.

“Sebaiknya Pak Refly fokus saja pada proses hukum yang sedang dihadapi kliennya dan tidak menambah fitnah baru terhadap Pak Jokowi. Kurangi akrobat politik,” tegas Dedek.
(Red)

GEPLAK Minta Penjelasan Pansel soal Seleksi Dewas Perumdam TDA Indramayu

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Gerakan Pers Lurus, Akurat, dan Kritis (GEPLAK) meminta penjelasan panitia seleksi (pansel) terkait transparansi penunjukan penguji serta status administratif unsur partai politik dalam proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian publik terhadap akuntabilitas dan keterbukaan proses seleksi jabatan strategis di lingkungan badan usaha milik daerah (BUMD).

Wakil Ketua GEPLAK, Lukman, menegaskan bahwa publik berhak memperoleh informasi yang jelas terkait status pengunduran diri salah satu calon Dewan Pengawas yang diketahui memiliki latar belakang partai politik.

Menurutnya, kepastian administratif tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga independensi jabatan Dewan Pengawas Perumdam.

“Publik perlu mendapatkan kejelasan apakah yang bersangkutan telah mengundurkan diri secara formal sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Lukman, Selasa (27/1).

Sementara itu, Wanhat GEPLAK, Wari, juga mempertanyakan waktu pengajuan surat pengunduran diri serta kepada pihak mana surat tersebut disampaikan.

Ia menilai, pengunduran diri dari unsur partai politik seharusnya disahkan secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang bersangkutan.

“Panitia seleksi diharapkan dapat menunjukkan dokumen pengesahan resmi sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Selain persoalan administratif calon Dewan Pengawas, Ketua GEPLAK, Ali Zaidan, turut menyoroti penunjukan Salman sebagai salah satu penguji dalam proses seleksi.

Menurut Ali, pansel perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penunjukan serta kapasitas yang bersangkutan dalam tahapan seleksi tersebut.

“Perlu dijelaskan secara terbuka apakah yang bersangkutan dilibatkan sebagai akademisi, tenaga ahli, atau unsur profesional lainnya,” kata Ali.

Ali juga menekankan pentingnya verifikasi kualifikasi akademik para penguji, menyusul adanya informasi mengenai latar pendidikan berjenjang.

Ia menilai, verifikasi dokumen akademik sangat diperlukan guna menjamin objektivitas, kredibilitas, dan integritas proses seleksi Dewan Pengawas Perumdam TDA.

GEPLAK berencana mengonfirmasi langsung Ketua Panitia Seleksi Dewan Pengawas Perumdam TDA Indramayu untuk memperoleh tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan tersebut.

Sementara itu, media terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan verifikasi informasi. (Sn)

Kiai sebagai Cultural Broker: Membaca Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Clifford Geertz

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
*Oleh: A'isy Hanif Firdaus, S. Ag.

Antropolog Amerika Serikat Profesor Clifford Geertz, dalam essai klasik monumentalnya tentang The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker, menempatkan peran sentral kiai bukan hanya sekadar sebagai pemimpin keagamaan saja, jauh lebih dari itu melainkan sebagai perantara budaya (cultural broker) yang menjembatani dunia tradisi lokal dengan struktur sosial dan politik yang lebih luas. Kiai hadir di antara dua ruang yang kerap berjarak masyarakat akar rumput (baca: kaum menengah kebawah) yang hidup dalam simbol, tradisi, dan nilai keseharian, serta elite modern yang beroperasi dengan bahasa ideologi, kebijakan, dan rasionalitas negara. Pandangan ini menemukan relevansinya yang kuat ketika dibaca ulang dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU) hari ini.

NU lahir dan tumbuh dari rahim tradisi pesantren dan masyarakat desa. Kiai menjadi pusat rujukan moral, spiritual, dan sosial. Dalam bahasa Geertz, kiai berfungsi sebagai “penerjemah” ide-ide besar ke dalam idiom lokal yang dapat dipahami umat. Ajaran Islam, nasionalisme, bahkan gagasan modernitas tidak hadir secara mentah, tetapi diolah melalui bahasa budaya, simbol keagamaan, dan praktik keseharian yang membumi. Di sinilah kekuatan utama NU selama satu abad lebih kemampuan merawat dan mengejawantahkan tradisi sekaligus bernegosiasi dengan perubahan.

Namun, peran kiai sebagai cultural broker tidak berhenti pada masa awal negara bangsa. Justru di era hari ini ketika globalisasi, digitalisasi, dan polarisasi sosial semakin menguat peran dan fungsi tersebut mengalami ujian yang lebih kompleks. Kiai NU tidak lagi hanya berhadapan dengan negara dan masyarakat desa, tetapi juga dengan arus ideologi transnasional, media sosial, ekonomi pasar, dan logika politik elektoral. Tantangannya bukan sekadar menerjemahkan, tetapi juga menyaring.

Dalam realitas NU hari ini, kiai masih memainkan peran sentral sebagai penjaga keseimbangan. Ketika wacana keagamaan yang kaku dan eksklusif masuk melalui ruang digital, kiai NU menghadirkan Islam yang ramah, bertahap, dan kontekstual. Ketika negara menghadirkan kebijakan yang bersifat teknokratis, kiai menjadi penjelas bagi umat, sekaligus penyampai aspirasi masyarakat kepada pengambil kebijakan. Peran ini persis seperti yang digambarkan Geertz kiai berdiri di antara, bukan di luar.

Menariknya dalam NU, fungsi cultural broker tidak berdiri secara individual semata, tetapi dilembagakan melalui jam’iyyah. Forum bahtsul masail, struktur kepengurusan, hingga badan otonom menjadi ruang kolektif di mana proses penerjemahan budaya itu berlangsung. Keputusan-keputusan keagamaan dan sosial tidak lahir secara instan, tetapi melalui dialektika antara teks, konteks, dan tradisi. Ini membedakan NU dari gerakan keagamaan yang cenderung memaksakan satu tafsir tunggal atas realitas yang majemuk.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa posisi kiai sebagai cultural broker hari ini menghadapi tantangan internal. Perubahan generasi, profesionalisasi organisasi, dan masuknya logika politik praktis berpotensi menggeser otoritas kultural kiai. Dalam beberapa kasus, kiai berisiko direduksi menjadi simbol legitimasi, bukan lagi mediator makna. Jika hal ini terjadi, maka peran kiai sebagaimana dibaca Geertz akan kehilangan kedalaman sosiologisnya.

Karena itu, menjaga relevansi peran kiai NU hari ini bukan berarti menolak perubahan, melainkan memperkuat fungsi perantara budaya itu sendiri. Kiai perlu tetap berakar pada tradisi pesantren, sekaligus terbuka pada pengetahuan baru. Bukan menjadi elite yang terpisah dari umat, tetapi juga tidak larut dalam populisme yang dangkal. Dalam konteks ini, kiai NU berperan sebagai penenang di tengah kegaduhan, penafsir di tengah kebingungan, dan penjaga akal sehat kolektif umat.

Kacamata Clifford Geertz, masa depan integrasi sosial sangat ditentukan oleh keberadaan figur-figur perantara yang mampu menjembatani jarak budaya. NU, dengan jaringan kiai dan pesantrennya, masih memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menjalankan peran itu. Selama kiai tetap setia pada tugas utamanya sebagai cultural broker menerjemahkan, menengahi, dan merawat makna NU akan tetap relevan sebagai penopang Islam Indonesia yang moderat dan membumi.

Pada akhirnya, kiai NU hari ini tidak hanya sedang menjaga tradisi, tetapi juga menjaga keberlanjutan Indonesia sebagai rumah bersama. Di sanalah peran kiai sebagai cultural broker menemukan maknanya yang paling dalam. Wallāhu a‘lam bi al-shawāb.

*A’isy Hanif Firdaus, S.Ag. (Mahasiswa Program Pascasarjana FAI Universitas Wahid Hasyim Semarang, Penulis Keislaman LTN PCNU Kabupaten Brebes)

Pemkab Karawang Raih Penghargaan UHC Awards Kategori Madya atas Komitmen Pelayanan Kesehatan

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

KARAWANG (Aswajanews) – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan. Kabupaten Karawang resmi menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards atas komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., yang mewakili Pemerintah Kabupaten Karawang, bertempat di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Januari 2026.

Dalam ajang tersebut, Kabupaten Karawang berhasil meraih kategori Madya. Capaian ini menjadi bukti bahwa jangkauan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Karawang terus mengalami peningkatan dan semakin merata.

Penghargaan UHC Awards kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang memenuhi sejumlah kriteria, antara lain cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, tingkat keaktifan peserta minimal 85 persen dengan porsi PBI/PBPU Pemda minimal 10 persen dari total penduduk.

Alternatif lainnya, tingkat keaktifan minimal 80 persen dengan porsi PBPU Pemda minimal 25 persen, berstatus UHC Prioritas Kabupaten/Kota, serta pembayaran iuran PBPU Pemda yang lunas hingga September 2025.

Bupati Aep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang terus berkomitmen mendukung program jaminan kesehatan nasional.

“Pada tahun 2025, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 miliar untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus meringankan beban masyarakat,” ujar Bupati.

Selain dukungan pembiayaan, Pemkab Karawang juga terus memperkuat infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Kabupaten Karawang memiliki tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yakni RSUD Karawang, RSUD Jatisari, dan RSUD Rengasdengklok, yang menjadi penopang utama layanan kesehatan masyarakat.

Dengan pencapaian tersebut, Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah dengan tingkat Universal Health Coverage tertinggi di Indonesia.

(Liputan: Ahmad Z)

Kapolda Jabar Melalui Kapolres Indramayu, Salurkan Bansos ke Masyarakat di Lokasi Banjir

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

INDRAMAYU (Aswajanews) – Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang, S.I.K., M.H., M.I.K., turun langsung meninjau lokasi banjir sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada sejumlah warga terdampak banjir di Gang Bakti, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Selasa (27/1/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran nyata Polri di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah banjir akibat curah hujan yang tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Indramayu didampingi para Pejabat Utama (PJU) dan perwira Polres Indramayu, Kapolsek Indramayu AKP Indri Hapsari, S.H., serta sejumlah personel Polres Indramayu.

Kapolres Indramayu AKBP Mochamad Fajar Gemilang melalui Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengatakan, bantuan sosial yang disalurkan berupa beras sebanyak 40 kantong merupakan bantuan dari Kapolda Jawa Barat yang diperuntukkan bagi warga terdampak banjir.

“Penyaluran bantuan sosial ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya saat warga sedang mengalami musibah,” ujar AKP Tarno.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak banjir sekaligus memberikan semangat dan dukungan moril agar masyarakat tetap kuat dan tabah menghadapi situasi yang ada.

Selain menyalurkan bantuan, Kapolres Indramayu juga mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan jiwa, tetap waspada terhadap potensi bahaya banjir, serta segera berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas setempat apabila kondisi air kembali meningkat.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melapor kepada petugas apabila membutuhkan bantuan atau terjadi kondisi darurat,” pesannya.

Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengajak masyarakat untuk terus menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan menjaga lingkungan.

“Apabila masyarakat menemukan potensi gangguan kamtibmas, kami imbau untuk segera melaporkannya melalui layanan Lapor Pak Polisi – SIAP MAS INDRAMAYU di WhatsApp 0819-9970-0110 atau melalui Call Center Polri 110 ,” ujar AKP Tarno. (Sn)

Tingkatkan Kinerja Lewat Olahraga, DPRD Kabupaten Bandung Gelar Pekan Olahraga 2026

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

BANDUNG (Aswajanews) – Dalam upaya menjaga kebugaran fisik sekaligus mempererat sinergi antaranggota, DPRD Kabupaten Bandung resmi menggelar Pekan Olahraga DPRD Kabupaten Bandung 2026. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Sarana Olahraga (SOR) Si Jalak Harupat, Kutawaringin.

Mengusung tema “Jiwa Raga Sehat, Kinerja Meningkat”, pekan olahraga ini menjadi wadah bagi para wakil rakyat beserta jajaran sekretariat DPRD untuk sejenak melepas penat dari rutinitas legislatif, sekaligus menyalurkan sportivitas melalui berbagai cabang olahraga.

Pekan Olahraga DPRD Kabupaten Bandung 2026 berlangsung pada 26 Januari hingga 4 Februari 2026, dengan mempertandingkan sejumlah cabang olahraga populer, di antaranya sepak bola dan bulu tangkis.

Ketua DPRD Kab Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antaranggota DPRD, khususnya lintas komisi.

“Pekan olahraga ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas antaranggota DPRD. Kami berharap semangat sportivitas ini berdampak positif terhadap kinerja kelembagaan,” ujar Renie.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, semangat kompetisi tidak boleh menghilangkan esensi utama kegiatan, yakni kebersamaan dan kekompakan.

“Kepada para peserta lomba, saya berpesan agar tetap menjaga persaudaraan. Menang atau kalah bukan tujuan utama, tetapi kebersamaan dan silaturahmi,” tegasnya.

Selain itu, Renie turut berpesan kepada para wasit dan juri agar memimpin pertandingan secara adil dan objektif, demi menjaga sportivitas dan kenyamanan seluruh peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Renie juga menyampaikan apresiasi kepada para sponsor dan pihak pendukung yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, termasuk Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank Kerta Raharja, BPN, PDAM, serta seluruh kepala OPD yang telah memberikan dukungan,” ungkapnya.

Renie menegaskan bahwa Pekan Olahraga DPRD Kabupaten Bandung 2026 tidak menggunakan dana APBD, melainkan sepenuhnya bersumber dari iuran para anggota DPRD.

Sesuai dengan tagline yang diusung, kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga. Lebih dari itu, diharapkan dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar, para anggota DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara lebih optimal demi pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

Selain meningkatkan kesehatan jasmani, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kekompakan internal di lingkungan DPRD, sehingga komunikasi dan kerja sama antarfraksi serta komisi dapat terjalin lebih harmonis melalui semangat olahraga.***

Bapenda Kabupaten Bandung Beri Penghargaan Wajib Pajak Berprestasi

Penulis
Anas Nasikhin
-
0
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung H. Erwan Kusumah Hermawan

SOREANG (Aswajanews) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pemberian penghargaan kepada para wajib pajak daerah yang dinilai memberikan kontribusi terbaik. Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Bandung HM Dadang Supriatna dan berlangsung di Grand Hotel Sunshine, Selasa (27/1/2026).

Kepala Bapenda Kabupaten Bandung H. Erwan Kusumah Hermawan menyampaikan bahwa penghargaan diberikan kepada wajib pajak dengan kategori kontributor pajak terbesar serta wajib pajak paling patuh dalam memenuhi kewajibannya.

“Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi seluruh wajib pajak di Kabupaten Bandung agar semakin disiplin dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan daerah,” ujar Erwan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwan menegaskan slogan Bapenda Kabupaten Bandung, “Bayar pajak karena dari pajak kita berpijak, orang bijak bayar pajak.”

Terkait target pajak tahun 2026, Erwan mengungkapkan adanya penyesuaian. Target pendapatan pajak daerah diproyeksikan berada di angka Rp200-an miliar, sedikit menurun dibandingkan target tahun 2025.

Menurutnya, penurunan tersebut dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, salah satunya koreksi sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) untuk rumah subsidi yang kini ditetapkan 0 persen, berdasarkan SKB Tiga Menteri.

Untuk memastikan kelancaran pembayaran pajak, Bapenda Kabupaten Bandung terus melakukan inovasi layanan melalui dua strategi utama.

Pertama, layanan berbasis digital, dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi untuk memudahkan transaksi pembayaran pajak masyarakat.

Kedua, penguatan SDM kewilayahan, dengan melibatkan UPTD, kepala desa, kepala dusun (kadus), hingga kolektor pajak di lapangan guna menerapkan sistem jemput bola.

Selain itu, Bapenda Kabupaten Bandung juga tengah memproses integrasi layanan pembayaran pajak di kantor kecamatan dan desa, menyerupai model layanan Samsat, agar masyarakat dapat membayar pajak lebih dekat dan mudah.

Berikut daftar nominator penerima penghargaan dari Bapenda Kabupaten Bandung:

1. Teguh Adipradana, S.H., M.Kn (PPAT) – Kontribusi Pajak BPHTB Terbesar I

2. Dewi Rafaldini, S.H., M.Kn (PPAT) – Kontribusi Pajak BPHTB Terbesar II

3. Kecamatan Baleendah (Drs. Eef Syarief Hidayatullah, M.Si – PPATS) – Kontribusi Pajak BPHTB Terbesar I

4. Kecamatan Katapang (S.STP., M.AP – PPATS) – Kontribusi Pajak BPHTB Terbesar II

5. PT Jasa Marga (Persero) Tbk – Kontribusi Ketetapan Pajak Terbesar

6. PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) – Kontribusi Ketetapan Pajak Terbesar

7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) – Kontribusi Ketetapan Pajak Terbesar

8. Hotel Indigo Bandung Dago Pakar (IHG Hotel) – Kontribusi Ketetapan Pajak Terbesar

9. Hotel Intercontinental Bandung Dago Pakar – Kontribusi Ketetapan Pajak Terbesar

10. Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar I

11. Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar II

12. Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar I

13. Desa Pameuntasan, Kecamatan Kutawaringin – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar II

14. Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar I

15. Desa Ancolmekar, Kecamatan Arjasari – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar II

16. Desa Laksana, Kecamatan Ibun – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar I

17. Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar II

18. Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar I

19. Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek – Persentase Realisasi PBB P2 Terbesar

Di akhir kegiatan, Bapenda Kabupaten Bandung mengimbau masyarakat tidak menitipkan pembayaran pajak kepada pihak ketiga. Wajib pajak disarankan melakukan pembayaran secara mandiri melalui kanal resmi yang telah bekerja sama dengan Bank BJB, seperti Alfamart, Indomaret, e-wallet, Tokopedia, dan mobile banking.

“Dengan sistem ini, perkembangan perolehan pajak dapat dipantau secara real time setiap hari,” pungkas Erwan. (red)

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Rakernas PSI di Makassar, Siapkan Pesan Khusus Jelang Pemilu

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

MAKASSAR (Aswajanews) – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29–31 Januari 2026.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyampaikan bahwa Jokowi akan memberikan pesan khusus kepada seluruh jajaran pengurus PSI, terutama terkait persiapan menghadapi Pemilu mendatang.

“Kabarnya akan ada pesan khusus untuk seluruh pengurus terkait persiapan Pemilu. Detailnya kita nantikan bersama di Rakernas nanti,” ujar Grace kepada media, Senin (26/1/2026).

Menurut Grace, Jokowi dijadwalkan memberikan pidato pada acara penutupan Rakernas. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi akan berbagi wawasan, pengalaman politik, serta memberikan motivasi kepada seluruh kader PSI.

“Pak Jokowi kami undang sebagai Bapak Ideologis PSI dan tokoh kehormatan. Beliau akan membagikan wawasan dan pengalaman sekaligus semangat kepada seluruh pengurus, kepala daerah, dan anggota legislatif PSI,” jelasnya.

Grace menegaskan kehadiran Jokowi merupakan bentuk komitmen dukungan penuh terhadap PSI. Hal tersebut, kata dia, sudah ditegaskan Jokowi saat menghadiri Kongres PSI di Solo pada pertengahan 2025 lalu.

“Saat Kongres Solo, Pak Jokowi dengan lugas menyatakan akan all out berjuang dan bekerja keras untuk PSI,” tegas Grace.

Rakernas PSI 2026 mengusung tema “PSI Rumah Bersama: Politik Terbuka, Kerja Nyata untuk Indonesia.”Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kongres PSI di Solo yang menetapkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI.

Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa Rakernas di Makassar akan menjadi momentum untuk meneguhkan PSI sebagai partai super terbuka sekaligus memperkuat konsolidasi internal.

“Rakernas Makassar ini adalah tindak lanjut Kongres di Solo yang menetapkan Mas Kaesang Pangarep sebagai ketua umum. Ini sekaligus meneguhkan PSI sebagai partai super terbuka,” ujar Andy.

Ia menambahkan, Rakernas akan difokuskan pada perampungan struktur kepengurusan partai hingga tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari penguatan mesin partai ke depan.

“Mas Kaesang dan tim formatur mendapat mandat untuk membentuk kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah, dan kini ditindaklanjuti sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. ***

Kemenag Prioritaskan Pendidikan Keagamaan dalam Rehabilitasi Pascabanjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Penulis
Anas Nasikhin
-
0

JAKARTA (Aswajanews) – Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan sektor pendidikan keagamaan sebagai prioritas utama dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa dari sisi Kemenag, anggaran serta surat perintah pelaksanaan telah siap. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan masih menunggu pemulihan akses infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.

“Dari sisi Kemenag, anggaran dan surat perintah pelaksanaan sudah siap. Saat ini kami menunggu eksekusi teknis lapangan, terutama terkait akses jalan dan jembatan yang masih rusak,” ujar Menag dalam rapat koordinasi nasional di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Dalam paparannya, Menag menyebutkan terdapat 562 madrasah, 1.033 pesantren, serta 17 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang menjadi sasaran rehabilitasi prioritas akibat kerusakan infrastruktur pascabencana.

Pelaksanaan rehabilitasi fisik madrasah dan pesantren dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat kewenangan pembangunan fisik berada pada kementerian tersebut.

Selain sektor pendidikan, Kemenag juga memprioritaskan rekonstruksi sarana peribadatan. Sebanyak 1.593 rumah ibadah lintas agama, termasuk kantor layanan Kemenag di wilayah terdampak, masuk dalam program rekonstruksi fisik.

Menag mengakui keterbatasan anggaran pembangunan rumah ibadah di Kemenag. Namun melalui gerakan Kemenag Peduli yang melibatkan Baznas, BWI, lembaga keuangan syariah, serta jejaring organisasi keagamaan, Kemenag berhasil menghimpun dana tambahan sebesar Rp9,35 miliar.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Kemenag juga menjalankan program pemulihan mental dan spiritual bagi masyarakat terdampak. Program tersebut meliputi pendampingan sosial-keagamaan, layanan konseling rohani, pengiriman dai, pendeta, pastor, serta tokoh agama lintas iman.

Selain itu, Kemenag mendistribusikan puluhan ribu mushaf Al-Qur’an dan kitab suci agama lain yang rusak akibat bencana, serta menggerakkan jaringan majelis taklim, penyuluh agama, imam masjid, dan pesantren untuk membantu pembersihan lingkungan, pendampingan anak-anak, pembinaan ibadah, dan penguatan psikososial warga.

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Masyarakat juga membutuhkan ketenangan batin, bimbingan rohani, serta penguatan komunitas. Di sinilah peran Kementerian Agama bekerja hingga tingkat desa dan rumah ibadah,” tegas Menag.

Sebelumnya, Kemenag telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp75,82 miliar, yang bersumber dari APBN Rp66,47 miliar serta dana Kemenag Peduli Rp9,35 miliar.

Bantuan tersebut disalurkan ke tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh Rp42,88 miliar, Sumatera Utara Rp21,39 miliar, dan Sumatera Barat Rp11,56 miliar. ***

1...545556...296Halaman 55 dari 296
Google search engine
0FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,300PelangganBerlangganan

Recent Posts

Facebook Instagram Twitter Youtube
© Newsmag WordPress Theme by tagDiv